Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSkripsi ini dilatarbelakangi dengan perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya internet, mengubah cara masyarakat dalam melakukan kegiatan ekonomi. Untuk itu diperlukan aturan yang memadai untuk menciptakan kepastian hukum. Rumusan masalah skripsi ini adalah bagaimana regulasi ekonomi digital di Indonesia dan bagaimana implementasi ekonomi digital di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative yang dilakukan dengan studi kepustakaan. Simpulan dari Penulis adalah sudah terdapat beberapa regulasi yang dapat menjadi landasan hukum dalam kegiatan ekonomi digital. Selain itu, telah berkembang bermacam implementasi dari digitalisasi dalam perekonomian di Indonesia seperti e-commerce, financial technology, maupun ride sharing yang menyebabkan masyarakat mulai meninggalkan cara konvensional dalam melakukan kegiatan perekonomian. Saran dari Penulis adalah Pemerintah dapat mempercepat penyusunan regulasi pada aspek ekonomi digital yang dapat mendukung ekonomi digital khususnya mengenai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) barang impor yang diperjualbelikan pada e-commerce.

---

ABSTRACTThis thesis is motivated by the development of digital economy in Indonesia. The development of information and communication technology, especially the internet, changes the way people conduct economic activities. For this reason, adequate rules are needed to create legal certainty.The formulation of the problem of this thesis is how the regulation of digital economy in Indonesia and how the implementation of digital economy in Indonesia. This research is a normative juridical study conducted by library research. The conclusion from the author is that there are already several regulations that can be the legal basis for digital economic activities. In addition, there are various implementations of digitalization in the economy in Indonesia, such as e-commerce, financial technology, and ride sharing, which have led people starting to leave conventional ways of doing economic activities. Suggestion from the author is that the Government should accelerate the formulation of regulations that can support the digital economy, especially about Value Added Tax (VAT) on imported goods that are traded on e-commerce."

"Tesis ini membahas kesiapan hukum investasi Indonesia dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Perbaikan peraturan hukum terkait investasi sudah dilakukan pemerintah Indonesia dalam upaya meningkatkan daya saing Indonesia antara negara negara anggota ASEAN. Perbaikan peraturan peraturan ini berdasarkan penyesuaian kebijakan investasi Indonesia dengan kebijakan investasi di Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 yaitu ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. Hasil penelitian menyebutkan bahwasimplifikasi prosedur penanaman merupakan salah satu persiapan yang baik dan sesuai untukmenarik para investor ke Indonesia. Ini membantu Indonesia bersaing dengan negara negaraanggota ASEAN lainnya dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015.

---

This thesis explores the readiness of Law Investment of Indonesi in the ASEAN Economic Community 2015. The remedy of the regulation related with investment has been conductedby Indonesian governmentt in an effort to improve Indonesia's competitiveness among ASEAN member countries. The remedy of these regulations based on the adjustment of Indonesian investment policy and the investment policy of the ASEAN Economic Community in 2015 the ASEAN Comprehensive Agreement ACIA. The study says that thesimplification procedure of investment is one of the good preparation and appropriate toattract investors to Indonesia. It helps Indonesia to compete with other ASEAN countrymembers in the ASEAN Economic Community in 2015."

"Studi ini mengeksplorasi dampak orientasi strategis terhadap transformasi digital melalui kapabilitas manajemen dinamis dan kesiapan organisasi. Fokusnya adalah pada transformasi digital sektor UMKM. Kami menggunakan kantor cabang bank UMKMterkemuka di Indonesia sebagai unit analisis. Rumus Slovin dan teknik pengambilansampel non-probabilitas menentukan ukuran sampel. Pemimpin Cabang, PemimpinCabang Pembantu, dan Manajer fungsional melengkapi kuesioner skala Likert untukmengumpulkan data. Kami mengumpulkan 4.964 tanggapan dari responden, menentukan2.212 (80%) sebagai duplikat dan memperlakukan 2.752 tanggapan yang tersisa sebagai data rata-rata dari 422 kantor cabang bank. Studi ini menggunakan pemodelan persamaan struktural kuadrat terkecil parsial (PLS-SEM) untuk menganalisis data. Studi ini menemukan bahwa orientasi pasar, orientasi digital, dan orientasi kewirausahaan berdampak positif terhadap transformasi digital melalui kapabilitas manajemen dinamisatau kesiapan organisasi. Orientasi pemasaran berdampak negatif pada kesiapanorganisasi, tetapi dapat ditingkatkan secara tidak langsung melalui orientasi digital ataukapabilitas manajerial dinamis. Orientasi pemasaran berdampak positif terhadaptransformasi digital karena mediasi orientasi digital atau kapabilitas manajerial dinamis.Kemampuan manajemen yang dinamis dan kesiapan organisasi diperlukan untukmenghubungkan transformasi digital. Penelitian ini menunjukkan betapa pentingnya kepemimpinan, inovasi, dan penyelarasan strategi untuk proyek digital yang sukses.

---

This study explores the impact of strategic orientation on digital transformation through dynamic management capabilities and organizational readiness. The focus is on the digital transformation of the MSME sector. We use the branch offices of leading MSME banks in Indonesia as unit analysis. Slovin's formula and non-probability sampling techniques determine the sample size. Branch, sub-branch, and functional managers complete a Likert-scale questionnaire to collect data. We collected 4,964 responses from

the respondents, determining 2,212 (80%) as duplicated and treating the remaining 2,752 responses as the average data of the bank's 422 branch offices. The study used partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) to analyze data. The study found that market orientation, digital orientation, and entrepreneurial orientation positively

impact digital transformation through dynamic management capabilities or organizational readiness. Marketing orientation has a negative impact on organizational readiness, but it can indirectly be improved through digital orientation or dynamic managerial capabilities.

Marketing orientation positively impacts digital transformation due to the mediation of

digital orientation or dynamic managerial capabilities. Dynamic management capabilities and organization readiness are necessary for connecting digital transformation. This study shows how essential leadership, innovation, and strategy alignment are for successful digital projects."

"Seiring perkembangan teknologi informasi, adanya kebutuhan untuk menilai kesiapan pemerintah dalam menghadapi transformasi digital. Saat ini di Indonesia hanya memiliki penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) sebagai alat ukur dalam transformasi digital di pemerintahan. Namun, indeks SPBE yang ada saat ini memiliki beberapa keterbatasan, yakni terfokus pada aspek teknis dan administratif, kurang memperhatikan kualitas layanan publik, tidak mencukupi untuk mengukur partisipasi dan kolaborasi publik, serta tidak mencakup aspek budaya organisasi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengukuran kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang relevan. Penelitian ini menggunakan metodologi mixed method, dimulai dengan tinjauan literatur untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesiapan transformasi digital. Faktor-faktor ini kemudian divalidasi melalui expert judgment menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP). Selanjutnya, dilakukan analisis kuantitatif menggunakan Principal Component Analysis (PCA) dan Confirmatory Factor Analysis (CFA) untuk menguji model yang diusulkan. Penelitian ini menggunakan metode purposive sampling untuk memilih sampel, sebanyak 137 responden dari berbagai instansi pemerintah di Indonesia berpartisipasi dalam survei ini. Hasil analisis menunjukkan bahwa model pengukuran kesiapan transformasi digital terdiri dari lima faktor utama: teknologi, organisasi, lingkungan, people, dan user, dengan total 22 sub faktor. Pengujian model menunjukkan bahwa model yang dihasilkan memiliki nilai Tucker-Lewis Index (TLI) sebesar 0.905 dan Comparative Fit Index (CFI) sebesar 0.918, yang menunjukkan bahwa model memiliki tingkat good fit. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kerangka kerja untuk menilai kesiapan transformasi digital di pemerintahan Indonesia. Model ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam mengidentifikasi faktor-faktor krusial yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan mutu layanan publik dan efektivitas strategi digital mereka. Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam bidang transformasi digital di sektor publik dan menawarkan panduan praktis bagi pemerintah untuk mengimplementasikan transformasi digital secara lebih efektif dan efisien.

---

With the development of information technology, there is a need to assess the readiness of governments to face digital transformation. Currently in Indonesia, the only assessment tool for digital transformation in government is the Electronic Government System (SPBE) assessment. However, the current SPBE index has several limitations: it focuses mainly on technical and administrative aspects, pays insufficient attention to public service quality, fails to measure public participation and collaboration adequately, and does not cover organizational culture and human resource capacity building aspects. Therefore, this research aims to develop a model for measuring digital transformation readiness in the Indonesian government by identifying relevant factors. This study employs a mixed-method methodology, starting with a literature review to identify factors influencing digital transformation readiness. These factors are then validated through expert judgment using the Analytic Hierarchy Process (AHP). Subsequently, quantitative analysis is conducted using Principal Component Analysis (PCA) and Confirmatory Factor Analysis (CFA) to test the proposed model. The study utilizes purposive sampling to select a sample of 137 respondents from various government agencies in Indonesia who participated in the survey. The analysis results indicate that the digital transformation readiness measurement model consists of five main factors: technology, organization, environment, people, and user, with a total of 22 sub-factors. Testing of the model shows that the resulting model has a Tucker-Lewis Index (TLI) of 0.905 and a Comparative Fit Index (CFI) of 0.918, indicating a good fit. This research is expected to serve as a framework for assessing digital transformation readiness in the Indonesian government. The model is intended to assist governments in identifying crucial factors to enhance public service quality and the effectiveness of their digital strategies. This study provides significant contributions to the field of digital transformation in the public sector and offers practical guidance for governments to implement digital transformation more effectively and efficiently."

"Tulisan ini merupakan studi terhadap industri perfilman nasional dalam menghadapi masuknya impor film Hollywood di Indonesia. Kondisi ini kemudian dianalisis melalu sudut pandang regulasi dengan mengidentifikasi sejumlah regulasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia untuk mengetahui apakah kebijakan perfilman yang diterapkan saat ini apakah sudah melindungi kepentingan perfilman nasional; yaitu menciptakan industri perfilman nasional yang memiliki daya saing dalam menghadapi masuknya film impor Hollywood di Indonesia. Sehingga pembahasan dari penelitian ini mencakup; kebijakan tarif bea masuk film impor, kuota film impor, pajak film impor, subsidi terhadap produksi film domestik, persyaratan ijin untuk mengimpor film asing, dan ketentuan minimum jam tayang film lokal sebanyak 60%. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah ditemukan sejumlah regulasi perfilman yang ditetapkan oleh Pemerintah, salah satunya adalah UU No.33 Tahun 2009 tentang Perfilman. Kesimpulan dari penelitian ini adalah ditemukannya regulasi yang melindungi perfilman nasional namun terdapat juga kebijakan yang justru melemahkan industri perfilman nasional.

---

This paper is talking about Indonesia national film industry studies in facing to Hollywood film imported in Indonesia. This situation were analyzed through the implementation of film industry regulation which officialy decided by government of Indonesia according to protecting national film industry needs. This paper will tell us more about tax regulation for imported film, imported film quota, how government subsidized local film production, and screen-time quota for local film in cinema. Furthermore, this paper is literature review methods analysis. Finally, we could conclude that there are some of regulation which support to national film industry protection. In other hand, we found that there also any regulation which potential to make our film industry weakly."

"Penelitian ini membahas mengenai sebuah eradigital ditandai dengankemajuan pengetahuan dan inovasi dibidangTeknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) yang telah memberikan perubahan besar bagi seluruh aspek kehidupan terutama aspek ekonomi. Di kawasan Asia Tenggarakhususnya ASEAN, perkembangan ekonomi digital ditandai dengan kemunculan e-commerce khususnya di negara Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina dan Vietnam(ASEAN-6). Berdasarkan pada fenomena tersebut muncul sebuah pertanyaan, bagaimana upaya ASEAN-6 dalam menghadapi liberalisasi e-commerce pada era digital agar sejalan dengan agenda kerangka kerja sama ASEAN( AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan dan ASEAN Digital Integration ). Metodologi yang digunakan oleh penulis yaitu kualitatif dengan teknik deskriptif analitik terhadap data dan fakta yang ada. Penulis menggunakan teori liberalisasi perdagangan, konsep integrasi ekonomi serta konsep ekonomi digital untuk dapat mengkaji fenomena liberalisasi e-commerce di ASEAN-6. Berbagai literatur yang telah dikaji oleh penulis menunjukkan bahwa pertumbuhan e-commerce dapatdipengaruhi oleh empat faktor utama yaitu: 1) infrastruktur internet yang memadai; 2) kemudahan dalam melakukan sistem pembayaran elektronik; 3) keberadaan jasa pengiriman yang menjangkau seluruh kawasan; 4) kerangka kebijakan pemerintah di setiap negara ASEAN-6. Dari hasil temuan yang ada, dari keempat faktor tersebut masih terdapat beberapa hambatan diantaranya: 1) letak geografis dari masing-masing negara ASEAN-6 yang mempengaruhi terhadap peroses pengembangan infrastruktur internet; 2) isu perlindungan data diri dan keamanan siber yang berkaitan dengan sistem pembayaran elektronik; 3) efektifitas dan efisiensi dari keberadaan jasa pengiriman terutama pengiriman antar negara; dan 4) berkaitan dengan kebijakan antara negara yang masih terdapat ketidaksesuaian antar negara. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sebagai organisasi regional di Asia Tenggara,ASEAN terus berupaya mengharmonisasikanregulasiantar negara anggota, membentuk kerangka kerja sama serta agenda lain untuk dapat menyelaraskan perkembangan TIK, khususnya pertumbuhan e-commerce. Upaya ASEAN tersebutsejalan dengan tujuan untuk menumbuhkan kondisi ekonomi domestik semua negaraanggota ASEAN, mengintegrasikan ekonomi kawasan serta dapat bersaing di tingkat internasional.Perbedaan mendasar dari penelitian ini dengan penelitian-penelitian sebelumnya bahwa belum ada penelitian yang mengkaji tentang liberalisasi e-commerce di kawasan ASEAN,maka penulis mencoba mengkolaborasaikan beberapa fakta terkait dengan pertumbuhan liberalisasi e-commerce di ASEAN-6.

---

This study discusses about digital era marked by the advancement of knowledge and innovation in the field of Technology, Information and Communication (ICT) which has provided major changes to all aspects of life, especially in economy. ASEAN as a regional cooperation in the Southeast Asia region, currently as an emerging market in e-commerce competition, especially for Singapore, Malaysia, Thailand, Indonesia, the Philippines and Vietnam (ASEAN-6). Based on this phenomenon, my research question is, how are ASEAN-6's efforts in facing of e-commerce liberalization in the digital era in line with the ASEAN framework (AEC Blueprint 2015 & 2025, ASEAN ICT Masterplan and ASEAN Digital Integration). This research use the theory of trade liberalization, the concept of economic integration and the concept of digital economics to be able to examine the phenomenon of e-commerce liberalization in ASEAN-6.The various literature reviewed by the author shows that the growth of e-commerce is influenced by four factors, namely: 1) internet infrastructure; 2) electronic payment system; 3) shipping services that has a wide coverage; 4) government policy framework in each ASEAN-6 country. In addition, there are several obstacles found including: 1) the geographical location of each ASEAN-6 country that affects the process of developing the internet infrastructure; 2) issues of personal data protection and cyber security related to electronic payment systems; 3) effectiveness and efficiency of the existence of shipping services, especially shipping between countries; and 4) policy discrepancies between countries.This study concludes that as a regional organization in Southeast Asia, ASEAN continues to strive to harmonize regulations among member countries, form a framework of cooperation and other agendas to be able to harmonize the development of ICT, especially the growth of e-commerce. The fundamental difference from this study with previous studies is that there have been no studies that examine e-commerce liberalization in the ASEAN region, so the author tries to collaborate on several facts related to the growth of e-commerce liberalization in ASEAN-6."

"Perubahan kebijakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) ditujukan untuk menyederhanakan administrasi pajak. Ketentuan mengenai kebijakan ini sudah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Perpajakan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.03/2022. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah paradigma postpositivist dan menggunakan teknik pengumpulan dan analisis data kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan kebijakan penerapan NIK sebagai NPWP yang akan resmi diimplementasikan per tanggal 1 Januari 2024 mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya siap untuk menghadapi perubahan kebijakan NIK sebagai NPWP, sebab pemerintah belum memenuhi seluruh dimensi dari teori readiness to change, yaitu appropriateness (ketepatan untuk melakukan perubahan), management support (dukungan manajemen), change efficacy (kemampuan untuk melakukan perubahan), dan personally beneficial (manfaat bagi individu). Kekurangan dalam persiapan pemerintah terdapat pada dimensi management support dan change efficacy, khususnya dari segi sosialisasi dan pengawasan dalam menghadapi perubahan kebijakan ini.

---

Changes to the National Identity Number (NIN) as a Taxpayer Identification Number (TIN) policy are intended to simplify tax administration. Provisions regarding this policy have been contained in Law Number 7 of 2021 on Harmonization of Tax Regulations and Regulation of The Minister of Finance Number 112/PMK.03/2022. The research approach used is postpositivist paradigm and uses qualitative data collection and analysis techniques. This research aims to analyze the government's readiness to face changes in the policy of implementing NIN as TIN, which will be officially implemented on January 1, 2024. The results of the research show that the government is not fully ready prepared to face changes in NIN as TIN policy because the government has not fulfilled all the dimensions of the theory of readiness to change, namely appropriateness (accuracy to make changes), management support (management support), change efficacy (ability to make changes), and personally beneficial (benefits for individuals). Weaknesses in government preparation are found in management support and change efficacy, especially regarding socialization and supervision in dealing with this policy change."

"Rendahnya pangsa pasar perbankan syariah, salah satunya dipengaruhi oleh masih rendahnya tingkat literasi (pengetahuan dan pemahaman) dan inklusi (pemanfaatan/ utilitas) masyarakat terhadap produk dan layanan keuangan perbankan syariah. Untuk itu dibutuhkan berbagai upaya dan strategi pemasaran yang bertujuan untuk membangun kesadaran (awareness) secara khusus dalam skala besar (massive). Kemajuan teknologi internet dan media digital juga telah membawa pengaruh yang signifikan terhadap perubahan dan pergeseran paradigma konsep pemasaran, sehingga digital marketing dapat berperan sebagai penggerak maupun sebagai perantara/ penghubung untuk meningkatkan literasi dan inklusi produk dan layanan keuangan perbankan syariah dengan mengimplementasikan strategi-strategi khusus. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis peran dan strategi digital marketing dari para pakar dan praktisi. Tujuan akhir dari penelitian ini agar para stakeholder, khususnya industri perbankan syariah dapat memahami peran dan mengimplementasikan strategi digital marketing sebagai upaya meningkatkan literasi dan inklusi masyarakat. Wawancara dengan para pakar dan praktisi dilakukan, dan kuesioner survei sebagai instrumen penelitian didistribusikan kepada para informan. Metode Delphi-Analytic Network Process (ANP) digunakan sebagai alat analisis data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digital marketing ke dalam pemasaran produk dan layanan perbankan syariah harus fokus pada upaya membangun interest masyarakat, membangun kepercayaan (trust), memberikan dukungan terhadap traditional marketing, serta membangun dan mengembangkan digital campaign melalui pemetaan target market, melalui implementasi strategi targeting and segmentation, strategi covert selling (melalui story telling), strategi social media marketing dan strategi digital multi-channel integration (omni-channel).

---

This low market share of Islamic banking is influenced by the low level of literacy (knowledge and understanding) and inclusion (utilization) of the community towards Islamic banking financial products and services. For this reason, some efforts and marketing strategies are needed to build massive awareness of the community. The advancement of internet and digital media technology has also had a significant influence on changes and paradigm shifts in the marketing concept, so that digital marketing can act as an actuator and mediator to increase literacy and inclusion of Islamic banking financial products and services by implementing specific strategies. This study uses a qualitative approach to analyze digital marketing roles and strategies from experts and practitioners. The ultimate goal of this research is that stakeholders, especially the Islamic banking industry can understand the role and implement digital marketing strategies as an effort to improve community literacy and inclusion. Interviews with experts and practitioners were conducted, and survey questionnaires as research instruments were distributed to informants. The Delphi-Analytic Network Process (ANP) method is used as a data analysis tool. The results showed that the implementation of digital marketing into the marketing of Islamic banking products and services must focus on efforts to build community interest by building the trust, providing support for traditional marketing, developing digital campaigns and target market mapping, through the implementation of targeting and segmentation strategy, covert selling strategy (through story telling), social media marketing strategy and digital multi-channel integration (omni-channel) strategy."

"Berakhirnya krisis keuangan global tahun 2008 yang menyebabkan perlambatan pertumbuhan ekonomi khususnya pada negara-negara maju membuat bank sentral negara-negara maju tersebut mengambil tindakan kebijakan moneter non konvensional atau quantitative easing. Seiring dengan penerapan quantitative easing tersebut, beberapa indikator perekonomian Indonesia cenderung mengalami peningkatan hingga akhirnya pada bulan Juni 2013 indikator perekonomian tersebut mulai menurun paska pengumuman rencana pemberhentian (ttapering) kebijakan quantitative easing Amerika Serikat. Analisis ini menemukan bahwa terdapat korelasi langsung yang positif antara quantitative easing dengan indikator perekonomian Indonesia, yakni Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Real Effective Exchange Rate, dan cadangan devisa. Korelasi positif yang signifikan ditemukan antara quantitative easing dengan IHSG dan cadangan devisa. Sedangkan korelasi tidak langsung yang dilihat melalui korelasi antara quantitative easing dengan aliran modal menunjukan hubungan yang positif namun sangat lemah. Kementerian Keuangan RI dan Bank Indonesia kurang antisipatif dalam menghadapi quantitative easing selama ini, hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya kebijakan-kebijakan khusus terkait quantitative easing. Kebijakan yang diterapkan oleh keduanya hanya bersifat responsif ketika tejadi gejolak perekonomian dalam pasar.

---

The end of the 2008 global financial crisis which caused the lagging of economic growth especially to the developed countries, motivated the central banks of developed nations to take non conventional monetary measures in the form of quantitative easing. Along with the implementation of quantitative easing, a few Indonesian economic indicators tend to show a hike tll the end of June 2013, where the indicators showed a decline following the announcement of the tapering-off of the quantitative easing policy in the United States by the Governor of the Federal Reserve.

The analysis has shown that there is a positive direct correlation between quantitative easing and the indicator of Indonesian economy, namely the Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG), Real Effective Exchange Rate, and the reserves. Meanwhile, there is a positive yet very weak interaction between the indirect correlation of quantitative easing with capital flows.

To date, The Indonesian Ministry of Finance and Bank of Indonesia are less anticipative towards the quantitative easing policy, which is shown by the lack of any specific policies concerning the quantitative easing itself. The policies implemented by both parties are more of a responsive nature, where such policies are only executed when there is an economic market shock."