Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTBatik telah dikenal di Indonesia sejak abad ke-19 dan menjadi warisan budaya Indonesia. Batik sendiri memiliki karakteristik yang beragam di berbagai daerah, salah satunya yaitu batik Indramayu atau Dermayon. Karakteristik tersebut dapat diketahui salah satunya dari bentuk ragam hias batiknya sebagai gambaran seperti apa daerah batik tersebut diproduksi. Untuk mengetahui ragam hias batik Indramayu apa saja yang paling merepresentasikan daerah produksinya, maka batik Indramayu dinilai dengan dua dasar, yaitu Outstanding Universal Value (OUV) dan Indikasi Geografis (IG). Selain itu, dengan penilaian tersebut dapat diketahui pola keruangan yang terbentuk dari hasil penilaian batik Indramayu berdasarkan OUV dan IG. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif di mana dalam pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara menggunakan daftar pertanyaan kepada perwakilan dari pemilik usaha batik Indramayu maupun pengrajin batik Indramayu yang tersebar di 22 lokasi produsen batik tulis Indramayu. Hasil dari penelitian ini adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas mendapatkan nilai tertinggi berdasarkan IG, sedangkan ragam hias dengan nilai paling rendah yaitu merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, dan sawat riweh. Sementara itu, ragam hias yang paling tinggi nilainya berdasarkan OUV antara lain sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, dan bokong semar, sedangkan ragam hias yang paling rendah nilainya antara lain merak berunding, liris, parang teja, dan banji. Ragam hias batik Indramayu yang memiliki penilaian paling baik berdasarkan OUV dan IG adalah ragam hias sekar niem dan kapal kandas, sedangkan ragam hias merak berunding, liris, parang teja, dan banji merupakan ragam hias dengan nilai terendah. Ragam hias kultural memiliki cakupan paling besar dibandingkan dengan ragam hias natural maupun natural dan kultural. Daerah ragam hias kultural tersebar di bagian utara dan meluas di bagian selatan, daerah ragam hias natural lebih terkonsentrasi di pusat dan ke barat, dan daerah gabungan ragam hias kultural dan natural berada di pusat, tetapi daerah ini meluas ke barat dan ke timur.

---

ABSTRACTBatik has been known in Indonesia since the 19 century and has become an Indonesian cultural heritage. Batik itself has various characteristics in various regions, one of which is Indramayu or Dermayon batik. These characteristics can be seen from one of the forms of batik ornament as an illustration of what the area of batik was produced. To find out which Indramayu batik ornaments represent the production area the most, Indramayu batik is judged on two grounds, namely Outstanding Universal Value (OUV) and Geographical Indication (GI). In addition, with this assessment, it can be seen the distribution pattern formed from the results of the assessment of Indramayu batik based on OUV and GI. This study used a qualitative method in which the data collection was carried out by interviewing questionnaires to representatives of Indramayu batik business owners and craftsmen spread across 22 locations of Indramayu batik producers. The results of this study are sekar niem and kapal kandas ornament get the highest value based on IG, while the ornament with the lowest value are merak berunding, lokchan, liris, parang teja, rajeg wesi, banji, and sawat riweh. Meanwhile, the highest value of ornament based on OUV includes sekar niem, ganggeng, iwak etong, sisik, iwak petek, kapal kandas, and bokong semar, while the lowest value of ornamentation is merak berunding, liris, parang teja, and banji. The Indramayu batik ornament that has the best rating based on OUV and IG is sekar niem dan kapal kandas, while the ornament of merak berunding, liris, parang teja, and banji are the lowest value decoration. Cultural ornament has the largest coverage compared to natural and natural and cultural ornaments. The area of cultural ornament is spread in the north and extends to the south, the area of natural ornament is more concentrated in the center and extends to the west, and the combined area of cultural and natural decoration is in the center, but this area extends to the west and east."

"Dasar dan Alasan yang Membenarkan Keberadaan (la raison detre) Perlindungan Hukum Indikasi Geografis di Indonesia (Membangun Sistem Perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia) Disertasi ini merupakan perenungan kritis, komprehensif dan mendalam tentang latar belakang ketentuan perlindungan IG di Indonesia dalam konteks temporal dan spasial. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan kesesuaian dasar filosofis perlindungan IG dengan nilai-nilai dan kebiasaan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Untuk mencapai pemahaman secara holistik tentang permasalahan perlindungan IG dan solusinya, penelitian ini menggabungkan metode doktrinal dan non-doktrinal, dengan menerapkan pendekatan transdisiplin yang melihat fenomena hukum IG dan masyarakat Indonesia yang majemuk sebagai suatu realitas yang utuh, tidak terlepas dari aspek-aspek relevan selain hukum seperti aspek sosial, ekonomi, sejarah, politik dan budaya. Pendekatan perbandingan hukum dalam penelitian ini memfokuskan pencermatan pada dua aspek spesifik, yaitu: pertama, tingkat keefektifan pendaftaran IG berdasarkan data kuantitatif berupa data statistik; dan kedua, penelusuran terhadap regulasi IG di Indonesia dan berbagai negara untuk memperoleh pemahaman serta masukan dalam rangka membangun sistem perlindungan IG Indonesia yang otentik. Sisi metode empiris penelitian ini melibatkan data primer yang diperoleh dari wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan, terutama MPIG dari seluruh Indonesia. Rekomendasi dalam Penelitian didasarkan atas pola-pola umum yang ditemukan berdasarkan analisis kualitatif terhadap hasil penelitian empiris tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan IG tidak bertentangan dengan nilai dan praktik yang hidup dalam masyarakat Indonesia (the living law). Peneliti menyarankan pendekatan gabungan bottom up dan top down dalam proses pembentukan undang-undang sui generis dan sistem perlindungan IG, sehingga dapat menyerap nilai dan praktik, hukum yang hidup (the living law) dalam masyarakat Indonesia. Hal tersebut untuk menciptakan dasar yang lebih kuat untuk pelaksanaan efektif dan perlindungan produk IG lokal Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan perdagangan regional dan global.

---

The focus of this study is a critical, comprehensive and in-depth reflection on the background of GI protection in Indonesia considered in the temporal and spatial context. The purpose of this study is to reveal the philosophical compatibility of GI protection vis-à-vis living values and practices in Indonesian society. In order to reach a holistic view of issues and solutions related to GI protection, this research combines doctrinal and non-doctrinal methods applying trans-disciplinary approach by taking a holistic view of GI protection as a legal phenomenon and the pluralistic Indonesian society as a whole, without separating the same from other relevant, non-legal aspects such as social, economic, historical, political and cultural aspects. The legal comparative approach of this research focuses on two specific aspects, namely: first, effectiveness of GI registrations in the form of quantitative, statistical data; and second, comparative analysis of GI law in Indonesia and several other countries to obtain input for building an authentic GI protection system in Indonesia. The empirical method of this research is based on primary data collected during in-depth interviews with various stakeholders, notably Communities for GI Protection (MPIG) from all over Indonesia. The recommendation of this research draws on the general patterns discovered based on qualitative analysis of the results of such empirical research, suggesting that the philosophical basis of GI protection is not contradictory to values and practices (the living law) in the Indonesian society. The researcher suggests a combination of bottom up and top down approach in formulating sui generis GI law and GI protection system capable of absorbing and accommodating the living law of Indonesian society, thus creating a more solid basis for effective protection of Indonesian local GI products, particularly in the context of facing competition in the context of regional and global trade."

"Perlindungan terhadap hak ekslusif merek dapat digunakan ketika merek tersebut sudah berhasil terdaftar. Keberhasilan terdaftarnya suatu merek dipengaruhi oleh berbagai persyaratan yakni salah satunya berkaitan dengan uraian kelas merek dan barang dan/atau jasa yang dimohonkan serta berbagai larangan pendaftaran merek sebagaimana diatur di dalam Pasal 20 UU Merek dan Indikasi Geografis. Akan tetapi sampai saat ini masih terdapat beberapa merek yang sejatinya melanggar ketentuan tersebut seperti penggunaan nama dan/atau lambang umum pada merek yang dimohonkan. Oleh karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mengkaji legalitas pendaftaran suatu kata umum pada nama merek serta faktor-faktor seperti uraian barang dan/atau jasa ketika merek tersebut dimohonkan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normative-yuridis yakni dengan melakukan penelaahan data sekunder yang menerangkan mengenai Merek, khususnya mengenai pendaftaran merek, hak ekslusif merek, penggunaan kata umum pada merek serta kaitanya pada kelas merek dan jenis barang atau jasa. Studi kasus yang akan dikaji adalah merek Es Teh Susu Nusantara milik PT Es Teh Indonesia, yang berhasil terdaftar meskipun menggunakan kata umum dan menjelaskan secara eksplisit kelas barang/jasa yang dimohonkan.

---

Protection of exclusive trademark rights can be used when the mark has been successfully registered. The success of registering a mark is influenced by various requirements, one of which relates to the description of the class of mark and goods and/or services being applied for as well as various prohibitions on mark registration as stipulated in Article 20 of the Law on Marks and Geographical Indications. However, until now there are still several brands that violate these provisions, such as the use of names and/or general symbols on the marks being applied for. Therefore, this study aims to examine the legality of registering a common word in a brand name and factors such as the description of goods and/or services when the mark is requested. The method used in this research is a normative-juridical research method, namely by examining secondary data that explains about the mark, especially regarding mark registration, brand exclusive rights, the use of common words for the mark and its relation to the brand class and the type of goods or services. The case study to be reviewed is the Es Teh Susu Nusantara brand owned by PT Es Teh Indonesia, which was successfully registered despite using a general word and explicitly explaining the class of goods/services being applied for."

"ABSTRAKPasal 41 Ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis mengatur pengalihan hak atas merek yang dapat dilakukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Kebijakan ini ditujukan sebagai bentuk penyesuaian terhadap Trademark Law Treaty. Akan tetapi, di dalam proses pelaksanaannya terjadi banyak kerancuan dan pertentangan, khususnya dengan Pasal 1 angka 5 jo. Pasal 3 Undang-undang No. 20 Tahun 2016. Pasal 1 angka 5 Undang-undang No. 20 Tahun 2016, mengatur mengenai hak eksklusif atas merek, dimana hak atas merek baru muncul atau terbit ketika suatu merek terdaftar, bukan pada saat proses permohonan pendaftaran merek. Terhadap hal ini, perlu dilakukan amandemen terhadap Pasal 41 ayat (8) Undang-undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geogafis.

---

ABSTRACTArticle 41 Paragraph 8 of Law No. 20 Year 2016 Regarding Trademark and Geographical Indications regulates the transfer of trademark right at the application of trademark registration process. This rule is intended as a form of adjustment to the Trademark Law Treaty. However, in the process of implementation there has been a lot of confusion and conflict, especially with Article 1 paragraph 5 jo. Article 3 of Law No. 20 of 2016. Article 1 paragraph 5 of Law No. 20 of 2016, regulates the exclusive rights of the brand, where the rights to a new brand appear or are issued when a brand is registered, not when the process of applying for a trademark registration. Regarding this, amendments to Article 41 paragraph (8) of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications"

"ABSTRAKIndikasi geografis merupakan salah satu bagian dari rezim Hak Kekayaan Intelektual yang memiliki peranan penting bagi pelestarian produk khas yang berasal dari daerah tertentu di suatu negara. Namun, karena peraturan hukum mengenai indikasi geografis yang masih beragam di dunia, tidak semua jenis produk dapat dengan sah terdaftar sebagai indikasi geografis di beberapa negara di dunia. Salah satu jenis produk yang mengalami permasalahan akibat heterogenitas sistem hukum mengenai indikasi geografis ini adalah kerajinan tangan, misalnya Indikasi Geografis terkait produk kerajinan tangan tidak dapat didaftarkan di Uni Eropa. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini dibuat agar mendapatkan kesimpulan tentang bagaimana penerapan sistem pendaftaran Indikasi Geografis untuk jenis produk kerajinan tangan, ditinjau dari unsur-unsur persyaratan pendaftarannya, baik dalam hukum positif Indonesia maupun dalam lingkup internasional. Skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang mengkaji rumusan masalah dari sudut pandang perundang-undangan yang telah dan sedang berlaku saat penelitian dilaksanakan.

---

ABSTRACTGeographical Indication is a part of Intellectual Property Rights that holds an important role in preserving indigenous products from a certain country in the world, or products originating in a certain area in a country. However, as the effect of different applied laws in many countries in the world, not all kinds of products can be registered lawfully as a geographical indication. One of the product type that has a problem from heterogenous geographical indication applied laws in the world is handicraft, for example Geographical Indications related to handicraft products cannot be registered in European Union. The issues that will be discussed in this study was made to obtain a conclusion about how implementation of geographical indication registration system for handicrafts products, both in Indonesian positive law and international scope. This thesis is a normative study that examines the formulation of the problem from applicable regulations rsquo point of view at the time of writing."

"Globalisasi merupakan faktor utama pengembangan teknologi dan pertumbuhan ekonomi dunia. Seiring dengan adanya perkembangan teknologi, berkembang pula pengembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi, yaitu dengan munculnya teknologi internet. Pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi internet di Indonesia, didorong oleh adanya platform online marketplace. Akan tetapi, pada kenyataannya, di dalam perdagangan yang dilakukan melalui online marketplace tersebut, banyak terjadi pelanggaran merek dan hak kekayaan intelektual yang terjadi, dimana terdapat platform online marketplace yang berbasis di Indonesia yang termasuk ke dalam situs yang harus diperhatikan oleh United States Trade Representative karena maraknya pelanggaran kekayaan intelektual di dalamnya. Akan tetapi, pada kenyatannya untuk menuntut pertanggungjawaban online marketplace yang membiarkan terjadinya pelanggaran merek menjadi hal yang pelik di Indonesia, mengingat tidak adanya larangan bagi pengelola tempat perdagangan untuk membiarkan terjadinya pelanggaran merek di tempat yang dikelolanya. Lebih lanjut maka Penulis memperbandingkan pengaturan mengenai merek di dalam online marketplace di Indonesia dengan peraturan yang berlaku di European Union. Dalam karya tulis ini, Penulis memiliki kesimpulan yaitu terkait bagaimana seharusnya pengaturan di lingkungan merek dan pengaturan di bidang online marketplace untuk mengatur pertanggungjawaban online marketplace.

---

Globalization is a major factor in technological development and world economic growth. Along with the development of technology, the development of technology in the field of information and communication has also developed, namely the emergence of internet technology. Internet technology-based economic growth in Indonesia is driven by the existence of an online marketplace platform. However, in reality, in electronic transactions conducted through the online marketplace, there are many mark and intellectual property rights violations that occur, where there is an online marketplace platform based in Indonesia which is included in the site that must be considered by the United States Trade Representative because of rampant intellectual property infringement in it. However, in fact, demanding liability for online marketplaces that allow mark infringement to occur is a complicated matter in Indonesia, given that there is no prohibition for trade place managers to allow brand infringement to occur in the places they manage. Furthermore, the author compares the regulation of marks in the online marketplace in Indonesia with the regulations that apply in the European Union. In this paper, the author has a conclusion that is related to how the regulations regarding marks and the online marketplace should regulate online marketplace liability in mark infringement. "

"Meningkatnya kesadaran dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan, secara logis akan mengarahkan perilaku mereka dalam memilih produk yang ramah lingkungan.The increase of consumers awareness of and concerns for the environment, logically will lead their behaviour in selecting environment-friendly products. In Indonesia, wearing batik apparel as daily use is now becoming a trend. Less formal compared to business suits, people wearing batik for both informal as well as formal occasion. Today, synthetic colour batik is highly accessible, easy to find in the market and almost used by people in Indonesia. In contrast to natural colour batik, that is less produced by certain batik producers since it takes longer and time-consuming. However, natural colour batik has its uniqueness for making it rare to find a similar design which eventually becomes its competitive advantage. As a matter of more prolonged in the production process and limited resource, the price of natural colour batik comes higher.This study looks at the relationship among consumers environmental consciousness, perception, and perceived value to influence their purchasing decision towards natural colour batik as an environmentally friendly apparel product."

"ABSTRAKSetelah diundangkannya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Negara Indonesia akhirnya mempunyai dasar hukum tentang pelindungan merek Suara. Oleh sebab itu, diperlukan penelitian yang lebih mendalam terkait aturan tentang pelindungan merek suara di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan berdasarkan kepada penelitian yuridis normatif. Dari permasalahan yang ada, kesimpulannya antara lain suara dapat dijadikan sebagai merek, tanda suara memiliki kelebihan-kelebihan khusus dan masih terdapatnya kekurangan dalam aturan yang berlaku saat ini terkait dengan pelindungan merek suara di Indonesia. Penelitian menyarankan agar segera dibuat pedoman standar teknis dari merek suara.

---

ABSTRACTFollowing the enactment of the Regulation Number 20 Year 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the Republic of Indonesia finally has a legal basis on the protection of sound mark. Therefore, more in depth research on the regulation is needed. The research method is based on normative juridical research. From the existing problems, the conclusions are sound can be used as a trademark, sound marks as a trademark have special advantages among others and there are still deficiencies in the current rules related to the protection of sound marks in the Republic of Indonesia. Research suggests that a technical standard guidance of the sound marks to be created immediately."

"Istilah Parodi banyak dikenal dalam Hak Cipta namun seiring perkembangan zaman tidak hanya Hak Cipta yang menjadi target Parodi melainkan juga Merek. Saat ini semakin banyak pelaku usaha yang menggunakan Parodi Merek dalam produknya dan sebagian besar Parodi Merek tersebut dengan sengaja menirukan Merek pihak lain. Penggunaan Parodi Merek seperti itu berpotensi merugikan pihak pemilik merek. Saat ini Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (UUMIG) belum mengatur secara eksplisit tentang Parodi Merek. Penulisan Tesis ini mengkaji mengenai bagaimana suatu Parodi Merek dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek berdasarkan Undang-Undang Merek Indonesia dan Undang-Undang Merek di Amerika Serikat beserta putusan-putusan pengadilannya serta perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas tindakan Parodi Merek. Metode penerapan penulisan tesis ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Metode yuridis normative digunakan untuk melakukan pengkajian terhadap kaidah-kaidah hukum yang berlaku terutama yang berkaitan dengan permasalahan Parodi Merek. Parodi Merek yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek berdasarkan UUMIG adalah Parodi Merek yang memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar/merek terkenal dan digunakan sebagai merek dalam barang/jasa sejenis. Berbeda dengan Indonesia, di Negara Amerika tetap dapat dikategorikan sebagai pelanggaran merek meskipun tidak digunakan pada kelas barang/ jasa yang sama. Berdasarkan UUMIG, pemilik merek yang dirugikan karena tindakan Parodi Merek dapat menempuh upaya hukum perdata, upaya hukum pidana, dan/atau upaya hukum melalui alternatif penyelesaian sengketa. Sedangkan di Negara Amerika terdapat upaya hukum tambahan bagi pemilik merek terkenal terhadap permasalahan Parodi Merek ini yaitu gugatan perusakan merek (tarnishment). Para Regulator sebaiknya menambahkan ketentuan tentang pelanggaran merek untuk barang/jasa tidak sejenis dan juga untuk merek/elemen merek yang penggunaannya bukan sebagai merek dan gugatan pelanggaran merek terkenal untuk barang/jasa tidak sejenis dalam UUMIG mendatang. Hal ini bertujuan agar UUMIG mendatang dapat mengakomodasi permasalahan Parodi Merek yang sebagian besar penggunaannya bukan sebagai merek. Perlu juga diatur konsep dilusi merek terutama tentang gugatan perusakan merek (tarnishment) sebagai tambahan upaya hukum untuk merek terkenal terhadap permasalahan Parodi Merek.

---

The term parodi is widely known in copyright, but over time it is not only copyright that is the target of parodi but also trademarks. Currently, more and more business actors are using Brand Parodies in their products and most of these Brand Parodies are deliberately imitating other parties' trademarks. The use of such Brand Parodi has the potential to harm the brand owner. Currently, Law Number 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications (UUMIG) does not explicitly regulate Trademark Parodi.

This thesis examines how a trademark parodi can be categorized as a trademark infringement based on the Indonesian trademark law and United States trademark law and its court decisions as well as legal protection for trademark owners for trademark parodi actions. The application method of writing this thesis is normative juridical with a statutory approach. The normative juridical method is used to conduct an assessment of the applicable legal rules, especially those relating to the issue of Trademark Parodi. Trademark Parodi which can be categorized as a trademark infringement under UUMIG is a Trademark Parodi which has similarities in principle with a registered mark/famous mark and is used as a mark in similar goods/services. In contrast to Indonesia, in America it can still be categorized as a trademark infringement even though it is not used in the same class of goods/services. Based on UUMIG, brand owners who are harmed by Trademark Parodi's actions can take civil legal action, criminal law efforts, and/or legal remedies through alternative dispute resolution. Meanwhile, in America, there are additional legal remedies for well-known brand owners against this trademark parodi problem, namely a trademark tarnishment lawsuit. Regulators should add provisions regarding trademark infringement for dissimilar goods/services and also for brands/brand elements whose use is not as a mark and lawsuits for infringement of well-known marks for dissimilar goods/services in the upcoming UUMIG. This is intended so that the upcoming UUMIG can accommodate the problem of Trademark Parodi, most of which are not used as brands. It is also necessary to regulate the concept of trademark dilution, especially regarding a trademark tarnishment lawsuit as an additional legal remedy for well-known brands against the issue of Trademark Parodi."