Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini berangkat dari permasalahan Keputusan Tata Usaha Negara pasca berlaku Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (UUAP). Adanya pergeseran paradigma fiktif negatif yang bermakna ditolak menjadi fiktif positif yang bermakna dikabulkan, menimbulkan akibat hukum. Keputusan fiktif positif seharusnya menjadi unsur pendukung tujuan UUAP yang menghendaki percepatan penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Namun, dalam praktik terdapat Putusan No. 175 PK/TUN/2016 mengenai upaya hukum Peninjauan Kembali terhadap permohonan fiktif positif yang kemudian dijadikan yurisprudensi. Padahal, putusan permohonan fiktif positif bersifat final and binding. Kondisi demikian berpotensi menghambat tujuan UUAP dimaksud. Berdasarkan hasil penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus dan konsepsional, ditemukan bahwa, akibat hukum yang ditimbulkan dari adanya pergeseran paradigma keputusan fiktif negatif menjadi fiktif positif adalah demi kepastian hukum, ketentuan fiktif negatif dalam Pasal 3 UU Peratun menjadi tidak berlaku. Adanya upaya hukum Peninjauan Kembali adalah sebagai sarana corrective justice terhadap kekhilafan hakim pada penerapan judex factie putusan permohonan fiktif positif di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN). Dalam penyelenggaraan pelayanan publik harus tetap memperhatikan pemenuhan persyaratan prosedur permohonan. Ketentuan fiktif positif bersifat sementara, jika good governance sudah tercapai dan dalam kondisi stabil, pengaturan fiktif positif akan ditiadakan dan diberlakukan kembali pengaturan fiktif negatif. Mahkamah Agung sebagai pemegang regulasi beracara di PTUN diharapkan terus responsif dalam mengimbangi perkembangan penerapan keputusan fiktif positif. Diperlukan kehati-hatian, kecermatan, dan pengetahuan hakim dalam penerapan judex factie pada pemeriksaan PTUN tingkat pertama.

---

This research departs from the problems in an administrative decision after the enactment of Act No. 30 years 2014 on Government Administration (Government Administration Act). The existence of paradigm movement from fictitious negative which is meaning rejected into the fictitious positive meaning accepted, give rise to legal consequences. A fictitious positive decision purpose should be supporting elements of Government Administration Act which requires the acceleration of organizing government administration. However, in practice there is a Decision No. 175 PK/TUN/2016 regarding Judicial Review Remedies against a fictitious positive petition was then made of the jurisprudence. Whereas, the fictitious positive decision is final and binding. These conditions could potentially hinder the purpose of Government Administration Act that requires the presence of an acceleration in the conduct of the administrative service. Based on the results of normative research with regulatory, cases, and conceptional approaches, it was found that legal consequences arising from the existing paradigm of a fictitious negative decision to fictitious positive are the provisions in article 3 negative fictional in Administrative become not valid. An attempt of Law Review is as a means of corrective justice against the judge's mistakes for judex factie application of the fictitious positive decision in administrative court. In organizing the public service must remain mindful of eligibility procedures. Fictitious positive provisions are temporary, if good governance had already been achieved and in stable condition, the fictitious positive regulation and enforced will pass back to fictitious negative. The Supreme Court as the holder of the regulation in Administrative court is expected to continue to be responsive in development of the fictitious positive application. Necessary prudence, accuracy, and the knowledge of judges in applying the judex factie on investigation Administrative court first level."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Interoperabilitas Dalam Penerapan Sistem Informasi Administrasi Pejabat Pemerintahan Pada Biro Administrasi Pejabat Pemerintahan Sekretariat Negara SIAPP pada Biro APP Setneg . SIAPP dibangun untuk mendukung proses pekerjaan di Biro APP sekaligus sebagai media informasi bagi para Pegawai Negeri Sipil di seluruh Indonesia yang sedang diproses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP Kementerian Sekretariat Negara. Namun keberadaan SIAPP ini ternyata belum mampu mempercepat proses kenaikan pangkat, jabatan fungsional utama maupun pemberhentiannya di Biro APP, karena proses bisnisnya terkait dengan instansi pengusul dan Badan Kepegawaian Negara BKN . Di lain sisi, SIAPP belum terintegrasi dengan kedua instansi tersebut. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis mengenai empat tingkat interoperabilitas yang dapat dijadikan acuan dalam upaya interoperabilitas SIAPP dengan instansi lain serta kendala-kendala yang dihadapi dalam penerapan interoperabilitas yang membuat hal tersebut belum dilakukan oleh Biro APP sampai saat ini. Penelitian ini merupakan penelitian post-positivisme dengan teknik pengumpulan data kualitatif, yaitu dengan melakukan wawancara mendalam dengan beberapa pihak dari Biro APP, BKN, Instansi Pusat dan Daerah, Kementerian Komifo, Kementerian PANRB, Praktisi dan Akademisi, menggunakan teori empat tingkat interoperabilitas dari Loutas, dkk. serta kendala interoperabilitas dari Scholl Klischewski. Hasil penelitian menunjukkan bahwa SIAPP di Biro APP Setneg telah memenuhi kriteria secara umum untuk melakukan interoperabilitas dengan sistem aplikasi lainnya, meskipun masih ada beberapa kendala yang dihadapi dan perlu ditangani segera, terutama dalam kinerja sistem aplikasi SIAPP.

---

This study discusses Interoperability Analysis in Application of Administration Information System of Government Officials at Administration Bureau of Government Officials of State Secretariat SIAPP at APP Setneg Bureau . SIAPP is built to support the work process at the APP Bureau as well as an information media for Civil Servants across Indonesia who are being processed for promotion, key functional positions as well as dismissal at the APP Bureau of the State Secretary Ministry. However, the existence of this SIAPP has not been able to accelerate the promotion process, the main functional positions and dismissal in APP Bureau, because the business process is related to the proposing agency and the State Personnel Board BKN . On the other hand, SIAPP has not been integrated with both agencies. Therefore, this study aims to analyze the four levels of interoperability that can be used as a reference in SIAPP interoperability efforts with other agencies and constraints faced in the implementation of interoperability that has not been done by the APP Bureau until now. This research is a post positivism research with qualitative data collection techniques, namely by conducting in depth interviews with several parties from Bureau of APP, BKN, Central and Regional Institution, Ministry of Komifo, PANRB Ministry, Practitioner and Academician, using four level interoperability theory from Loutas et al. as well as the interoperability constraints of Scholl Klischewski. The results show that SIAPP in APP Setneg Bureau meets the criteria in general to interoperability with other application systems, although there are still some constraints faced and need to be addressed immediately, especially in the performance of the SIAPP application system."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas implementasi SIMAK BMN serta faktor-faktor yang mendeterminasi implementasi SIMAK BMN di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI. Kebijakan ini hadir agar dapat membantu penatausahaan BMN dalam rangka mewujudkan tertib administrasi dan mendukung tertib pengelolaan BMN di Indonesia. Sudah hampir 7 tahun semenjak tahun 2008 kebijakan ini diterapkan oleh semua Kementerian dan Lembaga di Indonesia, namun sejumlah masalah masih hadir sehingga penerapan belum sesuai dengan yang diharapkan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif. Konsep yang digunakan meliputi keuangan negara, good governance, SIM, e-government, dan kebijakan publik.Hasil penelitian ini menunjukan implementasi SIMAK BMN secara keseluruhan sudah berjalan dan memberikan manfaat. Seiring terimplementasinya kebijakan ini ternyata masih memiliki kendala yang disebabkan oleh faktor sumber daya manusia, pemimpin yang belum boerkomitmen, komunikasi yang belum baik, sosialisasi dan pelatihan yang minim, sarana dan prasarana yang belum dimanfaatkan maksimal, kebijakan yang masih lemah, serta sistem aplikasi yang belum baik.

---

ABSTRACTThis thesis reviewing the implementation of SIMAK BMN in Ministry Of Public Works and Public Housing Republic Of Indonesia and including determinates factors of the policy implementation. This policy comes to help the administration of BMN on the scheme of The order administration and The Proper Management of BMN in Indonesia. There are almost seven years since 2008, this policy implements in all ministries and institution in Indonesia, but various problems still comes so that implementation still far from the target. This research used qualitative approaching and descriptive design. The concept used in this research include public finance, good governance, information and management system, egovernment, and public policy.The result shows the whole implementation of SIMAK BMN works properly and giving benefits but still have problems which caused by human resources factors, lacks of leader?s commintment, bad comunication, less of training and socialization, unuseful facilities, weak policy and unwell application system."

"In the event of dispute of tax between Tax Payer and Directorate General of Tax cannot be settled in the process of study of tax and objection, the Tax Payer can file appeal against such tax dispute to the Tax Court. The Tax Payer hopes that he will obtain justice and legal certainty according to decision of the Tax Court issued.Nevertheless, there are some Tax Court decisions which are different upon dispute of the same tax. The Different Decision of the Tax Court does not give legal certainty and justice feeling. One of ways to secure in order that the Tax Court decision resulted consistent is to consider jurisprudence by the judge in making the decision. The Using of this jurisprudence must be carefully studied in order not to violate against the independency of judge in making the decision.This study is conducted by using theories in connection with jurisprudence, judge independence and tax court and at glance about VAT and Luxury Sales Tax facilities in connection with tax function which regulates. This study uses qualitative approach methods as well as using data source in the form of interview with source person, books, literatures, rules and regulations and other sources in connection with discussion topic in this thesis. In this study uses case study upon the tax dispute concerning facility of postponement of payment of VAT and Luxury Sales Tax to the production Sharing Contract (PSC) where some tax disputes has been decided by the Tax Court.Based on result of analysis to some decisions of the Tax Court, jurisprudence is not always considered by the judge in making the decision of the Tax Court although according to explanation of theories from experts and result of interview, considering jurisprudence in making the decision will not break judge independent principle. Besides, inconsistency of the decision of Tax Court caused by implementation of legal principles which are different by the judge in making decision of Tax Court. Based on the study mentioned above it can be concluded that procedure of use of jurisprudence not always to be implemented by the judge despite use of jurisprudence not violates against judge independent principle. For that purpose, it is recommended such procedure can be standardized so that consistency of decision of the Tax Court can be secured."