Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 75046 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Aulia Siti Ambarwati
"ABSTRACT
Penelitian yang dilakukan ini mendeskripsikan adanya intervensi di level komunitas melalui aksi sosial/aksi komunitas yang dilakukan oleh komunitas nelayan cantrang di Desa Tasikagung, Kabupaten Rembang. Tindakan tersebut merupakan upaya komunitas nelayan cantrang untuk memperjuangkan kesejahteraan hidupnya setelah dikeluarkannya kebijakan tentang larangan penggunaan alat penangkapan ikan jenis cantrang melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian secara deskriptif. Hasil dari penelitian ini menujukkan bahwa adanya perubahan kondisi kehidupan pada komunitas nelayan cantrang, serta adanya perbedaan persepsi antara pihak nelayan dan pihak pemerintah menjadi faktor yang mendorong komunitas nelayan cantrang untuk melakukan aksi protes secara konfrontatif melalui aksi demonstrasi, blokade jalan, serta adanya proses negosiasi yang dilakukan. Kelompok atau stakeholder yang terlibat dalam tindakan ini meliputi masyarakat-masyarakat yang memiliki keterkaitan pekerjaan dengan kapal cantrang.

ABSTRACT
This research describes the existence of interventions at the community level through social action / community action carried out by the cantrang fishing community in Tasikagung Village, Rembang Regency. This action is an effort by the cantrang fishing community to fight for their welfare after the issuance of a policy on the prohibition on the use of cantrang type fishing gear through the Minister of Maritime Affairs and Fisheries Regulation of the Republic of Indonesia. This research is a study that uses a qualitative approach, with the type of research descriptive. The results of this study show that the change in living conditions in the cantrang fishing community, as well as the differences in perceptions between the fishermen and the government, are factors that encourage cantrang fishing communities to hold confrontational protests through demonstrations, roadblocks, and negotiations. The groups or stakeholders involved in this action include the communities that have work related to cantrang vessels."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tiara Kirana Gita
"Tesis ini membahas pengaruh kebijakan pelarangan cantrang dalam mengatasi overfishing di Indonesia. Kebijakan pelarangan cantrang merupakan salah satu kebijakan yang disusun oleh Pemerintah untuk mengatasi overfishing. Untuk melihat pengaruh kebijakan tersebut terhadap sebaran ikan, digunakan data dan informasi penginderaan jauh. Data dan informasi penginderaan jauh ini merupakan data yang umum digunakan nelayan untuk menentukan posisi penangkapan ikan yang efektif dan bersifat real-time. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah titik koordinat ikan pada informasi penginderan jauh sebagai analogi sebaran ikan, suhu permukaan laut, konsentrasi klorofil-a, dan variabel dummy implementasi kebijakan larangan cantrang. Hasil analisis menunjukkan sejak diberlakukannya larangan cantrang, sebaran ikan di laut meningkat sebesar 16.1%. Meningkatnya 1% suhu permukaan laut, menyebabkan peningkatan sebaran ikan sebesar 6.5%. Sedangkan variabel klorofil-a tidak signifikan pada penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan pelarangan cantrang efektif untuk meningkatkan sebaran atau stok ikan di laut.

Cantrang prohibition is one of the Governmen’s policy to resolve overfishing problems. In order to estimate the impact of cantrang prohibition policy on fish distribution in the sea, remote sensing data and policy are used. This remote sensing data and information are commonly used by fishermen to determine fishing positions that are effective and real-time. The variables used in this study are fish coordinate on remote sensing information as an analogy of fish distribution, sea surface temperature, chlorophyll-a concentration, and dummy variable implementation of the cantrang prohibition policy. The analysis shows that since the enactment of the cantrang prohibition, the distribution of fish in the sea increased by 16.1%. Increased 1% of sea surface temperature, causing an increase in fish distribution by 6.5%. While the chlorophyll-a variable was not significant in this study. This research shows that the prohibition policy is effective to increase the distribution or stock of fish in the sea."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Duto Nugroho
"Penelitian resiliensi ikan demersal dengan alat tangkap modifikasi cantrang di Laut Jawa bagian barat dilakukan selama kurun waktu Agustus 2014 - Juli 2015. Pengumpulan data dilakukan di Pelabuhan Perikanan Pantai kota Tegal, Jawa Tengah.Penelitian bertujuan untuk mendapatkan indikator resiliensi populasi ikan demersalterhadap gangguan akibat pemanfaatan oleh perikanan cantrang di laut Jawa bagian Barat. Resiliensi sumberdaya ikan diperlihatkan dalam bentuk indikator kemampuanikan untuk memulihkan populasinya. Kajian dilandasi oleh tiga kajian yaitu: (1) Keanekaragaman jenis, (2) Karakteristik biologi ikan swangi (Priacanthus tayenus,Richardson, 1846); coklatan (Scolopsis taenioptera Cuvier, 1830) dan kuniran (Upeneussulphureus Cuvier, 1829) serta (3) Sensitivitas biologi, kerentanan dan resiliensi ikandemersal. Hasil observasi mengindikasikan bahwa Indeks Keaneka-ragaman hayatiberada kondisi yang dikategorikan tidak sehat. Kelimpahan cenderung rendah (25--30%) dibandingkan tahun 1974--1975.
Hasil tangkapan didominasi kelompok jenis berumur pendek dan pada ukuran belum berpijah. Indeks kerentanan pada jenis ikanyang berukuran besar menggambarkan tingginya gangguan perhadap pemulihan padasaat terjadi penipisan kelimpahan dan dugaan terjadinya modifikasi habitat akibataktivitas pemanfaatan oleh cantrang. Resiliensi ikan demersal pada status tertekan yangmengarah pada proses natural resilient. Status dicirikan oleh adanya periodepemanfaatan kelimpahan yang bersifat eksponensial pada kelompok jenis ikanberukuran kecil dan penipisan kelimpahan dan kerapuhan terjadi pada kelompok jenisikan besar dengan tingkat trofik tinggi. Penipisan mengarah pada periode runtuhnya(collaps) potensi kelimpahan dan keanekaragaman sumberdaya ikan demersal sehinggadiperlukan jeda waktu pemanenan bagi proses reorganisasi struktur populasi secaraalamiah untuk pemulihannya. Sistem pemanenan yang tidak terkendali menjadipenyebab utama status ikan demersal beresiko tinggi bagi kemampuan pemulihan secara alami.

Biodiversity globally recognized as a corner stone of healthy ecosystem.Biodiversity conservation is increasingly become one of important aim of environmental management. Ocean healthiness is declining since years, and the big impact that has been affecting is fisheries. Human removed too much and the abundance of the fish species tend to diminish. Fishing is shaping not only numbers and structure of the harvested populations, but also the life history and behavioural traits of targeted species. Widespread developments of fisheries become the major issues on ecological impact to marine biodiversity. In the Java Sea, target species of modified demersal Danish seine fisheries shifted from large to small size group of species. Purple-spotted big eye Priacan thus tayenus (Richardson, 1846), lattice monocle bream Scolopsis taenioptera (Cuvier, 1830) and goatfish Upeneus sulphureus (Cuvier, 1829) play significant role as the major spesies in demersal fish landing since years. This paper presents research findings concerning biodiversity of demersal ichthyofaunal, abundance, life history, habitat mofication, bio-exploitation status and its resilience to fishing pressure.
The result showed that diversity index at poor to moderate status particularly in coastal waters, fish sizes from juvenile to adult were landed, mostly at immature cohort sand medium low trophic level species. Plotting vulnerability index of 15 major species indicates that most of large demersal demersal fish were at medium risk.The resilience of the demersal fish were characterized as 'natural resilient' indicated by exponential change for group small size of fishes and growing static and fragility of large size and high trophic level species. These phenomenon indicates that the harvest status of demersal fish tend to collaps or increasing fragile if no significant effort were initiated to reduce fishing pressures.Therefore, it is suggested to reevaluate the existing fisheries system in order to release creative destruction and shift to periods of reorganization for renewal its community structure. These would be increased the probability recovery of diversity index and abundance fish population including protecting sensitive habitat.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2017
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Dwiditya Pamungkas
"ABSTRAK
Pembangunan di wilayah pesisir Jakarta serta perubahan peraturan pemerintah mengenaiperikanan yang secara terus menerus terjadi telah membawa dinamika perubahan diwilayah pesisir Jakarta Utara. Perubahan tersebut memberikan kondisi ketidakpastianbagi nelayan kecil Cilincing untuk memperoleh sumber daya ikan yang mereka perlukan.Ketidakpastian tersebut membawa nelayan kecil Cilincing pada posisi yang sangat rentanterhadap kemiskinan. Melihat kondisi tersebut, penelitian tesis ini dilakukan dengantujuan untuk melihat pemanfaatan jaringan sosial yang dimiliki oleh nelayan kecilCilincing dalam menghadapi kondisi ketidakpastian dan kerentanan kemiskinan.Penelitian tesis ini dilakukan dengan menggunakan metode dan pendekatan kualitatifdengan teknik wawancara mendalam serta pengamatan terlibat. Penelitian inidilaksanakan di wilayah kelurahan Cilincing Jakarta Utara dengan melibatkan beberapainforman yang merupakan nelayan kecil Cilincing. Pada tesis ini menjelaskan bahwajaringan sosial yang dimiliki oleh nelayan kecil Cilincing dapat dilihat sebagai kapitalsosial dalam bentuk

ABSTRACT
Development in the coastal areas of Jakarta as well as continuous changes in governmentregulations on fisheries have caused the dynamics of change in the coastal areas of NorthJakarta. That changes caused uncertainty conditions for Cilincing rsquo s small scale fishermen to obtain the fish resources they needed. The uncertainty conditions make Cilincing rsquo ssmall scale fishermen in a position that is very vulnerable to poverty. Seeing thesephenomenon, this research was conducted with the aim to see the utilization of socialnetworks owned by Cilincing rsquo s small scale fishermen in facing uncertainty andvulnerability of poverty. This study was conducted using qualitative methods andapproaches with in depth interview and participants observations techniques. Thisresearch was conducted in Cilincing district of North Jakarta with involving an informantsthat identified as Cilincing rsquo s small scale fishermen. This study reveal that the socialnetworks owned and used by small scale fishermen Cilincing can be seen as social capitalin the form of bonding, bridging and linking."
2018
T49611
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nabilla Putri
"Eutrofikasi di Teluk Jakarta sudah terjadi selama kurun waktu 20 tahun belakangan. Pencemaran ini berdampak pada dinamika produksi ikan di ZPI Nelayan Kecil Muara Angke yang diamati sejak tahun 2019—2023. Dari masalah tersebut, penelitian ini berusaha mengidentifikasi dinamika spatio-temporal eutrofikasi menggunakan metode penginderaan jauh, serta mengaitkannya dengan produksi ikan di ZPI Nelayan Kecil Muara Angke. Pola eutrofikasi di ZPI Nelayan Kecil Muara Angke secara konsisten diidentifikasi di kawasan PIK, Muara Angke, dan dermaga peti kemas Pelindo II, disertai dengan tingginya konsentrasi klorofil-a di pesisir hingga bagian tengah zona penangkapan ini. Hubungan antara eutrofikasi dan produksi ikan berdasarkan nilai koefisien r = -0,032 dan p-value = 0,856. Hasil interpretasi keduanya menunjukkan bahwa hubungan eutrofikasi dan produksi ikan berbanding terbalik, tergolong lemah, dan tidak memiliki hubungan.

Eutrophication in Jakarta Bay has been happening recently for 20 years. This water pollution has impacted to fish production dynamics in Muara Angke small-scale fishermen’s fishing ground which has been observed from 2019—2023. Based on this issue, this research attempted to identify dynamics spatio-temporal eutrophication utilized remote sensing method and correlate it with fish production in Muara Angke small scale fishermen’s fishing ground. Eutrophication pattern in this zone consistently identified from west to east, at PIK district, Muara Angke harbor, and Pelindo II container dock, respectively. And it also followed by the increased chlorophyll-a concentration nearby the coastline to the middle zone of fishing ground. Correlation or r coefficient between eutrophication and fish production is -0,032 and 0,856 for the p-value. Interpretation from both value shows that correlation between eutrophication and fish production inversely proportional and classified as a weak correlation. While, based on p-value, both variables are not related at all. "
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Windyta Rhosanty
"Penggunaan alat tangkap cantrang dilarang oleh pemerintah dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 02 tahun 2015 sebagai jenis alat tangkap yang tidak ramah lingkungan, menuai protes dari berbagai kalangan Pemilik Kapal dan Nelayan untuk beralih ke Alat Tangkap Ikan yang ramah lingkungan. Tujuan Penelitian menganalisa implikasi pengalihan alat tangkap ikan di berbagi sektor terhadap pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak. Metode penelitian adalah kualitatif.  Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2015 Surat Izin Penangkapan Ikan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dihitung dari tarif jenis dari alat tangkap ikan yang diukur dengan skala kapal,  adapun cara pengukuran skala kapal yang menjadi wewenang Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, kerja sama yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan Laut berupa verifikasi ukur ulang kapal. Berbagai jenis pengawasan dalam  pengukuran ulang  kapal kembali  menuai berbagai protes dari pemilik kapal dan nelayan, mereka tidak bersedia atas peraturan tersebut, Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Direktorat Jenderal Perhubungan membuat nota kesepahaman perihal ini. Peneliti memiliki simpulan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dari kebijakan akan pengalihan jenis alat tangkap ikan menjadi alat tangkap yang ramah lingkungan sebagian besar telah berhasil untuk beralih ke alat tangkap yang ramah lingkungan, namun diketahui masih lemahnya fungsi pengawasan dan penegak hukum sehingga permasalahan cantrang masih berlanjut hingga saat ini. Peneliti menyarankan Perlunya aturan kembali dalam pembagian wewenang dan meningkatkan fungsi pengawasan dalam penggunaan cantrang.

The use of cantrang fishing gear is prohibited by the government with issuance of Minister Regulation of Maritime Affairs and Fisheries No. 02 year 2015 as a type of fishing gear that not environmentally friendly has drawn protests from various boat owners and fishermen to switch to environmentally friendly fishing gear. The research objective was to analyse  the implications of the transfer of fishing gear in the sharing of sectors to income from Non-Tax State Revenues. The research method is qualitative. Based on Government Regulation No. 75 of 2015 Fishing License is a Non-Tax State Revenue calculated from the type of fishing gear measured by the scale of the ship, as for the method of measuring the scale of the ship which is under the authority of the Directorate General of Sea Transportation Marine and Fisheries as well as the Directorate General of Sea Transportation in the form of verifying measuring the ship. Various types of supervision in the re-measurement of the ship reap various protests from shipowners and fishermen, they are not prepared for the regulation, the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries and the Directorate General of Transportation made a memorandum of understanding regarding this matter. Researchers have concluded that the government's efforts to change the type of fishing gear into environmentally friendly fishing gear have largely succeeded in switching to environmentally friendly fishing gear, but it is known that the supervision and law enforcement functions are weak so that cantrang problems continue to this time. Researchers suggest the need for rules again in the division of authority and improve the monitoring function of cantrang usage."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aflah Faiz Rizqullah
"Skripsi ini merupakan penelitian yang menganalisis kebijakan publik pemerintah Kota Makassar di masa pandemi COVID-19 yaitu program Bantuan Sosial. Dalam penelitian ini mengambil perspektif dari stakeholder yang mana dalam penelitian ini masyarakat yang menjadi stakeholder utamanya. Selain itu terdapat juga stakeholder lainnya seperti Dinas Sosial, Kecamatan, Kelurahan, Pendamping bantuan sosial. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar dan bagaimana respon hingga reaksi masyarakat terhadap kebijakan ini. Selain itu pada penelitian ini terdapat aksi protes yang dilakukan oleh masyarakat penerima bantuan sosial di Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagai bentuk kekecawaan terhadap implementasi kebijakan Bantuan Sosial di Kecamatan Mariso terbukti cukup berhasil untuk memberikan tekanan sehingga aspirasi dan masukannya bisa terealisasi dan pemerintah melakukan evaluasi program bantuan sosial COVID-19. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara kepada informan yang dalam hal ini adalah para stakeholder. Penelitian ini menggunakan teori Stakeholder Mapping yang dipopulerkan oleh Eden, Ackermann dan Bryson. Penelitian ini menggunakan 3 analisis dalam teori ini yakni yakni 1) Power versus Interest Grid, 2) Problem-Frame Stakeholders Map dan 3) Policy Implementation Mapping. Power versus Interest Grid digunakan peneliti untuk melihat dan menganalisis dari sisi minat (Interest) dan kekuatan (Power) untuk masyarakat sebagai Stakeholder utama dalam penelitian ini. Problem-Frame Stakeholders Map digunakan peneliti untuk melihat bagaimana kondisi Stakeholder yang dalam hal ini adalah masyarakat. Bagaimana masyarakat memecahkan permasalahan dalam program bantuan sosial ini dan apa tindakan yang dilakukan masyarakat untuk memecahkan permasalahan tersebut. Policy Implementation Mapping digunakan peneliti untuk menggambarkan strategi yang dilakukan masyarakat untuk mempengaruhi kebijakan bantuan sosial khususnya di Kecamatan Mariso Kota Makassar.

This thesis analyzes the Makassar government's public policy during the COVID-19 pandemic, namely the social assistance program. In this study, the perspective of stakeholders is taken, in which in this study the community is the main stakeholder. In addition, there are also other stakeholders such as the Social Service, District, sub District, Social Assistance Assistants. This research will explain the implementation of social assistance policies in Mariso District, Makassar and how the community responds to this policy. In addition, in this study, there were protests carried out by social assistance recipient communities in Mariso District, Makassar as a form of disappointment with the implementation of the Social Assistance policy in Mariso District, which proved successful enough to put pressure on so that aspirations and input could be realized and the government evaluated social assistance programs. COVID-19. This research conduct qualitative methods with data collection techniques using interviews with informants, in this case are the stakeholders. This study also uses the Stakeholder Mapping theory which was popularized by Eden, Ackermann and Bryson. This study uses 3 analyzes in this theory, namely 1) Power versus interest grid, 2) Problem-frame stakeholders map and 3) Policy implementation mapping. The Power versus interest grid is used by researchers to see and analyze from the side of interest and power for the community as the main Stakeholder in this research. The Problem-frame stakeholders map is used by researchers to see how the conditions of stakeholders, in this case, are the community. How does the community solve problems in this social assistance program and what actions are taken by the community to solve these problems. Policy implementation mapping is used by researchers to describe the strategies carried out by the community to influence social assistance policies, especially in Mariso District, Makassar."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tjia, Robert
"ABSTRAK
Lautan Indonesia yang luasnya 5,8 juta kilometer persegi terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan Nusantara, dan 2.7 juga kilometer persegi Zone Ekonomi Eksklusif. Perairan yang luas ini ditaburi lebih dari 17.500 pulau-pulau besar dan kecil, sehingga patutlah apabila Indonesia terkenal sebagai salah satu dari sekian banyak negara kepulauan (archipelago state) atau negara pantai (coastal state) yang ada di bumi ini, sesuai istilah yang ada setelah Konferensi Hukum Lautan Intemasional (Haeruman 1985).
Bagian yang paling rawan di wilyah lautan ini adalah teritorial tempat adanya terumbu karang dan hutan bakau. Kerawanan itu disebabkan oleh tingkat eksploitasi sumber daya alam yang sudah sangat tinggi, karena daerah pesisir merupakan bagian wilayah lautan Indonesia yang paling produktif (Soerjani dkk 1987).
Salah satu perwakilan ekosistem terumbu karang yang potensial terdapat di kawasan Pulau Bunaken perairan bagian Utara kotamadya Manado Propinsi Sulawesi Utara.
Menyadari betapa penting dan bernilainya potensi sumber daya alam kelautan tersebut, maka sejak tahun 1980 Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara mulai melakukan tindakan-tindakan dan upaya-upaya pengamanan dan perlindungan agar kekayaan Nasional tersebut dapat dilestarikan dan dimanfaakan bagi Pembangunan Nasional pada umumnya dan kesejahteraan masyarakat sekitar pada khususnya, Tindakan dan upaya Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara terlihat pada Surat Keputusan Gubemur KDH Tingkat l Sulawesi Utara No. 224 Tahun 1980 tentang Perlindungan, Pengamanan, Pengelolaan, dan Pengembangannya terhadap Obyek Wisata Taman Lout Manado yang selanjutnya disebut Taman Laut di Bunaken, Mando Tua, Siladen, Montehage sekitarnya dan batas-batasnya. Untuk memperkuat Surat Keputusan Gubemur tersebut di atas ditindak lanjuti dengan beberapa surat Keputusan dan pengumuman Gubemur. Untuk upaya-upaya konservasi Departemen Kehutanan R.I. sejak tahun 1986 telah menunjuk Pulau Bunaken dan pulau pulau di sekitamya sebagai Cagar Alam Lout, melalui S.K. Menteri Kehutanan No. 238/Kpts-11/86. Pada Tahun 1989 Bunaken Manado Tua (Sulawesi Utara), Way Kambas (Lampung) dan Aopa Watumahoe (Sulawesi tenggara) dideklarasikan sebagai Taman Nasional berdasarkan SK. Menteri Kehutanan No. 444/Menhut-II/ 1989. Pengukuhan lebih lanjut dalam bentuk produk hokum ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati don Ekosistemnya.
Konsep konservasi menurut Atmawidjaya (1985) adalah upaya manusia untuk mengelola lingkungan guna menjamin manfaat yang maksimal bagi manusia sekarang dan mendatang. Konservasi sumberdaya alam adalah pemanfaatan sumber daya dam diperuntukan sebesar-besamya bagi kesejahteraan rakyat secara berkesinambungan dengan menjamin keberadaan potensi dan keseimbangan tata lingkungannya dan kemungkinan bahaya kerusakan, kepunahan dan penurunan kualitas dan kuantitasnya (Direktorat PPA-Dephut 1982).
Dalam Strategi dan Program Konservasi di Indonesia, pada strategi ke 2 disebutkan meningkatnya perlindungan ekologi yang menunjang sistem kehidupan, memeliharan pengawetan keanekaragaman sumberdaya dan plasma nutfah, serta menjamin kelestarian pemanfaatannya. Penjabaran strategi ke 2 meliputi antara lain terrnasuk pengelolaan taman nasional.
Sebagai konsekuensi dengan dikembangkannya Pulau Bunaken menjadi Taman Nasional Laut timbul masalah pemanfaatan yaitu di satu sisi adanya upaya pemerintah melakukan perlindungan dan pemanfaatan sesuai dengan program konservasi yang ada, di sisi lain adanya ketergantungan masyarakat terhadap ekosistem terumbu karang sebagai sumber dan tempat mata pencaharian hidup menunjukkan bahwa 85 % penduduk setempat mempunyai ketergantungan terhadap ekosistem terumbu karang, karena itu penangkapan ikon merupakan pilihan utama sebagai mata pencaharian hidup mereka.
Penelitian ini berusaha mempelajari sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat dengan melihat bagaimana dampak pengembangan Taman Nasional Laut terhadap pola-pola penangkapan ikan dalam sistem mata pencaharian hidup di dalam kerangka sistem budaya masyarakat setempat.
Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa dampak upaya pengembangan Taman Nasional terhadap sistem mata pencaharian hidup masyarakat setempat sebagai nelayan tidak berubah, namun di sisi lain telah menimbulkan perubahan pola-pola penangkapan ikan di sekitar kawasan terumbu karang ke kawasan laut lepas.
Hal ini dapat dianggap sebagai hasil positif dari upaya konservasi dalam melestarikan ekosistem terumbu karang sebagai aset nasional. Namun di sisi lain, despot dikatakan kehadiran Taman Nasional Laut Bunaken dengan aktivitas industri kepariwisataannya sejauh ini belum memberi atau menciptakan peluang bagi penciptaan lapangan kerja baru bagi masyarakat setempat.
Untuk meningkatkan kesejahteraan masyrakat setempat khususnya para nelayan diperlukan suatu partisipasi nyata dari berbagai pihak, khususnya pihak-pihak yang terkait langsung dengan upaya pengembangan Taman Nasional Laut dengan memberi kemudahan-kemudahan berupa dana, teknik keterampilan sesuai kebutuhan yang ada, kursus-kursus keterampilan industri kecil dan sebagainya. Dengan demikian, setidak-tidaknya dapat mengurangi ketergantungan terhadap sumber daya alam yang dilarang undang-undang untuk dieksploitasi, masyarakat merasa diperhatikan al-au dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan kepariwisataan dan Lain-Iainnya sehingga akan timbul rasa kesadaran dan tanggung jawab masyrakcrt untuk ikut menjaga dan melestarikan lingkungan hidupnya.

ABSTRACT
The Indonesian ocean covers an area approximately of 5.8 million sq km. it is consists of 0,3 million sq km of littoral coastal area, 28 million sq km ofNusantara coastal area and 2.7 million sq km of the Exclusive Economical zone. In this great expense of seawater lies 17.500 islands of varying sizes. it can be expressed that Indonesia is one of the archipelago states or coastal states in the world, based on the terms of the Law of the Sea Treaty (Haeruman 1985).
The most indispensable area of the Indonesian ocean is the coral reef and mangrove area in the territorial coastal area. The critical condition mainly is due to the high level of marine resource exploitation, while coastal area is the most productive area in Indonesia Ocean (Soerjani et al 1987). One of those potential coral reef ecosystems is Bunaken Islands coastal area, which lies in the north part of the city of Manado in the North Sulawesi province. Due to the Bunaken islands important resources potential, since 1980 the provincial government of North Sulawesi had been executed the required action to and to conserve those resources of the national interest and the welfare of the local community since 1980.
The North Sulawesi Governor decree No. 244/1980 has established the administrative boundary of Bunaken Islands included Manado Tua, Siladen and Montehage as the Marine Tourist Destination Area and set the policies for the development, management and protection, for those areas. Since 1986 The Indonesia Forest Ministry also had been directing conservation policies of Bunaken Islands, by declaring Bunaken Islands first as an Coastal Protected area with the regulation from the Forest Ministry No. 382/Kpts-ll/86, and 444 Menhut-II/ 1989. On the National level, the supporting law were UU No 5/1982 about Conservation of Natural Resources.
The concept of conservation had been proposed by Atmawidjaja (1985) as the act of managing the environment to guarantee the maximum benefit for the meantime and the future. Nature conservation in this view were the action for the sake of the people in the sustainable way by protecting the resources from the possibility of degradation, destruction and misuse in the qualitative and quantitative terms (Directorate PPADephut 1982).
The second strategy from Indonesia National Conservation Program and Strategy had stressed the improvement of ecological protection which supported living system, maintenance of resources including genetic diversities to assure the sustainable use. The implementation of the second strategy also encompassed the management of National Park.Bunaken islands development as a National Marine Park has brought two important issues. First, is the issue of conservation and development of the resources as park of conservation program. Second, the issue of people dependencies on the coral reef ecosystem as the main source of their living. In his research, Rondo (et al 1985) had found that 85 % of local people seek their living as fishermen. They were dependent on the coral reef ecosystem as the source of fish for their catches.
This research were done to study the changes in the system of livelihood of Bunaken island people. The main focus were impacts assessment from the development of Bunaken Islands as a Marine National Park on the fishing patterns of local people as part of their local cultural system.
Research findings had implied that Bunaken Islands Marine Park development had not produced changes on their trades as fishermen. But the development had influenced their ways of fish catching, as inferred by the changing place where they pursue the fish. After development, the fish men seek their catch in the open sea, not in the coral reef area anymore as before the development.
Analysis about the research findings suggested that the development of Bunaken Island as Marine National Park had bring positive results, in the from of conservation of coral reef as national asset. The development also has sprouted tourism activities as circumstantial job opportunities. But, local people still could not take advantage from this condition. Participation from many sectors still must be sought to make the people more prepared for the available opportunities, such as small-scale credit for business capital, additional courses to upgrade their skill and abilities, ect..
In the future, it can be hoped that by creating favorable condition the people could be directed to lessen their dependency for marine resources exploitation gradually. By involving the people, it can be hopped that they shall be more responsible in safeguarding their environment.
"
Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 1993
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ashabul Fahrozi Mujaddid
"Kondisi sosial ekonomi para nelayan di Kelurahan Kolakaasi menggambarkan aktivitas kerja, relasi dalam masyarakat dan pemanfaatan aset sebagai modal dalam mengembangkan kapasitas. Penelitian kondisi sosial ekonomi nelayan dilaksanakan untuk mennggambarkan aktivitas perekonomian dan situasi sosial masyarakat pesisir di Kelurahan Kolakaasi sebagai bentuk potensi dan pengembangan kapasitas untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat, khususnya bagi komunitas nelayan. Para nelayan Kapal Bagan melakukan aktivitas melaut pada kurun waktu 3 hingga 4 bulan di laut. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan kondisi sosial ekonomi nelayan tangkap bagan apung dan upaya nelayan dalam mengembangkan kapasitasnya. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dengan jenis deskriptif. Wawancara mendalam dilakukan dengan teknik purposive sampling pada kriteria nelayan tangkap pemilik Bagan Apung dan buruh nelayan. Hasil penelitian menunjukkan kondisi sosial ekonomi nelayan dideskripsikan oleh beberapa indikator. Pertama, identitas nelayan pemilik kapal bagan memiliki karakteristik sebagai commercial fisher pada usaha komersial karena status pemilik kapal mampu mengatur manajemen operasional kegiatan penangkapan ikan dan pola kerja anak buah kapal. Strategi pemasaran dilaksanakan pada sektor lokal, domestik, dan ekspor. Nelayan pemilik kapal motor memiliki karakteristik sebagai post peasant fisher dengan usaha post tradisional karena memanfaatkan aset yang dimiliki sebagai akomodasi operasional kerja nelayan bagan apung. Buruh nelayan memiliki karakteristik peasant fisher atau subsistence fisher dengan mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kedua, nelayan memiliki aset yang digunakan dalam bekerja seperti kapal operasional dan alat-alat penangkapan ikan sebagai modal fisik, keterampilan kerja sebagai nelayan dan manajemen penangkapan ikan sebagai modal manusia, dan memanfaatkan kelompok nelayan sebagai sumber swadaya dan modal sosial. Ketiga, modal ekonomi nelayan dideskripsikan dengan pengelolaan aset finansial yang diperoleh dari hasil melaut dan selain melaut. Adapun pengembangan kapasitas nelayan dideskripsikan dengan pengembangan tingkat individu sebagai kapasitas sumber daya manusia (SDM) yang diperoleh dari penyuluhan dan pengalaman kerja. Kemudian pengembangan tingkat institusional yang berupa pengembangan kelompok nelayan dalam meningkatkan mekanisme kerja dan diskusi kelompok. Serta pengembangan tingkat sistem dengan pemanfaatan teknologi dan alat-alat penangkapan ikan, kapasitas dalam strategi kepemimpinan, dan interaksi sosial nelayan.

The socioeconomic condition of fishermen in Kolakaasi Village describes work activities, relationships in the community and the utilization of assets as capital in developing capacity. Research on the socioeconomic condition of fishermen was carried out to describe the economic activities and social situation of coastal communities in Kolakaasi Village as a form of potential and capacity building to realize community empowerment, especially for the fishing community. They worked in three to four months at the sea. The purpose of this research is to describe the socio-economic conditions of floating chart fishing fishermen and the efforts of fishermen in developing their capacity. This research was conducted using qualitative methods with descriptive types. In-depth interviews were conducted using purposive sampling technique on the criteria of catch fishermen who are floating chart owners and fishermen laborers. The results showed that the fishermen's socio-economic conditions were described by several indicators. First, the identity of the fisherman who owns the floating chart has characteristics as a commercial fisher in a commercial business because the status of the ship owner is able to regulate the operational management of fishing activities and the work patterns of the crew. The marketing strategy is implemented in the local, domestic and export sectors. Fishermen who own motor boats have characteristics as post peasant fisher with traditional post businesses because they use their assets as operational accommodation for floating chart fishermen. Fishermen workers have the characteristics of peasant fisher or subsistence fisher by earning a living to meet their daily needs. Second, fishermen have assets that are used in work, such as operational boats and fishing gear as physical capital, work skills as fishermen and fishing management as human capital, and utilize fishermen groups as a source of self-help and social capital. Third, the economic capital of fishermen is described by the management of financial assets obtained from fishing and other than fishing. The development of fishermen's capacity is described by individual level development as the capacity of human resources (HR) obtained from counseling and work experience. Then the institutional level development in the form of developing fishermen groups in improving work mechanisms and group discussions. As well as developing the system level by utilizing fishing technology and tools, capacity in leadership strategies, and fishermen's social interactions."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>