Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKDoktrin State responsibility merupakan salah satu doktrin penting dalam hukum internasional yang terus berkembang hingga saat ini. Inti dari pengertian doktrin State responsibility adalah bahwa setiap aksi yang dilakukan oleh negara ataupun organ-organ resmi negara harus dipertanggung jawabkan dan memiliki konsekuensi hukum dalam hubungan antar negara di kancah internasional. Lahirnya konsekuensi atas setiap aksi daripada negara bertujuan untuk memastikan bahwa negara mentaati ketentuan hukum internasional serta memberi keadilan bagi subjek hukum internasional yang mengalami kerugian atas tindakan suatu negara. Penelitian ini kemudian bertujuan untuk meneliti apakah dalam kasus kejahatan perang war crimes tentara Belanda di Indonesia pada periode 1945-1949 khususnya di daerah Rawagede dan Sulawesi Selatan , doktrin State responsibility dapat digunakan untuk menganalilis pertanggung jawaban Pemerintah Belanda kepada korban maupun keluarga korban. Pisau analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah parameter pelanggaran hukum internasional yang dilakukan dalam tindakan kejahatan perang tentara Belanda dan atribusi kejahatan perang tersebut kepada Pemerintah Belanda sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab yang diatur dalam hukum internasional. Kesimpulan dari penelitian ini adalah dilihat dari kedua analisis tersebut, tindakan tentara Belanda merupakan tindakan yang melanggar hukum internasional dan dapat diatribusikan kepada Pemerintah Belanda, sehingga Pemerintah Belanda memiliki tanggung jawab hukum kepada korban atau keluarga korban untuk memberikan reparasi reparation atas tindakan tentaranya.

---

ABSTRACTState responsibility is an important doctrine that keeps on developing in international law. The definition of state responsibility is that every action conducted by nations or its legitimate organs entails international responsibility and has legal consequences in the eyes of international law. The purpose of this doctrine is to ensure that nations will abide by international law and also give access to justice for victims that got harmed through certain nations rsquo action. This research then focused on analyzing whether State responsibility doctrine can be applicable in the case of war crimes conducted by Dutch soldiers in Indonesia spesifically in Rawagede and South Sulawesi during 1945 1949 period Indonesia rsquo s revolution war . The writer uses two main points of analysis in analyzing whether state responsibility can be applicable in that case. The first one is whether the actions conducted by Dutch military troops were in violation of international law, the second one is whether the action can be attributed to Dutch Government so that the Dutch Government bears responsibility towards the victims and family of victims. The conclusion of this research is that according to State responsibility doctrine, the Dutch Government is responsible towards the war crimes conducted by Dutch military troops in Indonesia during 1945 1949 in Rawagede and South Sulawesi and entitled to give reparation for victims or family of victims. "

"Operasi Militer Selain Perang (OMSP) adalah salah satu bentuk operasi militer yang dilakukan dalam rangka melaksanakan tugas pokok TNI. OMSP dilakukan oleh TNI untuk menghadapi ancaman yang sangat kompleks, dilaksanakan secara aktif dalam memecahkan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Ancaman yang dimaksud adalah ancaman nonmiliter yang diidentifikasikan berdasarkan analisa kecenderungan lingkungan strategis yang terjadi dihadapkan dengan tugas pokok TNI. Ancaman terhadap ketahanan pangan merupakan ancaman terhadap salah satu gatra dalam panca gatra, yakni ekonomi. Terwujudnya ketahanan pangan berakibat langsung pada terwujudnya stabilitas sosial dalam masyarakat dan terpenuhinya human security. Dalam pandangan United Nations Development Programs (UNDP) ada dua aspek utama dalam human security, salah satunya adalah bebasnya manusia dari kelaparan, kekurangan gizi, penyakit, dan tekanan. Guna mewujudkan ketahanan pangan, Presiden menugaskan TNI AD untuk ikut serta berperan dalam program tersebut. Bagi TNI AD tugas ini merupakan sebagian bentuk pengembanan perintah dari Undang-Undang TNI dalam hal memberdayakan wilayah pertahanan. Tugas inilah yang sedang diemban oleh Kodim 1681/TTU dalam mensukseskan program ketahanan pangan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dimana penyajian datanya dengan tehnik deskriptif analisis, selanjutnya data yang digali menggunakan wawancara mendalam dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagai institusi yang memegang teguh Sumpah Prajurit dan Sapta Marga, Kodim 1618/TTU melaksanakan tugas dan perintah dengan maksimal. Namun disisi lain dihadapkan dengan UU maka seharusnya penugasan TNI dalam mendukung institusi sipil yakni Kementan dan Pemda guna mewujudkan ketahanan pangan melalui OMSP harus dengan kebijaksanaan dan keputusan politik negara. Selanjutnya dengan melihat letak geografis, demografi, dan sumber kekayaan alam diwilayah TTU maka strategi dalam mewujudkan ketahanan pangan di Kabupaten TTU sebaiknya diikuti dengan melaksanakan usaha peternakan. Untuk itu perlu dibuat kebijakan yang baru khusus bagi Kodim 1618/TTU dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan dengan menggiatkan usaha peternakan bagi masyarakat TTU dengan berdasarkan pada peraturan perundang-undangan.

---

Military Operations Other Than War (MOOW/OMSP) is a form of military operation carried out in the context of carrying out the main tasks of the TNI. The MOOW/OMSP is carried out by the TNI to deal with very complex threats, carried out actively in solving various problems faced by the Indonesian nation. The threat in question is a non-military threat identified based on an analysis of the strategic environmental trends that occur in the face of the main tasks of the TNI. The threat to food security is a threat to one of the the five gatra, namely the economy. The realization of food security has a direct effect on the realization of social stability in the community and the fulfillment of human security.

According to the United Nations Development Programs (UNDP), there are two main aspects in human security, one of which is human freedom from hunger, malnutrition, disease, and pressure. In order to realize food security, the President assigned the Indonesian Army to take part in the program. For the Army the task is part of the development of orders from the TNI Law in terms of empowering defense areas. This task is being carried out by Kodim 1681 / TTU to execute the food security program. This study uses qualitative research where the presentation of the data with descriptive analysis techniques, then the data is extracted using in-depth interviews and field observations.

The results of the study showed that as an institution that held firm to the Soldier’s Oath and Seven Fundamental Commitments, Kodim 1618 / TTU carried out their duties and orders to the maximum. However, on the other hand, faced with the Law, the assignment of the TNI in supporting civil institutions, namely Ministry of Agriculture and Regional Government in order to realize food security through MOOW/OMSP, must be based on state policies and political decisions. Furthermore, by looking at the geographical location, demographics, and natural resources in the TTU region, the strategy in realizing food security in TTU Regency should be followed by implementing livestock business. For this reason, it is necessary to make a new policy specifically for Kodim 1618 / TTU in order to realize food security by intensifying livestock business for TTU communities based on legislation."

"Tax amnesty adalah kebijakan yang menghapus pokok pajak yang terutang dan sanksinya. Tujuan dari pengampunan pajak adalah untuk memperoleh dana sebagai penerimaan APBN dan meningkatkan kepatuhan wajib pajak di masa yang akan datang. Terdapat dua hal dalam tax amnesty yaitu deklarasi aset dan repatriasi aset. Deklarasi aset Indonesia menjadi yang tertinggi diantara negara-negara lain. Namun, repatriasi aset Indonesia justru sebaliknya. Repatriasi aset bertujuan untuk memperbaiki iklim investasi di Indonesia yang menjadi harapan besar bagi Indonesia dalam meningkatkan penerimaan negara. Repatriasi aset Indonesia hanya berhasil mendapatkan dana sebesar 147 Triliun dari 1000 Triliun target yang telah ditetapkan. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui efektivitas penerapan tax amnesty di tahun 2016 dalam upaya repatriasi aset dari luar negeri ke dalam negeri. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist untuk menganalisis hubungan sebab akibat bagaimana keefektifan program dan faktor yang mendukung tax amnesty atas repatriasi aset di Indonesia dan diperkaya dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan repatriasi aset ditinjau dari teori Riant Nugroho (2012:107) menggambarkan bahwa kebijakan repatriasi aset di Indonesia kurang efektif.

---

Tax amnesty is a policy that eliminates the principal tax payable and the sanctions. The purpose of tax amnesty is to obtain funds as state budget revenues and improve taxpayer compliance in the future. There are two things in tax amnesty, namely asset declaration and asset repatriation. Indonesia's asset declaration is the highest among other countries. However, the repatriation of Indonesian assets is just the opposite. Asset repatriation aims to improve the investment climate in Indonesia, which is a big hope for Indonesia in increasing state revenues. The repatriation of Indonesian assets only managed to get funds of 147 trillion from the 1000 trillion target that had been set. This study aims to determine the effectiveness of the implementation of tax amnesty in 2016 in an effort to repatriate assets from abroad to domestic. This study uses post-positivist approach to analyze the causal relationship between program effectiveness and the factors that support tax amnesty on asset repatriation in Indonesia and enriched with data collected through in- depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the effectiveness of the asset repatriation policy in terms of the theory of Riant Nugroho (2012:107) illustrates that the asset repatriation policy in Indonesia is less effective."

"Pemerintah melalui program kebijakan pengampunan pajak yang mulai diundangkan pada Juli 2016, memiliki tujuan untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur yang mana membutuhkan dana yang besar. Dalam program kebijakan pengampunan pajak ini sendiri terdapat opsi untuk melakukan repatriasi aset di luar negeri yang juga berkewajiban untuk melakukan investasi dana hasil repatriasi aset tersebut dengan tujuan agar pembangunan infrastruktur dapat dilakukan dengan kekuatan dari dalam negeri Indonesia sendiri.Skripsi ini membahas tentang kedudukan repatriasi aset dalam undang ndash; undang pengampunan pajak serta pertimbangan dan hambatan Wajib Pajak untuk melakukan repatriasi aset sehingga mempengaruhi realisasi repatriasi aset dalam rangka kebijakan pengampunan pajak ini. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan studi lapangan dan studi pustaka.Hasil penelitian ini bahwa repatriasi aset memang bagian dalam kebijakan pengampunan pajak namun bukan yang utama. Terbukti dengan meskipun realisasinya kecil, namun penerimaan uang tebusan secara keseluruhan mencapai setengah dari target pada periode pertama pengampunan pajak.

---

Tax Amnesty program which held by Indonesia Government is aimed to gain revenue to support the accelerated of infrastructure development program. There are two option on Tax Amnesty program there are asset declaration or asset repatriation. If Tax Payer choose asset repatriation, the amount of repatriation should be invested in Indonesia. This is connected with the aimed of this program which is to support the accelerated of infrastructure development program. Government wants to do that program by the strenght from the local resident.

This thesis is about standing point of the asset repatriation itself on the Tax Amnesty Law and Tax Payer rsquo s consideration for choosing asset repatriation and how it take effect on the realization of asset repatriation. This research conducted qualitative approach and the data collection through field research and literature studies.

The result of this research is we should remember that asset repatriation is not the main topic of Tax Amnesty program, this is a part of Tax Amnesty program. So, even if on the first period of Tax Amnesty program the realization of asset repatriation is not as good as asset declaration but the fact is overall the realization of Tax Amnesty program is almost reach the target on the first period."

"Kebijakan tax amnesty Indonesia mempunyai tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional melalui repatriasi aset. Namun, realisasi target repatriasi hanya 14,7 dari target 1.000 T. Pelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi dan masalah yang muncul dalam repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa implementasi repatriasi aset pada kebijakan tax amnesty masih belum berjalan dengan baik karena perbedaan disposisi mengenai tujuan utama tax amnesty, ketidakjelasan komunikasi atas perbedaan pemahaman sosialisasi di awal periode I, komunikasi yang tidak konsisten akibat tidak fokus dalam menentukan target. Dalam implementasi muncul masalah-masalah penghambat yaitu situasi politik yang tidak stabil, instrumen investasi yang kurang menarik, desain kebijakan yang kurang mendukung, kesalahan dalam penentuan target, dan pengaruh pihak luar negeri.

---

Indonesian tax amnesty aims to boost economic growth and national development through assets repatriation. However, the realization of asset repatriation is only 14,7 of the target 1.000 T. The purpose of this reseacrh is to analize the implementation and the problems arisen in the assets repatriation of tax amnesty policy in Indonesia. This research conducted by qualitative approach with deep interview. The result of this research show that implementation of assets repatriation is not working properly because there are differences about disposition concerning the main purpose of assets repatriation between Government and Tax Authority, the unclarity of communication agains differences of understanding in the early periode, inconsistency of communication that is caused by unfocuses within determining the target. Furthermore, there are some problems faced in the implementation of assets repatriation invole unstable politics situation, unattractive instrument of investment, and influence of foreign parties."

"Skripsi ini menceritakan tentang Perang Larut di Perak yang terjadi pada tahun 1861-1874 yang pada saat ini belum banyak dilakukan. Untuk itu, tema yang mencritakan sejarah Perak, khususnya perang Larut tahun 1861-1874 menarik untuk diteliti. Metode penelitian yang digunakan adalah metode sejarah. Pencarian data didapatkan, dilakukan kritik dan interpretasi terhadap data-data tersebut, dan kemudian disusun secra kronologis yang menceritakan perang Larut di Perak 1861-1874. Larut adalah salah satu wilayah Kesultanan Perak. Pada tahun 1861-1874, di Larut terjadi perang antar kongsi gelap Cina yang bekerja di tambang-tambang timah di Larut yang terjadi sebanyak tiga kali dalam kurun waktu tersebut. Perang Larut disebabkan adanya persaingan diantara kongsi gelap Cina untuk memperoleh wilayah pertambangan yang kaya timah di Larut. Sementara itu dalam Kesultanan Perak terjadi perebutan kekuasaan, dalam hal ini terdapat tiga orang yang menuntut haknya sebagai Sultan Perak. Dua diantara pembesar Perak yang memperebutkan kekuasaan masing-masing didukung oleh kongsi gelapyang berperang di Larut. Perang yang berkepanjangan terus menyebar ke wilayah lainnya. Hal ini membuat Inggris khawatir perang yang terjadi di Larut menyebar ke Pulau Penang dan Provinsi Wellesley yang merupakan wilayah Inggris sehingga mengganggu kepentingan Inggris disana. Salah satu pembesar Perak kemudian meminta bantuan pihak Inggris untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi di Perak."

"Pemerintah menerapkan kembali program pengampunan pajak dengan nama Program Pengungkapan Sukarela yang di dalamnya mengatur mengenai repatriasi dan deklarasi luar negeri. Berkaca dari program pengampunan pajak sebelumnya, pemerintah mengalami kegagalan dalam repatriasi dan deklarasi luar negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri serta faktor pendukung dan penghambatnya dalam Program Pengungkapan Sukarela. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data studi pustaka dan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan repatriasi dan deklarasi luar negeri masih tidak berjalan dengan baik, yang dinyatakan karena faktor pendukung dari repatriasi dan deklarasi luar negeri hanya sosialisasi yang masif, dan banyak sekali faktor penghambatnya seperti fasilitas yang tidak menarik, basis data yang tidak dapat dimanfaatkan, kebijakan yang memberi pilihan bagi Wajib Pajak untuk tidak melakukan repatriasi dan deklarasi luar negeri, serta penegakan hukum yang tidak tegas.

---

The government re-implemented the tax amnesty program under the name of the Voluntary Disclosure Program which regulates repatriation and foreign declarations. Reflecting on the previous tax amnesty program, the government failed in repatriation and foreign declarations. This study aims to analyze the application of repatriation and foreign declarations as well as the supporting and inhibiting factors in the Voluntary Disclosure Program. This study uses a qualitative approach with data collection techniques literature study and in-depth interviews. The results of this study indicate that the implementation of repatriation and foreign declarations is still not going well, because the supporting factors of repatriation and foreign declarations are only massive socialization, and there are many inhibiting factors such as unattractive facilities, unavailable databases. exploited, policies that give taxpayers a choice not to repatriate and declare abroad, as well as law enforcement that is not firm."

"Abdul Haris Nasution (1918-2000) masuk Akademi Militer Bandung pada tahun 1940 sebagai CORO. Di sana ia belajar teori perang yang berorientasi kepada Carl von Clausewitz, walaupun belum begitu mendalam dari karya Carl von Clausewitz. Pada masa pendudukan Jepang, Nasution memperdalam studi militernya dengan rekan-rekan Akademi Militer Bandung dengan membaca berbagai buku militer. la aktif pula mengikuti program-program Jepang, maka terpengaruh dari mobilisasi dan kontrol terhadap rakyat dan pemikiran militer Jepang.Sebelum agresi militer Belanda ke-1, sebagai Panglima Divisi Nasution melaksanakan reorganisasi dalam divisinya terhadap prajurit dan perwira dengan harapan membuat tentara yang berdisiplin tinggi. Pada waktu yang sama, beberapa perwira di Markas Besar TKR menemukan konsep wehrkreise atau perlawanan teritorial. Namun, ketika terjadi serangan militer Belanda ke-1, TNI yang masih mencoba bertahan dengan strategi linier mengalami semacam shock dan mundur dalam kekacauan.Setelah lewat fase pertama ini, di Jawa Barat pasukan-pasukan yang terpecah belah itu berangsur-angsur kembali ke daerah asalnya dan ke pangkalannya masing-masing. Maka terbentuk kantong-kantong gerilya dengan inisiatif komandan daerah masing-masing. Pada waktu yang sama, Nasution menemukan konsep-konsep perang gerilya yang penting, seperti Wingate, pasukan mobil, pasukan teritorial, dan lain-lain. Dalam re-ra yang dilaksanakan oleh pemerintahan Hatta, Nasution berperan penting dalam pelaksanaan re-ra dan mempersiapkan taktik perang gerilya seperti Perintah Siasat No.1/1948, Pertahanan Desa, dan lain-lain.Dengan berbagai taktik gerilya Nasution merencanakan perang gerilya yang teratur dan berdisiplin tinggi. Namun, hasil penelitian memperlihatkan bahwa perang yang terjadi pada agresi Belanda ke-2 pun menurut Sekiaar Perang Kemerdekaan Indonesia bukan true war melainkan real war. Perang yang terjadi di lapangan pada masa revolusi Indonesia adalah bukan perang yang dilaksanakan sesuai dengan taktik-taktik yang dibuat, karena kekurangan persiapan, kegagalan pembentukan pasukan-pasukan mobil dan pasukan-pasukan teritorial, laskar-laskar yang bermunculan dengan inisiatif sendiri, dan sebagainya."