Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 105685 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Muhammad Rafdi
"Kerugian akibat selisih kurs terus dialami oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero). Meskipun PLN telah menerapkan kebijkan lindung nilai sejak tahun 2015, akan tetapi berdasarkan laporan keuangan PLN periode September 2018, PT PLN masih mengalami kerugian akibat selisih kurs sebesar Rp. 17,33 triliun. Apabila masalah ini tidak ditanggapi dengan serius, maka akan berpengaruh terhadap kinerja keuangan PLN. Penelitian ini menggunakan simulasi Islamic cross currency swap untuk melihat efisiensi penerapan model Islamic cross currency swap pada PT PLN. ABSTRAK Berdasarkan fatwa DSN MUI No 96 Tahun 2015, kontrak swap merupakan transaksi hedging dengan skema spot dan forward agreement kemudian diakhiri dengan transaksi spot pada saat jatuh tempo serta serah terima mata uang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model Islamic cross currency swap akan optimum diterapkan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 karena aliran kas keluar dengan menggunakan kurs forward lebih rendah dibanding menggunakan kurs spot jatuh tempo. Simulasi yang dilakukan pada periode 16 April 2018 dan 19 November 2018 juga menunjukkan bahwa kebijakan Islamic cross currency swap dengan komposisi 50% forward agreement dan 75% forward agreement efisien pada periode jatuh tempo 30 hari, 90 hari, 180 hari dan 360 hari.
ABSTRACT PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) has been losing due to foreign exchange differences. Although PLN has implemented hedging policies since 2015, based on PLN's financial statements for the period of September 2018, PT PLN is still  losing due to foreign exchange differences of Rp. 17.33 trillion. If this problem is not taken seriously, it will affect PLN's financial performance. This study uses the Islamic cross currency swap simulation to see efficient implementation of the Islamic cross currency swap model at PT PLN. Based on the 2015 MUI DSN fatwa No. 96, the swap contract is a hedging transaction with spot and forward agreements which then ends with a spot transaction at maturity and a currency handover. The results of the study indicate that the Islamic cross currency swap model will be optimum applied in the period April 16, 2018 and November 19 2018 because the cash outflow using the forward exchange rate is lower than using the maturing spot rate. Simulations conducted on April 16 and November 19 also showed that the Islamic cross currency swap policy with a composition of 50% forward agreement and 75% forward agreement are efficient in the maturity period of 30 days, 90 days, 180 days and 360 days."
Depok: Universitas Indonesia. Sekolah Kajian Stratejik dan Global, 2019
T54225
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Usni
"Disertasi ini akan menjawab pokok permasalahan, bagaimana karakteristik keislaman PPP secara organisasi mengenai hubungan negara dan agama; mengapa PPP mendorong dan mengusulkan perubahan Pasal 29 dan Pasal 31; dan bagaimana interaksi politik power interplay PPP dalam meyakinkan fraksi-fraksi di MPR selama proses perubahan UUD 1945 Pasal 29 dan Pasal 31 tahun sidang 2000, 2001 dan 2002 berlangsungStudi ini menggunakan teori hubungan agama dan negara sebagai teori utama yang didukung dengan, teori ideologi partai politik, teori elite politik, teori civil society dan teori konflik dan konsensus. Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian bersifat deskriptif analisis, untuk menggambarkan perjuangan politik PPP. Sumber data berdasarkan wawancara mendalam dengan para tokoh yang terlibat secara langsung dalam proses perubahan UUD 1945. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen PPP dan MPR RI, jurnal, majalah dan koran serta data yang bersifat kepustakaan lainnya.Temuan dalam studi ini, menunjukkan bahwa karakteristik PPP selama proses Perubahan Pasal 29 dan 31 UUD 1945 ialah akomodatif simbiotik. Akomodatif PPP merupakan sikap PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada kepentingan ideologi politik dan kenegaraan PPP. Sedangkan simbiotik merupakan paradigma politik PPP yang menempatkan agama dan negara saling membutuhkan. Maka dapat disimpulkan sikap akomodatif simbiotik PPP ialah karakteristik keislaman PPP yang dapat menyesuaikan diri berdasarkan pada terakomodirnya kepentingan politik PPP dengan menempatkan kepentingan negara dan agama yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, PPP bukanlah partai politik yang memiliki paradigma integralistik maupun sekuler akan tetapi memiliki kesamaan dengan partai-partai politik lainya yaitu paradigma simbiotik meskipun menggunakan atribut Islam sebagai pembeda.Dengan demikian, pendekatan teori paradigma agama dan negara Al Mawardi dan Ibnu Taimiyah, yang dielaborasi dengan teori ideologi partai politik Maurice Duverger, teori, elite politik dari Pareto, teori civil society dari Jhon Keane serta teori konflik dan konsensus Maswadi Rauf memiliki relevansi dan memperkuat terhadap hasil temuan pada penelitian ini yang menyatakan karekteristik organisasi keislaman PPP yang bersifat akomodatif simbiotik berdasarkan perjuangan elite politik PPP selama pembahasan sampai pencabutan usulan Pasal 29, setelah terakomodasinya Pasal 31 saat penetapan, menunjukkan PPP tidak memiliki perbedaan dengan partai politik lainnya terhadap paradigma agama dan negara yaitu tidak integralistik maupun sekuler. Kata Kunci : Partai Politik Islam, Partai Persatuan Pembangunan, Undang-Undang Dasar 1945.

The objective of this dissertation is to answer three matters: 1 the characteristics of the United Development Party rsquo;s PPP Islamic perspective on organization in regards to the relations of the state and religion; 2 the reason PPP suggested changing Article 29 and 31 of the Constitution; 3 the power interplay of PPP in convincing the Parliamentary fractions in the amending process of the two articles during the 2000, 2001, and 2002 parliamentary sessions.The research utilizes the religion and state relations theory as the main theory. In addition, it is supported by the ideology theory of political parties, political elite theory, civil society theory, as well as the conflict and consensus theory. The research methodology in this dissertation adopts a qualitative approach, and the research category is characterized as descriptive-analytical mdash;in this context, it serves to depict PPP rsquo;s political struggles. Furthermore, the secondary data is obtained through journals, magazines, newspapers, other literary reviews, as well as PPP rsquo;s and the Parliament rsquo;s documents.The principal findings of this study reveal that PPP rsquo;s characteristics throughout the parliamentary sessions are accommodative and symbiotic in nature. PPP rsquo;s accommodative quality allowed them to adapt according to the party rsquo;s interest in regards to political and state ideology, while the symbiotic quality allows them to adapt according to the accommodation of its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion. Therefore, it can be concluded that these two qualities are Islamic traits that helps the party adapt according to its political interest by placing the intersecting interests of the state and religion that is depend on one another. PPP does not have an integralistic or secular approach, but has similarities with other political parties, which is symbiotic paradigm. The distinguishing factor lies in the use of Islamic attributes.Hence, Al Mawardi rsquo;s and Ibnu Taimiyah rsquo;s state and religion paradigm approach theory, elaborated with Maurice Duverger rsquo;s political parties rsquo; ideology theory, Pareto rsquo;s political elites theory, John Keane rsquo;s civil society theory, and Marswadi Rauf rsquo;s conflict and consensus theory is relevant and supports the principal findings of this study. This study shows that the characteristics of PPP rsquo;s islamic organization, which is accomodative and symbiotic in nature during the process shows that the party does not differ from other parties in its views on the state and religion mdash;the party is neither integralistic nor secular. key word: Islamic Political Parties, United Development Party, 1945 Constitution
"
Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2018
D-Pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Gunawan Suswantoro
"Penelitian ini berupaya untuk memahami agenda partai politik nasionalis dan Islam dalam menyikapi boleh tidaknya bekas anggota PKI dan organisasi massanya dan yang terlibat langsung G30S/ PKI ikut serta dalam pemilu atau mendapatkan haknya untuk dipilih. Dinamika politik yang teljadi selama pembahasan inilah yang menarik untuk diteliti.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Teori Fungsi Parpol dari Carl J. Friedrich, Teori Kekuasaan dari Weber, Teori Keterwakilan dari Miriam Budiardjo, Teori Kebijakan dan Agenda dari Dewey serta Teori Konflik dalam melihat pemilahan struktur masyarakat Indonesia dari Clifford Geertz. Dari teori-teori tersebut bisa dilihat bagaimana masing-masing partai politik yang terlibat dalam pembahasan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini memainkan peran, fungsi, maupun agenda politiknya guna memperoleh kekuasaan dan menambah jumlah keterwakilannya di parlemen. penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan lebih menekankan pada analisis penulis terhadap data dan referensi yang diperoleh melalui wawancara.
Hasil penelitian ini menunjukkan adanya agenda politik yang dimainkan oleh semua partai politik baik yang berlatar belakang ideologi nasionalis maupun Islam. Agenda politik itu menyangkut potensi tambahan perolehan suara yang dapat diperoleh PDI Perjuangan jika usulannya untuk menghapus salah satu aturan RUU Pemilu DPR, DPD, dan DPRD ini disetujui. Butir aturan yang dimaksud adalah pasal yang mengatur persyaratan calon anggota legislatif yang berbunyi:
Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi massanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam "G30S/ PKI " atau organisasi terlarang Iainnya.
Pencantuman syarat itulah yang kemudian ditentang oleh Fraksi PDI Perjuangan meski ditentang oleh fraksi-fraksi lain. Harus diakui, semua partai politik yang terlibat dalam penyusunan RUU tentang Pemilihan Umum DPR, memainkan agenda kepentingannya masing-masing. Latar belakang kesamaan ideologi, agama, kesamaan plat form, atau kedekatan besaran perolehan jumlah kursi masing-masing partai politik sangat kental mewarnai kesepakatan-kesepakatan substansi yang dibahas dalam RUU Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD.
Terkait dengan implikasi teori dalam penelitian ini, maka semua teori yang digunakan sebagai alat analisis dikuatkan atau confirm dengan temuan di lapangan...

This research aims to understand the agenda of nationalist and Islamic political parties in facing the issue of ex-communist party member and other its mass organisation to involve in election or get back their right to be chosen. The dynamic of the issue is interesting to explore.
Theories applies in the research are theory of function of political party from Carl Friedrich, theory of power from Webber, theory of representation from Miriam Budiardjo, theory of policy and agenda from Dewey, and theory of conflict to identify the structure of Indonesian society from Clifford Geertz. From those theories it can be seen that each parties involved in the coditication of the law of election for DPR, DPD and DPRD play their own role, function, or also political agenda to get more power and increase their numbers in the parliament. This research applies qualitative research method and emphasizes on analysis of data and reference from interview.
The result shows that there is political agenda played by all nationalist or Islamic political parties. The political agenda relates to the raise of voters gained by PDI for Struggle if their proposal to avoid one of the article in the law. The article arranges the requirements of candidates of legislative member as, They are not ex-member of prohibited organisation that is Indonesian Communist Party, or not directly or indirectly involve with the tragedy of G30S/PKI or other prohibited organisations.
The insertion of that requirement is opposed by PDI for struggle; however its position is also opposed by other parties. In fact, all political parties involved in the codification of the law play their own political agenda. The background of ideology, religion, platform, or their representation in the parliament influences the substantial agreements in the codification. Relate to the implication of theories mentioned above, all of the theories applied in the research relevant with the fact found in the research....
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006
T21455
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
"The lowness of accountability and trust give the regulation on political party in important position. Law Number 2 of 2011 on Amendment of Law Number 2 of 2008 on Political Party is a legal instrument, which constitute matter of political parties financial in Indonesia. Regulation on this financial assessed loose concerning on transparency and financial accountability. Even the monitoring and sanction assessed so weak."
ILMUHUKUM 6:2 (2015)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
cover
Surya Wibawa
"Tingginya angka golongan putih (golput) pada Pemilihan Gubernur (pilgub) Jawa Timur 2018. Secara keseluruhan golput di Jawa Timur memang termasuk tinggi kisaran 30% dari total daftar pemilih. Jumlah golongan putih generasi millennial pada pilgub di Provinsi Jawa Timur sebesar 28% atau sebanyak 58 responden dari total 207 responden. Hal ini tentunya akan menjadi ancaman bagi demokrasi di Indonesia. Karena golput bisa menjadi bentuk apatisme masyarakat terhadap pemilu yang dinilai tidak mampu memberikan perubahan yang signifikan kepada mereka.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan millenial menjadi golput serta membuat strategi pencegahan golput untuk meningkatkan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Jawa Timur dengan menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif. Menurunnya kinerja partai politik, merosotnya integritas partai politik, dan tidak terealisasinya janji politik membuat millenial memilih golput.

The high number of non voters in the 2018 East Java Governor Election. Overall golput in East Java does include a range of 30% of the total voter list.   The number of non voters in the millennial generation in the East Java Governor Election was 28% or as many as 58 respondents out of a total of 207 respondents. This will certainly be a threat to democracy in Indonesia. Because abstentions can be a form of community apathy towards elections that are considered unable to provide significant changes to them.
This study aims to determine the factors that cause millennial to become abstentions and make strategies to prevent abstentions to improve the Indonesian Democracy Index (IDI) in East Java using quantitative and qualitative methods. The decline in the performance of political parties, the decline of the integrity of political parties, and the lack of realization of political promises make millennials choose abstentions."
Depok: Sekolah Kajian Stratejig dan Global Universitas Indonesia, 2020
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hardianto Widyo Priohutomo
"Struktur dinding penahan tanah yang umumnya dijumpai hanya menahan satu muka atau sisi luar timbunan saja. Namun di samping itu juga terdapat struktur dinding yang
menahan kedua muka atau sisi timbunan yang saling bertolak belakang, seperti dijumpai pada abutment flyover atau jembatan. Material struktural dinding penahan dapat
menggunakan bahan beton, baja, atau geosintetik (geotekstil atau geogrid). Penggunaan geosintetik sebagai elemen struktural bangunan infrastruktur semakin
populer di seluruh dunia karena terbukti memiliki ketahanan yang baik bahkan terhadap gempa dan terutama benefit ekonomisnya, termasuk aplikasinya sebagai dinding
penahan tanah. Akhir-akhir ini, konsiderasi terhadap resiko kejadian gempa terhadap bangunan semakin tinggi, seiring dengan dampaknya terhadap kehidupan manusia,
terutama mengingat semakin seringnya kejadian gempa.
Penelitian ini merupakan studi parametrik melalui pemodelan metode elemen hingga menggunakan program Plaxis terhadap struktur dinding penahan tanah dua muka meliputi dinding perkuatan geogrid dan kantilever beton di bawah pembebanan gempa dengan variasi akselerasi dan frekuensi gempa serta geometri timbunan. Hasil-hasil analisis yang akan dievaluasi adalah tekanan lateral seismik, gaya dorong lateral seismik, koefisien lateral seismik, dan perbedaan fase. Dilakukan juga perbandingan antara output pemodelan dengan hasil metode-metode desain pseudostatik untuk mengevaluasi kinerjanya.

The structure of the retaining wall which is generally found only retains one outside facing of the soil embankment. But besides that there is also a wall structure that retains the two outside facings of the embankment or back to back, as can be found in the
flyover or bridge abutment structures. Retaining wall structural materials can use concrete, steel or geosynthetic materials (geotextiles or geogrids).
The use of geosynthetics as a structural element of infrastructure buildings is increasingly popular throughout the world since the satisfying prove of good resistance even to the great earthquakes and especially its economic benefits, including its application as a retaining wall. Eventually, the consideration of the risk of earthquake events in buildings has been higher, along with its impact on human life, especially the
rapid occurence of earthquake events. This study is a parametric analysis through modeling the finite element method using the Plaxis program on the two-face retaining wall structures including the geogrid MSE wall and concrete cantilever wall under earthquake loading with variations of earthquake acceleration, earthquake frequency and geometry aspect of embankment. The analysis results that will be evaluated are lateral seismic pressure, lateral seismic force, lateral seismic coefficient, and phase difference. There is also a comparison between output modeling and the results of pseudostatic design methods to evaluate its performance."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
T54111
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Saman
"Penelitian ini membahas pelembagaan PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar selama dua periode 2014-2019 dan 2019-2024. Sebagai partai politik yang identik dengan basis warga NU, PKB menjadi partai politik yang memiliki ciri khas dalam rekrutmen dan kaderisasinya sehingga menarik untuk diteliti. Peneliti ingin melihat bagaimana PKB di era kepemimpinan Abdul Muhaimin Iskandar dari perspektif pelembagaan partai politik Randall dan Svasand dengan empat indikator yaitu kesisteman organisasi, identitas nilai, otonomi kebijakan, dan reifikasi selama 2014-2019 dan 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tipe studi kasus. Berdasarkan temuan dan analisis menunjukkan PKB belum memiliki tingkat pelembagaan yang terukur dan terus melakukan adaptasi dengan situasi politik nasional. Kaderisasi dan rekrutmen politik PKB memiliki desain yang matang karena merupakan hasil dari porses adaptasi sejak awal berdiri hingga saat ini. Dengan mengacu kepada teori Vicky Randal dan Lars Svasand tentang Party Institutionalization in New Democracies, desain rekrutmen dan kaderisasi bekelindan dengan dimensi struktur maupun kultur partai politik. Di sisi struktur partai, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian tidak terpisahkan dari derajat kesisteman dan otonomi keputusan. Sedangkan, di sisi kultur, desain kaderisasi dan rekrutmen politik menjadi bagian yang melekat pada nilai dan citra publik terhadap partai politik.

This study discusses the institutionalization of PKB in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership during the two periods 2014-2019 and 2019-2024. As a political party that is synonymous with the base of NU members, PKB is a political party that has characteristics in its recruitment and regeneration making it interesting to study. The researcher wants to see how PKB was in the era of Abdul Muhaimin Iskandar's leadership from the perspective of political party institutionalization Randall and Svasand with four indicators, namely organizational system, value identity, policy autonomy, and reification during 2014-2019 and 2019-2024. This study uses a qualitative method with a case study type. Based on the findings and analysis, it shows that PKB does not yet have a measurable level of institutionalization and continues to adapt to the national political situation. PKB's political cadre and recruitment has a mature design because it is the result of an adaptation process since its inception until now. By referring to the theory of Vicky Randal and Lars Svasand about Party Institutionalization in New Democracies, the design of recruitment and regeneration is intertwined with the dimensions of the structure and culture of political parties. On the party structure side, the design of political regeneration and recruitment is an integral part of the degree of systemicity and decision autonomy. Meanwhile, on the cultural side, the design of political regeneration and recruitment is an inherent part of the values ​​and public image of political parties."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2022
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ilyas
"[ABSTRAK
Tujuan dari tesis ini adalah untuk mengetahui sejauh mana pengaruh faktor-faktor identitas
dan identifikasi politik masyarakat terhadap rendahnya perolehan suara parpol Islam. Selain
itu juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor perilaku apa saja dan interaksi politik parpol
Islam seperti apa yang berpengaruh terhadap menurunnya elektabilitas, serta apakah
perubahan landscape politik nasional dalam sejarah politik Indonesia berpengaruh terhadap
strategi parpol Islam untuk mengantisipasi penurunan elektabilitas tersebut.
Pemilu 2014 menjadi potret terbaru bagaimana partai Islam kembali mengulangi sejarah yang
sama, yakni tidak mampu mendobrak dominasi partai-partai nasionalis dalam perolehan suara
pemilu di Indonesia. Kekalahan ini menghidupkan lagi wacana sekaligus perdebatan
mengenai berakhirnya politik aliran di Indonesia. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa
politik aliran itu tidak betul-betul berakhir. Meskipun pengaruhnya terhadap pemilih tidak
sekuat Pemilu 1955, namun politik aliran tetap bereksistensi. Tentu saja saat ini trikotomi
Geertz, yang membagi umat Islam atas santri, priyayi, dan abangan, tidak terlalu relevan.
Sebab, umat Islam sudah semakin rasional dalam memilih, tak terkecuali kaum santri. Di sisi
lain, partai politik sendiri cenderung bergeser ke tengah. Partai-partai nasionalis saat ini tidak
“anti” Islam. Bahkan partai seperti PDIP, Gerindra, dan Golkar sudah punya sayap organisasi
Islam. Sebaliknya, partai Islam seperti PPP dan PKS sudah sering menyatakan diri sebagai
partai terbuka, sebagai respon dari asumsi bahwa politik aliran sudah mencair dan bahkan
berakhir. Selain persoalan tersebut, dalam tesis ini juga dikemukakan mengenai prospek
partai Islam, yang di antaranya dengan mengacu pada hasil suara partai Islam dalam Pemilu
2014 dan posisinya ketika dikonfrontir dengan berbagai hasil survei yang menyebutkan
bahwa partai Islam pasca Pemilu 2014 akan suram.
Tesis ini menggunakan teori partai politik dan teori ideologi, bagaimana teori tersebut
melihat partai Islam di Indonesia. Konsep-konsep, baik dari Geertz yang membagi umat
Islam di Jawa yang terdiri dari santri, abangan, dan priyayi, maupun dari Herbert Faith juga
menjadi salah satu pembanding, apakah konsep-konsep tersebut masih relevan dalam melihat
politik aliran dalam Pemilu 2014.

ABSTRACT
The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity and
political identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. In
addition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as to
what effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national political
landscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties to
anticipate the decline elektabilitas.
Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history,
which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote elections
in Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow in
Indonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended.
Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political stream
remains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslim
students, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students are
increasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the political
parties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti"
Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟s
wings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an open
party, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressed
about the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟s
vote in the 2014 election and its position when confronted with various results of many
survey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak.
This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theories
see Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java,
which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of the
comparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the
2014 election, The purpose of this thesis is to determine the extent of the influence of factors of identity and
political identification of society to the low number of votes of Islamic political parties. In
addition, to identify the factors and interaction behavior any Islamic political parties as to
what effect on decreasing elektabilitas, and whether changes in the national political
landscape in Indonesia's political history affect the strategy of Islamic political parties to
anticipate the decline elektabilitas.
Election of 2014 became the latest portrait how Islamic parties reiterated the same history,
which is not able to break the dominance of nationalist parties in the history of vote elections
in Indonesia. This defeat at the same discourse revive debate about the end of the flow in
Indonesian politics. In this study, it was found that the flow politics not really ended.
Although its influence on voters is not as strong as the 1955 election, but the political stream
remains to exist. Of course, this time the trichotomy of Geertz, which divides the muslim
students, gentry, and abangan, not too relevant. Therefore, the muslim students are
increasingly rational in choosing, not to mention the students. On the other hand, the political
parties themselves are likely to shift to the center. Nationalist parties today are not "anti"
Islam. Even parties like PDIP, Gerindra, and Golkar already have Islamic organization‟s
wings. In contrast, Islamist parties like PPP and PKS have often refers to himself as an open
party, with the assumption that the political stream has ended. In this thesis also expressed
about the prospects for Islamic parties, some of which with reference to the Islamic party‟s
vote in the 2014 election and its position when confronted with various results of many
survey say that the Islamist party after the 2014 election will be bleak.
This thesis uses the theory of political parties and the theory of ideology, how these theories
see Islamic parties in Indonesia. Concepts, both of Geertz that divides Muslims in Java,
which consists of students, abangan, and gentry, and of Herbert She also became one of the
comparison, whether these concepts are still relevant in view of the political streams in the
2014 election]"
2015
T44378
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Imawan Hanafi
"ABSTRAK
Penelitian ini membahas mengenai organisasi sayap Islam, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) di Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Penelitian dilatarbelakangi adanya perbedaan pandangan antara kelompok nasionalis dan Islam, terutama dalam hal bentuk negara apa yang disepakati. Perbedaan berlanjut masa Orde Baru, yang membuat hubungan antara Islam dan negara saling antagonistik, dan kemudian akomodatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana PDIP sebagai partai nasionalis-sekuler membentuk Bamusi, faktor-faktor apa yang membuat PDIP membentuk sayap Bamusi, serta bagaimana implikasinya.
Pijakan teoritis penelitian ini menggunakan teori kepartaian dari Maurice Duverger, dan Miriam Budiardjo. Di samping itu juga menggunakan teori dari Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair dan teori pilihan rasional. Selain itu, menggunakan pendekatan aliran politik dari Clifford Geertz, akomodasi Islam dan negara dari Bahtiar Effendy, serta pendekatan konvergensi Islam dari Kuntowijoyo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer diperoleh melalui wawancara. Sementara sumber sekunder diperoleh dari media massa dan kajian pustaka.
Terdapat faktor mengapa Bamusi terbentuk. Faktor eksternal, meliputi hubungan Islam dan negara, serta konvergensi sosio-kultural masyarakat Islam. Sementara faktor internal, adanya dinamika internal partai yang melihat adanya dikotomi antara kalangan Islam dan nasionalis. Selain itu, stigma politik PDIP yang dianggap sebagai partainya orang abangan, sekuler, partainya non-Muslim, dan sejenis. Faktor lain yang tidak bisa
Implikasi adanya Bamusi, kini PDIP tidak lagi dilihat sebagai partai nasionalis-sekuler, namun sudah mengakomodasi sisi religius. Bamusi menjadi alat justifikasi atau pembenaran dan legitimasi bagi PDIP menjadi partai nasionalis religius. Selain itu, Bamusi bisa menjadi konfirmasi konvergensi Islam di Indonesia. Di samping itu, proses konvergensi yang ditandai dengan cairnya dikotomi nasionalis-Islam memiliki implikasi bahwa politik aliran yang dikemukakan oleh Clifford Geertz sudah mencair.

ABSTRACT
This study discusses the Islamic wing organization, Baitul Muslimin Indonesia (Bamusi) in the Indonesian Democratic Party of Struggle (PDIP). Research background of differences between the nationalist and Islamist, especially in the form of what was agreed. Differences continued the New Order, which makes the relationship between Islam and the state mutually antagonistic, and then accommodating. The study was conducted to determine how the PDIP as a secular nationalist party formed Bamusi, what factors make PDIP Bamusi wing shape, and how its implications.
Theoretical framework study using the theory of party of Maurice Duverger and Miriam Budiardjo. In addition it also uses the theory of Otto Kirchheimer, Richard S. Katz, Peter Mair, and rational choice theory. In addition, using political cleavage approach from Clifford Geertz, Islam and the state of the accommodation Bahtiar Effendy, the convergence of Islam approach of Kuntowijoyo. This study used qualitative methods with data sources primary and secondary. Primary sources obtained through interviews. While secondary sources obtained from the mass media and literature.
There are factors why Bamusi formed. External factors, including the relationship between Islam and the state, as well as socio-cultural convergence Islamic society. While internal factors, the internal dynamics of the party who saw the dichotomy between Islamists and nationalists. In addition, stigma is regarded as politically PDIP abangan party, secular, and non-Muslim party. Another factor that cannot be released is political factors, PDIP experience in the 1999 and 2004 elections.
As the implications of Bamusi, PDIP is now no longer seen as a secular nationalist party, but had to accommodate the religious. Bamusi can be a justification and legitimacy for PDIP a religious nationalist party. Another theoretical implication is Bamusi formation could be a confirmation of the convergence of Islam in Indonesia. In addition, the convergence process is characterized by liquid-Islamic nationalist dichotomy has political implications that political cleavage proposed by Clifford Geertz has melted."
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Suryani
"Penelitian ini dilatar belakangi oleh fenomena tentang elektabilitas partai-partai politik Islam (PKS, PPP, PAN, dan PKB) yang semakin menurun dalam setiap pemilu. Hal tersebut ditandai dengan perolehan suara di pemilu yang cenderung tidak mengalami peningkatan yang berarti. Dengan menggunakan teori triad koalisi dari Theodore Caplow (1956) yang membahas tentang size of party power sebagai dasar pembentukkan koalisi dan penentuan posisi daya tawar politik anggota koalisi, teori tentang arena koalisi dari Heywood dan Arendt Liphart yang membahas tentang pentingnya kesamaan ideologi dalam koalisi, teori tentang tipologi partai politik dari Almond yang dikaitkan dengan konsep tentang partai Islam dari Vali Nasr, penelitian kualitatif ini menganalisis masalah yang berkaitan dengan konstruksi bangunan koalisi yang dibentuk (KIH dan KMP) dengan melihat posisi PKS, PPP, PAN dan PKB didalamnya. Dengan mengaitkan masalah tentang adanya kesamaan dasar nilai ideologi partai dan karaktaer basis massa yang sama, penelitian ini juga menganalisis masalah tentang penyebab partai partai politik Islam tidak membangun satu koalisi bersama untuk menghadapi Pemilihan Presiden 2014 untuk mengajukan tokoh politik Islam sebagai calon Presiden dan wakil presiden. Penelitian ini menemukan bahwa orientasi policy seeking yang mengedepankan ideologi sebagai motivasi dalam membentuk koalisi, sudah tidak lagi dianggap penting. identifikasi kekuatan perolehan suara partai politik seperti yang dijelaskan oleh Caplow menjadi satu satunya strategi dalam pembentukkan koalisi. Akibatnya, pragmatisme semakin kuat dengan office seeking yang menjadi orientasi dalam berkoalisi, soliditas menjadi lemah dan partai politik bisa dengan mudah keluar masuk koalisi. Konflik internal partai, menjadi salah satu penyebab lemahnya daya tawar politik partai di dalam koalisi yang dimasuki karena dianggap mengancam elektabilitas capres dan cawapres yang diajukan. Tidak terbangunnya koalisi di antara partai politik Islam disebabkan karena orientasi ideologi yang berbeda, lebih dominannya pragmatisme politik dan tidak adanya figur elite politik Islam yang bisa menjadi pemersatu kekuatan Islam politik yang terpecah. Implikasi teoritis dari penelitian ini menunjukkan bahwa size of party power seperti yang dikemukakan oleh Caplow dalam pembentukkan koalisi hanya dijadikan sebagai strategi untuk mengumpulkan kekuatan partai dalam kontestasi. Karakter massa dan latar belakang nilai ideologi yang sama tidak dimanfaatkan oleh partai politik untuk melakukan bargaining dalam internal koalisi dalam penentuan keputusan penting. Secara teoritis, seperti yang dikemukakan oleh Caplow, masing-masing anggota koalisi memiliki daya tawar berdasarkan besaran kekuatan suara yang dimiliki. Namun secara faktual, posisi tawar PKS, PPP dan PAN di KMP sangat minim dan lemah, Begitu juga dengan PKB di KIH, walau menjadi partai kedua terbesar di KIH, lemahnya daya tawar politik PKB membuat calon waki presiden yang diajukan PKB tidak diputuskan mendampingi Joko Widodo sebagai calon presiden

This research is motivated by the phenomenon of the electability of Islamic political parties (PKS, PPP, PAN, and PKB) which is decreasing in every election. This is indicated by the number of votes in the general election which tends not to increase significantly. By using the triad coalition theory from Theodore Caplow (1956) which discusses the size of party power as the basis for forming coalitions and determining the political bargaining power position of coalition members, the theory about the coalition arena from Heywood and Arendt Liphart which discusses the importance of ideological similarities in coalitions, theory Regarding the typology of political parties from Almond associated with the concept of an Islamic party from Vali Nasr, this qualitative study analyzes problems related to the construction of the coalition buildings formed (KIH and KMP) by looking at the position of PKS, PPP, PAN and PKB in it. By linking the problem of the similarity of the basic ideological values ​​of the party and the same mass-based character, this study also analyzes the problem of why Islamic political parties did not build a coalition together to face the 2014 Presidential Election to nominate Islamic political figures as presidential and vice presidential candidates. This study found that the policy seeking orientation, which puts forward ideology as a motivation in forming coalitions, is no longer considered important. identification of the voting power of political parties as described by Caplow is the only strategy in forming coalitions. As a result, pragmatism is getting stronger with office seeking being the orientation in coalitions, solidity is getting weaker and political parties can easily enter and exit coalitions. Internal party conflicts are one of the causes of the weak political bargaining power of parties in the coalition entered because they are considered to threaten the electability of the proposed presidential and vice-presidential candidates. The non-establishment of coalitions among Islamic political parties is due to different ideological orientations, more dominant political pragmatism and the absence of Islamic political elite figures who can unify the forces of divided political Islam. The theoretical implication of this research shows that the size of party power as proposed by Caplow in forming a coalition is only used as a strategy to gather party power in the contestation. The character of the masses and the background of the same ideological values ​​are not used by political parties to bargain within the internal coalition in determining important decisions. Theoretically, as stated by Caplow, each member of the coalition has bargaining power based on the amount of voting power they have. But in fact, the bargaining position of PKS, PPP and PAN in KMP is minimal and weak. Likewise with PKB in KIH, despite being the second largest party in KIH, PKB's weak political bargaining power has prevented the vice presidential candidate proposed by PKB to accompany Joko Widodo as a presidential candidate."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
D-pdf
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>