Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"

Pengelolaan Taman Nasional mempunyai fungsi ekologis dan fungsi pemanfaatan yang mempunyai nilai ekonomi. Hal tersebut menimbulkan potensi konflik yang berkepanjangan antara negara dan masyarakat lokal. Adanya kompleksitas permasalahan tersebut maka pada tesis ini berfokus pada pokok penelitian kedudukan hukum dan pelaksanaan kearifan lokal dalam sistem pengelolaan taman nasional di Indonesia dalam kegiatan wisata alam berbasis ekowisata. Dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif empiris. Metode yang digunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil dari penelitian ini terkait kedudukan hukum pada kegiatan ekowisata pada taman nasional dasarnya memiliki hubungan kolaboratif dengan masyarakat lokal. Adanya interaksi antara wisatawan, masyarakat setempat, pemerintah, dan pengusaha merupakan mata rantai yang tak terpisahkan. Maka model pengelolaan taman nasional harus memperhatikan dinamika ekosistem di wilayah sekitarnya. Pengelolaan taman nasional ini guna penguatan/pemberdayaan masyarakat sekitar. Popularitas wisata di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya serta keunikan Gunung Semeru sebagai gunung tertinggi di jawa menjadikan taman nasional ini sebagai tujuan wisata baik domestik maupun internasional. Upaya yang dilakukan oleh Taman Nasional melakukan zonasi yang adaptif, pemenuhan sarana dan prasarana ekowisata serta upaya pembinaan masyarakat lokal (Adat Tengger) agar mereka mendapatkan keadilan ekonomi dan menjalankan partisipasi publik pada pembentukan kebijakan pemanfaatan kegiatan ekowisata secara kolaboratif.

---

Management system’s function of national park is ecological and beneficial with economical value. This matter raise prolonged conflict possibilities between the nation and local people. With said problem’s complexity, this Thesis would focus on core research of law’s standing and implementation of local wisdom within Indonesian national parks’ management system on ecotourism based natural tourism activities. This research uses empirical normative. Applied methods are field and literature researches. Research’s analytical results correlated with how basically law’s standing on ecotourism activities in national park and local community has collaborative relationship. Interaction between tourists, local community, government, and business owners is the link unseparable link from tourism activities. Hence, management model of national parks needs to pay attention to surrounding areas’ecosystem dynamics. Management of national parks are done for surrounding community’s empowerment. Tourism popularity in Bromo Mountain, its surrounding area and the unique tallest mountain in Java, Semeru, makes this national park a good international or domestic destination. Efforts are done by the national park by implementing adaptive zones, fulfilment of facilities, infrastructures and coach the development of local communities (Adat Tengger) to obtain economical justice and have public participation within establishing collaborative ecotourism utilization activities policy.

"

"ABSTRAKTesis ini meliput kasus "Ayo Ke Taman Nasional", sebuah program yang baru diluncurkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, yang ditunjuk sebagai salah satu kontributor devisa negara (RPJMN 2015-2019). Pemerintah menargetkan akselerasi pariwisata dengan fokus pada keunggulan kompetitif Indonesia: kekayaan alamnya, yang diikuti oleh masalah keberlanjutan akibat tingginya kebergantungan terhadap sumber daya alam. Tesis ini dilengkapi dengan penilaian singkat akan program pariwisata saat ini terhadap prinsip-prinsip ekoturisme, yang dipercaya dapat menyelesaikan masalah keberlanjutan. Kasus yang diangkat merekam dinamika yang terjadi dalam kemeterian dan juga pada hubungan dengan pihak berkepentingan lainnya. Pendekatan pemasaran dan bisnis digunakan dalam analisis untuk mencapai solusi aplikatif bagi focal persons (KSDAE dan PJLHK). Tesis ini dapat digunakan oleh akademisi untuk mengaplikasikan teori dan konsep dasar pemasaran, model bisnis, perilaku konsumen, pemasaran jasa terhadap pengaruhnya dengan pengambilan keputusan bagi pembuat kebijakan.

---

ABSTRACTThis thesis covers the case of "Ayo Ke Taman Nasional", a newly launched program by Ministry of Environment and Forestry, which is assigned as one of foreign exchange contributors (National Medium-term Development Plan 2015-2019). The government aims to accelerate tourism by focusing on Indonesia's competitive advantage: its natural environment, which is followed by sustainability issue due to high reliance on natural resources. The thesis provides brief assessment of current tourism program towards principles of ecotourism, which is believed to solve the sustainability issue. The case captures dynamics within the Ministry of Environment and Forestry and also its relationships with stakeholders. Marketing and business approaches are used in the analysis to achieve applicable solutions to help focal persons (KSDAE and PJLHK). This thesis can be utilized by academics to apply theory and concept of marketing, business model, consumer behavior and service marketing towards its influences in decision making by policy makers."

"Penelitian ini membahas tentang Analisis Penerapan Good Governance dalam Pengelolaan Ekowisata di Suaka Elang. Teori yang dipakai berdasarkan teori dari United Nation Development Programme (UNDP) yang tertulis dalam buku Sedarmayanti dan menggunakan 8 prinsip good governance sebagai dimensinya. Dimensi tersebut adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Transparansi, (4) Berorientasi pada Konsensus, (5) Responsif, (6) Efektifitas dan Efisiensi, (7) Akuntabilitas dan (8) Visi yang Strategis. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain deskriptif. Teknik pengambilan datanya dengan cara wawancara dan observasi. Hasil dari penelitian menunjukkan prinsip good governance yang sudah diterapkan dengan baik adalah (1) Partisipasi, (2) Tegaknya Supremasi Hukum, (3) Akuntabilitas (4) Berorientasi pada Konsensus dan (5) Visi yang strategis. Beberapa prinsip yang belum diterapkan dengan baik adalah (1) Transparansi, (2) Responsifitas dan (3) Efektifitas dan efisiensi.

---

This research discusses the analysis of good governance application at the ecotourism management in Suaka Elang. The theory that being used is based on the theory of the United Nations Development Programme (UNDP) which written on the book by Sedarmayanti and use the 8 principles of good governance as the dimensions. The dimensions are: (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Transparency, (4) Consensus Oriented, (5) Responsiveness, (6) Effectiveness and Efficiency, (7) Accountability and (8) Strategic Vision. This study uses descriptive qualitative design. The technique that being used to collect the data are by interviews and observation. The results of the show good governance principles that have been applied are (1) Participation, (2) Rule of Law, (3) Accountability (4) Oriented Consensus and (5) Strategic Vision. Some principles that have not applied properly are (1) Transparency, (2) Responsiveness and (3) Effectiveness and efficiency."

"Tesis ini membahas komodifikasi lingkungan di Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP) di dalam pengelolaan ekoturisme. Ekoturisme sebagai bentuk wisata alam dengan tujuan utama pelestarian alam pada akhirnya justru menimbulkan masalah dalam proses konservasi yang dijalankan dan bahkan menjadi ancaman terhadap keberlangsungan lingkungan alam di TNGGP. Di samping itu, permasalahan di TNGGP tidak hanya menyangkut bahasan lingkungan, tetapi juga pembahasan mengenai strategi dalam bernegosiasi dan berkontestasi di antara para pemangku kepentingan di dalam ruang yang menjadi kawasan ekoturisme. Data diperoleh dengan pendekatan etnografi termasuk wawancara mendalam di kawasan Cibodas dan Gunung Putri sebagai pintu masuk pendakian, dan di Gunung Gede, selama bulan April-Mei 2017. Hasil penelitian menunjukkan bagaimana praktik berjualan yang berkontestasi terhadap otoritas Balai Besar di TNGGP setidaknya berperan sebagai alternatif pendapatan masyarakat sekitar kawasan konservasi untuk mengalihkan perhatian mereka dari pekerjaan yang tidak ramah lingkungan. Di samping itu, masyarakat sekitar melalui negosiasi dan resistansi dapat menutupi celah yang ditinggalkan oleh pemangku kepentingan yang mempunyai otoritas karena terbatasnya sumber daya manusia dalam mengelola ekoturisme pendakian gunung. Masyarakat sekitar menunjukkan bagaimana mereka mempunyai peran-peran yang cukup signifikan dalam pengelolaan pendakian gunung dan menjaga taman nasional.

---

This research discusses the commodification of environment in Mount Gede Pangrango National Park on ecotourism management. Instead of to conserve nature, ecotourism carried out in TNGGP causes problems on conservation proses and even becomes a threat to the sustainability of nature in TNGGP. Moreover, problem in TNGGP is not only about environment issues, but also discussions about strategies in negotiating and contesting among stakeholders in the space that become ecotourism area. The data was collected by ethnography approach including in depth interview in Cibodas and Gunung Putri area as climbing entrance, and on Mount Gede, on April-May 2017. The results show how the practice of selling which contested the authority of Balai Besar in TNGGP at least become an alternative income for the community around conservation area to divert their attention from jobs that damage the environment. Beside that through negotiation and resistance, the surrounding communities can cover the gap left by stakeholders who have authority because of limited human resources in managing mountaineering ecotourism. Surrounding community showed that they have significance roles in managing mountaineering and preserving national park."

"Keadaan alam yang semakin buruk di Sungai Ciliwung merupakan latar belakang dari penelitian ini. Sungai yang semakin tercemar karena pengalihan fungsi DAS sungai mengubah manfaat sungai menjadi musibah yang dapat dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat yang sadar dan peduli terhadap lingkungan berkumpul dan menamai dirinya Komunitas Ciliwung Depok (KCD). Dalam pergerakannya muncul ide ekowisata sungai yang dicetuskan oleh seorang akademisi yang merupakan anggota KCD. Oleh karena itu, melalui penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam terhadap masyarakat sekitar sungai atau yang jauh dari sungai, anggota KCD, dan anak-anak yang bermain di sungai. Tulisan ini menemukan bahwa Sungai Ciliwung cocok menjadi sebuah ekowisata. Ekowisata ini melibatkan lingkungan alam dan masyarakat, hal ini dikombinasikan oleh KCD sehingga menimbulkan efek ekonomi, sosial dan lingkungan. Efek ini bernilai positif seperti lingkungan alam yang lebih lestari baik oleh KCD, masyarakat atau wisatawan. Adanya peningkatan ekonomi bagi masyarakat dan lebih dikembangankan budaya masyarakat.

---

The worst natural conditions in Ciliwung River is the background of this research. Rivers are increasingly polluted due to the transfer function of the river watershed transform the river into disaster that can be perceived by the public. People who are aware and concerned about the environment join together and named theirselves as Ciliwung Community Depok (KCD). During the movement came up the idea of ecotourism river idea was created by an academic who is a member of KCD. Therefore, through the study used a qualitative approach with in-depth interviews to the community around the river or far away from the river, members of KCD, and children who are playing in the river.

This writing found out that the Ciliwung River fit into an eco-tourism area. This Ecotourism involves natural environment and community, it is combined by KCD so it will give the effect to economy, social and environment. This effect valued positive such as more sustainable natural environment either by KCD, the community or tourists.There was an increasing economy for the community and more developing the community culture."

"Tesis ini berupaya mendalami pola-pola adaptasi yang dikembangkan penduduk Pesisir Krui menanggapi tantangan/dilema dalam mempertahankan keserasian dengan lingkungan hidupnya dari perspektif ketahanan nasional. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola-pola adaptasi yang dikembangkan masyarakat dalam merespon keterbatasan lahan dan sumberdaya alam, intervensi ekonomi pasar, dan intervensi politik telah melemahkan kohesi sosial dan memicu munculnya gejala-gejala sosial yang mengarah pada konflik dan tindak kekerasan yang membahayakan stabilitas keamanan sehingga mengganggu ketahanan nasional. Penelitian menyarankan agar kebijakan-kebijakan pemerintah terkait kehutanan harus memperhatikan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat setempat serta tidak bersifat represif dan diskriminatif. Selain itu, perlu upaya penguatan kelembagaan adat dan penciptaan diversifikasi lapangan pekerjaan untuk mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan.

---

This thesis attempts to explore the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents, as a response to the challenge/dilemma in sustaining harmony with the environment from the perspective of national resilience. This research was conducted with qualitative descriptive method. The result showed that the patterns of adaptation developed by West Lampung Krui Coast residents as a response to the scarcity of land, the intervention of market economy, and the intervention of politic has affected weakening social cohesion and rised social phenomenon such as conflict and violence which endangering the security stabilities thus disturbed national resilience. This research suggest to the government policies interrelated of forestry must be pay attention ecology aspect, economy, social and culture of local society as well as not repressive and discriminate. Besides that, necessary effort strengthened the indigenous institution and creating the diversification of occupation to reduce the interpendency of peoples to the forest resources."

"Penelitian ini berangkat dari banyaknya konflik yang terjadi pada pengelolaan taman nasional. Manfaat taman nasional dalam menjalankan fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah dapat dinikmati oleh semua orang, sehingga termasuk dalam kriteria pemanfaatan public goods. Namun, pada sisi lain dalam areal taman nasional juga memiliki potensi sumber daya alam lain yang bersifat komersil, seperti tambang, sumber air, pariwisata, dll., sehingga menarik minat pihak lain untuk memanfaatkannya maka terjadilah kompetisi; barang dengan kriteria ini termasuk common pool resources. Jadi berdasarkan hal tersebut maka taman nasional memiliki kriteria pemanfaatan ganda. Kriteria semacam ini, memicu terjadinya konflik. Wilayah kajian untuk penelitian ini adalah Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS), yang merupakan salah satu taman nasional di Indonesia yang menuai konflik pengelolaan paling banyak. Hal ini karena TNGHS terletak pada wilayah strategis yang melintasi 2 propinsi (Jawa Barat dan Banten) serta 3 kabupaten (Bogor, Sukabumi dan Lebak), disamping itu banyaknya potensi sumber daya alam yang dimilikinya (emas, geothermal, sumber air, dan wisata alam). Masalah pokok yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan interactive governance untuk menciptakan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan di TNGHS; serta bagaimana pengelolaan yang berkelanjutan dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat pengelolaan di TNGHS. Kerangka teori yang digunakan adalah teori interactive governance (Kooiman, 2008) yang diintegrasikan dengan konsep sustainability (Bossel, 1999) dalam pengelolaan sebuah taman nasional untuk mewujudkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) dalam bentuk 'governance of governance' (Pieters, G.B., et.al, 2012). Pendekatan penelitian ini dilakukan melalui aplikasi action research berbasis Soft System Methodology (Checkland dan Scholes, 1990) dengan model siklus ganda (McKay dan Marshal, 2001). Hasil dari penelitian ini secara teoritis menyebutkan bahwa sistem dan struktur dari penerapan aktivitas interactive governance di area taman nasional mengarah pada governability, dimana stakeholder sebagai aktor strategis dengan kepentingan beragam mempunyai tujuan dalam mengurangi konflik dalam bentuk networks, partnership dan bentuk interaksi negosiasi lainnya. Aktivitas interactive governance-nya sendiri mengalir dalam siklus konsep sustainability sehingga menghasilkan pengelolaan berkelanjutan (sustainable governance) di TNGHS dengan beberapa persyaratan fundamentalis yaitu : sistem eko-governmetalis pada manajemen kawasan, struktur komunitas regulatoris pada manajemen kelembagaan, dan pengelolaan demokratis rasional pada manajemen sumber daya alam. Sistem ini diturunkan dalam beberapa aktivitas operasional yang dalam implementasinya menuntut beberapa perubahan yang menyangkut mekanisme dan regulasi yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, struktur kelembagaan, termasuk perubahan metode, strategi dan teknik partisipatif para pihak yang terkait. Perubahan ini akan memberikan suatu cara untuk memfasilitasi, mengatur dan secara langsung meningkatkan kemampuan self-regulasi dari pihak pengelola dengan para pihak lainnya Perubahan ini diikuti dengan dengan kerjasama para pihak yang dilakukan dalam konteks partnership berbentuk kolaborasi dan kemitraan, dan hubungannya dilakukan dalam konteks networks governance berupa koordinasi, adaptasi dan pengendalian.

---

The background of this study is some conflicts that occur in the management of national park. Benefits of a national park and its function as one of conservation area that can be enjoyed by the society. This charachteristics of the national park, it can be called as public goods. However, a large about at natural resources that exists in the national park especially commercial natural resources, such as mining, water resources, tourism, etc., Many stakeholders attract to utilitize the resources in such a way that leads them into a competition. The later charachteristics sets the national parks as common pool resources. Based on these two features, the national park have a dual utilization charachteristics. Such atribute triggers some conflicts in its management. The object of this study is the Gunung Halimun Salak National Park (GHSNP), one of the national parks in Indonesia which has the most conflict in its management. It is because GHSNP located in a strategic area across two provinces (West Java and Banten) and three districts (Bogor, Sukabumi and Lebak). In addition, high amount of the potential of its natural resources (gold, geothermal, water resources and nature) is the other reason that drive conflicts in GHNSP. The principal issues raised in this research is how the interactive governance is to create sustainable resources in GHSNP; and how the sustainable management is applied by stakeholders in the management of GHSNP.

The theoretical framework used in this study is interactive governance theory (Kooiman, 2008) which is integrated with the concept of sustainability (Bossel, 1999) in the management of a national park to achieve sustainable governance in the form of "governance of governance" (Pieters, GB, et. al, 2012). The approach conducted in this research is action research applications based on the Soft System Methodology (Checkland and Scholes, 1990) with a dual imperatives model (McKay and Marshall, 2001).

The results of this research as theoretically that the implementation of the interactive governance activities at the national park area is the systems and structures of leads to governability. There are many stakeholders as strategic actors with diverse interests have a goal to reducing conflict by networks, partnerships and the other forms of interaction negotiation. The interactive governance activities flow in a cycle sustainable concept, so it's produces sustainability governance at TNGHS. There are some fundamentalist requirements : the ecogovernmetalis system on area management, community and regulatory structure in institutional management, and the rational democratic management in the natural resources management.

Interactive governance derived in several operational activities, in which its implementation requires some changes regarding to the mechanism and regulation that is formed in the regulation, institutional structure, including changes in methods, strategies and participatory techniques of stakeholders. This change will provide a way to facilitate, regulate and enhance the ability of self-regulation of the manager. This changes was followed by the cooperation of the stakeholders in the partnership context formed in collaboration and partnership, also the relation in the context of networks governance in the form of coordination, adaptability and control."

"Karya ahkir ini disusun untuk membahas dan menganalisis bentuk state-corporate crime dalam pengimplementasian prinsip ecotourism yang justru menimbulkan environmental harm. Pesatnya perkembangan pariwisata di Indonesia, menghadirkan ecotourism sebagai strategi pembangunan pariwisata baru yang mendorong pengembangan program prioritas 10 Bali Baru, yang satu diantaranya adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu (TNKS). Namun, pengimplementasian ecotourism yang coba dikembangkan di TNKS justru diwujudkan dalam tiga target materiil 10 Bali Baru, diantaranya target pemasukan devisa, target jumlah wisatawan, dan target penyelesaian waktu pembangunan. Pada ahkirnya, pengimplementasian ecotourism di TNKS berakhir pada dampak environmental harm.

---

This paper is structured to discuss and analyze the forms of state-corporate crime in the implementation of the principle of ecotourism which actually causes environmental harm. The rapid development of tourism in Indonesia, presenting ecotourism as a new tourism

development strategy that encourages the development of the Thousand Islands National Park (TNKS) as one of the 10 priority programs in Bali Baru. However, the implementation of ecotourism that was tried to be developed in TNKS was actually realized in three material targets for 10 New Bali, including foreign exchange income targets, the target number of tourists, and the target of completion of development time. In the end, the implementation of ecotourism in TNKS ended on the impact of environmental harm."