Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK Laut Indonesia yang kaya situs kapal karam merupakan berkah sekaligus menjadi masalah. Kasus pencurian Benda Berharga Asal Muatan Kapal Tenggelam (BMKT) di perairan Indonesia telah berlangsung sejak awal perkembangan arkeologi bawah laut di era tahun 1970-an, dan masih berlangsung hingga hari ini. Melihat potensi dan permasalahan Cagar Budaya Bawah Air yang semakin mengkhawatirkan, maka sangat diperlukan landasan hukum yang kuat dan langkah nyata untuk melindunginya. Ketika hukum dan peraturan perundang-undangan Cagar Budaya Bawah Air tidak cukup kuat untuk melindunginya, maka Indonesia yang kaya Benda Cagar Budaya Bawah Air akan banyak kehilangan data sejarah. Tulisan ini akan mengulas peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Cagar Budaya Bawah Air berikut permasalahan hukumnya serta menawarkan beberapa poin kritik yang dapat dijadikan acuan dalam merevisi peraturan perundang-undangan tersebut dan melangkah ke depan dalam rangka melindungi Cagar Budaya Bawah Air.

---

ABSTRACT

The Indonesian watersterritory which is rich in shipwreck sites is both a blessing and a problem. The case of theft on valuable objects from the sinking ship cargo in Indonesian waters has been going on since the beginning of the development of underwater archeology in the era of the 1970s, and still continues to recent day. Considering potential threats of Indonesian underwater cultural heritage, a strong legal basic and concrete steps are needed for protecting them. Without the strong law enforcement, Indonesia will lose most of its valuable historical data. This paper will review the laws and regulations related to underwater cultural heritage along with legal issues and offer some points of criticism that can be used as a reference in revising these laws and regulations and moving forward in order to protect underwater cultural heritage.

"

"Dalam penelitian ini membahas interpretasi narasi dari berita, pemilik dan publik terkait puri kerajaan di Bali. Puri   merupakan  tempat tinggal raja yang  masih bertahan sampai saat ini walau tidak ada lagi sistem kerajaan.  Bekas istana raja tersebut masih dihuni oleh keluarganya dan dilestarikan sebagai pusat perawatan nilai-nilai seni dan  kebudayaan.  Tujuan penelitian ini mengetahui (1) nilai-nilai penting apa yang masih dipertahankan sampai saat ini dalam merawat dan melestarikan Puri, dan (2)Interpretasi dan Pembingkaian Pemilik dan Publik tentang Cagar Budaya Puri Kerajaan di  Bali. Penelitian ini menggunakan analisis model Robert Entman dan juga pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam terhadap. Raja, Bendesa (Kepala Desa Adat ) mewakili tokoh masyarakat,komunitas terkait  serta pemerintah kabupaten puri itu berada. Temuan dalam penelitian ini dari dua puri yang diteliti, narasi di media dengan  interpretasi dari pemilik dan stakeholder adalah sama. Puri menjadi bagian dari budaya di Bali karena peninggalan dari kerajaan terdahulu. Puri tidak  hanya dilestarikan sebagai warisan fisik namun juga berfungsi dalam kebudayaan, adat dan keagamaan. Selanjutnya, puri yang belum ditetapkan statusnya sebagai cagar budaya sejatinya memiliki nilai-nilai penting yang tertulis di Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yakni, nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan. Pelestarian puri juga tidak lepas dari peran masyarakat setempat, baik warga adat maupun warga beragama Islam.

---

This study discusses the interpretation of narratives from news, owners and the public related to royal castles in Bali. Puri was the residence of the king who still survives today even though there is no longer a royal system.  The former king's palace is still inhabited by his family and is preserved as a centre for the care of artistic and cultural values.  The purpose of this study is to know (1) what values are still maintained today in nurturing for and preserving Puri, and (2) Interpretation and Framing of Owners and The Public about puri Royal Cultural Heritage in Bali. This study uses Robert entman's model analysis and also a qualitative approach with in-depth interviews of the king breed, Bendesa (Traditional Village Head) representing community leaders, related communities and the district government. The findings in this study are from the two castles studied, puri became part of the culture in Bali because of the relics of the previous kingdom. Puri is not only preserved as a physical heritage but also functions in culture, customs and religion. Furthermore, castles that have not been determined to have their status as cultural heritage actually have important values written in regulations “Undang-Undang Nomor 11 Tahun  2010  tentang Cagar Budaya “ which has an important value for history, science, education, religion, and /or culture. The preservation of puri is also inseparable from the role of local communities, both indigenous people and residents who are not included in indigenous village communities."

"Perlindungan dalam Undang-Undang Cagar Budaya merupakan salah satu pilar dari paradigma pelestarian cagar budaya selain pengembangan dan pemanfaatan. Salah satu upaya perlindungan adalah zonasi. Zonasi kawasan Kota Lama Tambang Sawahlunto masih belum diterapkan karena kajian yang dibuat sebelumnya masih belum sesuai dengan fungsi zonasi seharusnya sehingga perlu dilakukan pembagian dan penerapan ulang. Hal itu disebabkan oleh pengletakan atau pembagian sistem zonasi yang perlu dilakukan perbaikan lagi, sehingga penerapan ataupun penetapannya baru dapat dilakukan. Sehingga penerapan zonasi belum bisa dilakukan sampai saat ini. Padahal zonasi sangat penting dalam perlindungan cagar budaya, apalagi dilihat bahwa Sawahlunto telah ditetapkan sebagai warisan dunia (World Heritage).Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui rencana penerapan fungsi zonasi di Kawasan Sawahlunto, Sumatera Barat. Dengan demikian masyarakat memperoleh gambaran mengenai pelestarian situs warisan budaya ini di antara situs-situs yang ada di Sumatera Barat. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pembagian zonasi yang tepat untuk diterapkan pada kawasan Sawahlunto sebagai kawasan living city yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga. Untuk memberikan perlindungan optimal bagi zona inti, maka area zona penyangga secara keseluruhan mengelilingi zona inti, sehingga dapat tetap menjaga nilai penting yang terdapat pada zona inti Kawasan Sawahlunto.

---

Protection in the Cultural Conservation Law is one of the pillars of the cultural heritage preservation paradigm in addition to development and utilization. One of the protection efforts is zoning. The zoning of the Sawahlunto Old Mine City area has not yet been implemented because the studies previously made are still not in accordance with the zoning function it should have so that it needs to be divided and re-applied. This is caused by the laying or division of the zoning system that needs to be repaired again, so that its implementation or determination can only be carried out. So that the application of zoning can not be done until now. Whereas zoning is very important in protecting cultural heritage, especially considering that Sawahlunto has been designated as a world heritage (World Heritage).

The purpose of this study was to determine the plan for implementing the zoning function in the Sawahlunto Region, West Sumatra. Thus, the public gets an idea about the preservation of this cultural heritage site among the sites in West Sumatra. While the method used in this study is a qualitative research method.

The results of this study indicate that the zoning division is appropriate to be applied to the Sawahlunto area as a living city area consisting of a core zone and a buffer zone. To provide optimal protection for the core zone, the buffer zone area as a whole surrounds the core zone, so as to maintain the important values contained in the core zone of the Sawahlunto Area."

"Dengan menerapkan prinsip pelestarian in situ dan eksploitasi non-komersial UNESCO menyusun standar umum pelindungan warisan budaya bawah air yang tertuang dalam The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/Konvensi UNESCO (2001). Indonesia belum meratifikasinya. Bahkan, kebijakan nasional terbaru membuka kembali peluang pengangkatan Benda Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam (BMKT). Selain opsi pengangkatan BMKT, diterapkan pula model pengelolaan dalam konsep Kawasan Konservasi Maritim dan wisata bahari/selam. Tesis ini bermaksud menjawab permasalahan utama tentang kebijakan pengelolaan yang dapat diterapkan oleh Indonesia terhadap kapal karam beserta muatannya di wilayah perairan Indonesia yang memenuhi kriteria sebagai warisan budaya bawah air yang dilindungi oleh hukum internasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-normatif dan interdisipliner untuk melihat koeksistensi nilai-nilai dan kepentingan masyarakat dalam arena yang multi-sited, lokal maupun global. Terkait warisan budaya bawah air, meskipun telah banyak diatur dalam hukum internasional, namun menyisakan beberapa isu yang tidak diatur secara eksplisit sehingga menimbulkan persepsi dan perspektif yang saling bertentangan dan menjadi persoalan yang diperdebatkan. Terdapat koeksistensi antara hukum nasional dan internasional serta kepentingan- kepentingan yang berimplikasi pada kebijakan pengelolaan warisan budaya. Maka, konsep pelestarian berwawasan Cultural Resources Management (CRM) dapat diterapkan sebagai jalan tengah bagi para kelompok kepentingan, melalui kebijakan pengelolaan warisan budaya bawah air yang mengakomodasi beragam nilai dan kepentingan dalam pemanfaatan kapal karam beserta muatannya.

---

By applying the principles of in situ conservation and non-commercial exploitation, UNESCO has developed general standards for the protection of underwater cultural heritage as set out in The UNESCO Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage/UNESCO Convention (2001). Indonesia has not ratified it. In fact, the latest national policy has reopened opportunities for the removal of valuable objects from sunken ships (BMKT). In addition to the option of appointing BMKT, a management model in the concept of Maritime Conservation Areas and marine/diving tourism is also applied. This thesis aims to answer the main problem regarding management policies that can be applied by Indonesia to shipwrecks and their cargo in Indonesian waters that meet the criteria as underwater cultural heritage protected by international law. This study uses a normative legal research method with interdisciplinary approach to see the coexistence of community values and interests in a multi-sited, local and global arena. Regarding underwater cultural heritage, although it has been widely regulated in international law, there are still some issues that are not explicitly regulated so that it creates conflicting perceptions and perspectives and becomes a matter of debate. There is a coexistence between national and international laws and interests that have implications for cultural heritage management policies. Thus, the concept of Cultural Resources Management (CRM)-based conservation can be applied as a middle ground for interest groups, through a policy of managing underwater cultural heritage that accommodates various values and interests in the use of shipwrecks and their cargo."

"Tesis ini membahas tentang pengelolaan terhadap Perkampungan Adat Nagari Sijunjung yang merupakan kawasan cagar budaya yang bersifat monumen hidup. Penelitian yang dilakukan terhadap Perkampungan Adat Nagari Sijunjung bersifat kualitatif dengan melakukan wawancara dalam proses pengumpulan data. Perkampungan Adat Nagari Sijunjung merupakan monumen hidup yang di dalamnya merupakan kombinasi antara warisan budaya tak benda dengan warisan budaya bendawi, sifatnya yang merupakan monumen hidup memerlukan pengelolaan yang tepat agar dapat memberikan manfaat bagi masyarakat pendukung kebudayaan di Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, disaat yang bersamaan kepentingan pelestarian cagar budaya juga dapat dilaksanakan mengingat Perkampungan Adat Nagari Sijunjung juga memiliki bangunan cagar budaya berupa rumah gadang yang sudah semakin sedikit keberadaannya. Berkaitan dengan pengelolaan Perkampungan Adat Nagari Sijunjung berdasarkan penelitian diperoleh hasil bahwa pengelolaan yang tepat dan menguntungkan bagi semua pihak adalah pengelolaan kolaboratif yang melibatkan unsur masyarakat dan pemerintah di dalam satu badan pengelola.

---

This thesis discusses the management of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung which is a cultural heritage area that is a living monument. The research conducted on Perkampungan Adat Nagari Sijunjung is qualitative by conducting interviews in the data collection process. Perkampungan Adat Nagari Sijunjung is a living monument in which a combination of non-cultural heritage with cultural heritage, its nature which is a living monument requires proper management in order to provide benefits for the cultural supporters of the Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, while at the same time conservation interests Cultural heritage can also be implemented, considering that the Perkampungan Adat Nagari Sijunjung also has a cultural heritage building in the form of a rumah gadang (big house) that has fewer existence. In relation to the management of Perkampungan Adat Nagari Sijunjung, based on the research, it is found that proper and profitable management for all parties is a collaborative management involving community and government elements within a single governing body."

"The UNESCO Convention on the Protection of the Underwater Cultural Heritage 2001, which entered into force internationally in 2009, is designed to deal with threats to underwater cultural heritage arising as a result of advances in deep-water technology. However, the relationship between this new treaty and the UN Convention on the Law of the Sea is deeply controversial. This study of the international legal framework regulating human interference with underwater cultural heritage explores the development and present status of the framework and gives some consideration to how it may evolve in the future. The central themes are the issues that provided the UNESCO negotiators with their greatest challenges: the question of ownership rights in sunken vessels and cargoes; sovereign immunity and sunken warships; the application of salvage law; the ethics of commercial exploitation; and, most crucially, the question of jurisdictional competence to regulate activities beyond territorial sea limits"

"ABSTRAKPenolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air menunjukkan bahwa kesamaan visi bukanlah jaminan bagi negara untuk secara sukarela tunduk pada rezim internasional. Penelitian ini mengkaji alasan suatu negara dalam menolak berpartisipasi dalam sebuah kerja sama. Dalam kerangka teori partisipasi negara, Sitarman 2016 membuktikan bahwa faktor domestik dan mekanisme sanksi yang dibentuk dalam konvergensi norma sebuah institusi supra-nasional dapat mempengaruhi keputusan negara untuk menolak perjanjian internasional. Partisipasi negara dalam sebuah konvensi menuntut adanya komitmen dari pihak-pihak yang terlibat untuk menyelesaikan permasalahan global. Sebuah negara mengikat hukum yang disepakati perjanjian internasional untuk diterapkan dalam skala domestik melalui instrumen ratifikasi. Dengan menggunakan metode analisis kualitatif-deduktif, tesis ini berargumen bahwa penolakan ratifikasi oleh pemerintah disebabkan karena adanya tumpang tindih regulasi dalam faktor domestik disertai perbedaan prinsip dalam mengatasi klaim atas peninggalan bawah laut. Pada akhirnya, jika suatu negara memutuskan untuk meratifikasi atau menolak suatu perjanjian internasional, negara tersebut harus dapat menerima konsekuensinya. Dengan menempatkan isu ini sebagai kepentingan nasional, penolakan Indonesia dalam meratifikasi Konvensi UNESCO tahun 2001 tentang Perlindungan Cagar Budaya Bawah Air merupakan langkah strategis untuk menjaga aset milik negara dari kepentingan pihak asing.

---

ABSTRACTIndonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention on the Protection of Underwater Cultural Heritage showed that vision parity is not an assurance for states to voluntarily participate in international regimes. This research analyze the reason of the state to refuse such cooperation. State participation theory claimed that domestic factor and sanction mechanism in norm convergence within supra national institution play significant role to influence state to reject international treaties. State participation in a convention requires commitment from parties involved to solve international problems. A state binds its law with international treaties through instrument of ratification. By using qualitative deductive analysis method, this thesis argues that the refusal to ratify the 2001 convention by the government were caused of the disparity in the scope of domestic law and principal difference to handle claims at underwater heritage. A conclusion, If a state has decided to refuse or accept a treaty, one should bear the consequences of the decision. By placing this issue as a national interest, Indonesia refusal to ratify UNESCO 2001 Convention could be interpreted as a strategic step to protect its assets from foreign intervention."

"Bangunan cagar budaya di kawasan Kota Tua Jakarta dari tahun ke tahun semakin terancam oleh banjir. Identifikasi resiko kerusakan yang disebabkan oleh banjir belum menjadi perhatian dalam pengelolaan bangunan cagar budaya di kawasan Kota tua. Penilaian tingkat bahaya, kerentanan dan kemampuan penanganan pada setiap bangunan cagar budaya adalah informasi penting untuk proses perencanaan mitigasi bencana. Maka dari itu, penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan suatu pendekatan penilaian kemungkinan dampak resiko kerusakan yang diakibatkan oleh banjir pada bangunan cagar budaya, khususnya pada kejadian banjir tahun 2013.Analisis resiko yang dilakukan pada 101 bangunan cagar budaya di evaluasi melalui metode Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE merupakan sebuah proses yang menggabungkan dan mentransformasikan data geografi menjadi keluaran untuk membantu pengambilan keputusan. Paramater untuk faktor bahaya banjir (ketinggian genangan, lama genangan dan frekuensi genangan), kerentanan cagar budaya (golongan bangunan cagar budaya), kerentanan fisik (indeks konservasi, umur bangunan, bahan bangunan), dan kemampuan penanganan (penanganan pasca banjir) digunakan untuk mengkalkulasi besaran resiko pada setiap bangunan cagar budaya.Pola distribusi keruangan memperlihatkan resiko tinggi berada pada wilayah utara kawasan Kota Tua (zona Sunda Kelapa) dan wilayah barat (zona Pekojan dan Pecinan), sedangkan tingkat resiko terendah berada di bagian tengah kawasan Kota Tua (zona kawasan Fatahillah). Implikasi resiko kerusakan tidak hanya berdampak pada bangunan itu sendiri, tetapi pada integritas setiap zona yang merepresentasikan ciri khas setiap wilayah (nilai budaya, historis, sosial, arsitektur).

---

Heritage building in Jakarta Old Town area threatening by flood every years. Spatial risk damage identification caused by flood is rarely getting attention for heritage building in old city heritage management. Hazard, vulnerability and coping assessment in every heritage building is a key information for disaster mitigation planning. Hence, this research purpose is to developing an approach to assessing risk damage possibilities that caused by flood to heritage building, particularly flood event in 2013.Risk assessment of 101 heritage building has been evaluated through Spatial Multi Criteria Evaluation (SMCE). SMCE is a process combining and transforming geographical data into specific output to help decision making. Factor parameter for flood hazard (flood depth, flood duration and flood frequency), heritage vulnerability (heritage building rank), physical vulnerability (conservation index, heritage building age, and heritage building structural material), and coping capacity (post disaster action) have been used to calculate risk impact in every single heritage building in study area.Distribution pattern show high risk area is located at north Jakarta Old Town area (Sunda Kelapa Zone) and west area (Pekojan and Pecinan Zone). The lowest risk concentrate at the center of Jakarta Old Town area (Fatahillah Zone). Risk damage implication not only potentially affect the heritage building, but each zone integrity which is representation the uniqueness of area (culture value, historical value, social value and architecture) possibly degraded."

"ABSTRAKWilayah Indonesia baik daratan maupun perairan menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu Peninggalan Wilayah Indonesia, baik daratan maupun perairan, menyimpan banyak peninggalan dari masa lalu. Peninggalan-peninggalan tersebut memiliki nilai budaya, sejarah, arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan, ilmu pengetahuan, dan/atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya. Namun dalam kenyataannya, banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan, pencurian, dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut. tersebut memiliki nilai budaya sejarah arkeologi serta memiliki nilai penting bagi pendidikan ilmu pengetahuan dan atau keagamaan sehingga disebut sebagai warisan budaya Namun dalam kenyataannya banyak peninggalan tersebut yang menjadi objek penjarahan pencurian dan perusakan sebelum sempat dipelajari dan diteliti untuk kepentingan ilmu pengetahuan Skripsi ini meneliti mengenai perlindungan hukum pidana terhadap warisan budaya bawah air tersebut

---

ABSTRACTThe territories of Indonesia, both land and water, treasures heritages. The heritages have cultural and historical, archaeological values and are crucially valued for edication, science, and/or religion, earning them the name of cultural heritage. In the reality, however, many of the heritages become the objects of pillage, theft, and vandalism before they could give their roles on education to be studied and researched. This thesis researches the protection of criminal law for the underwater cultural heritages. "

"This paper discuss the paradigm shift of Australian Indigenous cultural heritage management and its inspiration to the Taiwanese society. In Australian settings, the notion of “landscape” is critical in cultural heritage-identity-history matrix. This paper argues that the paradigm shift of “landscape” narratives in the Australian history can be categorized into three phases: wildness, bush and country. In each periods, the predominant “landscape” narrative represents ethnic relations at that certain period of time. Furthermore, ethnic relations was institutionalized into regulations of Indigenous cultural heritage management. Through discussions, this paper argues (1) the dichotomy of tangible/intangible cultural heritage does not reflect the Indigenous peoples’ ontological understandings of heritage; (2) acknowledgement of the importance of contemporary history in Indigenous cultural heritage management instead of fossilization of Indigenous culture; (3) Indigenous peoples’ participation is critical in sustainable Indigenous cultural heritage management."