Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTulisan ini memiliki topik mengenai kehidupan sosial Perempuan di Arab Saudi yang berjudul Perempuan di Arab Saudi Dalam Kehidupan Bermasyarakat Pasca Kebijakan Baru Pemerintahan Raja Salman Bin Abdul Aziz. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada penjelasan atau penjabaran masalah secara eksplanasi maupun desktiptif. Teknik pengumpulan data, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sekunder. Teori yangdigunakan untuk menganalisa penelitian ini ialah Feminisme. Menjawab rumusan masalah yang diajukan terdiri dari Bagaimana bentuk pemberlakuan dari Kebijakan Baru Pemerintah Kerajaan Arab Saudi terhadap Perempuan di Arab Saudi. Apakah tanggapan dari masyarakat Arab Saudi terhadap pemberlakuan Kebijakan terkait perempuan. Bentuk kebijakan baru sepertidiperbolehkan perempuan bekerja di luar rumah, diperbolehkan perempuan bekerja sebagai diplomat, perempuan diperbolehkan berbisnis dan mendirikan usaha sendiri, perempuan dapat memilih dan dipilih, diperbolehkan tidak menggunakan niqab ataupun burka, diperkenankan memilki lisensi ijin mengemudi (SIM) dan mengendarai mobil, perempuan boleh menonton bioskop dan masuk stadion untuk hiburan. Tanggapan masyarakat Arab Saudi mengenai kebjakan baru terkait perempuan, ada yang setuju dan menerima serta masyarakat yang tidak setuju dan menolak. Tanggapan hadir dari berbagai status sosial masyarakat, Putra Mahkota; ulama hingga dari kaum perempuan sendiri.

---

ABSTRACTThis Paper analyses about women's social life in Saudi Arabia especially under King Salman Bin Abdul Aziz s government that has title Women s in Saudi Arabia in Social Life After The New Policy of the Reign of King Salman Bin Abdul Aziz. This study uses a qualitative method that emphasizes the explanation of the problem in explanation and desktiptif type. Data collection techniques with secondary data collection techniques by literature studies.This research was analyzed using Feminism Theory to answer the problem formulation that consists of how the implementation of the Saudi Arabia s government new policy for women, how people react to this new policysuch as permitting women to work outside their homes, allowing women to work as diplomats, allowing women to do business and establish their own businesses, women could choose and be elected, allowing women to not use their niqab or burka, allowing them to have a driving license and driving a car, allowing them to watch the cinema and enter the stadium for entertainment. This research offering the response of the Saudi Arabian community regardingthis new policies related to women, some agreed and accepted but also there were people who disagreed and refused. Those responses were collected from various social statuses of the community, the Crown Prince; scholars to womenthemselves."

"Penelitian dalam tesis ini membahas mengenai implementasi paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al-Saud, yakni sejak tahun 1932 hingga wafatnya beliau pada tahun 1953. Pembahasan mengenai hal tersebut menjadi menarik, karena ajaran-ajaran Muhammad bin Abdul Wahhab dan doktrin-doktrin yang terkandung dalam paham Wahabisme cenderung bersifat konservatif, sehingga dalam beberapa kasus kontradiktif terhadap kebijakan-kebijakan politik yang ditempuh oleh Raja Abdul Aziz di Kerajaan Arab Saudi. Penelitian dalam tesis ini menggunakan metode kualitatif dan teori patrimonalisme menurut Weber yang berkaitan dengan kekuasaan negara untuk menjelaskan kronologi sejarah implementasi paham Wahabisme pada masa kekuasaan Raja Abdul Aziz secara naratif-eksplanatif. Berbagai sumber data sekunder tertulis yang digunakan dalam mendukung penelitian tesis ini adalah tesis, disertasi, artikel, jurnal, buku, dan situs web di internet. Analisis penelitian dalam tesis ini menunjukkan bahwa Raja Abdul Aziz mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan praktik pernikahan politik, penerapan sistem monarki absolut, gerakan Zionisme di Palestina, Perang Arab-Israel 1948, Perang Dingin dan ancaman komunisme Uni Soviet, serta wacana pembentukan Pakta Baghdad. Sementara itu, Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme terkait dengan penggunaan gelar kebesaran, penciptaan lagu kebangsaan Kerajaan Arab Saudi, dan persahabatan dengan Amerika Serikat. Hasil penelitian dalam tesis ini menyimpulkan bahwa Raja Abdul Aziz tidak mengimplementasikan paham Wahabisme di Kerajaan Arab Saudi selama masa kekuasaannya sejak tahun 1932 hingga tahun 1953 secara utuh dan menyeluruh. Penelitian dalam tesis ini diharapkan dapat menstimulasi penelitian-penelitian dengan tema serupa di masa yang akan datang.

---

The research in this thesis explains about Wahabism implementation in the Kingdom of Saudi Arabia during the reign of King Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Saud, started from 1932 until he passed away in 1953. The explanation about this topic is became interesting, because the teachings of Muhammad bin Abdul Wahhab and the Wahabism doctrines tend to be conservative, so in some cases, it became contradictive against King Abdul Aziz's political policies in the Kingdom of Saudi Arabia.

The research in this thesis used qualitative method and Weber's patrimonalism theory related to state power to explain the chronology of Wahabism implementation history during the reign of King Abdul Aziz in a narrative explanatory text. Various secondary written data sources used in this thesis are thesis, dissertations, articles, journals, books, and also internet websites.

The research analysis in this thesis has proven that King Abdul Aziz implement Wahabism in accordance with political marriage practices, absolute monarchy system, Zionism movement in Palestine, The Arab Israel War 1948, Cold War and Uni Soviet's communism threat, and also The Baghdad Pact conceptual plan. Meanwhile, King Abdul Aziz did not implement Wahabism in accordance with the usage of noble title, the creation of the national anthem of the Kingdom of Saudi Arabia, and friendship with the United States of America.

The result of the research in this thesis concluded that King Abdul Aziz did not fully implement Wahabism in the Kingdom of Saudi Arabia during his reign from 1932 to 1953. The research in this thesis is expected to stimulate other research with similar theme in the future. Keywords King Abdul Aziz, Muhammad bin Abdul Wahhab, Political Power, Saudi Arabia, Wahabism Implementation."

"Tesis ini membahas tentang kontinuitas pragmatisme dalam politik luar negeri Arab Saudi pada masa pemerintahan Raja Salman 2015-2017 dari perspektif liberalisme. Pandangan liberalisme secara umum berasumsi bahwa hubungan internasional dapat bersifat kooperatif daripada konfliktual dan percaya terhadap kemajuan. Meskipun demikian, politik luar negeri Saudi yang telah berubah menjadi proaktif untuk mewujudkan keamanan, stabilitas dan kemakmuran di tingkat regional dan internasional masih menghadapi ancaman ekstrimisme, terorisme dan ekspansi Iran hingga saat ini. Kontradiksi antara asumsi liberalisme dan fakta-fakta yang terjadi dianalisis menggunakan teori interdependensi kompleks yang mencoba untuk mensintesis perspektif realisme dan liberalisme. Metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan mengambil data melalui telaah dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontinuitas pragmatisme politik luar negeri Saudi pada masa Raja Salman disebabkan oleh peran sang raja yang melakukan sentralisasi kekuasaan kepada anaknya, Muhammad bin Salman MbS . Di usianya yang masih sangat muda, MbS telah menegaskan perannya sebagai pembuat kebijakan keamanan dan ekonomi kerajaan. Sikap pragmatis dalam politik luar negeri Saudi terlihat jelas pada kebijakannya yang lebih didasarkan atas pengalaman, cita-cita, pertahanan dan keamanan, kepentingan politik dan ekonomi ketimbang ideologi yang dianut oleh kerajaan.

---

This thesis discusses the continuity of pragmatism in Saudi Arabian foreign policy in the reign of King Salman 2015 2017 from the perspective of liberalism. The view of liberalism is generally assumed that international relations can be cooperative rather than conflictual and along with believing in progress. Nevertheless, the Saudi foreign policy, which has become proactive in achieving security, stability and prosperity at the regional and international levels, continues to face threats of extremism, terrorism and Iranian expansion to the present time. The contradiction between the existing assumption and the facts that have occurred has been analyzed by the theory of complex interdependence which have to synthesize the perspectives of realism and liberalism.

The method used by the researcher is the qualitative method by taking data through document review. The results of this study shows that the continuity of pragmatism in Saudi Arabia 39 s foreign policy under King Salman bin Abdulaziz is caused by the role of King Salman who has given his centralized power to his son, Muhammad bin Salman MbS . At a very young age, MbS has asserted its role as a royal security and economic policy maker. The pragmatism of Saudi foreign policy is clearly reflected in its policy of experience, expectation, defense and security, political and economic interests rather than the Islamic principle adopted by the Kingdom. "

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang industri minyak Arab Saudi pada masa pemerintahan Abdul Aziz (1932-1953). Landasan teori yang digunakan adalah teori eksplorasi minyak bumi, serta teori kekuatan nasional, kepentingan nasional dan oil power untuk memahami tentang bagaimana minyak dapat menjadikan suatu negara menjadi negara kuat dan berpengaruh. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian sejarah dengan jenis penelitian deskriptif. Perusahaan minyak asing yang pertama berhasil menemukan sumber minyak bumi di Arab Saudi adalah perusahaan Amerika, SOCAL (Standard Oil Company of California). Sejak saat itu, industri minyak lahir dan berkembang di Arab Saudi sebagai sumber pendapatan terbesar bagi kerajaan Arab Saudi. Beberapa kebijakan Abdul Aziz yang dianggap paling berpengaruh terhadap industri minyak bumi Arab Saudi di antaranya adalah keputusannya untuk memberikan kepercayaan dan konsesi minyak kepada pihak asing serta menjalin hubungan dengan pemerintah Amerika. Keuntungan finansial adalah dampak paling dominan yang dirasakan kerajaan Arab Saudi pasca ditemukannya minyak.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the oil industry of Saudi Arabia during the reign of Abdul Aziz (1932-1953). The theoretical basis used is the theory of petroleum exploration, as well as national power theory, national interest and oil power to understand how oil can make a country a powerful and influential country. The research method used is a historical research method with descriptive research type. The first foreign oil company to find a source of petroleum in Saudi Arabia was an American company, SOCAL (Standard Oil Company of California). Since then, the oil industry was born and developed in Saudi Arabia as the biggest source of income for the kingdom of Saudi Arabia. Some of Abdul Aziz's policies which are considered the most influential on the Saudi Arabian petroleum industry include his decision to provide trust and oil concessions to foreign parties and establish relationships with the American government. Financial gains are the most dominant impact felt by the kingdom of Saudi Arabia after the discovery of oil."

"Visi Saudi 2030 yang digagas oleh Muhammad bin Salman (MBS) ikut membawa perubahan dalam bidang pariwisata. Kebijakan MBS dalam perluasan pariwisata yang diberlakukan terlihat berdampak terhadap norma yang berlaku di Saudi. Adanya kebijakan yang dilakukan oleh MBS ini dilatarbelakangi oleh kepentingan ekonomi Arab Saudi. Dengan menggunakan teori Thomas Dye tentang kebijakan publik, artikel ini akan menjawab beberapa masalah yang menjadi pertanyaan, mulai dari apa kebijakan pengembangan pariwisata Arab Saudi oleh MBS, apa saja perubahan norma yang terjadi akibat dari kebijakan pengembangan pariwisata oleh MBS. Selain itu apa dan siapa saja pihak yang diuntungkan dan dirugikan, serta bagaimana pandangan dan respon ulama atas kebijakan pengembangan pariwisata yang diberlakukan oleh MBS. Hasil penelitian ini menunjukan adanya perluasan destinasi pariwisata Saudi yang tidak terbatas pada pariwisata religi saja, serta banyaknya perubahan pada norma yang berlaku di Saudi saat ini akibat dari kebijakan MBS. Terlepas dari isu agama pengembangan pariwisata Saudi telah menguntungkan pemerintah maupun masyarakatnya. Kebijakan yang membuat banyaknya perubahan norma di Saudi telah menjelaskan secara tidak langsung bahwa MBS menginginkan praktik keagamaan yang tidak kaku ataupun konservatif, melainkan ingin lebih moderat ala barat. Namun nyatanya pelonggaran norma yang terjadi di Saudi ini bukan lagi menggambarkan kehidupan moderat, melainkan cenderung liberal.

---

Saudi Vision 2030 initiated by Muhammad Bin Salman (MBS) has brought changes in tourism. MBS's policy on tourism expansion that is implemented seems to have an impact on the norms that apply in Saudi. MBS's policy is motivated by Saudi's economic interests. By using Thomas Dye's theory of public policy, this article will answer some of the questions that are being asked, starting from what the MBS tourism expansion policy is, and what the changes in norms caused by MBS’s tourism development policies are. In addition, what and who are the beneficiaries and losers, and what are the views and responses of the scholars to the tourism development policies imposed by MBS? The results of this study show that the expansion of tourism destinations that are not limited to religious tourism only and there are many impacts that occur on the current norms in Saudi Arabia as a result of the policy of increasing tourism by MBS. Apart from religious issues, Saudi tourism development has benefited the government and its people. The policies that have led to many changes in the norms of life in Saudi have implied that MBS wants religious practices that are not rigid or conservative, but rather wants to be more moderate in the western style. But in fact, the loosening of norms that occurred in Saudi is no longer a reflection of moderate life but tends to be liberal."

"ABSTRAKArtikel ini dilatarbelakangi pergeseran paham keagamaan Arab Saudi yang eksklusif menjadi inklusif. Artikel ini menganalisis paradoksi konsep keagaamaan seperti bid'ah, ibadah, dan amar ma'ruf nahi munkar dengan teori kebahaasaan. Pergeseran ini terjadi disebabkan visi 2030-nya yang menuntut iklim investasi kondusif atau dari awal paham ini bermasalah; diantaranya kontroversi dari sisi bahasa, serta puritansi interpretasi. Metode yang digunakan deskritif analitik dengan kecenderungan kualitatif. Sumber data dari keputusan Raja Salman dan Putra Mahkotanya serta fatwa lembaga Ulama Arab Saudi. Diantara produk paham keagamaan yang baru Saudi adalah diperbolehkannya perempuan mengemudi, wanita bekerja, perempuan dalam ranah pendidikan, sosial politik, dan budaya. Analisis menyimpulkan bahwa pergeseran ini terjadi karena deresnya kritikan terhadap fatwa karena lompatan interpretasi kebahasaan yang menjadikan Arab Saudi kurang diterima di dunia Islam sebagai sebuah negara dominan dari sisi politik dan ekonomi.

---

ABSTRACTThis article is motivated by an exclusive Saudi Arabia religious shift being inclusive. This article analyzes the paradoxy of religious concepts such as bid'ah, worship, and amar ma'ruf nahi munkar with the theory of language. This shift occurred because of his 2030 vision that demanded a conducive investment climate or from the beginning this understanding was problematic; such as language controversy, and interpretation puritansi. The method used is analytic descriptive with qualitative tendency. Sources of data from the decisions of King Salman and his Crown Prince and the fatwa of Saudi Arabia's Ulema Council. Among Saudi's new religious beliefs is the permissibility of women driving, working women, women in education, socio-political, and cultural spheres. The analysis concludes that this shift is due to the censure of criticism of the fatwa because of the linguistic interpretation leap that makes Saudi Arabia less acceptable in the Islamic world as a dominant country from the political and economic side."

"Penelitian ini menganalisa Liberalisasi Ekonomi Arab Saudi melalui Visi Saudi 2030 Sebagai Sekuritisasi Kepentingan Politik Muhammad bin Salman. Perekonomian Kerajaan Arab Saudi sangat bergantung pada sektor minyak dan gas bumi. Permasalahannya, sektor minyak dan gas bumi bukan merupakan sumber daya yang dapat diperbarui dan sektor minyak dan gas bumi mengalami fluktuasi harga. Hal tersebut membuat stabilitas ekonomi Kerajaan Arab Saudi sangat rentan. Guna menanggalkan ketergantungan terhadap sektor minyak dan gas bumi maka Muhammad Bin Salman selaku Putra Mahkota Kerajaan Arab Saudi menginisiasi program Visi Saudi 2030. Yi Feng mengatakan bahwa instabilitas ekonomi dapat mempengaruhi stabilitas politik. Berdasarkan pernyataan tersebut maka pertanyaan penelitian ini adalah bagaimana Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi dapat mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman? Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan menggunakan pendekatan teori liberalisasi ekonomi serta teori keamanan rezim diharapkan mampu menjawab pertanyaan penelitian. Tulisan ini menyimpulkan bahwa Visi Saudi 2030 sebagai liberalisasi ekonomi Arab Saudi merupakan upaya untuk mengamankan kepentingan politik Muhammad bin Salman.

---

This study analyzes Saudi Arabia's Economic Liberalization through Saudi Vision 2030 as a Securitization of Political Interests of the Muhammad bin Salman Regime. The economy of the Kingdom of Saudi Arabia is highly dependent on the oil and gas sector. The problem is that the oil and gas sector is not a renewable resource and the oil and gas sector experiences price fluctuations. This makes the economic stability of the Kingdom of Saudi Arabia very vulnerable. In order to get rid of dependence on the oil and gas sector, Muhammad Bin Salman as the Crown Prince of the Kingdom of Saudi Arabia initiated the Saudi Vision 2030 program. Yi Feng said that economic instability could affect political stability. Based on this statement, the question of this research is how the Saudi Vision 2030 as economic liberalization can secure the regime of Muhammad bin Salman? By using qualitative research methods and using the theory of economic liberalization and regime security theory, it is expected to be able to answer research questions. This paper concludes that the Saudi Vision 2030 as Saudi Arabia's economic liberalization is an effort to secure the regime of Muhammad bin Salman."

"Penelitian ini menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan Raja Faisal di Arab Saudi. Metode yang digunakan adalah metode penulisan sejarah yang memiliki tahapan pengumpulan data, penilaian data, penafsiran data, dan penulisan sejarah. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kebijakan yang dijalankan Raja Faisal meliputi bidang politik dan pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial masyarakat dan budaya, dan bidang pendidikan. Pada 25 Maret 1975, Raja Faisal tertembak dan mengakibatkan dirinya meninggal dunia. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa Raja Faisal dibunuh diduga karena faktor balas dendam, faktor asing, dan faktor frustasi dan gangguan mental seorang Faisal bin Musaid. This research describes the policies that made by King Faisal in Saudi Arabia. The method used is the method of writing history that has stages of data collection, data assessment, data interpretation, and summarizing the data. This research reveals that the policy is executed King Faisal covers politics and government, economics, social and cultural, and education. On March 25, 1975, King Faisal was shot and resulted in his death. This research revealed that King Faisal was killed allegedly because of revenge, foreign factor, and the factor a frustrating and mental disorders Faisal bin Musaid."

"Male guardianship adalah konsep untuk keamanan perempuan Saudi di area publik. Konsep tersebut merupakan proteksi bagi perempuan untuk berkontribusi di ranah sosial, ekonomi dan politik. Male guardianship terhubung pada budaya patriarki. Hal itu memunculkan diskriminasi dan subordinasi pada posisi perempuan---Perempuan Saudi tidak memiliki kesempatan untuk aktif di publik dan terjadi pembatasan akses seperti larangan menyetir, terlibat dalam reformasi politik, keaktifan dalam komunitas sosial, pembatasan lahan pekerjaan sesuai kemampuan mereka, pembatasan mata kuliah dalam pendidikan dan lain-lain. Kasus-kasus tersebut merupakan permasalahan Hak Asasi Manusia di Arab Saudi. Puteri Ameera Al-Taweel, Pangeran Al-Waleed bin Abd. Aziz yakni dua elite yang memproteksi kebijakan kaku bagi perempuan di KSA dan mereka mendukung perempuan untuk bebas dan mendapatkan hak asasi mereka. Respon dalam memprotes isu perempuan telah dilakukan oleh Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Tahun 2005 merupakan tahun transformasi kebijakan Raja Abdullah bin Abd. Aziz. Perempuan Saudi diberi hak untuk berkontribusi sesuai dengan kebutuhan proyek modernisasi dan sebagai langkah priventif untuk membatasi dominasi elite baru di KSA. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-eksplanasi dengan teorisasi induksi dan menggunakan data primer dan sekunder dalam menganalisis kasus perempuan.

---

Male guardianship is the concept to secure Saudi women in public area. It is protection for women to contribute in social, economic, politic situations. Male guardianship related Patriarkh culture. It causes to emerge discrimination and subordination in women position---Women do not have chances to active in public and limited access such as forbiden for women to drive, join in political reform, active in social community, limitation in getting work as good as their capibility, limited major in education etc. Thoses are the cases in Saudi women human rights. Princess Ameera Al-Taweel, Prince Al Waleed bin Abd. Aziz are two of elites that protest the rigid women policy in KSA and they supporting women to be free and get the human rights. Responses to hid protest and women issue have been done by Abdullah bin Abd. Aziz King. In 2005, Abdullah bin Abd. Aziz King becomes transformation in women policy. Women are given rights to contribute as need for Saudi modernitation projects and preventing step to limit domination new elite in KSA. This research uses qualitatif-explanation method within the induction theory and uses primer and secondary data to analysis women case."