Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Peredaran informasi yang begitu masif di media siber yang ada di Indonesia membuat kita terkadang mengalami kesulitan untuk membedakan mana informasi yang benar dan mana yang bohong atau hoax. Pihak-pihak tertentu bahkan sengaja membuat dan menyebarkan informasi hoax dengan tujuan tertentu, salah satunya menyebarkan paham atau ideologi radikalisme untuk tujuan politik. Tidak jarang, informasi hoax tersebut dipercaya oleh masyarakat sebagai suatu kebenaran. Fenomena tersebut dikenal dengan istilah post-truth. Gerakan Pemuda (GP) Ansor adalah salah satu pihak yang telah menyadari bahaya tersebut dan telah melakukan perlawanan dengan membuat produk kontra narasi radikalisme. Dengan menggunakan metode kualitatif deskriptif dan berparadigma konstruktivis, penelitian ini ingin mencari tahu dan menganalisa secara mendalam bagaimana strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber tersebut. Sumber data utama penelitian ini adalah wawancara semi terstruktur. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa strategi GP Ansor dalam melakukan kontra narasi radikalisme di media siber ini telah membuahkan hasil yang positif yang sekaligus dapat meminimalisasi kelemahan dan ancaman yang ada.

---

---

ABSTRACT

The massive circulation of information on cyber media in Indonesia

sometimes make us difficult to distinguish between the correct information and the lying or hoax one. Certain parties even deliberately make and disseminate hoax information with a specific purpose, one of which is spreading radicalism ideology for political purposes. Not infrequently, the hoax information is believed by the community as a truth. This phenomenon is known as the post-truth. Ansor Youth Movement (GP Ansor) is one of the parties who has realized the danger and has taken the fight by making counter radicalism narrative product. By using descriptive qualitative method and constructivist paradigm, this research wants to find out and analyze in depth how is the GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in the cyber media. The main data sources of this research is semi-structured interviews. The results of this study state that GP Ansor's strategy in countering radicalism narratives in cyber media has produced positive results that can minimize the existing weaknesses and threats.

"

"ABSTRAKRadikalisme Agama merupakan persoalan yang sampai saat ini belum bisa tuntas dalam penangananya di Indonesia. Penelitian SETARA Institute menunjukkan bahwa kasus pelanggaran kebebasan beragama dan berkeyakinan terdapat 208 kasus yang tersebar di 24 propinsi di Indonesia dengan 270 bentuk tindakan meliputi 140 kasus dilakukan oleh negara dalam bentuk tindakan aktif dan pembiaran, sedangkan 130 kasus yang lainya dilakukan oleh aktor non-negara. Hal tersebut tentunya berdampak langsung pada masyarakat sipil yang ada di Indonesia. Penerapan Bela Negara pada masyarakat sipil yang dilakukan oleh GP. Ansor merupakan proses atau upaya untuk menangkal radikalisme agama melalui kegiatan peningkatan kompetensi, resosialisasi kebangsaan dan kemitraan strategis dalam hal toleransi antar umat beragama. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan teknik observasi dan wawancara yang mendalam. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa GP. Ansor memiliki peran dalam pengembangan wawasan kebangsaan, serta pengembangan kapasitas diri dan gerakan nyata dalam menjaga keamanan dan kenyamanan pada kelompok minoritas.hr />ABSTRACTReligious radicalism is a problem that until now has not been able to complete in its handling in Indonesia. The SETARA Institute research shows that there are 208 cases spread across 24 provinces in Indonesia with 270 forms of action covering 140 cases conducted by the state in the form of active and omission action, while 130 cases are conducted by non state actors. It certainly has a direct impact on civil society in Indonesia. Implementation of State Defense on civil society conducted by GP. Ansor is a process or an effort to ward off religious radicalism through the activities of increasing competence, national resocialization and strategic partnership in terms of tolerance among religious people. This research uses qualitative research type with deep observation and interview technique. The results of the research show that GP. Ansor has a role in the development of national insights, as well as the development of self capacity and real movements in safeguarding the security and comfort of minority groups."

"Perjalanan bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan hingga kini telah mencatat kekuatan pemuda sebagai sebuah kekuatan pelopor yang mendorong perubahan besar dengan semangat kolektif memunculkan metode alternatif melalui pendirian organisasi pergerakan nasional. Pemuda masa kini perlu memiliki semangat kepeloporan yang sama. Salah satu stakeholders kepemudaan yang berperan dalam memfasilitasi pengembangan kepeloporan pemuda adalah organisasi kepemudaan. Organisasi kepemudaan telah diakui eksistensinya sebagai salah satu tempat bagi pemuda dalam mengembangkan potensi dan kapasitas pemuda. Dalam rangka mendorong penumbuhan nilai-nilai kepeloporan pemuda diperlukan suatu strategi yang tepat dalam pengembangan kepeloporan pemuda di organisasi kepemudaan agar pemuda dapat memberikan kontribusi bagi pembangunan kepemudaan. Penelitian ini memiliki pembahasan mengenai pengembangan kepeloporan pemuda di organisasi kepemudaan. Fokus kajian penelitian ini yaitu pada upaya merumuskan model pengembangan kepeloporan pemuda di organisasi kepemudaan dan strategi organisasi kepemudaan dalam upaya pengembangan kepeloporan pemuda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pengurus organisasi kepemudaan tingkat pusat dan studi dokumen organisasi kepemudaan mengenai upaya organisasi kepemudaan dalam pengembangan kepeloporan pemuda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa organisasi kepemudaan memiliki peran besar dan strategis dalam pengembangan kepeloporan pemuda di berbagai bidang. Model pengembangan kepeloporan pemuda yang dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan dikembangkan dari analisis terhadap aktivitas pengembangan kepeloporan yang selama ini dilaksanakan oleh organisasi kepemudaan dan harapan organisasi kepemudaan kepada pemerintah, dalam hal ini Kemenpora. Model pengembangan kepeloporan pemuda ini didasari oleh perlunya pembagian peran dari masing-masing pihak yang terkait. Pemerintah baik di level kordinasi maupun kementerian teknis berperan menyiapkan perangkat regulasi dan peran kordinasi yang menunjang kepeloporan. Pendekatan yang dilakukan oleh organisasi kepemudaan adalah pendekatan bottom up. Strategi pengembangan kepeloporan di organisasi kepemudaan dilakukan melalui pendekatan strategi intensif di mana organisasi kepemudaan perlu melakukan upaya-upaya intensif dalam pengembangan kepeloporan pemuda melalui strategi penetrasi sasaran kepeloporan pemuda, strategi pengembangan bidang kepeloporan pemuda, dan strategi pengembangan program kepeloporan pemuda.

---

The course of Indonesian nation before the freedom until now has recorded youth strength as a pioneering force that drives major change with a collective spirit to rise an alternative method through the establishment of national movement organizations. Youth today need to have the same pioneering spirit. One of youth stakeholders who play a role in facilitating the development of yotuh pioneering youth is youth organization. Youth organizations have been recognized their existence as place for youth to develop the potential and capacity of youth. In order to encourage the growth of youth pioneering values needs appropriate strategies in pioneering the development of youth in youth organizations for young people to contribute to the development of youth.

This study has a discussion of the development of youth pioneering in youth organizations. The focus of this research study is to formulate a model of development of youth pioneering in youth organizations and the strategy of the development of youth pioneering efforts in youth organizations. The method used in this study is a qualitative approach. In this research, data collection conducted by researcher by in-depth interviews with the central committee of youth organizations and study of youth organizations’ documents in the development of youth pioneering.

Results showed that youth organizations have a major and strategic role in developing youth pioneering in various fields. The model of the development of youth pioneering implemented by youth organizations was developed from an analysis of the development of pioneering activity which is carried out by youth organizations and the expectations of youth organizations to the government, in this case Kemenpora. The model is based on the need for the division of roles of each of the parties concerned. Government either at ministerial level or technical coordination has a role to prepare the coordination of regulation and support pioneering.

The approach taken by the youth organization is a bottom up approach. The strategy of the development of youth pioneering in youth organizations implemented through an intensive strategy approach where youth organizations need to make intensive efforts in the development of youth pioneering through penetration strategy of targeting youth pioneering, the strategy of developing the field of youth pioneering, and the strategy of developing youth pioneering programs."

"ABSTRAKPenyebaran paham radikal terorisme tidak akan berhenti pada kebijakan pemerintah dan berbagai instansi terkait dalam melakukan tindakan tegas seperti dengan memblokir situs, blog, akun atau bahkan dengan menangkap pemilik situs atau akun tersebut. Pendekatan secara tegas melalui jalur hukum sangat penting, namun disamping itu sangat diperlukannya upaya integratif dengan megkolaborasi pendekatan lunak yaitu upaya kontra narasi yang dilakukan oleh BNPT sehingga dapat menyentuh pada hulu persoalan. Penelitian ini berupaya menganalisis kontra narasi oleh BNPT dengan menggunakan teori kontra narasi oleh Sarah Zeiger 2016 dalam mencegah penyebaran paham terorisme melalui media online dengan metode deskriptif kualitatif seperti studi literatur dan wawancara mendalam dengan sejumlah narasumber di BNPT maupun narasumber ahli. Hasil penelitian menemukan bahwa monitoring melalui media online perlu dilakukan setiap saat sebagai upaya proses deteksi dini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang akurat terhadap potensi penyebaran paham terorisme yang sebagian besar mengatas namakan ideologi dan agama. Strategi kontra narasi dilakukan melalui dua pendekatan baik secara online melalui situs BNPT dan secara offline dilakukan pertemuan langsung dengan audiens melalui kegiatan sosialisasi, workshop dan pelatihan. Selanjutnya perlunya keterlibatan seluruh komponen masyarakat khususnya audiens sebagai komunitas media. Strategi kontra narasi terhadap audiens dalam merespon potensi ancaman radikal terorisme melalui situs BNPT, memiliki jumlah yang relatif masih kecil bila dihadapkan dengan jumlah pengguna internet saat ini. Namun dengan adanya penguatan wawasan kebangsaan, kebhinekaan dan kecintaaan terhadap NKRI melalui kontra narasi dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap Ketahanan Nasional.

---

ABSTRACTThe spread of radicalism of terrorism will not stop at government policies and various agencies involved in taking decisive action such as by blocking sites, blogs, accounts or even by capturing the site owner or the account. The unequivocal approach through legal channels is very important, but besides that it is very necessary integrative efforts with megkolaborasi soft approach that is counter narrative efforts conducted by BNPT so that it can touch on the upstream of the problem. This research attempts to analyze counter narrative by BNPT by using counter narrative theory by Sarah Zeiger 2016 in preventing the spread of terrorism through online media with qualitative descriptive method such as literature study and in depth interview with a number of resource persons in BNPT and expert source. The results of the study found that monitoring through online media needs to be done at any time as an early detection process aims to obtain accurate information on the potential spread of terrorism that mostly in the name of ideology and religion. The counter narrative strategy is carried out through two approaches both online through the BNPT website and offline to a live meeting with the audience through socialization, workshop and training. Furthermore, the need for the involvement of all components of society, especially the audience as a media community. The counter narrative strategy of the audience in responding to the potential threat of radical terrorism through the BNPT site, has a relatively small amount when faced with the current number of internet users. However, with the strengthening of national insight, diversity and love of the Republic of Indonesia through counter narrative can contribute greatly to the National Resilience."

"Penelitian ini membahas implementasi strategi Polmas dalam penanggulangan paham radikalisme (pemberdayaan pemuda oleh Bhabinkamtibmas di Kepolisian Resort Metro Depok). Keberagaman identitas masyarakat di Indonesia memicu tumbuhnya paham radikalisme yang sebagian besar terafiliasi pada organisasi-organisasi intoleran di dalam masyarakat. Dalam upaya pencegahan penyebaran paham radikalisme Kepolisian Republik Indonesia (Polri) gencar melakukan pendeteksian terhadap seluruh wilayah yang dianggap sebagai pusat penyebaran ajaran tersebut. Adanya kerjasama yang baik antara Polri melalui Bhabinkamtibmas sebagai pengemban Polmas di desa/kelurahan yang merupakan salah satu instrumen keamanan negara dan masyarakat sipil terutama organisasi pemuda dapat mempermudah pengawasan dan pelaporan bibit-bibit aksi radikalisme. Optimalisasi kerjasama diantara kedua elemen tersebut menjadi kunci utama disamping terus melaksanakan dan mengevaluasi upaya pencegahan radikalisme yang telah dilakukan oleh Pemerintah. Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode kualitatif dan menggunakan Teori Radikalisme, Kontra-Radikalisme, Konsep Kebijakan Publik, Konsep Polmas, dan Konsep Psikologi Pemuda. Penelitian ini menemukan bahwa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas Polrestro Depok masih belum optimal, dan diperlukan dukungan kuat dari Polri untuk memperkuat posisi Bhabinkamtibmas di wilayah binaan terkait dengan penanggulangan penyebaran radikalisme.

---

This study discusses the strategy implementation of Polmas on countering radicalism (empowerment of youth by the community service unit at the Depok Metro Police Resort). The diversity of people's identities in Indonesia has triggered the growth of radicalism, most of which are affiliated with intolerant organizations in society. In an effort to prevent the spread of radicalism, the Indonesian National Police (Polri) are intensively carrying out detection of all areas considered to be centers of the spread of these teachings. The existence of good cooperation between the National Police through Bhabinkamtibmas as the caretaker of Polmas in villages / kelurahan which is one of the state security instruments and civil society, especially youth organizations, can facilitate monitoring and reporting of the seeds of radicalism. Optimizing cooperation between the two elements is the main key in addition to continuing to implement and evaluate efforts to prevent radicalism that have been carried out by the Government. This research was conducted using qualitative methods and using the theory of radicalism, counter-radicalism, the concept of public policy, the concept of community policing, and the concept of youth psychology. This study found that the efforts made by the Depok Police Service Unit are still not optimal, and strong support from the National Police is needed to strengthen the position of babhinkamtibmas in the target areas related to overcoming the spread of radicalism."

"Penelitian ini mengkaji fenomena radikalisme di indonesia dan upaya Banser menangkalnya dalam perspektif intelijen. Sejatinya, fenomena radikalisme bukanlah hal yang baru terjadi. Radikalisme atau yang di sebut juga intoleransi ini terjadi di hampir seluruh wilayah. Kemunculan radikalisme ini tidak hanya sekedar mencari eksistensi dengan memgadakan perkumpulan atau sekedar mengangkat spanduk saja, melainkan juga secara siatematis masuk ke arah politik praktif. Sebagai badan otonom Nahdlatul Ulama, Banser bertugas menangkal Radikalisme dan sikap intoleransi. Peneliti menggunakan teori Open Source Intelligent (OSINT) dan teori kontra Intelijen untuk menganalisis upaya Banser melakukan kegiatan intelijen dalam rangka menangkal Radikalisme tersebut. Hasil penelitian menunjukan bahwa strategi Banser menangkal radikalisme antara lain penyelidikan, penggalangan, pengamanan, penanaman nilai dan bela negara. Adapun Banser dalam memanfaatkan upaya OSINT adalah dilakukan dengan tahapan metode mulai dari grabbing, monitoring, infiltrasi, profiling, pengolahan, analisa dan desiminasi data serta pengamanan data.

---

This research examines the phenomenon of radicalism in Indonesia and Banser's efforts to counteract it from an intellegence perspective. In fact, the phenomenon of radicalism is not a new thing. Radicalism or what is also known as intolerence occurs in almost all regions. The emergence of this radicalism does not only seek existence by holding associations or just raising banner's, but also systematically enters into practical politics. As the Nahdlatul Ulama Autonomous Body, Banser is tasked with counteracting radicalism and intolerance. Researchers use Open Source Intellegent (OSINT) theory and counterintelligence theory to analyze Banser's effort to carry out Intellegence activities in order to counterect this radicalism. The results of the study show that Banser's strategy of counterecting radicalism includes investagation, security, raising, instilling, values, and defending the country. Banser's effort to utilize OSINT are carried out in stages, starting, from grabbing, monitoring, infiltration, profilling, processing, analysis, and data dissemination, as well as data security."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola propaganda di media sosial sebagai jihad siber yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan strategi pencegahan propaganda dalam media sosial sebagai jihad siber. Data diperoleh melalui Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan hasil wawancara langsung dengan Direktur Penegakan Hukum BNPT, Wakil Kepala dan Penyidik Densus 88 Anti Teror Polri, dan analis media sosial. Peneliti melakukan analisis konten dari kumpulan data tangkap layar atas unggahan-unggahan Avik di media sosial menggunakan teori propaganda politik dan model komunikasi Lasswell untuk menggambarkan pola propaganda Avik. Peneliti menganalisis faktor anonimitas di dunia maya sebagai pemicu terjadinya jihad siber menggunakan teori space transition, menganalisis regulasi yang menangani jihad siber di Indonesia, hingga analisis strategi pencegahan jihad siber. Penelitian menyimpulkan bahwa pola propaganda Avik secara umum tergambar dalam pola jaringan sosial. Masing-masing anggota grup berperan sebagai aktor (nodes) yang dihubungkan oleh relasi (ties) dengan medium media sosial online. Hal ini terbukti dari aktivitas Avik yang menyebar unggahan-unggahan berkonten radikal melalui grup media sosial, lalu nantinya unggahan tersebut direspons dan diteruskan kembali ke grup media sosial lainnya oleh anggota grup tersebut. Pola konten propaganda Avik yakni berupa pengulangan simbol. Hal ini tergambar pada seringnya frekuensi penggunaan kata kunci thogut pada isi pesan Avik, yang dianggap sebagai pihak yang wajib dibunuh sebagai sasaran teror.

---

ABSTRACTThis study aims to analyze the propaganda pattern on social media as cyber jihad which is used as a material to determine the propaganda prevention strategy in social media as cyber jihad. Data were obtained through Official Investigation Report and direct interviews with Director of Law Enforcement of BNPT, Deputy Head and Investigator of Densus 88 AT Polri, and media social analyst. Researcher using content analysis method from data set of screenshots of Avik uploads on social media using Lasswell's Political Propaganda Theory and Communication Model to describe propaganda pattern of Avik. Researceher analyze the anonymity factor in cyberspace as a trigger for the occurrence of cyber jihad using Space Transition Theory, analyzing regulations that deal with cyber jihad in Indonesia, and analyzing the prevention strategy of cyber jihad. The research concludes that Avik's propaganda patterns are generally depicted in social network patterns. Each group member acts as an actor (nodes) connected by relations (ties) with the medium of online social media. This is proven from Avik's activities that spread uploads of radical content through social media groups, then later the uploads are responded to and forwarded back to other social media groups by members of the group. Avik's propaganda content patterns are repetitive symbol. This is illustrated by the frequent use of the keyword thogut in the contents of Avik's message, which is considered a party that must be killed as a terror target."

"Penelitian ini membahas Strategi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN Dalam Menghadapi Ancaman Siber di Indonesia. Suatu negara dituntut untuk dapat menguasai TIK secara baik dan benar serta tepat guna, karena dunia siber dapat menjadi potensi ancaman serta penyelenggaraan keamanan siber yang belum terintegrasi dapat berdampak terhadap kedaulatan negara dan ketahanan nasional. BSSN bertugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian desktriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta metode pengumpulan data melalui observasi, studi kepustakaan, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini bertujuan untuk: 1 Menganalisis kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Menganalisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia, 3 Menganalisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia. Teori yang digunakan adalah teori organisasi, teori strategi, ancaman siber, keamanan siber, Global Cybersecurity Index 2017, serta analisis kesenjangan. Hasil dari penelitian ini adalah 1 Analisis penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 2 Analisis kesenjangan kondisi penyelenggaraan keamanan siber di Indonesia; 3 Analisis strategi BSSN guna meningkatkan komitmen bidang keamanan siber dalam menghadapi ancaman siber di Indonesia.

---

This research discusses the Strategy of National Cyber and Crypto Agency in Facing Cyber Threats in Indonesia. A country is required to be able to master ICT properly and correctly and appropriately, because the cyber world can be a potential threat and the implementation of cyber security that has not been integrated can affect the sovereignty of the state and national resilience. National Cyber and Crypto Agency is in charge of implementing cyber security effectively and efficiently by consolidating all elements related to cybersecurity. This research is included in this type of descriptive research using qualitative approach and data collection method through observation, literature study, interview and documentation.

This study aims to 1 Analyze the conditions of cyber security in Indonesia 2 Analyzing the gap in the state of cyber security in Indonesia, 3 Analyzing National Cyber and Crypto Agency strategy to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia. Theories used are organizational theory, strategy theory, cyber threat, cyber security, Global Cybersecurity Index 2017, and gap analysis.

The results of this study are 1 Analysis of the implementation of cyber security in Indonesia 2 an analysis of the gap in cyber security conditions in Indonesia 3 National Cyber And Crypto Agency strategy analysis to increase cyber security commitment in facing cyber threat in Indonesia."

"ABSTRAKFenomena penyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme merupakanpermasalahan yang serius yang mengancam kesatuan dan persatuan NegaraRepublik Indonesia. Issue tentang perbedaan faham dan pandangan tentang akidahdan syariat agama menjadi hal yang paling mendasar, sehingga yang terjadiadalah intoleransi sesama umat Muslim, terlebih lagi dengan umat non muslim.Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisa sejauh manapelaksanaan kegiatan atau program kontra radikalisme yang dilaksanakan olehBidang Pencegahan Densus 88 AT Polri, dan juga melihat sejauh manakementerian dan lembaga yang terkait dalam menyikapi masifnya penyebaranfaham radikalisme dan aksi terorisme saat ini. Dari penelitian ini, peneliti jugamenyusun dan membuat suatu konsep pelaksanaan kegiatan kontra radikalismeyang terintegrasi, dimana pihak ? pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatankontra radikalisme bersama ? sama turun ke lapangan, berada di tengah ? tengahmasyarakat, sesuai dengan tugas, pokok dan fungsi serta peranannyamelaksanakan kegiatan pencegahan terhadap penyebaran faham radikalisme danaksi terorisme di Indonesia.Dengan konsep kegiatan/program Kontra radikalisme yang terintegrasidiharapkan mampu menyentuh masyarakat di berbagai lapisan dan tingkatanmaupun di berbagai komunitas masyarakat guna membentengi dan meng counterpenyebaran faham radikalisme dan aksi terorisme yang terjadi di tengah ? tengahmasyarakat, sehingga kesatuan dan persatuan NKRI dapat terpelihara dan terjagadari berbagai ancaman disintegrasi bangsa dan Negara yang terjadi

---

ABSTRACTThe phenomenon of the spread of radicalism and terrorism is a serious problemthat threatens the unity and integrity the Republic of Indonesia. Issue about thedifferences ideology and views on faith and religious laws become the most basicthings, so that happen is intolerance among Muslims, especially with the non-Muslim community. This study aims to assess and analyze the extent to which theimplementation of activities or programs carried out by the counter radicalismPrevention Division Densus 88 AT Police, and also look at the extent to which therelevant ministries and agencies in responding to the massive spread of radicalismand terrorism at this time. From this study, researchers also compiled and made adraft implementation of the counter-radicalism integrated, where the relevantparties in the implementation of counter radicalism together down to the field,located in the middle of the community, according to their roles, responsibilitiesand functions as well as conducting preventive role against the spread ofradicalism and terrorism in Indonesia.With the concept of activities / programs Contra radicalism that integratesexpected to be able to touch people in different layers and levels and in variouscommunities in order to fortify and counters the spread of radicalism andterrorism that occurred in the middle - the middle of the community, so that theunity and integrity of the Republic of Indonesia can be maintained and awakefrom a variety of threats disintegration and state what happened"

"ABSTRAK

Civil society adalah kelompok-kelompok non-negara yang berkepentingan untuk menghadapi hegemoni negara yang diwarnai oleh kontrol negara terhadap hampir seluruh aspek kehidupan masyarakat. Penelitian ini meneliti salah satu kelompok civil society yaitu organisasi kepemudaan. Secara keseluruhan penelitian ini akan disajikan dengan analisis diskriptif, yang bertujuan melukiskan secara sistematis hasil penelitian. Kesimpulan penelitian ini menunjukan radikalisme Islam, dengan ciri fanatisme terhadapa ajaran Islam, dan mengenyampingkan sisi kemanusiaan ajaran Islam sehingga muncul sebutan murtad terhadap sesama pemeluk agama Islam. Kedua, menyatakan selain agama Islam harus ditiadakan, dimulai dengan pebuatan yang didasari oleh prasangka buruk terhadap keimanan orang lain, berujung pada intoleransi yang bisa disebut (hate crime). Ketiga, dalam konteks negara, radikalisme Islam adalah keinginan untuk merubah bentuk negara dari sistem demokrasi menjadi sistem Khilafa, dengan tindakan melawan hukum, berhadapan dengan, civil society yang memiliki ciri, pertama terdapat ruang publik yang luas, menguatkan kedua demokrasi, ketiga menguatkan toleransi, dan terakhir keadilan sosial. kemudian organisasi kepemudaan yang diteliti menyebut bahwa media sosial menjadi alat untuk melakukan penyebaran radikalisme Islam, rekrutmen, dan pendidikan anggota, namun dalam praktik gerakan melawan radikalisme, civil society, belum melakukan gerakan yang benar-benar massif, kegiatan yang dilakukan seputar penyuluhan dan sosialisasi. Sehingga belum menunjukan keseriusan dalam menangkal radikalisme Islam di media sosial. 

---

ABSTRACT

 

---

Civil society is non-state groups with an interest in dealing with state hegemony which is characterized by state control over almost all aspects of people's lives. This study examines one of the civil society groups, namely youth organizations. Overall this research will be presented with descriptive analysis, which aims to systematically describe the results of research. The conclusions of this study show Islamic radicalism, with the fanaticism characteristic of Islamic teachings, and exclude the humanitarian side of Islamic teachings so that the apostate designation appears to fellow Muslims. Secondly, stating that apart from Islam, it must be abolished, starting with an act based on bad prejudice against the faith of others, leading to a hate crime. Third, in the context of the country, Islamic radicalism is the desire to change the shape of the state from a democratic system into a Khilafa system, against unlawful action, dealing with, civil society that has the characteristics, first there is broad public space, strengthening both democracies, third reinforcing tolerance, and finally social justice. then the youth organizations studied said that social media became a tool for disseminating Islamic radicalism, recruitment, and member education, but in the practice of movements against radicalism, civil society, had not carried out a truly massive movement, activities carried out around counseling and socialization. So that it has not shown seriousness in counteracting Islamic radicalism on social media.

 

"