Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai analisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri terhadap tindak lanjut temuan maturitas SPIP di lingkungan Kementerian Dalam Negeri.Teori yang digunakan Pengukuran efektivitas pada penelitian ini adalah teori efektivitas organisasi melalui pendekatan sasaran atau output. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis efektivitas Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan di Inspektorat Jenderal terhadap hasil tindak lanjut penilaian maturitas SPIP di lingkungan kementerian dalam negeri. Metode Penelitian pada skripsi ini menggunakan pendekatan post-positivist menggunakan desain deskriptif, teknik pengumpulan data adalah wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian ini menunjukan Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan belum sepenuhnya efektif melaksanakan tindak lanjut rekomendasi temuan penilaian maturitas SPIP, dikarenakan untuk kelengkapan dokumen masih terdapat kekurangan, sehingga perlu diperbaiki. Bagian Analisa dan Evaluasi Hasil Pengawasan disarankan untuk memperbaiki kelengkapan dokumen melalui rekap dalam bentuk softcopy dan meringkas penilian risiko dari setiap komponen kementerian dalam negeri untuk mempermudah analisis penilaian risiko.

---

This thesis discusses the effectiveness analysis of the Ministry of Home Affairs Inspectorate Generals Analysis and Evaluation Section on the follow-up of SPIP maturity findings within the Ministry of Internal Affairs. The theory used Measurement of effectiveness in this study is the theory of organizational effectiveness through the target or output approach. The purpose of this study was to analyze the effectiveness of the Monitoring Results Evaluation and Analysis Section at the Inspectorate General on the results of follow-up assessments of SPIP maturity within the Ministry of Home Affairs. The research method in this paper uses a post-positivist approach using descriptive design, data collection techniques are interviews and literature.

The results of this study show that the Section of Analysis and Evaluation of Supervision Results has not been fully effective in carrying out the follow-up recommendations on the SPIP maturity assessment findings, because the documents are still lacking, so it needs to be corrected. The Supervision Analysis and Evaluation Section is recommended to improve the completeness of documents through recap in the form of softcopy and summarize risk assessment from each component of the Ministry of Home Affairs to facilitate the risk assessment analysis."

"Penelitian ini membahas tugas APIP Kementerian Dalam Negeri yang melaksanakan pengawasan umum dan teknis atas penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi. Dalam melaksanakan pengawasan, bukan hanya sampai menemukan temuan dan memberikan rekomendasi sebagai upaya korektif, namun juga sampai dengan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan. Tujuan penelitian ini adalah guna memahami Kapasitas Organisasi Dalam Sistem Pengawasan di Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam dimensi sumber daya dan manajemen. Penelitian menggunakan metode kualitatif pendekatan post positivis dengan studi literatur yang terkait dengan pengembangan kapasitas dan pengawasan. Sebagai bahan pendukung, peneliti melakukan tinjauan literatur. Hasil analisis memperlihatkan bahwa Inspektorat Jenderal Kementerian dalam Negeri telah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas, namun dapat dioptimalkan. Selanjutnya, telah terdapat pengembangan kapasitas kemampuan SDM yang terlihat dari pelaksanaan dan partisipasi APIP melalui pelatihan, pemanfaatan sistem informasi dalam pelaksanaan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan, proses evaluasi kinerja secara menyeluruh, dukungan dari pimpinan, dan kerja sama secara kelembagaan antar mitra pengawas untuk sharing knowledge sudah baik namun masih dapat dimaksimalkan.

---

This research discusses the apip task of the Ministry of Home Affairs which carries out general and technical supervision over the implementation of provincial regional government. In carrying out supervision, not only to find findings and provide recommendations as a corrective effort, but also up to monitoring follow-up surveillance results. The purpose of this research is to understand the Organizational Capacity in The Supervisory System in the Inspectorate General of the Ministry of Interior in the dimensions of resources and management. Penelitian uses    qualitative methods of post positivist approach with literature studies related to capacity building and supervision. As supporting material, researchers conduct literature reviews. The results of the analysis showed that the Inspectorate General of the Interior Ministry already has the capacity to carry out tasks, but can be optimized. Furthermore, there has been a development of human resource capability capacity   seen from the implementation and participation of APIP through training, utilization of information systems in the implementation of monitoring follow-up supervision results, a thorough performance evaluation process, support from leaders, and institutional cooperation between supervisory partners for knowledge sharing.   It's good but it can still be maximized.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Inspektorat Utama KPU dalam proses penjaminan kualitas atas maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di KPU berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021. Analisis dilakukan pada Inspektorat Utama KPU yang merupakan satuan pengendali intern di KPU yang memiliki wewenang untuk melakukan penjaminan kualitas dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan. Metode dalam penelitian ini yakni analisis deskriptif berupa studi kasus dengan data diperoleh melalui analisis dokumen, observasi, serta wawancara. Wawancara dilakukan terhadap narasumber dari Inspektorat Utama KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahap persiapan terdapat lima parameter yang sesuai dan dengan peraturan, dan satu parameter yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada tahap pelaksanaan, tiga parameter analisis menunjukan kesesuaian dengan ketentuan. Pada tahap pelaporan terdapat tiga parameter yang sesuai dengan ketentuan dan dua parameter yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan.

---

This research aims to analyze the role of the KPU Primary Inspectorate in the process quality assurance on the maturity of the Government Internal Control System (SPIP)’s implementation at the KPU based on BPKP Head Regulation Number 5 of 2021. The analysis carried out at the KPU Primary Inspectorate as an internal control unit at the KPU which has the authority to take quality assurance from the preparation, implementation, and reporting stages that represent all KPU offices. The research method used is descriptive analysis with case studies through data collection through documents analysis, field observations, and interviews. Interviews were conducted that obtained from KPU RI and KPU at provincial/city/district levels. The results of the analysis show that at the preparation stage there are five parameters in accordance with the regulation and there is one paramater that is not accordance with regulation. At the implementation stage, three parameters indicate the accordance with the regulation. At the reporting stage there are three parameters that accordance with the regulation and two parameters that is not fully accordance with the regulation."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Pusat dan memberikan saran-saran perbaikan. Penelitian ini menggunakan metode deskriptifkualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil kuesioner, wawancara, observasi, dan LHP BPK disimpulkan bahwa pelaksanaan SPIP di KPU Pusat belum efektif. Unsur SPIP sesuai PP 60/2008 yang belum efektif dan perlu diperbaiki adalah Penilaian Risiko dan Pemantauan. Sedangkan unsur yang telah memadai dan perlu terus ditingkatkan adalah Lingkungan Pengendalian dan Kegiatan Pengendalian, serta Informasi dan Komunikasi. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk memperbaiki penerapan SPIP di KPU Pusat adalah Sosialisasi SPIP, penerapan analisa risiko dan peningkatan sistem pemantauan.

---

This research aims to analyze the effectiveness of Government Internal Control System SPIP in KPU using descriptive qualitative approach. Based on the results of questionnaires, interviews, observation, and LHP BPK, SPIP implementation in the KPU are not effective. SPIP element in PP 60 2008, that are not effective and need improvement are Risk Assessment and Monitoring. Elements that already effective but need improvement are Control Environment, Control Activities, and Information Communication. Socialization, risk analysis and improvement of monitoring system need to be done by KPU to improve SPIP implementation."

"Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik melalui kegiatan pengawasan dan pengendalian sehingga menciptakan efektivitas kinerja instansi pemerintah yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun, sejak SPIP diterapkan, KKN masih terjadi di lingkungan instansi pemerintah yang salah satunya adalah Kemenhub seperti korupsi, suap, pungli, dan percaloan. Beberapa penyebab terjadinya KKN adalah rendahnya integritas pegawai dan kurangnya jumlah anggaran yang dapat digunakan untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas SPIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. Penelitian ini menggunakan teori Internal Control COSO 2013 yang disesuaikan dengan keadaan organisasi yang mengikuti PP 60/2008 tentang SPIP. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode kualitatif berdasarkan sumber data wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelenggaraan SPIP belum sepenuhnya efektif karena kurangnya penggunaan teknologi, jumlah SDM dan anggaran untuk melakukan pengawasan dan pengendalian. Selain itu, masih ditemukan pegawai yang tidak patuh terhadap peraturan sehingga melakukan KKN di lingkungan Kemenhub.

---

The implementation of SPIP intends to enhance good governance through several monitoring and evaluation process in order to increase the effectiveness and clean performance of public sector. But corrupt practices are still happening even after the SPIP is implemented, especially in Ministry of Transportation. The corrupt practices happening in Ministry of Transportation consist of bribery, illegal tolls, and also scalpers. The factors behind corrupt practices in Ministry of Transportation are the personnel lack of integrity, and lack of funding to do proper monitoring and controlling. Therefore, the goal of this research is to analyze the effectiveness of SPIP in Ministry of Transportation done by Inspectorat General of Ministry of Transportation Republic Indonesia. This research uses Internal Control COSO 2013 theory adapted to organizational structure based of PP 60/2008 about SPIP. Post-positivist approach is used in this research with qualitative research in data collection through in-depth interview and literature study. The result of this research is the implementation of SPIP is not effective because lack of technology, human resource and funding to do proper monitoring and controlling. The result also shows that there are a few Kemenhub personnel who are not comply to regulation therefore commit corrupt practices in Kemenhub."

"Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sistem pengendalian intern pemerintah terhadap pencapaian kinerja pemerintah daerah di Indonesia. Efektivitas sistem pengendalian intern diuji melalui jumlah kelemahan pengendalian intern dan nilai kerugian daerah, sedangkan ukuran kinerja menggunakan skor evaluasi LAKIP dan skor EKPPD.

Hasil uji regresi berganda pada data 1.209 pemda kabupaten dan kota tahun 2010-2013 menunjukkan bahwa kelemahan pengendalian intern dan kerugian daerah memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap kinerja pemda. Sedangkan variabel pengendali berupa tingkat kemandirian, ukuran, lokasi dan tipe pemda memiliki pengaruh positif signifikan terhadap kinerja.

---

This study aims to determine the effect of the effectiveness of the government internal control system towards the achievement of the performance of local government in Indonesia. The effectiveness of internal control systems are tested through a number of internal control weaknesses and value of financial loss on local government, while a measure of performance using LAKIP evaluating score and EKPPD score.

The results of multiple regression test at the 1.209 regency and city during 2010-2013 showed that the weakness of internal control and financial loss have a significant negative effect on the performance of local governments. While the control variables such as the level of independence, the size, location and type of local government has a significant positive effect on performance."

"ABSTRAKPelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) yang baik akan berdampak pada pengelolaan keuangan negara yang transparan dan akuntabel sehingga terwujud good governance dalam penyelenggaraan pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara pada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Metode penelitian dilakukan melalui penyebaran kuesioner, observasi, wawancara serta studi pustaka dan dokumen peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan kualitas sistem pengendalian intern pengelolaan Barang Milik Negara yang mengacu pada unsur-unsur SPIP yang terdapat dalam PP Nomor 60 Tahun 2008 telah berjalan dengan baik.

---

ABSTRACT

A good implementation of the government internal control system (SPIP) will have an impact on a transparent and an accountable management of state finance to realize a good governance in the delivery of government services. This study aims to assess the quality of internal control systems Government Assets management in Coordinating Ministry for Economic Affairs. The research uses questionnaire method, observation, interview and literature study and document the legislation. The research concludes that the quality of the internal control system refering to the SPIP elements contained in The Regulation Number 60 of 2008 has run well."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis tentang strategi komunikasi sosialisasi Sistem PengendalianIntern Pemerintah (SPIP) oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)dengan menggunakan konsep difusi inovasi. Tujuan dari studi adalah menganalisis strategikomunikasi untuk mensosialisasikan PP 60 Tahun 2008 tentang SPIP dan mendeskripsikanfaktor-faktor pendukung tercapainya optimalisasi strategi komunikasi yang dilakukan BPKPuntuk mensosialisasikan SPIP. Menggunakan metode penelitian bersifat kualitatif didapatkanhasil temuan penelitian bahwa strategi komunikasi sosialisasi SPIP lebih optimalmenggunakan saluran komunikasi interpersonal karena komunikan bersifat homophily,menggunakan metode persuasif, dan para partisipan yang merupakan early adopter.

---

AbstractThis study analyzed the communication socialization strategy of Government InternalControl System (SPIP) by Board of Supervisory Financial and Development (BPKP) by usinginnovation diffusion concept. The purpose of this study is to analyze the communicationstrategies for socializing the PP 60 of 2008 on SPIP and to describe the supporting factors inachieving the optimization communication strategy performed by BPKP to socialize SPIP. Byusing qualitative research method, research finding shows communication socializationstrategy SPIP is more optimal using interpersonal communication channels. The main reasonis that communicant is homophily, using persuasive methods, and the participants are earlyadopters."

"Karya akhir ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan aset tetap berdasarkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 dengan menggunakan kriteria-kriteria menggunakan kriteria-kriteria dalam COSO di Dinas Koperasi, UMKM dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta. Sampel penelitian adalah 51 pegawai bagian anggaran, bagian keuangan, bendahara keuangan dan pengurus barang di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta dengan menggunakan teknik Purposive Sampling. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa 69,58 pelaksanaan SPI di Dinas KUMKMP Prov. DKI Jakarta secara umum berada pada interval 'baik' dengan 'kurang baik'. pelaksanaan SPI sudah cukup baik meskipun masih memiliki kelemahan. Melalui wawancara dan observasi diketahui beberapa kelemahan dalam pengelolaan aset tetap, yaitu belum adanya standar operasional prosedur dalam pengelolaan aset, keterbatasan SDM yang memiliki kompetensi pengelolaan aset, sistem informasi atas pengelolaan aset tetap belum dijalankan secara berkesinambungan dan belum diterapkan metode penyusutan atas aset tetap.

---

This thesis has the purpose to evaluate the effectiveness of the management of fixed assets based on the Government 39 s Internal Control System in accordance with Peraturan Pemerintah No. 60 2008 using COSO criteria at Department Cooperative, Small, Micro and Medium Enterprises Jakarta Capital City Government DCSME . The sample of research was 51 officers who came from various division at DCSME, such as budget division, finance division, finance and treasury by using purposive sampling technique.In general, the research showed that 69,58 implementation of Internal Control System ICS at DCSME in general, which is in the interval of good to less good rdquo . Thus the implementation of ICS at DCSME is quite good although it still has weaknesses. Based on interviews and observations known that there are weaknesses of the Government ICS in the management of fixed assets, such as lack of standard operating procedures in asset management, lack of human resources capability for management asset, information system for managing the fixed assets has not been executed on an ongoing basis and have not applied the method of depreciation of fixed assets. "

"Berangkat dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kementerian Agama menindaklanjutinya dengan Peraturan Menteri Agama PMA Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan SPIP di lingkungan Kementerian Agama dan Keputusan Menteri Agama KMA Nomor 216 Tahun 2011 tentang Pembentukan Satgas Penyelenggaraan SPIP Kementerian Agama Pusat. Tujuan dari penelitian ini adalah ingin menganalisis implementasi kebijakan dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah SPIP yang telah diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu Kementerian Agama serta faktor-faktor yang mempengaruhi dari implementasi kebijakan SPIP tersebut. Hasil penelitian ini yaitu menemukan bahwa Implementasi kebijakan SPIP di lingkungan Ditjen Bimas Hindu masih belum cukup baik, hal ini dapat dilihat dari indikator-indikator sebagai berikut: penegakan integritas dan etika yang masih belum maksimal; identifikasi resiko sampai pengelolaan resiko yang belum dilakukan di semua level eselon II; penggunaan otorisasi yang masih banyak terjadi miss koordinasi; sistem informasi dan data yang masih terkendala aplikasi yang masih belum berjalan; dan, tindak lanjut temuan yang belum baik. Faktorfaktor yang mempengaruhi yaitu diantaranya komunikasi, sumber daya, disposisi, dan birokrasi. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu komunikasi dan sumber daya.

---

Based on the Government Policy No.60 Year 2008 Subject About Government rsquo s Internal Control System, which was followed up by Ministry of Religious Affairs by issuing Minister of Religious Affairs Policy PMA No.24 Year 2011 Subject About Implementation of SPIP in the Ministry of Religious Affairs, andDecree of the Minister of Religious Affairs KMA no.216 year 2011 subject about the Establishment of Task Force of SPIP Implementation in Ministry of Religious Affairs. Purpose of this research is to analyze theSPIPpolicy implementation that had been applied in the Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious Affairs and also to analyze the factors thatinfluenced the implementation. Through this research we found that the SPIP policy implementation in Directorate of Hinduism Community Guidance at Ministry of Religious AffairsHindu are not good enough, it can be seen through following indicators the enforcement of integrity and ethics that still not good identification of disasters that have not been done at all levels the lesscoordination in using an authorizations the information systems and data that still constrained due to an applications that are still not running last, follow up findings that have not been good. Several factors that affects the implementationare communication, resources, disposition, and bureaucracy. Factors that most influence are communication and resources. "