Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204325 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Patricia Cindy Andriani
Faktor kesukarelaan dalam pengunduran diri pekerja/buruh: studi putusan pengadilan hubungan industrial di Medan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, di Banda Aceh no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, dan di Palu No. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal = Voluntary factor in the employees resignation: study of court decisions of IR Medan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, IR Banda Aceh no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, and IR Palu No. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal
"ABSTRACT
Pengunduran diri merupakan salah satu mekanisme PHK yang mensyaratkan faktor kesukarelaan dalam tindakan pekerja/buruh. Namun, pada sejumlah kasus, pengunduran diri nyatanya tidak didasarkan atas inisiatif pekerja/buruh melainkan dilatarbelakangi oleh tindakan pengusaha yang menempatkan pekerja/buruh pada situasi sulit sehingga tidak memiliki pilihan selain mengundurkan diri. Oleh karena itu, perlu diteliti lebih lanjut pengaturan mengenai PHK dan implementasinya di tingkat Pengadilan Hubungan Industrial terhadap kasus pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela dalam putusan no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, dan no. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal. Penelitian dalam skripsi ini berbentuk penelitian yuridis normatif dengan membandingkan 3 (tiga) putusan, yang bersifat deskriptif analitis. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dan wawancara terhadap narasumber. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Data sekunder yang dimaksud akan dianalisa lebih lanjut dengan pendekatan kualitatif. Dari segi pengaturan, ketentuan mengenai PHK akibat pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela belum diatur dalam peraturan perundang-undangan. Pada tataran teoritis sebenarnya terdapat 4 (empat) prinsip/teori/doktrin yang dapat dipergunakan untuk melengkapi peraturan di Indonesia. Di sisi lain, pada penerapannya, Hakim dalam putusan-putusan yang diteliti cenderung membatasi pertimbangan hukumnya pada pembuktian di persidangan dan kurang aktif melakukan penemuan hukum dalam kondisi minimnya peraturan. Dengan demikian, diperlukan peraturan yang komprehensif mengenai pengunduran diri pekerja/buruh yang dilakukan secara tidak sukarela dan sosialisasi teknik menggali latar belakang pengunduran diri pekerja/buruh kepada Hakim seperti melalui persangkaan.
ABSTRACT
Resignation is one of the mechanisms for terminating employment relations that requires voluntary factor in the employees action. However, in a number of cases, the resignation was actually not based on the initiative of employee, but was motivated by the employers action who put employee into difficult situation so that he/she had no choice but to resign. Therefore, it is necessary to further examine the regulations regarding termination of employment and their implementation at the Industrial Relations Court level toward cases about the employees involuntary resignation in decision no. 262/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Mdn, no. 5/Pdt.Sus-PHI/2016/PN.Bna, and no. 18/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Pal. The research is a normative juridical research by comparing 3 (three) court decisions, which has descriptive analytical. The research was conducted by literature research and interview. Data used in this research are secondary data which consist of primary, secondary, and tertiary legal materials. The secondary data would be further analyzed by qualitative approach. In terms of regulations, the provisions regarding termination of employment due to the employes involuntary resignation has not been regulated in legislations. Theoretically, there are actually 4 (four) principles/theories/doctrines that could be used to complement regulations in Indonesia. On the other hand, at the level of implementation, the Judge in the decisions examined tends to limit its legal considerations on proof at trial and is less active in making law within the lack of regulations. Thus, a comprehensive regulation is needed regarding the employees involuntary resignation matter and train the Judge how to recognize a dismissal instead of voluntary resignation by applying several techniques such as making a presumption."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Surat Pengunduran Diri Sebagai Pemutusan Hubungan Kerja Dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/Pn Mdn = Letter of Resignation as Termination of Employment in the Industrial Relations Court Decision of District Court of Medan 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PnMdn
"Penulisan ini menganalisis bagaimana pengajuan surat pengunduran diri dapat dikategorikan sebagai pemutusan hubungan kerja serta hak-hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, khususnya terkait dengan pemutusan hubungan kerja yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Medan Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn. Tulisan ini disusun menggunakan metode penelitian doktrinal. Pemutusan hubungan kerja merupakan akhir dari hubungan kerja yang terjadi akibat suatu kondisi tertentu sehingga mengakhiri hak dan kewajiban antara pekerja dengan pengusaha. Selain itu, pemutusan hubungan kerja pertanda sebagai awal dari berakhirnya sumber penghasilan pekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Maka dari itu, ketika pemutusan hubungan kerja terjadi, terdapat hak-hak normatif wajib diberikan oleh pengusaha. Baik pengusaha maupun pekerja dapat melakukan pemutusan hubungan kerja. Akan tetapi, terkadang prosedur pemutusan hubungan kerja tidak dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat mengakibatkan ketidakadilan terhadap pekerja. Pada duduk perkara yang terjadi di dalam Nomor 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, baik pekerja maupun pengusaha tidak melaksanakan prosedur pemutusan hubungan kerja sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga beberapa hak pekerja menjadi tidak terpenuhi. Dalam memutus hubungan kerja seharusnya hakim juga perlu lebih memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku agar hak-hak pekerja tetap terjamin.
This paper analyzes how the application of a resignation letter can be categorized as termination of employment and workers' rights when termination occurs, especially in relation to the termination of employment in the Court of Industrial Relations at Medan District Court No. 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn . The paper was written using a doctrinal research method. Termination of employment is the end of employment relationships that occurs due to certain conditions, thus ending the rights and obligations between workers and entrepreneurs. In addition, the termination of employment marks the beginning of the end of workers' income sources to meet the daily needs of life. Therefore, when the termination of employment occurs, there are normative rights that must be given by the employers. Both employers and workers can cut off employment. However, sometimes the termination procedure is not carried out in accordance with the procedures that have been regulated in the legislation. This could result in injustice for workers. In the case that occurred in verdict 296/Pdt.Sus-PHI/2021/PN Mdn, both workers and employers didn’t carry out the termination procedure in accordance with the applicable regulations hence some workers' rights were not fulfilled. In making a decision for  termination of employment, judges should also pay more attention to the applicable legal provisions so that workers' rights remain guaranteed. "
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2025
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Putri Lestari
Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja: studi kasus putusan pengadilan hubungan industrial pada Pengadilan Negeri Bandung nomor 45/Pdt.sus-PHI/2015/PN.Bdg = Dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker: case study of industrial relations court on District Court of Bandung decision number 45/Pdt.sus-PHI/2015/PN.Bdg
"Skripsi ini membahas permasalahan mengenai penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, serta mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim tentang pengunduran diri pekerja dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif bersifat deskriptif analisis. Dalam penelitian ini penulis sampai pada kesimpulan bahwa penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja karena pengunduran diri pekerja berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial wajib diupayakan terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mufakat. Apabila perundingan tersebut tidak menghasilkan kesepakatan, maka para pihak dapat menyelesaikan perselisihan melalui tahapan perundingan tripartit, yakni melalui konsiliasi atau mediasi. Dalam hal proses konsiliasi atau mediasi tidak juga mencapai kesepakatan, maka salah satu atau para pihak dapat melakukan upaya penyelesaian ke Pengadilan Hubungan Industrial. Selanjutnya, bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Nomor 45/Pdt.Sus-PHI/2015/PN.Bdg telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dan menerapkan hukum dengan menyatakan putus hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha dengan alasan pekerja mengundurkan diri atas kemauan sendiri. Pertimbangan Majelis Hakim tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 162 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
This thesis discusses any problems about dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, and legal consideration of the Judges about resignation of worker in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg. This research used normative legal with descriptive analysis. In this research the author came to the conclusion that dispute settlement over the termination of employment caused by resignation of worker based on Act Number 2 of 2004 on Industrial Relations Disputes Settlement, shall be pursued in advance of bipartite negotiations by deliberation for consensus. If the negotiation does not reach an agreement, the parties can resolve by tripartite negotiation through conciliation or mediation. In the case of conciliation or mediation does not also reach an agreement, one of the parties can make efforts to settle to the Industrial Relations Court. Furthermore, that in Industrial Relations Court on District Court of Bandung Decision Number 45 Pdt.Sus PHI 2015 PN Bdg the Judges had mistaken in giving legal consideration and apply the law by stating that the working relationship between the worker and the employer was broken off because the worker resigned of his own accord. Consideration of the Judges is contrary to the provisions of Article 162 of Act Number 13 of 2003 on Manpower."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2017
S66078
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ghazahra Vesti Rana
Aspek Keadilan Pada Pemutusan Hubungan Kerja Sebagai Langkah Efisiensi Perusahaan Akibat Kenaikan Biaya Produksi (Studi Kasus Putusan Hubungan Industrial di Pengadilan Negeri Medan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Mdn) = The Justice Aspect Regarding Termination Of Employment As A Step Of Company Efficiency Due To Increased Production Costs (Case Study Industrial Relations Court Decision in Medan District Court Number 59/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Mdn)
"Pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh perusahaan dengan alasan efisiensi merupakan hal yang diperbolehkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pengajuan yang datang dari inisiatif pihak perusahaan maupun pekerja/buruh, prosedur yang wajib dilakukan, adanya pemberitahuan sebelum pengakhiran hubungan kerja serta pemberian uang kompensasi setelah terjadinya pemutusan hubungan kerja menjadi ketentuan perundang-undangan sebagai wujud aspek keadilan dalam pemutusan hubungan kerja. Namun, sifat subordinasi dalam hubungan kerja menjadikan tak sedikit perusahaan yang menyalahgunakan alasan efisiensi sebagai dasar pemutusan hubungan kerja tanpa alasan yang jelas dan akhirnya melanggar aspek keadilan yang menjadi salah satu tujuan dibuatnya hukum. Hal serupa juga terjadi pada PT. Tirta Alpin Makmur berdasarkan Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PHI/2018. Penelitian ini berbentuk penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan cara metode kualitatif. Penelitian dilakukan dengan cara studi kepustakaan dengan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Ditemukan inkonsistensi majelis hakim dalam menerapkan hukum pada pemutusan hubungan kerja yang dilakukan, juga ketidaksesuaian pembenaran pemutusan hubungan kerja dengan alasan yang diperbolehkan oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan. Implementasi keadilan tidak diterapkan sesuai dengan keadilan substansi dan prosedural pada Undang-Undang Ketenagakerjaan.
Termination of employment by companies for reasons of efficiency is permissible under Law Number 13 of 2003 concerning Employment. Submission that comes from the initiative of the company as well as workers / laborers, have to undergo mandatory procedure, which is to give notification (notify) prior to the termination of the employment relationship and determining the compensation money after termination of employment, which is constituted by statutory provision as a form of justice aspects in termination of employment. However, the subordinate nature of work relations creates conditions where companies then misuse the reasons for efficiency as a basis for termination of employment without a clear reason and ultimately violate aspects of justice which is one of the aims of the law. Similar thing happened to PT. Tirta Alpin Makmur based on Court Decision Number 59/Pdt.Sus-PHI/2019/Pn.Mdn. This research takes the form of normative juridical research conducted by means of qualitative methods. The study was conducted by means of a literature study with secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. The inconsistency of the judges in applying the law in termination of employment for reasons permitted by the Manpower Act. The implementation of justice is not applied in accordance with substance and procedural justice in the Labor Law."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tika Amanda Ikhsan
Pengaruh kode etik perusahaan terhadap pelaksanaan filantropi perusahaan yang berdampak pada niat pengunduran diri karyawan dalam industri manufaktur = The influence of company's ethic code towards the company philanthropy action which impacts turnover intention of employee in the manufacturing industry
"ABSTRAK
Dewasa ini, perusahaan-perusahaan besar di dunia tidak lagi hanya mementingkan keuntungan yang bisa didapatkan, namun juga memperhatikan bagaimana caranya agar perusahaan dapat memberikan kontribusinya untuk pembangunan yang berkesinambungan terhadap lingkungan sekitarnya. Hal tersebut terjadi bukan hanya karena tuntutan dari dunia global, namun timbul dari etika bisnis yang dimiliki oleh perusahaan, di mana perusahaan merasa memiliki tanggung jawab untuk dapat memberikan sesuatu kepada para stakeholder atau pemegang kepentingan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari kode etik persusahaan terhadap pelaksanaan filantropi perusahaan di salah satu perusahaan manufaktur, PT. SPPI, sebagai salah satu bagian dari Siam Cement Group yang merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Thailand dan memiliki fokus terhadap kegiatan CSR dan pembangunan berkelanjutan untuk wilayah sekitar, khususnya di mana perusahaannya berada. Di mana hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa kode etik memiliki pengaruh terhadap filantropi perusahaan dan pada akhirnya berdampak pada niat pengunduran diri karyawan. Penelitian ini dilakukan pada bulan November-Desember 2016 dengan metode deskriptif single cross section dan melibatkan 101 responden yang merupakan karyawan dari PT. SPPI. Pengolahan data penelitian dilakukan dengan menggunakan structural equation modelling SEM.
ABSTRACT
These days, world rsquo s biggest companies do not only concern on getting profit, but also focus on how the companies could still give contributions for suistanable development in their surroundings. This happens not only because of demands from the global world, but also emerges from business ethic of the companies in which the companies have responsibility to give something to the stakeholders. This study is aimed to identify the influence of company rsquo s ethic code towards company philanthropy action in one of manufacturing companies, PT. SPPI, as a part of Siam Cement Group, a multinational company originated from Thailand and focused on CSR and continuous development in their surroundings. The results of this study are ethic code has influence on company philanthropy and eventually impacted on turnover intention of employee. This study is done on November December 2016 with single cross section descriptive method, and involving 101 respondents which are employees of PT. SPPI. The researcher used structural equation modeling SEM as data processing technique."
2017
S66002
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Roosmaya Abubakar
Pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi terhadap 38 karyawan Hotel Papandayan Bandung (studi kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor19/PUU-IX/2011) = Termination of employment relationship based on efficiency against 38 employees of Hotel Papandayan Bandung (case study of Constitutional Court of Republic of Indonesia Decision no 19/PUU-IX/2011) / Roosmaya Abubakar
"ABSTRAK
Pemutusan Hubungan Kerja PHK kerap menimbulkan masalah, khususnya disebabkan oleh pengusaha dengan alasan efisiensi. Undang - Undang tidak melarang pengusaha melakukan tindakan pemutusan hubungan kerja karena alasan efisiensi. Namun banyak pihak baik pemerintah, praktisi hukum, pengusaha, maupun pekerja/buruh salah dalam mengartikan PHK dengan alasan efisiensi sebagaimana diatur dalam Undang ndash; Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ldquo;UU No.13 Tahun 2003 rdquo; . Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 telah mengatur alasan dan keadaan dengan dimana PHK dapat dilakukan baik oleh Pengusaha. Namun UU No.13 Tahun 2003 tidak memberikan penjelasan yang memadai pengertian batasan dan kualifikasi efisiensi. Dengan mempertimbangkan kondisi diatas, penelitian ini membahas penyelesaian perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja dengan alasan efisiensi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor: 19/PUU-IX/2011 yang dianalisa berdasarkan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan UU No.13 Tahun 2003. Permohonan uji material Judicial Review terkait Pasal 164 ayat 3 UU No.13 Tahun 2003 diajukan oleh 38 pekerja PT. Citragraha Nugrahatama, selaku pemilik Hotel Papandayan Bandung. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang diharapkan dapat diperoleh aturan-aturan hukum yang mendasari pengambilan putusan penyelesaian perselisihan PHK dengan alasan efisiensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait ketenagakerjaan, Peraturan Perusahaan PP , Perjanjian Kerja Bersama PKB dan prinsip-prinsip hubungan industrial.
ABSTRACT
Terminations of Employment often cause problems, especially caused by Employer based on efficiency reasons. The law does not prohibit Employers from terminating of employment due to efficiency. However, many parties, both government, legal practitioners, employers, or employees workers are mistaken in interpreting the termination due to efficiency reasons as stipulated by the Labour Law Number 13 Year 2003 Law No.13 of 2003 . Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 outlined the reasons and circumstances by which the termination can be executed by the Employer. However Law No.13 of 2003 does not defined clearly the definition of limits and qualification of efficiency. Taking into account the above condition, this thesis examine the settlement of Employment Termination disputes due to efficiency based on Constitutional Court Decision Number 19 PUU IX 2011 which is analyzed based on Law Number 2 Year 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement and Law No.13 of 2003. The judicial review of Article 164 Point 3 of Law No.13 of 2003 was filed by 38 workers of PT. Citragraha Nugrahatama, the owner of Hotel Papandayan Bandung. This study is a normative juridical research which aim to obtain by the legal rules underlying the decision of the settlement of disputes based on efficiency in accordance with the employment labour laws and regulations, Company Regulation, Collective Labour Agreement CLA and principles of Industrial Relations Industrial."
2017
T48679
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kurdi Mustofa
Susilo Bambang Yudhoyono dalam 5 hari mandat maklumat : demokrasi, kekuasaan, dan hati nurani
Jakarta : Aksara Karunia , 2001
959.802 KUR s
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Mery Permata Defi
Pengaruh Pengalaman Berhenti Kerja terhadap Lama Mencari Kerja = The Impact of Job Separation Experience on Job Search Duration
"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengalaman berhenti kerja, baik secara sukarela (voluntary separation) maupun tidak sukarela (involuntary separation), terhadap lama pencarian kerja di Indonesia. Menggunakan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) 2023, penelitian ini memanfaatkan model regresi Ordinary Least Squares (OLS) dengan berbagai variabel kontrol, seperti umur, jenis kelamin, status perkawinan, status kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah tangga, tingkat pendidikan, pelatihan, dan lokasi tempat tinggal. Hasil analisis menunjukkan bahwa individu yang berhenti secara voluntary membutuhkan waktu pencarian kerja yang lebih lama dibandingkan mereka yang berhenti secara involuntary. Penelitian ini memberikan kebaruan dengan membedakan dua kategori pengalaman berhenti kerja, sekaligus mengeksplorasi interaksi dengan karakteristik individu. Hasil penelitian diharapkan menjadi dasar empiris bagi kebijakan ketenagakerjaan yang adaptif untuk mempercepat transisi tenaga kerja menuju pekerjaan yang layak dan stabil di Indonesia.
This study aims to analyze the impact of job separation experiences, both voluntary and involuntary, on job search duration in Indonesia. Utilizing data from the 2023 National Labor Force Survey (Sakernas), the research employs an Ordinary Least Squares (OLS) regression model with various control variables, including age, gender, marital status, household head status, household size, education level, training, and residential location. The analysis reveals that individuals who experience voluntary separation take longer to find new employment compared to those with involuntary separation. This study offers a novel approach by distinguishing between these two categories of job separation while exploring their interaction with individual characteristics. The findings are expected to provide empirical support for adaptive labor policies aimed at accelerating workforce transitions into stable and decent employment in Indonesia."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Daud Bahransyaf
Kemiskinan di Banda Aceh = Poverty in Banda Aceh
"Kota Banda Aceh memiliki warga yang hidup dalam kemiskinan. Pendataan yang dilakukan pada lima kecamatan Syiah Kuala, Bandar Raya, Lueng Bata, Ulle Kareng dan Baiturrahman terhadap 600 kepala keluarga yang dikategorikan miskin secara acak diketahui terdapat beberapa perubahan sosial ekonomi yang mendasar dalam penghasilan, pengeluaran, dan kepemilikan barang. Penghasilan dan pengeluaran rumah tangga dalam sebulan di atas Rp.600.000,- Kepemilikan barang yang dahulu merupakan kebutuhan sekunder dan dimiliki oleh kalangan masyarakat menengah ke atas, sudah merupakan kebutuhan primer bagi kehidupan mereka, HP dan sepeda motor kebanyakan dimiliki mereka. TV di atas 14 dan kulkas juga dimiliki sebagian besar responden. Listrik sebagai alat penerangan dan kemanfaatan lain dimanfaatkan oleh sebagian besar responden keluarga miskin di lima kecamatan terpilih. Program listrik telah menjangkau dan dinikmati oleh warga masyarakat di Kota Banda Aceh. Fakta empirik tersebut perlu dicermati dan ditelaah sebagai bahan masukan untuk melakukan penyesuaian kriteria kemiskinan oleh lembaga terkait, termasuk peraturan pemerintah, peraturan menteri pemerintah daerah, terkait khusus Kota Banda Aceh."
Yogyakarta: B2P3KS, 2017
300 JPKS 16:1 (2017)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Teuku Kharrif Indra Utama
Profil kehamilan remaja dan faktor yang berhubungan dengan cara persalinannya di Rumah Sakit Umum dr. Zainoel Abidin Banda Aceh = Profile of teenage pregnancy and associated factor of the delivery management in dr. Zainoel Abidin General Hospital Banda Aceh
"Profil Kehamilan Remaja dan Faktor Yang Berhubungan Dengan Cara Persalinannya di Rumah Sakit Umum dr.Zainoel Abidin Banda Aceh Latar belakang : Kehamilan remaja merupakan kehamilan risiko tinggi yang dapat menyebabkan masalah psikologis, luaran neonatal, dan obstetrik yang buruk. Beberapa studi menunjukkan luaran obstetri dan neonatologi yang kurang baik pada kehamilan remaja bila dibandingkan dengan kehamilan dewasa. Salah satunya angka seksio yang sesaria tinggi dibandingkan dengan perempuan dewasa.
Tujuan : Untuk mengetahui luaran Obstetrik buruk pada kehamilan remaja serta mengetahui apakah terdapat hubungan antara faktor sosiodemografik dan kunjungan antenatal dengan metode persalinan pada kehamilan remaja.
Metode : Analisa potong-lintang dilakukan pada persalinan dengan kehamilan remaja di RSUD Zainal Abidin, Banda Aceh, yang diambil dari rekam medis pasien pada bulan Januari 2010 sampai dengan Desember 2015. Profil kehamilan remaja, luaran buruk obstetrik, dan indikasi seksio sesaria pada subjek penelitian disajikan secara deskriptif. Analisis bivariat dilakukan untuk menilai hubungan antara metode persalinan dengan jumlah kunjungan ANC, provider ANC, klasifikasi usia Ibu, tingkat pendidikan dan jenis asuransi.
Hasil : Dari 186 persalinan remaja, sebanyak 75 subjek atau 40.3 menjalani seksio sesaria. Preeklamsia, kelahiran kurang bulan, dan malpresentasi adalah 3 luaran obstetri terbanyak yang terjadi pada subjek yaitu masing-masing sebesar 14 7.5, 10 5.4, 10 5.4. Indikasi seksio sesaria terbanyak pada subjek penelitian adalah gagal induksi, ketuban pecah dini, dan persalinan sungsang, yaitu masing-masing sebesar 19 25.3, 11 14.7, dan 10 subjek 13.3. Jumlah ANC berhubungan secara bermakna dengan jenis persalinan pada kehamilan remaja OR 4.14, IK 95 1.86-9.21. Sedangkan usia ibu, penyedia jasa kunjungan antenatal, jenis asuransi, dan pendidikan terakhir tidak berhubungan dengan jenis persalinan.
Kesimpulan : Angka seksio sesaria pada kehamilan remaja pada populasi di Banda Aceh tinggi. Frekuensi kunjungan antenatal yang adekuat berhubungan dengan jenis persalinan pada kehamilan remaja di Banda Aceh.
Profile of Teenage Pregnancy and Associated Factor of the Delivery Management in dr.Zainoel Abidin General Hospital Banda Aceh Background Teenage pregnancy is one of the high risk pregnancy which can cause psychologic problems and adverse outcome to mother and neonate. Some studies show that adverse obstetrical and neonatal outcomes occur more likely in teenage pregnancy than adult pregnancy. One of the bad outcome is the high rate of caesarian section in teenage pregnancy than adult pregnancy.
Objective : To evaluate adverse obstetrical outcome in teenage pregnancy and to investigate whether the social factor, demographic factor, and antenatal care associate with management of delivery in teenage pregnancy.
Methods : Cross sectional analysis is conducted to all medical records of teenage pregnancy from January 2010 to December 2015 in Zainal Abidin General Hospital, Banda Aceh. Descriptive analysis was conducted to teenage pregnancy profile, obstetrical adverse outcome, and caesarian section rsquo s indication. Bivariate analysis was conducted to evaluate the association between management of delivery with the amount of antenatal care, the provider of antenatal care, maternal age classification, education, and insurance.
Results : From 186 teenage pregnancies, 75 pregnancies was terminated by caesarian section procedures 40,3 . Preclampsia, preterm labour, and malpresentation are the three most common obstetrical outcomes with each percentage is 14 7.5 , 10 5.4 , and 10 5.4. Indication of caesarian section procedures is 25.3 failure of induction N 19, 14.7 premature rupture of membrans N 11, and 13,3 breech presentation N 10. The amount of antenatal care visit significantly associates with teenage pregnancy OR 4.14, CI95 1.86 9.21. with The provider of antenatal care, maternal age classification, education, and insurance do not associate with management of labour.
Conclusion : There is high rates of sectio cessaria procedures in teenage pregnancy in Banda Aceh. The frequency of adequate antenatal care associates with management of labour in Banda Aceh. "
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2016
T58823
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>