Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Notaris merupakan pejabat umum yang memiliki kewenangan dalam membuat akta autentik. Dalam menjalankan jabatannya, Notaris terikat dengan undang-undang jabatan dan kode etik notaris. Notaris dalam melaksanakan jabatannya dihadapkan dengan permasalahan yang berkaitan dengan kewenangannya terutama yang berkaitan dengan pembuatan akta Pernyataan Keputusan Rapat Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (P3SRS). Kasus yang dibahas dalam tesis ini adalah Putusan Pengadilan Negeri Kota Bogor Nomor 176/Pdt.G/2018/PNBGR. Notaris dihadapkan dengan fakta hukum bahwa telah dilakukannya pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Hal demikian berakibat pada terbentuknya P3SRS tandingan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan penelitian doktrinal dengan data sekunder berupa meneliti bahan pustakan dan data primer berupa wawancara. Hasil penelitian ini adalah Notaris wajib memeriksa dan memperhatikan secara cermat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3SRS dalam rangka pembuatan penyelenggaraan rapat dan lebih lanjut pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Oleh karenanya, rapat umum lanjutan pada tanggal 5 Mei terbukti tidak melalui tata cara pemilihan dan pengangkatan pengurus P3SRS yang tercantum pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sehingga Notaris bertanggung jawab atas pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat. Tanggung jawab tersebut dapat berupa sanksi administratif dan sanksi keperdataan menurut KUHPerdata yang dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan/atau bunga. Terkait akibat hukum pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum P3SRS yang tidak memenuhi ketentuan pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, akta tersebut tidak sah dan tidak memiliki kekuatan pembuktian sebagai suatu akta autentik karena tidak memenuhi persyaratan formil pembuatan akta.

---

Notary is a profession that has an authority in making authentic deeds in order to make a civil evidence. As notary conducting its profession, Notary is bound by the law of profession and notary’s code ethics. Notary often facing problems especially regarding the making of deed of statement of meeting resolution’s general meeting of owners and tenants condominium units association. One of the case that discussed in this thesis is Bogor City Court Decree Number 176/Pdt.G/2018/PNBGR, Notary often facing the legal facts that election and appointment of owners and tenants condominium association are not the accordance of statutory provisions and laws. This resulted in the dualism of the association. This research uses doctrinal approach by tracing literature or secondary data. The results of this study are notary obliged to examine and furtherly check all documents regarding the party in order drafting the deed of statement of general meeting. On that behalf, general meeting of the association conducted on 5 of May evidently does not meet the requirement of board’s election procedure. It is concluded in this thesis that the deed of statement of the decision of the association’s general meeting is invalid and the notary may be liable in the form of sanctions from the Notary Regional Supervisory Board and may also be liable in the form of reimbursement of costs, compensation and/or civil interest if the aggrieved party submits civil submit suit to the court and prove it before the court. The suggestion proposed is that the Notary should always acts carefully in receiving and examining documents related to the deed he will make. In addition to this, the notary should be able to carry out the counseling function in advance if there are mistakes in order to provide a view as a neutral party."

"Dalam setiap rumah susun terdapat bagian-bagian yang merupakan hak milik bersama, yaitu bagian bersama, benda bersama dan tanah bersama. Pengelolaan dan penggunaan bagian - bagian yang merupakan milik bersama harus diatur dan dilakukan oleh suatu organisasi yang diberi wewenang dan tanggung jawab yaitu Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dilakukan dengan akta pendirian dan anggaran dasar rumah tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun. Dimana terdapat hubungan erat dengan Notaris sebagai Pejabat Umum.Peranan Notaris itu sendiri dapat dilihat di beberapa peraturan yang mengatur mengenai Perhimpunan Penghuni Rumah Susun diantaranya PP nomor 4 Tahun 1988 tentang Rumah Susun, Keputusan Menteri perumahan rakyat Nomor 06/KPTS/BKP4N/1995 tentang Pedoman Pembuatan Akta Pendirian, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Penghuni Rumah Susun dan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 15/Permen/M/2007 Tentang Tata Laksana Pembentukan Perhimpunan Penghuni Rumah Susun Sederhana Milik. Ketidakjelasan peraturan -peraturan tersebut dalam mengatur peranan Notaris sehingga dapat berpotensi salah penafsiran dan benturan kewenangan antara Notaris dan Pemerintah.

---

In each apartment there are parts that are common property, namely the common, shared objects and common land. Management and use of parts - parts that belong together must be arranged and conducted by an organization that is authorized and responsibilities namely Flats Residents Association. Flats Residents Association formation is done by deed and articles of household Flats Residents Association. Where there is a close relationship with the Notary Public Officer.

The role of Notary itself can be seen in some of the rules that govern the Flats Residents Association that is PP nomor 4 Tahun 1988 of Flats, Decree of the Minister of public housingt Number 06/KPTS/BKP4N/1995 Guidelines for Preparation of Deed of Incorporation, Articles of Association and Bylaws Flats Residents Association and Regulation of the Minister of Public Housingn number 15/Permen/M/2007 About Governance Establishment Simple Tenant Association Owned Flats. Obscurity that role in regulating Notaries so that it can potentially incorrect interpretation and conflicts of authority between the Notary and the Government."

"ABSTRAKNotaris memiliki peranan penting dalam pendirian suatu Perseroan Terbatas, yaitudalam hal pembuatan akta pendirian sampai dengan proses pengajuanpermohonan pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas. KetentuanPasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 mensyaratkan bahwaPerseroan Terbatas harus didirikan sedikitnya oleh 2 (dua) orang atau lebihdengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Untuk memperolehstatus Badan Hukum Perseroan Terbatas, Notaris harus mengajukan permohonanpengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas kepada Menteri yang bertanggungjawab dalam bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang dilakukan melaluiSistem Administrasi Badan Hukum dengan mengisi format yang tersedia. Apabilaterjadi keterlambatan dalam pengajuan permohonan pengesahan akta pendirianPerseroan Terbatas kepada Menteri, akibatnya adalah akta pendirian PerseroanTerbatas menjadi batal sejak lewatnya jangka waktu 60 (enam puluh) hari, yangterhitung sejak tanggal akta pendirian dibuat dan ditandatangani serta pernyataanTidak Keberatan Menteri menjadi gugur sejak lewatnya jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri, Notaris tidakmelengkapi dokumen pendukung. Notaris dalam hal tersebut bertanggung jawabuntuk mengajukan ulang permohonan pengesahan akta pendirian PerseroanTerbatas dengan tetap memperhatikan ketentuan tersebut di atas. PenelitianTesisini menggunakan metode Yuridis Normatif dengan mendasarkan pada peraturanperaturanperundang-undangan yang berlaku. Data-data yang dipergunakan dalampenelitian dan penyusunan tesis ini adalah data sekunder, yaitu melalui literaturkepustakaan dan melalui wawancara dengan Notaris. Dalam pengolahan datadigunakan metode kualitatif. Proses pendirian Perseroan Terbatas tidak lepas dariperanan Notaris, khususnya dalam pembuatan akta pendirian Perseroan Terbatas.Oleh karena itu Notaris harus pro aktif dan lebih berhati-hati serta teliti dalammenjalankan peranan, tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat memberikanpelayanan yang maksimal kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku.

---

ABSTRACTNotary has important role in the establishment of a limited liability of company,namely in drawning up the Deed of Establishment of the limited liability companyuntil the submission of its application for obtaining approval the Ministry ofJustice and Human Right. Based on Article 7 Part 1 of the Law number 40 year2007 regarding Limited Liability Company, the establishment of this LimitedLiability Company requires at least 2 persons or more based on a Notarial deedform drawn-up in Indonesian language. For obtaining its status as a legal entity, aNotary shall apply for obtaining an approval on the establishment deed to theMinistry of Justice and Human Rights which is processed completing theavailable form through Administrative System for Legal Entity. In case thesubmission of application of the deed of establishment for obtaining suchapproval delayed within 60 days then its legal consequence is such deed ofestablishment of the limited liability company deemed legally revoked, and theNon-Complaint Statement of the Ministry of Justice and Human Right shall beinvalid after the 30th days since the date of the Non-Complaint Statement in theevent the notary fails to complete the supporting document. In this case, theNotary is obligated to resubmit new application for obtaining such approval on thedeed of establishment without neglecting the conditions mentioned above. Thisthesis is analysing the issues above by using the normative method by referring tothe prvailing regulations or positive laws. The used data in writing and orcomposing this thesis is using the secondary data based on the literature andconducting interview with notaries as a sources. This thesis used qualitativemethod is applied in analysing the such found data. As Notary has an importantrole in the establishment of limited liability company, therefore a Notary shall beproactive and more carefull in conducting his/her duty, in order to provide thereasobale best servicees in accordance with the prevailing laws and regulations."

"ABSTRAKMajelis Pengawas Notaris diberi kewenangan melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap notaris dalam melaksanakan jabatannya. Pokok permasalahan penelitian ini adalah mengenai peran dan tanggung jawab Notaris dalam memenuhi persyaratan Pendirian Perseroan Terbatas dan dampak Putusan Majelis Pengawas Notaris terhadap Notaris dan pihak yang berkepentingan langsung atas akta. Penelitian ini dilakukan berdasarkan penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif terhadap kasus dalam Putusan Majelis Pengawas Wilayah Notaris No. 226/MPW-JABAR/2008. Diperoleh jawaban atas permasalahan bahwa terhadap akta yang cacat hukum, Notaris dapat diberikan sanksi administratif oleh Majelis Pengawas Notaris, dimana Notaris diberi jalan untuk mempertahankan haknya dengan menjadikan keputusan tersebut sebagai objek gugatan Pengadilan Tata Usaha Negara. Bagi pihak yang berkepentingan dapat memohonkan pembatalan atas Akta Notaris dan penuntutan biaya, ganti rugi, dan bunga, ke Pengadilan Umum jika akt.

---

ABSTRACT

The Notary Superviion Council has been given the authority to supervise and guide all notaries in Indonesia. The main problems of this research are The Notary roles and responsibility in fulfilling the requirements to the establishment of limited company, and also the impact of the Notary Supervision Council's Decision on the Notary itself and Direct Interest Parties on the deed. This research has done based on juridicial normative literature research using qualitative approach on The Supervisory Council Decision No. 226/MPW-JABAR/2008, which produce a conclusion that the Notary who issued a legally flawed Notarial Deed may given an administrative sanction by the Notary Supervision Council. The Notary will given a chance to defend his right by using the Decision as a lawsuit object in the local Administrative Court. The interested parties may propose for a cancellation of the Notarial Deed and claim any cost, compensation and interest to a District Court."

"Latar belakang penelitian ini adalah karena tugas Notaris yang terkait dengan perkoperasian merupakan kewenangan baru yang diberikan oleh pemerintah. Dalam pelaksanaannya, terdapat hal-hal yang harus dipelajari dan diteliti lebih lanjut mengenai permasalahan yang timbul dan dampak positif yang dapat mempengaruhi profesi Notaris dan perkembangan koperasi di Indonesia. Metode yang digunakan adalah studi dokumen dan bersifat yuridis normatif, dengan sumber-sumber seperti buku, majalah, dan media internet. Semua sumber tersebut diolah dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Permasalahan utama penelitian ini adalah mengenai dampak-dampak yang muncul setelah pemerintah bekerjasama dengan Notaris dalam bidang perkoperasian, terutama pada pendirian koperasi, sesuai dengan Keputusan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 981/Kep/M.KUKM/1X/2004 tanggal 24 September 2004. Dengan keikutsertaan Notaris ini, terlihat bagaimana peranan Notaris dalam pendirian koperasi, kendala-kendala dalam pelaksanaannya, serta perbandingannya sebelum dan sesudah dikeluarkannya kebijakan tersebut. Setelah meneliti berbagai sumber, diperoleh hasil bahwa dilibatkannya Notaris telah memberikan hal-hal yang positif dibandingkan dengan sebelumnya. Keikutsertaan Notaris ini semakin membuka jalan dan memberikan peluang bagi koperasi untuk memperluas kegiatannya, yang mana akses dengan pihak ketiga semakin besar, karena status badan hukum koperasi telah sama dengan bentuk badan hukum lainnya seperti PT. Tetapi bagaimanapun diperlukan sosialisasi tugas baru ini, baik terhadap Notaris, maupun koperasi itu sendiri. Selain sosialisasi, juga dibutuhkan pelatihan untuk Notaris yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan INI. Agar dapat terlaksana dengan balk, peran Notaris tidak hanya berdasarkan Keputusan Menteri, tapi diharapkan juga pemerintah segera merubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, sehingga tugas baru Notaris tersebut memiliki kekuatan hukum yang sempurna."

"Tugas notaris antara lain adalah membuat akta otentik, mengesahkan serta mendaftarkan akta di bawah tangan. Dalam hukum pembuktian, ketiganya mempunyai kedudukan yang berbeda. Demikian pula, peran dan tanggung jawab notaris dalam ketiganya berbeda. Namun, seringkali para penghadap tidak mengetahui perbedaan antara akta notaris, akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris dan akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris.Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif atau kepustakaan. Akta otentik yang dibuat oleh notaris dapat berupa akta partai dan akta pejabat. Notaris harus menciptakan otentisitas pada akta notaris. Apabila akta notaris kehilangan otentisitasnya, maka notaris yang bersangkutan dapat dikenakan sanksi berupa peneguran, pemecatan sementara, atau pemecatan tetap, dan tuntutan ganti rugi oleh para pihak yang berkepentingan. Selain itu, apabila terjadi pembatalan terhadap akta notaris, maka pihak yang berkepentingan dapat meminta pertanggungjawaban notaris untuk memberikan ganti rugi. Sedangkan, kedudukan akta di bawah tangan yang dilegalisasi oleh notaris serta akta di bawah tangan yang di-waarmerking oleh notaris adalah sebagai akta di bawah tangan. Dalam legalisasi, notaris harus mengenal (para) penghadap, membacakan dan menjelaskan isi akta di bawah tangan tersebut kepada (para) penghadap, serta memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan yang terkait kepada para pihak yang bersangkutan. Dalam hal legalisasi, notaris dapat dituntut untuk memberikan ganti rugi apabila notaris melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian kepada para pihak yang berkepentingan. Sedangkan dalam waarmerking, notaris hanya mengesahan bahwa akta di bawah tangan tersebut telah ada pada tanggal di-waarmerking. Sehingga, terhadap notaris tidak dapat diajukan tuntutan."

"Untuk memperoleh status sebagai badan hukum maka suatu perseroan terbatas harus memperoleh pengesahan terlebih dahulu dari Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Saat ini permohonan pengesahan suatu perseroan terbatas menjadi badan hukum selain dapat dilaksanakan dengan Sistem Manual, yaitu permohonan langsung, juga dapat dilakukan dengan Sistem Administrasi Badan Hukum (SISMINBAKUM), yaitu permohonan melalui program Internet. Tentu saja dengan ketentuan baru ini membutuhkan suatu ketrampilan tambahan bagi para notaris dalam menggunakan komputer. Hal ini mungkin saja dapat mempengaruhi kinerja kerja seorang notaris dalam melaksanakan tugas jabatannya. Dalam melaksanakan penelitian ini metode yang digunakan selain dengan menggunakan bahan-bahan pustaka (metode penelitian normatif) juga dengan melakukan penelitian data-data yang diperoleh dari lapangan, yaitu melalui wawancara dengan pihak yang terkait. Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa penggunaan SISMINBAKUM dalam pelaksanannya masih memerlukan banyak pembenahan dan juga menuntut Notaris untuk lebih profesional dan berhati-hati dalam menjalankan tugas jabatannya."

"Jaminan atas kepastian keadilan hukum adalah kebutuhan setiap warga Negara tanpa terkecuali. Tidak ada aturan yang mengistimewakan dan memperlakukan seseorang atau kelompok/golongan tertentu agar berada dalam kondisi ?Kebal Hukum?, setiap orang sebagaimana yang diatur oleh undang-undang dasar Negara Republik Indonesia, memiliki kedudukan yang sama dalam hak dan kewajibannya di hadapan hukum, termasuk notaris. Penulisan Tesis ini dengan menggunakan metode penelitian Yuridis Normatif bermaksud untuk menempatkan perlakuan dan sikap yang benar terhadap dan oleh notaris ketika yang bersangkutan diperiksa oleh majelis pengawas notaris. mulai dari tingkat pemeriksaan majelis pengawas daerah, majelis pengawas wilayah sampai pada tingkat majelis pengawas pusat. Apakah peran advokat dibutuhkan pada tingkat pemeriksaan ini atau tidak, dan dalam hal apa atau dalam situasi yang bagaimanakah seorang notaris membutuhkan pendampingan advokat. Untuk memeberikan informasi tambahan sebagai pembanding dan pembedaan maka dimasukkan juga pemeriksaan oleh Dewan Kehormatan Ikatan Notaris Indonesia (INI) terhadap notaris. Mengingat rentannya seorang notaris diperhadapkan dengan masalah-masalah hukum terkait dengan tugas dan kewajiban serta wewenangnya dalam melaksanakan jabatannya sebagai seorang notaris, baik menurut tatacara undang-undang perdata maupun hukum pidana, yang tentunya dapat berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap profesi notaris dan lunturnya nilai-nilai profesi notaris sebagai jabatan yang mulia.

---

Guarantee the certainty of legal justice is the need of every citizen without exception. There are no rules to privilege and treat individuals or groups / certain groups that are in a state of "Invulnerability Law", any person as stipulated by the constitution of the Republic of Indonesia, has an equal in rights and duties before the law, including the notary. Writing thesis using the Juridical Normative research intends to put the treatment and the right attitude and by the notary in question when examined by a panel of supervisors notary. starting from the examination council area supervisor, area supervisor assembly to assembly supervisor at the center. Is the role of the advocate is needed at this examination or not, and in what way or in a situation that requires assistance how a notary advocate. For additional release information for comparison and distinction that also included an inspection by the Honorary Board of the Indonesian Notaries Association (INI) to the notary. Given the vulnerability of a notary confronted with legal issues related to the duties and obligations and authority in carrying out his job as a notary, according to both civil procedure law and criminal law, which of course can result in loss of public confidence in the profession of notary and erosion notary profession as a noble occupation."

"Tesis ini meneliti mengenai akibat hukum terhadap Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah dikaitkan dengan Undang-Undang Jabatan Notaris UUJN dan Kode Etik Notaris. Notaris yang tempat kedudukannya mengalami pemekaran daerah dihadapkan pada dua pilihan apakah Notaris akan menyesuaikan tempat kedudukannya dengan Surat Keputusan Menteri miliknya yaitu dengan berpindah kantor atau apabila Notaris tidak ingin kehilangan klien karena berpindah kantor maka ia dapat mengajukan permohonan pindah wilayah jabatan kepada Menteri. Menjadi masalah ketika Notaris tidak melakukan penentuan atas dua pilihan tersebut, dan tetap melaksanakan tugas jabatannya tanpa melakukan penyesuaian apapun. Permasalahan tesis ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap jabatan Notaris yang berkedudukan di wilayah yang mengalami pemekaran daerah ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris, serta bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Notaris terhadap Notaris di wilayah yang mengalami pemekaran daerah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, akibat hukum terhadap Notaris yang tempat kedudukannya berada di daerah yang mengalami pemekaran daerah dan tidak melakukan penyesuaian atas tempat kedudukan ataupun atas Surat Keputusan Menteri miliknya, ialah Notaris tersebut telah melakukan pelanggaran terhadap UUJN dan Kode Etik Notaris.

---

This thesis examines the legal consequences of a Notary domiciled in an area experiencing regional expansion associated with the Law of Notary UUJN and Notary Code of Ethics. Notary whose place of expansion is faced with two choices whether the Notary will adjust his domicile with his Minister'sDecree by moving office or if the Notary does not want to lose the client by moving the office so he can apply for the transfer of the position to the Minister. It becomes a problem when the Notary does not make the determination of the two options, and keeps his job duties without making any adjustments.

The problem of this thesis is how the legal effect on the position of Notary domiciled in the region experiencing the expansion of the region in view of Law Number 2 Year 2014 on Amendment to Law Number 30 Year 2004 regarding Notary Position and Notary Code of Ethics, how the role of the Regional Supervisory Board of Notary and Board of Notary Honor Notary in the region experiencing regional expansion.

The results of this study indicate that the legal consequences of a Notary whose place of residence is located in an area experiencing regional expansion and not adjusting to the domicile or to his Ministerial Decree, is that the Notary has committed a violation of UUJN and Notary Code of Ethics."