Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTBatik telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-19 dan menjadi warisan budaya Indonesia. Batik sendiri memiliki karakteristik yang beragam di berbagai daerah, salah satunya yaitu batik Indramayu atau Dermayon. Karakteristik tersebut dapat diketahui salah satunya dari bentuk ragam hias batiknya sebagai gambaran seperti apa daerah batik tersebut diproduksi. Untuk mengetahui ragam hias batik Indramayu apa saja yang paling merepresentasikan daerah produksinya, maka batik Indramayu dinilai dengan dua dasar, yaitu Outstanding Universal Value (OUV) dan Indikasi Geografis (IG). Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat diketahui pola keruangan yang terbentuk dari hasil penilaian batik Indramayu berdasarkan OUV dan IG. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada perwakilan dari pemilik usaha batik Indramayu maupun pengrajin batik Indramayu yang tersebar di 22 lokasi produsen batik tulis Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan IG, sedangkan ragam hias dengan nilai paling rendah yaitu merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, dan sawat riweh. Sementara itu, ragam hias yang paling tinggi nilainya berdasarkan OUV antara lain sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, dan bokong semar, sedangkan ragam hias yang paling rendah nilainya antara lain merak berunding, liris, parang teja, dan banji. Ragam hias batik Indramayu yang memiliki penilaian paling baik berdasarkan OUV dan IG adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas, sedangkan ragam hias merak berunding, liris, parang teja, dan banji merupakan ragam hias dengan nilai terendah. Ragam hias kultural memiliki cakupan paling besar dibandingkan dengan ragam hias natural maupun natural dan kultural. Daerah ragam hias kultural tersebar di bagian utara dan meluas di bagian selatan, daerah ragam hias natural lebih terkonsentrasi di pusat dan ke barat, dan daerah gabungan ragam hias kultural dan natural berada di pusat, tetapi daerah ini meluas ke barat dan ke timur.

---

ABSTRACTBatik has been known in Indonesia since the 19 century and has become an Indonesian cultural heritage. Batik itself has various characteristics in various regions, one of which is Indramayu or Dermayon batik. These characteristics can be seen from one of the forms of batik ornament as an illustration of what the area of batik was produced. To find out which Indramayu batik ornaments represent the production area the most, Indramayu batik is judged on two grounds, namely Outstanding Universal Value (OUV) and Geographical Indication (GI). In addition, with this assessment, it can be seen the distribution pattern formed from the results of the assessment of Indramayu batik based on OUV and GI. This study used a qualitative method in which the data collection was carried out by interviewing questionnaires to representatives of Indramayu batik business owners and craftsmen spread across 22 locations of Indramayu batik producers. The results of this study are sekar niem and kapal kandas ornament get the highest value based on IG, while the ornament with the lowest value are merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, and sawat riweh. Meanwhile, the highest value of ornament based on OUV includes sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, and bokong semar, while the lowest value of ornamentation is merak berunding, liris, parang teja, and banji. The Indramayu batik ornament that has the best rating based on OUV and IG is sekar niem dan kapal kandas, while the ornament of merak berunding, liris, parang teja, and banji are the lowest value decoration. Cultural ornament has the largest coverage compared to natural and natural and cultural ornaments. The area of cultural ornament is spread in the north and extends to the south, the area of natural ornament is more concentrated in the center and extends to the west, and the combined area of cultural and natural decoration is in the center, but this area extends to the west and east."

"Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (la raison detre) Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) Disertasi ini merupakan perenungan kritis, komprehensif dan mendalam tentang latar belakang ketentuan perlindungan IG di Indonesia dalam konteks temporal dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian dasar filosofis perlindungan IG dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, penelitian ini menggabungkan metode doktrinal dan non-doktrinal, dengan menerapkan pendekatan transdisiplin yang melihat fenomena hukum IG dan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai suatu realitas yang utuh, tidak terlepas dari aspek-aspek relevan selain hukum seperti aspek sosial, ekonomi, sejarah, politik dan budaya. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini memfokuskan pencermatan pada dua aspek spesifik, yaitu: pertama, tingkat keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif berupa data statistik; dan kedua, penelusuran terhadap regulasi IG di Indonesia dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG Indonesia yang otentik. Sisi metode empiris penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama MPIG dari seluruh Indonesia. Rekomendasi dalam Penelitian didasarkan atas pola-pola umum yang ditemukan berdasarkan analisis kualitatif terhadap hasil penelitian empiris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak bertentangan dengan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law). Peneliti menyarankan pendekatan gabungan bottom up dan top down dalam proses pembentukan undang-undang sui generis dan sistem perlindungan IG, sehingga dapat menyerap nilai dan praktik, hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan regional dan global.

---

The focus of this study is a critical, comprehensive and in-depth reflection on the background of GI protection in Indonesia considered in the temporal and spatial context. The purpose of this study is to reveal the philosophical compatibility of GI protection vis-à-vis living values and practices in Indonesian society. In order to reach a holistic view of issues and solutions related to GI protection, this research combines doctrinal and non-doctrinal methods applying trans-disciplinary approach by taking a holistic view of GI protection as a legal phenomenon and the pluralistic Indonesian society as a whole, without separating the same from other relevant, non-legal aspects such as social, economic, historical, political and cultural aspects. The legal comparative approach of this research focuses on two specific aspects, namely: first, effectiveness of GI registrations in the form of quantitative, statistical data; and second, comparative analysis of GI law in Indonesia and several other countries to obtain input for building an authentic GI protection system in Indonesia. The empirical method of this research is based on primary data collected during in-depth interviews with various stakeholders, notably Communities for GI Protection (MPIG) from all over Indonesia. The recommendation of this research draws on the general patterns discovered based on qualitative analysis of the results of such empirical research, suggesting that the philosophical basis of GI protection is not contradictory to values and practices (the living law) in the Indonesian society. The researcher suggests a combination of bottom up and top down approach in formulating sui generis GI law and GI protection system capable of absorbing and accommodating the living law of Indonesian society, thus creating a more solid basis for effective protection of Indonesian local GI products, particularly in the context of facing competition in the context of regional and global trade."

"Perlindungan terhadap hak ekslusif merek dapat digunakan ketika merek tersebut sudah berhasil terdaftar. Keberhasilan terdaftarnya suatu merek dipengaruhi oleh berbagai persyaratan yakni salah satunya berkaitan dengan uraian kelas merek dan barang dan/atau jasa yang dimohonkan serta berbagai larangan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat beberapa merek yang sejatinya melanggar ketentuan tersebut seperti penggunaan nama dan/atau lambang umum pada merek yang dimohonkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji legalitas pendaftaran suatu kata umum pada nama merek serta faktor-faktor seperti uraian barang dan/atau jasa ketika merek tersebut dimohonkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative-yuridis yakni dengan melakukan penelaahan data sekunder yang menerangkan mengenai Merek, khususnya mengenai pendaftaran merek, hak ekslusif merek, penggunaan kata umum pada merek serta kaitanya pada kelas merek dan jenis barang atau jasa. Studi kasus yang akan dikaji adalah merek Es Teh Susu Nusantara milik PT Es Teh Indonesia, yang berhasil terdaftar meskipun menggunakan kata umum dan menjelaskan secara eksplisit kelas barang/jasa yang dimohonkan.

---

Protection of exclusive trademark rights can be used when the mark has been successfully registered. The success of registering a mark is influenced by various requirements, one of which relates to the description of the class of mark and goods and/or services being applied for as well as various prohibitions on mark registration as stipulated in Article 20 of the Law on Marks and Geographical Indications. However, until now there are still several brands that violate these provisions, such as the use of names and/or general symbols on the marks being applied for. Therefore, this study aims to examine the legality of registering a common word in a brand name and factors such as the description of goods and/or services when the mark is requested. The method used in this research is a normative-juridical research method, namely by examining secondary data that explains about the mark, especially regarding mark registration, brand exclusive rights, the use of common words for the mark and its relation to the brand class and the type of goods or services. The case study to be reviewed is the Es Teh Susu Nusantara brand owned by PT Es Teh Indonesia, which was successfully registered despite using a general word and explicitly explaining the class of goods/services being applied for."

"ABSTRAKPasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak eksklusif atas merek, dimana hak atas merek baru muncul atau terbit ketika suatu merek terdaftar, bukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Terhadap hal ini, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 41 ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis.

---

ABSTRACTArticle 41 Paragraph 8 of Law No. 20 Year 2016 Regarding Trademark and Geographical Indications regulates the transfer of trademark right at the application of trademark registration process. This rule is intended as a form of adjustment to the Trademark Law Treaty. However, in the process of implementation there has been a lot of confusion and conflict, especially with Article 1 paragraph 5 jo. Article 3 of Law No. 20 of 2016. Article 1 paragraph 5 of Law No. 20 of 2016, regulates the exclusive rights of the brand, where the rights to a new brand appear or are issued when a brand is registered, not when the process of applying for a trademark registration. Regarding this, amendments to Article 41 paragraph (8) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications"

"ABSTRAKIndikasi geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting bagi pelestarian produk khas yang berasal dari daerah tertentu di suatu negara. Namun, karena peraturan hukum mengenai indikasi geografis yang masih beragam di dunia, tidak semua jenis produk dapat dengan sah terdaftar sebagai indikasi geografis di beberapa negara di dunia. Salah satu jenis produk yang mengalami permasalahan akibat heterogenitas sistem hukum mengenai indikasi geografis ini adalah kerajinan tangan, misalnya Indikasi Geografis terkait produk kerajinan tangan tidak dapat didaftarkan di Uni Eropa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tangan, ditinjau dari unsur-unsur persyaratan pendaftarannya, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam lingkup internasional. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku saat penelitian dilaksanakan.

---

ABSTRACTGeographical Indication is a part of Intellectual Property Rights that holds an important role in preserving indigenous products from a certain country in the world, or products originating in a certain area in a country. However, as the effect of different applied laws in many countries in the world, not all kinds of products can be registered lawfully as a geographical indication. One of the product type that has a problem from heterogenous geographical indication applied laws in the world is handicraft, for example Geographical Indications related to handicraft products cannot be registered in European Union. The issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how implementation of geographical indication registration system for handicrafts products, both in Indonesian positive law and international scope. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulations rsquo point of view at the time of writing."

"Meningkatnya kesadaran dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan, secara logis akan mengarahkan perilaku mereka dalam memilih produk yang ramah lingkungan.The increase of consumers awareness of and concerns for the environment, logically will lead their behaviour in selecting environment-friendly products. In Indonesia, wearing batik apparel as daily use is now becoming a trend. Less formal compared to business suits, people wearing batik for both informal as well as formal occasion. Today, synthetic colour batik is highly accessible, easy to find in the market and almost used by people in Indonesia. In contrast to natural colour batik, that is less produced by certain batik producers since it takes longer and time-consuming. However, natural colour batik has its uniqueness for making it rare to find a similar design which eventually becomes its competitive advantage. As a matter of more prolonged in the production process and limited resource, the price of natural colour batik comes higher.This study looks at the relationship among consumers environmental consciousness, perception, and perceived value to influence their purchasing decision towards natural colour batik as an environmentally friendly apparel product."

"ABSTRAKSetelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang ada, kesimpulannya antara lain suara dapat dijadikan sebagai merek, tanda suara memiliki kelebihan-kelebihan khusus dan masih terdapatnya kekurangan dalam aturan yang berlaku saat ini terkait dengan pelindungan merek suara di Indonesia. Penelitian menyarankan agar segera dibuat pedoman standar teknis dari merek suara.

---

ABSTRACTFollowing the enactment of the Regulation Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the Republic of Indonesia finally has a legal basis on the protection of sound mark. Therefore, more in depth research on the regulation is needed. The research method is based on normative juridical research. From the existing problems, the conclusions are sound can be used as a trademark, sound marks as a trademark have special advantages among others and there are still deficiencies in the current rules related to the protection of sound marks in the Republic of Indonesia. Research suggests that a technical standard guidance of the sound marks to be created immediately."

"ABSTRAKIndikasi Geografis adalah salah satu rezim Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan sebuah tanda yang mengidentifikasi suatu barang berasal dari suatu daerah tertentu yang mana barang tersebut memiliki kualitas, reputasi, dan/atau karakteristik yang diperoleh atau dipengaruhi dari lingkungan geografis tempat barang itu berasal. Sebagai negara yang telah menandatangani Perjanjian TRIPs maka Indonesia dan India memiliki kewajiban untuk menerapkan ketentuan mengenai perlindungan Indikasi Geografis di negaranya masing-masing. Walapun bersumber dari peraturan yang sama namun terdapat perbedaan pengaturan Indikasi Geografis di antara kedua negara tersebut karena pada dasarnya Perjanjian TRIPs memberikan kebebasan untuk itu. Adapun penulisan ini bersifat yuridis normatif dengan tujuan untuk melakukan perbandingan atas pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia dan India. Dapat dilihat dari perbandingan tersebut bahwa terdapat perbedaan antara pengaturan di kedua negara yang mempengaruhi jumlah pendaftaraan Indikasi Geografis di masing-masing negara. Selain itu dapat dilihat pula bahwa bentuk pengaturan Indikasi Geografis di Indonesia pada saat ini sudah cukup memadai sebagaimana ketentuan Indikasi Geografis di India yang menerapkan sistem sui generis, hanya saja diperlukan penerbitan peraturan pelaksanaan yang baru secepatnya untuk melengkapi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis agar tidak menimbulkan kebingungan sehubungan dengan perubahan-perubahan ketentuan Indikasi Geografis yang ada di dalam Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis.

---

ABSTRACTGeographical Indication, as a part of Intellectual Property Rights, is a sign used on products that have a specific geographical origin and posses qualities, reputation, and or characteristics that are essentially due to the place of origin. Both Indonesia and India has signed the TRIPs Agreement, therefore they have the obligations to implement the provisions of TRIPs Agreement in their countries. Despite how these countries have the same sources, which is the TRIPs Agreement, there are some differences in the regulation system between each country since the TRIPs Agreement itself gives the freedom to do so. This research is conducted using juridical normative method, with the purpose of comparing the Regulation of Geographical Indication in Indonesia and India. From the comparison, we can see there are some differences in the provisions that are actually affecting the number of Geographical Indication registration in each country. We can also see that the provision of Geographical Indication in Indonesia is quite adequate just like how it is with India who applied the sui generis system, but a new implementation rules to complement the Undang Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis is needed so that the changes of Geographical Indication in Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis won rsquo t cause any confusion to people. "

"ABSTRAKIndonesia adalah negara produsen kopi terbesar ketiga di dunia setelah Brasil dan Vietnam. Kopi merupakan salah satu komoditas utama yang membawa devisa bagi Indonesia. Karakteristik alami Dataran Tinggi Gayo, yang terletak di provinsi Aceh, sangat cocok untuk tanaman kopi Arabika. Kopi Gayo telah berhasil dijual ke pasar Internasional dengan rasa yang kompleks dan kuat serta viskositas yang baik. Untuk menghindari praktik perdagangan yang tidak benar, Kopi Gayo saat ini memiliki Sertifikasi Indikasi Geografis atau yang dikenal dengan nama IG yang telah berjalan sejak akhir tahun 2009. Penelitian ini meneliti bagaimana pengaruh IG terhadap rantai nilai tambah yang terjadi dalam proses perdagangan Kopi Gayo. Metode pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara mewawacarai langsung pemangku kepentingan IG, melakukan survey langsung terhadap para aktor rantai nilai dan juga melakukan pengamatan terhadap petani secara observasi partisipatori. Hasil yang didapatkan adalah IG tidak memberikan pengaruh terhadap perubahan rantai nilai Kopi Gayo, namun IG telah meningkatkan besaran nilai tambah kopi yaitu dengan meningkatnya harga jual kopi dari setiap aktor rantai nilai.

---

ABSTRACTIndonesia is the third largest coffee producing country in the world after Brazil and Vietnam. Coffee is one of the main commodities that bring foreign exchange for Indonesia. The natural characteristics of the Gayo Highlands, located in Aceh province, are particularly suitable for Arabica coffee plants. Gayo Coffee has been successfully sold to the International market with a strong and complex flavor and good viscosity. To avoid improper trade practices, Gayo Coffee currently has a Geographical Indication Certification or known as IG that has been running since the end of 2009. This study examines how GI 39 influence on the value added chain that occurs in the Gayo Coffee trade process. The data collection method that will be used in this research is by directly interview with GI stakeholders, conduct a direct survey of the value chain actors and also make observations on farmers by participatory observation. The result is that GI does not affect the change of Gayo Coffee value chain, but GI has increased the value added of coffee by increasing the selling price of coffee from each value chain actor."