Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Koperasi Simpan Pinjam merupakan suatu wadah sebagai landasan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup para anggota yang tergabung dengan mempunyai kesamaan nasib, kesamaan keadaan yaitu keadaan ekonomi yang lemah berdasarkan pada ekonomi kerakyatan dengan menghimpun serta menyalurkan dana kepada masyarakat. Pengawasan yang dilakukan hanya dari internal koperasi dan eksternal koperasi yaitu dinas koperasi, sehingga dalam prakteknya timbul permasalahan khususnya mengenai koperasi yang menyimpang. Beberapa kasus Koperasi Simpan Pinjam yang menjadi latar belakang terjadinya penyimpangan dalam melakukan kegiatan usaha yaitu Koperasi KarangAsem di Bali, Koperasi Guyub Raharjo di Yogyakarta dan Koperasi di Pinrang. Menurut Surat Keputusan Ketua Bapepam dan LK Nomor: Kep-208/BL/2007 tanggal 20 Juni 2007 dan Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. Kep-328/BL/2010, yang memutuskan dibentuknya Satuan Tugas secara periodik dan insidentil dalam penanganan kasus penghimpunan dana dan pengelolaan investasi ilegal. Oleh karena itu, skripsi ini akan membahas mengenai tiga hal, yaitu pengaturan Peraturan Perundang-undangan terkait dengan perlindungan hukum bagi anggota koperasi simpan pinjam atas tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi. Kedua, peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap koperasi dalam menentukan rate bunga pada koperasi simpan pinjam pada saat ini. Ketiga adalah diperlukan pengawasan dari lembaga keuangan terkait dalam mengawasi dan mengatasi tindakan melawan hukum di bidang penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi terhadap anggota koperasi simpan pinjam. Beberapa kasus yang terjadi di atas masih dalam proses beracara di pengadilan.

---

The role of Savings and Loan Cooperatives is a forum as the cornerstone to improve life welfare of the members joined with fate in common, namely the similarity condition of weak economic conditions based on democratic economy by raising and distributing funds to society. Oversight is carried out only from the internal and external cooperative that is cooperative service, so in practice, problems arise in particular concerning the cooperative distorted.

Several cases of Savings and Loan Cooperatives which serve as background occurrence of irregularities in conduct of business activities are KarangAsem Cooperative in Bali, Guyub Raharjo Cooperative in Yogyakarta and Cooperatives in Pinrang. According to the Decree of the Chairman of Bapepam and LK Number: Kep-208/BL/2007 dated June 20, 2007 and the Decree of Chairman of the Capital Market Supervisory Agency and Financial Institution No. Kep-328/BL/2010, which decided the establishment of the Task Force periodically and incidental in the handling cases of illegal Fund Raising and Investment Management.

Therefore, this thesis will discuss about three things, are the setting Statutory Regulations relating legal protection for members of savings and loan cooperatives on unlawful acts in the field of fund raising and investment management. Second, the role of government in overseeing against the cooperative in determining the interest rate on savings and loan cooperatives at this time. Third is required supervision from the financial institutions involved in monitoring and addressing unlawful acts in the field of society fund raising and investment management to the member of savings and loan cooperatives. Some cases are still in the proceedings in court."

"Koperasi merupakan badan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan anggota pada khususnya dan kemakmuran rakyat pada umumnya. Namun, masih terdapat kasus dimana anggota memohonkan pailit Koperasinya sendiri dan juga anggota yang tidak setuju atas kepailitan tersebut. Skripsi ini membahas mengenai 2 (dua) hal yaitu mengenai perlindungan terhadap anggota koperasi yang telah dinyatakan pailit dan mengenai peran Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (“Kemenkop UKM”) dalam memberikan perlindungan terhadap anggota Koperasi dalam perkara kepailitan Koperasi. Metode Penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah secara kualitatif dengan bentuk penelitian yuridis-normatif yaitu pengkajian melalui hukum positif yang berlaku. Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan penulis menunjukkan bahwa belum terdapat aturan yang dapat mengakomodasi kepentingan anggota dalam hal kepailitan Koperasi dan masih terdapat kurangnya kesadaran hukum anggota akan kedudukannya dalam koperasi. Di sisi lain, peran Kemenkop UKM dalam upaya perlindungan anggota Koperasi dalam kepailitan adalah dengan membentuk Satuan Tugas Penanganan Koperasi Bermasalah dan melakukan sinkronisasi dengan pihak eksternal. Namun, sebagai upaya preventif, Kemenkop UKM belum membuat kebijakan kepailitan Koperasi secara terkhusus sehingga masih terdapat Koperasi yang bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan usahanya.

---

Cooperatives are legal entities that are oriented towards the welfare of members in particular and the prosperity of the people in general. However, there are still cases where members apply for bankruptcy of their own Cooperative and also members who disagree with the insolvency. This thesis discusses 2 (two) things, namely regarding the protection of cooperative members who have been declared bankrupt and regarding the role of the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises ("Ministry of Cooperatives and SMEs") in providing protection for cooperative members in cooperative bankruptcy cases. The research method used in this thesis is qualitatively with a juridical-normative form of research, namely assessment through applicable positive law. The results of research that has been carried out by the author show that there are no rules that can accommodate the interests of members in terms of cooperative insolvency and there is still a lack of legal awareness of members about their position in the cooperative. On the other hand, the role of the Ministry of Cooperatives and SMEs in efforts to protect cooperative members in bankruptcy is to form a Task Force for Handling Problematic Cooperatives and synchronize with external parties. However, as a preventive measure, the Ministry of Cooperatives and SMEs has not made a cooperative insolvency policy specifically so that there are still cooperatives that act arbitrarily in carrying out their business."

"Skripsi ini membahas dan menganalisa mengenai praktik investasi ilegal yang diakui sebagai kegiatan penyertaan modal yang dilakukan oleh Pandawa Group dengan mengatasnamakan KSP Pandawa Mandiri Group. Sejak tahun 2006 Salman Nuryanto selaku ketua Pandawa Group telah melakukan penghimpunan dana ilegal. Pada Oktober 2014, diadakan pertemuan antara Kementrian Koperasi dan UKM, Dewan Koperasi Daerah Depok, dan Salman Nuryanto dengan hasil agar Pandawa Group melakukan pengurusan izin untuk menjadi sebuah Koperasi. Salman Nuryanto kemudian mengurus izin Pandawa Group dengan nama KSP Pandawa Mandiri Group. Pada 9 Januari 2015 Akta Pendirian KSP PMG disahkan, dan diterbitkan juga Surat Izin Usaha Simpan Pinjam. Namun diketahui, hingga Desember 2016 kegiatan investasi ilegal tersebut tetap dilakukan oleh Salman Nuryanto melalui Pandawa Group, kegiatan tersebut diakuinya sebagai kegiatan penyertaan modal yang merupakan bagian dari KSP Pandawa Mandiri Group. Penelitian ini hendak menjawab permasalahan mengenai bagaimana peraturan perundang-undangan mengatur mengenai keterlibatan masyarakat dalam penyertaan modal Koperasi, bagaimana praktik investasi ilegal tersebut dilakukan, dan bagaimana perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berinvestasi di Pandawa Group. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan pustaka atau sekunder. Dari hasil penelitian ini ditemukan hasil bahwa praktik investasi ilegal yang dilakukan Pandawa Group bukanlah kegiatan Pemupukan Modal Penyertaan seperti yang diatur dalam UU No.25 Tahun 1992, PP No.33 Tahun 1998, dan Permenkop-ukm No.11 Tahun 2015. Pada akhirnya, tidak ada perlindungan hukum yang diberikan oleh Pandawa Group kepada nasabahnya. Perlindungan kemudian diberikan oleh OJK, dan Kementrian Koperasi dan UKM. Pandawa Group selanjutnya menyelesaikan kewajibannya berdasarkan putusan Pailit No:31/2017/Pailit/PN.Jkt Pst, Putusan No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk.

---

This thesis discusses and analyzes illegal investment practices that are recognized as capital participation activities carried out by the Pandawa Group on behalf of the Pandawa Mandiri Group KSP. Since 2006 Salman Nuryanto as chairman of the Pandawa Group has been collecting illegal funds. In October 2014, a meeting was held between the Ministry of Cooperatives and SMEs, the Regional Council of Cooperatives in Depok, and Salman Nuryanto with the result that the Pandawa Group would arrange a permit to become a Cooperative. Salman Nuryanto then took care of the Pandawa Group's permission under the name KSP Pandawa Mandiri Group. On January 9, 2015 the Deed of Establishment of KSP PMG was ratified, and a Savings and Loan Business Permit was also issued. But it is known, until December 2016 the illegal investment activities are still carried out by Salman Nuryanto through the Pandawa Group, the activity is recognized as an equity participation activity that is part of the KSP Pandawa Mandiri Group. This study aims to address the issue of how the laws and regulations regulate community involvement in the participation of Cooperative capital, how illegal investment practices are carried out, and how the legal protection of communities investing in the Pandawa Group. The method used is normative juridical by using library or secondary sources. From the results of this study it was found that the illegal investment practices carried out by the Pandawa Group were not activities of Capital Investment Inclusion as regulated in Law No.25 of 1992, PP No.33 of 1998, and Permenkop-ukm No.11 of 2015. In the end, there is no legal protection given by the Pandawa Group to its customers. Protection is then provided by the OJK, and the Ministry of Cooperatives and SMEs. The Pandawa Group subsequently settled its obligations based on the Bankruptcy decision No: 31/2017/Bankrupt/PN.Jkt Pst, Decision No.424/Pid.Sus/2017/PN.Dpk."

"Skripsi ini membahas mengenai pengawasan yang telah diakukan pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah terhadap koperasi simpan pinjam KSP di Indonesia. Studi kasus yang digunakan dalam tulisan ini adalah Koperasi Simpan Pinjam Pandawa Mandiri Group, sebagai koperasi yang dianggap menyimpang dan melakukan pelanggaran terhadap penyelenggaraan koperasi simpan pinjam di Indonesia. Jenis penelitian yang dilakukan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan penelitian eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bagaimana pengawasan pemerintah terhadap koperasi simpan pinjam di Indonesia yang dilakukan selama ini, bagaimana seharusnya koperasi simpan pinjam menerapkan sistem penghimpunan dana di Indonesia,serta bagaimana KSP Pandawa Mandiri Group berperan sebagai kredit mikro di masyarakat, dengan berdasar pada peraturan-peraturan pengawasan dari koperasi simpan pinjam seperti UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan kegiatan usaha simpan pinjam oleh koperasi beserta peraturan turunannya.

---

This minithesis discusses how the supervision has been done by the government, especially the Ministry of Cooperatives and SMEs to the cooperative savings and loan in Indonesia. The case study used in this paper is the Pandawa Mandiri Group Savings and Loans Cooperative as a cooperative considered unfaithful and committed violations towards the implementation of savings and loan cooperatives in Indonesia. Type of research conducted in this writing is normative juridical by using explanatory research. The results of this study explains how government supervision of savings and loan cooperatives in Indonesia so far, how should savings and credit cooperatives implement the fundraising system in Indonesia, and how KSP Pandawa Mandiri Group acts as micro credit in the community with the basis of regulatory regulations of such savings and credit cooperatives UU no. 25 of 1992 on Cooperatives, Government Regulation No. 9 of 1995 on the implementation of savings and loan business activities by cooperatives and derivative regulations."

"Undang-undang Koperasi saat ini memiliki kekurangan dalam pengawasan, yang ditempatkan di bawah Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KemenKopUKM) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Koperasi Simpan Pinjam telah menjadi sarang penjahat keuangan dengan kerugian sekitar Rp26 triliun di 2023 karena gagal bayar. Koperasi dikelola oleh anggotanya sendiri, dengan Kemenkop hanya memberikan pembinaan. Namun, praktik ini telah disalahgunakan untuk pengumpulan dana ilegal dan pencucian uang. Oleh karena itu, perlu adanya modernisasi Koperasi dan pengawasan oleh OJK, serta penjaminan simpanan jika Koperasi gagal bayar. UU P2SK telah mengatur pengawasan Koperasi untuk non-anggota dan tindak pidana bagi penghimpunan dana ilegal, dengan sanksi yang lebih tegas. RUU Koperasi juga perlu membatasi penyertaan dan pengeluaran modal untuk menjaga fokus pada anggota. Selain itu, diperlukan standar kompetensi bagi pengawas koperasi, mengingat potensi besar aset dan cabang koperasi.

---

The existing Cooperative Law, supervised by the Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises (KemenKopUKM) and the Financial Services Authority (OJK), has significant weaknesses. In 2023, Savings and Loans Cooperatives, which have been exploited by financial criminals, are expected to incur about Rp. 26 trillion in losses due to defaults. Currently, cooperatives are self-regulated by their members, making oversight ineffective, and leading to misuse for illegal fundraising and money laundering. To address these issues, there's a need for stricter supervision by the OJK, modernization of cooperatives, and a state-backed safety net for member's savings. The P2SK Law already mandates OJK control over non-member services and criminal sanctions for illegal fundraising. The Cooperative Bill proposes limiting capital investment to keep cooperatives focused on member expansion. Also, the implementation of competency standards for cooperative supervisors is critical to ensure effective management of larger cooperatives."

"Penelitian ini membahas mengenai Keabsahan Akta Pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair Yang Dihadiri Oleh Kuasa Yang Tidak Sesuai Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Tujuan mengetahui keabsahan dari akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair ini guna mengetahui kedudukan Akta Pendirian Koperasi oleh Notaris yang dihadiri oleh kuasa yang tidak berwenang. Akta Pendirian dalam suatu badan hukum merupakan pedoman berdirinya sebuah badan hukum agar mendapat pengesahan pemerintah dan menjadi acuan kerja, maka dari itu keabsahan akta pendirian sangat penting diketahui kebenarannya. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana keabsahan akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018; dan, bagaimana tanggungjawab notaris terhadap akta pendirian koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair jika dihadiri oleh kuasa yang tidak sesuai dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 09 Tahun 2018. Untuk menjawab permasalahan tersebut digunakan metode penelitian yuridis normatif dengan menitikberatkan pada segi-segi hukum positif dan sumber kepustakaan lain. Adapun analisa data dilakukan secara preskriptif. Analisis guna mencari relevansi terhadap kasus keabsahan akta pendirian koperasi dengan Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah. Hasil penelitian ini bahwa akta pendirian Koperasi Simpan Pinjam Dana Cepat Cair berstatus batal demi hukum karena melanggar ketentuan mengenai kewenangan bertindak sebagai penghadap notaris. Akta tersebut dianggap tidak pernah ada dan mengenai tanggungjawab notaris dalam kasus ini notaris bertanggungjawab atas kecacatan aktanya hingga berstatus batal demi hukum sesuai dengan sanksi-sanksi yang telah ditetapkan dalam Undang-undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris.

---

This study discusses the validity of the Deed of Establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative Attended by an Inappropriate Proxy according to the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. The purpose of knowing the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is to determine the position Deed of Establishment of Cooperatives by a Notary who is attended by an unauthorized proxy. The Deed of Establishment in a legal entity is a guideline for the establishment of a legal entity in order to obtain government approval and become a work reference, therefore the validity of the deed of establishment is very important to know the truth. The problems raised in this study are how the validity of the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018; and, what is the notary's responsibility for the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans cooperative if it is attended by a proxy who is not in accordance with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises Number 09 of 2018. To answer this problem, a normative juridical research method is used with an emphasis on aspects positive law and other bibliographical sources. The data analysis was done prescriptively. Analysis in order to find relevance to the case of the validity of the deed of establishment of cooperatives with the Regulation of the Minister of Cooperatives and Small and Medium Enterprises. The results of this study indicate that the deed of establishment of the Dana Cepat Cair Savings and Loans Cooperative is null and void because it violates the provisions regarding the authority to act as a notary public. The deed is considered to never exist and regarding the responsibility of the notary in this case the notary is responsible for the defect of the deed until the status is null and void in accordance with the sanctions that have been stipulated in the Law on Notary Positions and the Notary Code of Ethics.

"

"Koperasi Simpan Pinjam (KSP) dinilai menjadi lembaga keuangan yang ramah dan efektif dalam menjangkau kalangan usaha mikro, kecil, dan menengah di Indonesia. Dalam menjalankan usahanya, telah diatur dalam PP 9/1995 Pelaksanaan Usaha Simpan Pinjam, bahwa KSP hanya memberikan layanan berupa simpanan dan pinjaman hanya kepada anggota, calon anggota, koperasi lain dan atau anggotanya. Namun, pada praktiknya, terdapat KSP yang menyalahi aturan dengan memberikan pinjaman kepada masyarakat yang bukan merupakan anggotanya (non anggota). Berdasarkan hal tersebut, Penulis mengangkat tiga pokok permasalahan, yakni bagaimana pemberian pinjaman oleh KSP kepada peminjam non anggota menurut hukum koperasi di Indonesia, bagaimana pengawasan serta mekanisme pemberian sanksi kepada KSP yang memberikan pinjaman kepada non anggota dalam sistem hukum perkoperasian, serta bagaimana kesesuaian pemberian pinjaman kepada non anggota oleh KSP Sari Apuan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN.Tab dengan konsep keanggotaan dalam hukum perkoperasian. Bentuk penelitian pada skripsi ini bersifat yuridis-normatif dengan tipologi penelitian deskriptif analitis. Kesimpulan yang didapat adalah: 1) Pemberian pinjaman oleh KSP kepada peminjam non anggota adalah sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang ada, 2) Pengawasan koperasi di Indonesia dilakukan dalam 4 (empat) tahap, yakni persiapan pemeriksaan secara langsung, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan hasil pemeriksaan, dan penerapan sanksi administratif. Dalam hal sebuah KSP memberikan pinjaman kepada non anggota, maka berdasarkan Perdep 12/2016 tentang Penerapan Sanksi, KSP tersebut diberikan sanksi berupa pencabutan izin usaha simpan pinjam yang dilakukan secara langsung (tidak berjenjang), 3) Pemberian pinjaman kepada non anggota oleh KSP Sari Apuan dalam Putusan Nomor 132/Pdt.G/2019/PN Tab tidak sejalan dengan hukum perkoperasian maupun konsep keanggotaan koperasi yang pada dasarnya dimiliki oleh anggota, diselenggarakan oleh anggota dan untuk kemanfaatan anggota tersebut.

---

Credit Union are considered to be friendly and effective financial institutions in reaching out to micro, small and medium enterprises in Indonesia. In running its business, it has been regulated in PP 9/1995 concerning Implementation of Savings and Loans Business, that Credit Union only provides services in the form of savings and loans only to members, prospective members, other cooperatives and or their members. However, in practice, there are Credit Union that violate the rules by providing loans to people who are not their members (non-members). Based on that, the author raises three main issues, inter alia how Credit Union provides loans to non-member debitor according to cooperative law in Indonesia, how is the supervision and mechanism for imposing sanctions on Credit Union that provide loans to non-members in the cooperative legal system, and how is the suitability of lending to non-members by Sari Apuan Credit Union in Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN.Tab with the concept of membership in cooperative law. The conclusions obtained are: 1) Lending by Credit Union to non-members debitor is a violation of existing laws and regulations, 2) Supervision of cooperatives in Indonesia is carried out in 4 (four) stages, namely preparing for direct inspection, conducting inspection, reporting examination results, and application of administrative sanctions. In the case of a Credit Union providing loans to non-members, based on Perdep 12/2016 concerning the Imposition of Sanctions, the Credit Union will be given a sanction in the form of revocation of the saving and loan business license which is carried out directly (not tiered), 3) The provision of loans to non-members by Sari Apuan Credit Union in Court Decision Number 132/Pdt.G/2019/PN Tab is not in line with cooperative law or the concept of cooperative membership which is basically owned by members, organized by members and for the benefit of these members"

"Skripsi ini membahas mengenai operasional dan mekanisme pinjaman pada koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah serta pengaturan yang dilakukan oleh peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah. Pemilihan topik penelitian mengenai koperasi simpan pinjam syariah ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa sistem ekonomi syariah dan koperasi memiliki keunggulan dari sistem ekonomi dan badan usaha lain, yakni tahan terhadap krisis ekonomi global. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menjelaskan mengenai pengaturan dari peraturan perundang-undangan Indonesia terhadap koperasi simpan pinjam berbasis syariah, operasional yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah bagi koperasi dikaitkan dengan praktik dalam koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani, dan kesesuaian mekanisme pinjaman dari koperasi simpan pinjam syariah Berkah Madani dengan prinsip-prinsip syariah.

---

This essay talks about operation and mechanism of loan that distributes by sharia based financial cooperative also the regulation made ​​by the Indonesian legislation of sharia based financial cooperative. The selection of research topics on sharia financial cooperative was motivated by the fact that sharia economic system and cooperative have the advantage of economic system and other business entities, which are resistant to the global economic crisis. The study is a qualitative with descriptive design.

The result from this essay will explain about regulation on sharia financial cooperative that applies in Indonesia also the suitability of sharia financial cooperative Berkah Madani operation and loan mechanism with Indonesian regulation and the sharia principles."