Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKBadan Pemeriksa Keuangan RI berkeinginan agar sistem informasi dan teknologi informasi (SI/TI) dapat menjadi penggerak utama dalam menjalankan setiap proses bisnis yang ada. Untuk mewujudkan keingannya tersebut BPK telah menyempurnakan proses bisnis dan tata kelola organisasinya dengan mempergunakan SI/TI, namun dalam penerapannya terdapat permasalahan diantaranya yaitu pengembangan SI/TI tidak mendukung tujuan bisnis organisasi dan tidak terdapat integrasi antara SI/TI yang dipergunakan. Penelitian ini bertujuan untuk menyusun perencanaan strategis sistem informasi untuk BPK untuk Tahun Anggaran 2019-2023 dengan mempergunakan metodologi ward and peppard yang dikombinasikan dengan beberapa alat analisis seperti Critical Success Factor, Value chain dan SWOT. Hasil akhir dari penelitian ini adalah usulan rancangan strategis sistem informasi yang yang terdiri dari strategi SI, Strategi TI dan Strategi Manajemen SI/TI.

---

ABSTRACTThe Audit Board of the Republic of Indonesia (BPK) have a desire that information sistem and information technology (SI/IT) can be the main drivers in running every business process. To realize its BPK has accomplish business process and organizational governance by using SI/TI, unfortunately lack of information system strategy in BPK causes problems in the implementation of SI/IT such as the development of SI / IT does not support the organizations business goals and there is no integration between SI/TI. This study aims to develop strategic information system planning for BPK by using ward and peppard methodology which is combined with several analytical tools such as Critical Success Factor, Value chain and SWOT. The final result of this research is proposal of strategic plan of information system which be composed SI strategy, IT Strategy and Management Strategy SI/IT."

"Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) telah mengeluarkan Peraturan BPK RI Nomor 2 Tahun 2017 Pasal 11 yang menyebutkan bahwa pelaksanaan dan pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dilakukan melalui Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) agar lebih efektif dalam mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data hasil pemantauan. Tingkat pemanfaatan Sistem Informasi / Teknologi Informasi (SI/TI) oleh pemeriksa khususnya terkait dengan proses pemeriksaan di lingkungan BPK masih belum mencapai target yakni berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja BPK RI Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI dalam proses pemeriksaan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian case study research, yakni menggunakan metode kuantitatif dengan survey untuk menganalisis faktor yang menjadi hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan dan menggunakan metode entropi untuk pemeringkatan faktor-faktor yang menjadi hambatan tersebut. Penelitian ini dianalisis berdasarkan empat dimensi yakni teknologi, organisasi, lingkungan, dan sumber daya manusia. Dimensi teknologi menjadi dimensi yang memiliki bobot tertinggi sebagai hambatan dalam pemanfaatan SI/TI pada proses pemeriksaan. Dua hambatan teratas yang dihasilkan dari penelitian ini adalah masih kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengguna sistem serta ketersediaan infrastrukur TI (koneksi atau jaringan internet maupun intranet) yang belum memadai."

"[ABSTRAK E-government merupakan penggunaan teknologi yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan akses dan penyampaian layanan yang bermanfaat kepada masyarakat, rekan bisnis dan pegawainya. E-Audit adalah salah satu bentuk e- government yang digunakan BPK RI untuk membantu dalam pelaksanaan pemeriksaan keuangan negara. Dalam pelaksanaannya, pemeriksa BPK RI belum seluruhnya menggunakan sistem e-Audit tersebut.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pemeriksa BPK dalam menggunakan Sistem Informasi e-Audit. Model dalam penelitian ini menggunakan teori Technology Acceptance Model (TAM) yang dikombinasikan dengan Innovation Diffusion Theory (IDT), Model Kesuksesan Sistem Informasi DeLone & McLean, dimensi individu dari Technology Readiness Index (TRI) serta variabel dukungan manajemen. Data dikumpulkan dengan menyebarkan kuesioner kepada 231 pegawai pemeriksa Kementerian dan Lembaga BPK RI, dan diperoleh sampel sebanyak 185 responden. Data yang terkumpul tersebut diolah dengan menggunakan teknik Partial Least Squares pada Structural Equation Modeling (PLS-SEM).Hasil penelitian ini membuktikan bahwa dua variabel pada teori TAM yaitu manfaat dan kemudahan penggunaan yang dirasakan memberikan pengaruh positif terhadap minat pemeriksa dalam menggunakan e-Audit. Selain itu terdapat faktor lain yang berpengaruh adalah faktor kualitas sistem e-Audit, faktor kesesuaian e-Audit dalam proses pemeriksaan dan faktor individu ketidaknyamanan pemeriksa terhadap teknologi baru. Faktor-faktor tersebut yang perlu diperhatikan oleh pimpinan BPK RI dan tim pengembang agar e-Audit dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemeriksa BPK RI.

---

ABSTRACT E-government is the use of technology by the government to improve access and delivery of useful services to the people, business partners and employees. E- Audit is one example of e-government that is used in BPK to assist auditors in doing state financial examination. In practice, the BPK auditors have not fully use the e-Audit.This study was conducted to determine the factors that affect the BPK auditors in using e-Audit Information System. The model used in the study were Technology Acceptance Model (TAM) combined with Innovation Diffusion Theory (IDT) model, the success model of information system by DeLone & McLean (DeLone&McLean), individual dimensions from Technology Readiness Index (TRI) and variabel management support. The data were collected by distributing questionnaires to 231 BPK ministries and agencies auditors, hence the valid sample obtained were 185 respondents. The collected data was processed using the Partial Least Squares technique in Structural Equation Modeling (PLS-SEM)The result of this study proved that the two variables in TAM theory which were the perceived usefulness and perceived ease of use, gave a positive effect on increasing the intention of BPK auditor to use e-Audit. In addition, there were other influencing factors which were the quality system of e-Audit, the compatibility of e-Audit in audit process, and the discomfort of auditors to new technology. These factors need to be notice by the BPK leaders and the development team in order that e-Audit could be used by all BPK Auditor., E Audit is a form of e government that is used by Audit Board of the Republic of Indonesia BPK RI to assist the state 39 s financial audit However the BPK RI auditors have not entirely use e Audit in its execution This study was conducted to determine the factors that affect the auditors in using e Audit Information System by combining a theoretical model of the Technology Acceptance Model TAM the Innovation Diffusion Theory IDT the DeLone McLean Information Systems Success Model individual dimensions on the Technology Readiness Index TRI and variable of management support From the distribution of questionnaires to BPK RI 39 s ministries and agencies auditors as respondents we obtained 185 samples of data The data were then analyzed by using Partial Least Squares on Structural Equation Modeling PLS SEM The results showed that quality system of e Audit compatibility e Audit with the audit process perceived usefulness and perceived ease of use have positive influence either directly or indirectly on the auditor 39 s intention to use e Audit While the auditor rsquo s discomfort feeling of new technologies will have negative effect indirectly on the auditor rsquo s intention to use e Audit]"

"Perkembangan teknologi saat ini telah menawarkan banyak kemungkinan untuk prosedur administratif publik yang demokratis agar menjadi lebih efisien dan dapat diakses oleh masyarakat luas. Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (LAPOR!) merupakan e-government, khususnya merupakan e-complaint berskala nasional di Indonesia yang melayani penyampaian aspirasi dan pengaduan rakyat secara online sehingga dapat diakses dengan mudah oleh publik. Pengelola LAPOR! melakukan pengembangan sistem dengan antarmuka yang baru, yang disebut sebagai LAPOR! versi 3.0. Namun dalam perjalanan pengembangan LAPOR! versi 3.0 dalam dua tahun terakhir tidak melibatkan pengguna dari instansi pemerintah (admin). Hal ini dapat mengakibatkan admin menjadi tidak nyaman dalam mengoperasikan LAPOR! versi 3.0 dan proses adaptasi menjadi lambat, mengingat selama 5 tahun LAPOR! tidak mengalami perubahan. Kemudahan dan kenyamanan dalam berinteraksi dengan warga melalui sistem dipengaruhi oleh antusiasme dari admin dalam menggunakan sistem tersebut, maka penelitian ini mengevaluasi sistem LAPOR! versi 3.0 dari sisi kebergunaannya. Penelitian ini melibatkan 30 admin dari 16 Kementerian/ Lembaga/ Pemerintah Daerah (K/L/D). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa skor rata-rata kebergunaan LAPOR! versi 3.0 dengan System Usability Scale (SUS) adalah 45 dengan grade F yang berarti LAPOR! versi 3.0 masih memiliki banyak kekurangan dari sisi kebergunaan pada instansi pemerintah. Penelitian ini memberikan rekomendasi pada pengelola LAPOR! dari permasalahan kebergunaan yang ditemukan melalui hasil analisis uji kebergunaan (usability testing) dan rekomendasi pada pengelola e-government secara umum dan e-complaint secara khususnya agar dapat mengetahui pentingnya mengembangkan kebutuhan berdasarkan kebergunaan dari pengguna, khususnya pegawai pemerintah.

---

Nowadays, technological developments have offered many possibilities for public administrative procedures to be more efficient and accessible to the wider society. The Government National Complaint Handling System (LAPOR!) is one of e-government in Indonesia, specifically a national-scale e-complaint in Indonesia that serves online public aspirations and complaints so that can be easily accessed by the public. The manager of LAPOR! developed the system with a new interface, called LAPOR! version 3.0. But in the journey of developing LAPOR! version 3.0 in the past two years did not involve users from government agencies (admin). It can cause the admin feel uncomfortable to operate the LAPOR! version 3.0 and slow for adaptation process, because LAPOR! is not change for 5 years. The easeness and convenience of interacting with citizens through the system is influenced by the enthusiasm of the admin when using the system, so this study evaluates LAPOR! version 3.0 in terms of its usability. This study involved 30 admins from 16 Ministries / Institutions / Local Governments.

The results of this study indicate that the average score of the use of LAPOR! version 3.0 with System Usability Scale (SUS) is 45 with F grade which means LAPOR! version 3.0 still has many disadvantages in usability from government agencies. This study provides recommendations to the manager of LAPOR! from usability problems that found through the results of usability testing. The recommendations for e-government managers in general and e-complaint in particular in order to know the importance of developing system needs based on the usability of users, especially government employees."

"Penggunaan TI di lingkungan Setjen DPR RI memiliki peran dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI sehingga perlu untuk dikelola dengan baik agar menjadi pemungkin enabler bagi organisasi dalam rangka mencapai tujuan Penelitian ini bertujuan melakukan evaluasi proses tata kelola TI di lingkungan Setjen DPR RI menggunakan kerangka kerja COBIT 5 untuk mendapatkan tingkat kapabilitas yang dicapai organisasi dan rekomendasi perbaikan proses untuk mencapai target kapabilitas yang diharapkan Data primer yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan melalui FGD dan penyebaran kuesioner Data sekunder didapatkan dari studi dokumen organisasi dan studi literatur terkait dengan penelitian yang relevan Rata rata hasil pencapaian kapabilitas proses tata kelola TI di Setjen DPR RI saat ini adalah 1 1 performed yang berarti telah melaksanakan proses TI dan mencapai tujuan prosesnya Rekomendasi perbaikan proses dilaksanakan berdasarkan prioritas dengan memperhatikan tingkat kepentingan kriteria dukungan stakeholder SDM TI dan waktu pencapaian target Tiga proses yang menjadi prioritas yakni APO13 BAI01 dan EDM01 yang dianggap sangat diperlukan dalam penyelenggaraan layanan TI di Setjen DPR RI untuk dapat mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPR RI

---

The use of Information Technology IT within Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia has important role to support the Member of Parliament rsquo s MPs duty and function needs to be well managed to become enabler to achieve the business goals This research aims to evaluate the process of IT governance at Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia using COBIT 5 framework to obtain the current capabilities level and recommendations Primary data used in this research were collected through FGD and questionnaire Secondary data were obtained from organizational documents and related relevant research The average value capabilities achieved of IT governance process of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia was 1 1 performed means that IT processes have been implemented and achieved those purpose Process improvement recommendations conducted based on priorities of criteria that have stakeholder rsquo s support IT human resources and the achievement target time Three processes that become priorities namely APO13 BAI01 and EDM01 are very needed in organizing IT services of Secretariat General of The House of Representatives of the Republic of Indonesia to support the MPs duties and functions"

"ABSTRAKPenelitian ini dilakukan untuk mengetahui, menganalisa dan mengevaluasi situs web yang telah dibuat oleh setiap Pengadilan Negeri khususnya wilayah Sulawesi Utara. Evaluasi situs web dalam penelitian ini bertujuan untuk mengukur kualitas tingkat pelayanan dan keterbukaan informasi. Pada penelitian ini digunakan framework dimensi e-GovQual sebagai indikator dalam pengukuran kualitas pelayanan pada situs web. Selain itu, framework dimensi transparansi Website Attribute Evaluation System (WAES) sebagai acuan indikator dari tingkat keterbukaan informasi. Indikator dari WEAS tersebut akan disesuaikan dengan UU KIP dan standar Mahkamah Agung RI. Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan sejumlah responden untuk disurvei dalam evaluasi pelayanan pada situs web. Selain itu, self assessment system juga digunakan sebagai evaluasi keterbukaaan informasi publik. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 1 sampai 4. Proses pengolahan data dari penelitian ini dilakukan mulai dari analisis, pengukuran, hingga perbandingan pada masing-masing aspek E-Govqual dan KI. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah tingkat pelayanan pada situs web lebih baik dari pada tingkat keterbukaan informasi. Selisih rata-rata antara aspek e-govqual dan KI adalah 28%. Selain itu, 6 dari 7 situs web pada aspek pelayanan masuk dalam katagori "baik". Disudut pandang yang lain aspek KI masuk dalam katagori "tidak baik" dan "kurang baik". Sehingga secara gabungan dari aspek e-govqual dan KI, kualitas situs web pada Pengadilan Negeri se-Sulawesi Utara masih kurang baik.

---

ABSTRACTThis study was conducted to determine, analyze and evaluate the website which has been created by any Court of First Instance in particular the North Sulawesi. Evaluation of web sites in this study aims to measure the quality level of service and information disclosure. In this study used e-GovQual dimensional framework as an indicator in measuring the quality of services on the website. In addition, the dimensions of the transparency framework Attribute Website Evaluation System (WAES) as a reference indicator of the level of information disclosure. Indicators of weas shall be adjusted to the standard Freedom of Information Law and the Supreme Court. This study was carried out involving a number of respondents to be surveyed in the evaluation of services on the website. In addition, self-assessment system is also used as an evaluation of greater openness of public information. The indicators used in this study is a Likert scale of 1 to 4. The processing of the data from this research ranging from analysis, measurement, by comparison on each aspect of E-Govqual and KI. The results obtained from this study is the level of service on the website is better than the level of information disclosure. The average gap between aspects of e-govqual and KI is 28%. Additionally, 6 of 7 websites on service aspects included in the category of "good". Corner view of another aspect of KI included in the category "not good" and "poor". So that combination of aspects of e-govqual and KI, the quality of web sites on the Court of First North Sulawesi is still not good."

"Pustekkom sebagai pengelola layanan TI di internal Kemdikbud bertugas untuk menjamin bahwa layanan TI yang disediakan cukup handal dan memadai untuk mendukung kelancaran aktifitas bisnis dari organisasi Kemdikbud. Kualitas layanan yang terjaga baik akan berdampak positif pada kelancaran operasi bisnis, dan pada akhirnya adalah ketercapaian visi, misi dan sasaran organisasi. Salah satu syarat utama agar tercipta layanan berkualitas adalah adanya keselarasan antara kebutuhan pengguna dan penyediaan layanan. Hal ini dibangun dari pemahaman akan kebutuhan tingkat layanan pada pengguna. Pada penelitian ini dilakukan kajian tentang bagaimana strategi untuk mengimplementasikan proses Service Level Management guna membangun kesepahaman akan kebutuhan layanan dalam operasional Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) model dari kerangka kerja ITIL v3 digunakan sebagai metodologi pendekatan permasalahan. Dari tahapan penilaian atas kondisi saat ini dan kondisi sasaran yang menggunakan acuan penilaian kematangan atribut proses dari Cobit diketahui bahwa kondisi kematangan atribut saat ini rata-rata pada tingkat dua sedangkan rata-rata kondisi kematangan sasaran atribut pada tingkat tiga. Dari kondisi yang ada maka direkomendasikan perbaikan dimulai dengan menjalin komunikasi dan survei ke pelanggan yang lebih intens agar kebutuhan layanan teridentifikasi dengan baik. Dokumentasi formal dalam semua aktifitas proses juga perlu dibuat.

---

Pustekkom, as the internal IT service provider of Ministry of Education and Culture must ensure that the IT services provided are reliable and capable enough in supporting business activities of the organization. The stability of good services will have positive impact on daily business operation, organization performance, and finally the achievement of the vision, mision, and target of the organization. The main prerequisite in establishment quality of IT services is to build common understanding about user requirements on the IT services provided. A research about implementation strategy of Service Level Management process was conducted with the purpose to build common understanding about requirements and provided IT services in daily operation of Jardiknas. CSI (Continual Service Improvement) from ITIL v3 framework was used as the methodology. From the maturity assessment on the level of process attribute, it was identified that the average values of current attributes maturity was two and the average values of expected attributes maturity was three. It is highly recommended for Pustekkom to set up the improvement process starting from identification of business requirement of IT services and developing documentation on process activities."

"Perwakilan BKKBN Provinsi Banten memiliki peran dalam melaksanakan program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Provinsi Banten, melakukan peran tersebut Perwakilan BKKBN Provinsi Banten membutuhkan data dan informasi yang berisi pelaksanaan program lapangan yang disebut Sistem Pencatatan dan Pelaporan KKBPK, salah satunya adalah aplikasi statistik rutin. Pemanfaatan aplikasi statistik rutin di Provinsi Banten mengalami kendala bahwa jumlah pengguna hanya mencapai 28 dari total pengguna. Berdasarkan hal tersebut, perlu diketahui faktor apa saja yang mempengaruhi niat penggunaan aplikasi statistik rutin oleh pengelola data program KKBPK di Provinsi Banten. Model yang digunakan adalah Technology Acceptance Model TAM dengan perluasan variabel eksternal yakni system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, dan user training. Data dikumpulkan dari 115 sampel responden dengan menggunakan kuesioner, pengolahan data dan penarikan kesimpulan menggunakan Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM dengan software SmartPLS sebagai alat analisisnya. Perceived usefulness dan social influence secara langsung memengaruhi keinginan pengelola data program KKBPK untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin, sedangkan faktor-faktor lainnya memiliki korelasi positif terhadap perceived usefulness yang pada akhimya akan mempengaruhi keinginan pegawai untuk menggunakan intention to use aplikasi statistik rutin untuk pencatatan dan pelaporan program KKBPK di Provinsi Banten.

---

Representative BKKBN Banten Province has a role in implementing the KKBPK Population, Family Planning, and Family Developmental program in Banten Province, performing that role Representative BKKBN Banten Province requires data and information which contains implementation of field program called KKBPK Recording and Reporting System, one of them are aplikasi statistik rutin. Utilization of aplikasi statistik rutin in Banten Province experienced obstacles that the number users only reached 28 of the total users. Based on the matters, it is necessary to know what factors affect the intentions of the use of aplikasi statistik rutin by the KKBPK program data managers in Banten Province. The model used is Technology Acceptance Model TAM by extending the external variable such as system quality, information quality, service quality, facilitating condition, social influence, self-efficacy, and user training. Data were collected from 115 respondent samples by using questionnaires, data processing and drawing conclusions using Partial Least Square Structural Equation Modeling PLS-SEM with SmartPLS software as its analysis tool. The desire of KKBPK program data managers to use intention to use aplikasi statistik rutin are affecting by perceived usefulness and social influence directly, while other factors have a positive correlation to perceived usefulness which will ultimately affect the employee 39;s desire to use intention to use aplikasi statistik rutin in Banten Province."

"Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan pada Badan Pemeriksa Keuangan RI merupakan sistem utama yang mendukung proses bisnis BPK RI dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Namun dalam implementasinya penggunaan sistem ini relatif masih rendah dan masih ditemukan kendala untuk mengakses sistem. Padahal melalui sistem tersebut diharapkan bisa memperbaiki kinerja terkait pemeriksaan.Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Model yang digunakan dalam penelitian ini menggabungkan model Technology Acceptance Model dengan penambahan variabel eksternal dari model UTAUT, keberhasilan sistem informasi Delone & McLean, dan symbolic adoption. Data dikumpulkan dengan mengirimkan kuesioner kepada 160 pegawai Badan Pemeriksa Keuangan RI di seluruh Indonesia, dan diperoleh sampel sebanyak 127 responden. Data yang terkumpul tersebut kemudian diolah dengan menggunakan teknik Structural Equation Modeling (SEM) dan path analysis.Hasil penelitian ini membuktikan bahwa kualitas sistem, kualitas informasi dan kemampuan diri menjadi faktor yang mendorong diterimanya Sistem Informasi Manajemen Pemeriksaan. Selain itu penelitian ini juga membuktikan validitas dari teori TAM dengan terbuktinya perceived ease of use dan perceived usefulness mempengaruhi dalam adopsi dari teknologi. Dengan mempertimbangkan hasil ini, BPK diharapkan bisa memfokuskan pengembangan sistem tersebut pada aspekaspek kualitas sistem dan informasi.

---

Audit Management Information System in Badan Pemeriksa Keuangan RI is the main system to support BPK RI?s business process in auditing state finance management and accountability, but in reality the implementation is relatively weak and there are still obstacles to access the system, even though the system was built to improve the audit performance.

The purpose of this study is to find out the factors behind the acceptability of Audit Management Information System. The model used is a combination of Technology Acceptance Model with addition of external variable from UTAUT model, Delone & McLean of information system success and symbolic adoption. Data compiled from questionnaire being sent to 160 BPK RI employees across the nation, with sample of 127 respondents. The data then studied using Structural Equation Modeling (SEM) and path analysis methods.

Results of the study shows that system quality, information quality and selfefficacy are affecting acceptability of Audit Management Information System. Besides that, this study also proves the validity of TAM theory which shows perceived ease of use and perceived usefulness contribute to technology adoption rate. Considering the result of this study, to develop the system BPK should focus on quality of the information and the system itself."

"Dalam mewujudkan pelayana prima dengan memanfaatkan teknologi, Ditjen AHU yang berperan sebagai penyedia pelayanan jasa hukum umum secara konsisten berusaha mengoptimalkan pemanfaatan TIK dalam mendukung layanan publik yang diberikan. Analisis dilakukan dengan mengelaborasi konsep pelayanan publik dengan memanfaatkan sistem informasi sebagai basis pelayanannya serta menggunakan acuan standar orientasi layanan pada pelanggan dan jaminan keberlanjutan pengembangan teknologi yang terdapat pada Best Practice COBIT 4.1. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan positivist dan metode analisis kualitatif. Dari hasil penelitian diperoleh hasil bahwa kondisi sistem informasi dalam mendukung Pelayanan Pengesahan Badan Hukum Online berada pada tingkat kematangan level 3 ldquo;Defined Process rdquo; pada seluruh komponen proses pengukuran. Deskripsi tersebut menggambarkan bahwa mekanisme dan prosedur layanan telah sebagian terdokumentasi. Ada peningkatan kualitas pelayanan yang dirasakan oleh masyarakat, namun secara organisasi, diperlukan penyusunan dokumen SOP Layanan, standarisasi program pedidikan dan pelatihan, serta program monitoring dan evaluasi secara berkala.

---

In realizing prime servicing by utilizing technology, Directorate General of Legal Administration that acts as a provider of general legal services consistently seeks to optimize the utilization of ICT in support of public services provided. This research elaborated the concept of public service by utilizing information system as its service base and used indicator based on customer service orientation standard and sustainability of technology development contained in Best Practice COBIT 4.1.

From the result of the research, it is found that the condition of Information System in supporting the Online Legal Entitlement Service is at maturity level 3 Defined Process on whole process components of measurement. The description illustrates that the service mechanism and procedures has been partially documented. There is an increase felt by the service user community, but organizationally, the preparation of the Service SOP document, the standardization of education and training programs and the regular monitoring and evaluation program."