Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTSkripsi ini membahas tentang jaringan kriminal (criminal network) perdagangan manusia dengan memanfaatkan perekrutan TKI secara ilegal. Jaringan kriminal yang dibahas disini adalah hubungan aktor-aktor dan perannya dalam perekrutan dan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara ilegal. Kasus yang dibahas dalam kasus ini merupakan kasus yang sudah diputus pengadilan dan kedua pelaku sudah dipidana dan menjalani hukumannya. Kedua pelaku bekerja sama dengan agensi di Timur Tengah merekrut korban sebagai calon TKI untuk bekerja di Timur Tengah tetapi dengan prosedur yang ilegal. Dalam menjelaskan criminal network ini menggunakan social network analysis dan kejahatan terorganisir. Skripsi ini diharapkan dapat menggambarkan proses dan mata rantai dalam perekrutan dan pengiriman TKI dari Indonesia ke negara tujuan (Timur Tengah). Dalam proses pengumpulan data, peneliti mewawancara kedua pelaku yang sedang menjalani hukumannya dan didukung dengan data sekunder dari pengadilan. terorganisir dengan memanfaatkan hubungan sosial dengan agensi di Timur Tengah. Melalui hubungan sosial yang berkembang menjadi jaringan kriminal ini para pelaku atau aktor yang terlibat dalam perdagangan manusia membangun criminal enterprise yang beroperasi pada skala transnasional

---

ABSTRACTThis thesis discuss about criminal network at human trafficking on Indonesias migrant worker. The criminal network discussed here is the relationship between actors and their role in recruitment and sending of Indonesia migrant worker to Middle East illegally. The case discussed in this thesis and research is a case that has been decided by the court and the two perpetrators have been convicted and served their sentences. The two actors worked with agency in Middle East to recruit victims as migrant worker to work in the Middle East but with illegal procedures. This thesis using organized crime and social network analysis to explain criminal network on human trafficking. This thesis is expected to be able to describe the processes and chain in the recruitment and delivery of migrant worker from Indonesia to destination countries (Middle East). In the process of collecting data, I interviewed the two actors who involved in this migrant worker trafficking case and were supported by secondary data from the court. From interviewed and document from court, They are connected and work together based on their social relation/network. Social network between them change into criminal network and become criminal enterprise that worked in transnational scale."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang pengiriman PMI ilegal melalui modus operandi umrah ke Timur Tengah tahun 2011-2018. Perdagangan orang merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisasi yang selalu berkembang karena kecanggihan pelaku dan salah satu perkembangan dari modus ini adalah melalui visa umrah. Dalam menganalisis modus yang dilakukan pelaku, digunakan enam poin modus operandi perdagangan orang yang diungkapkan oleh United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking dengan beberapa adaptasi, yaitu rekrutmen, penyalahgunaan dokumentasi, pengiriman, penampungan, penyaluran, dan eksploitasi. Sebagai isu kriminologi, pengiriman PMI ilegal melalui modus umrah dapat dijelaskan melalui teori paparan gaya hidup, teori pola kejahatan, serta konsep viktimisasi struktural. Penulisan ini menggunakan metode analisis isi kuantitatif dan bertumpu pada data sekunder sebanyak 77 kasus yang ditemukan di portal berita online.

---

ABSTRACTThis undergraduated thesis discusses about the delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi to the Middle East in 2011-2018. Human trafficking is one form of transnasional organized crime which is always developing because of the sophistication of the perpetrators and one of the developments in this modus operandi is through umrah visa. In analyzing the modus operandi carried out by the perpetrators, six points of modus operandi were used by United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking with several adaptations, namely recruitment, misuse of document, transportation, shelter, distribution, and exploitation. As an issue of criminology, delivery of Indonesian illegal migrant workers through umrah modus operandi can be explained through lifestyle exposure theory, crime pattern theory, and the concept of structural victimization. This writing uses quantitative content analysis methods and relies on secondary data as many as 77 cases found on online news portals."

"Penelitian ini memiliki tujuan untuk menunjukkan bagaimana suatu jaringan kriminal, terutamanya jaringan kriminal oleh warga Negara Nigeria, dapat beroperasi di Indonesia dengan memperdagangkan narkoba secara transnasional. Dalam hal tersebut yang menjadi fokus penelitian adalah bagaimana jaringan kriminal Nigeria dapat menjadi salah satu bentuk jaringan kriminal dalam drug trafficking yang sangat dikenal dan berada dalam hampir seluruh negara yang terdapat bisnis narkoba.Dengan fokus tersebut, penelitian ini menggunakan metode studi dokumen dalam mengumpulkan data mengenai jaringan - jaringan kriminal dalam perdangan narkoba, termasuk data mengenai jaringan kriminal narkoba oleh Nigeria, yang kemudian akan dibandingkan dengan berbagai jaringan kriminal non Nigeria sehingga dapat terlihat perbedaannya. Pengumpulan dan analisis data menggunakan pedoman diagram, yang terbagikan menjadi empat kotak, dimana masing ? masing kotak tersebut adalah data yang terkumpulkan. Data tersebut mencakup dimensi ? dimensi dalam jaringan kriminal, dimana dimensi tersebut menjadi pedoman utama dalam melihat dan membedah sebuah jaringan kriminal narkoba itu sendiri.Dari hasil pengumpulan data dokumen dan literature, dilakukan uji validitas dengan mewawancarai dua ahli pada bidang kejahatan narkoba dan seorang narapidana Nigeria. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini menunjukkan karakteristik ? karakteristik yang unik dan berbeda pada jaringan kriminal Nigeria di Indonesia sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah jaringan yang cukup spesial.This research has a focus of showing how a criminal network, especially a Nigerian criminal network, can operate in Indonesia by trafficking drugs. With that, the main focus of the research is to show how a Nigerian criminal network is seen to be one of the most notorious criminal network known in the world and is spread widely everywhere with countries that has an occurring phenomenon in the crime of trafficking drugs.

Due to the focus constructed, this research uses a method of document studies in collecting the data of criminal networks in trafficking drugs, which especially includes the Nigerian criminal network, in which it will be compared with other criminal networks that are non Nigerian so that the difference may be seen clearly. In collecting and analyzing the data, a diagram is used as an orientation, in which it is divided by four boxes that consists of the data collected. These data consists of the three main dimensions used in the research to identify and examine a criminal network in drug trafficking.

By compiling data from documents and literature, a validation step is taken by interviewing two professional practitioners on the fields of drugs and a Nigerian inmate. The result found in this research shows the characteristics and distinctive features owned by Nigerian criminal network of drug trafficking in Indonesia, in which we can say that the network is special."

"Moratorium penempatan TKI informal diberlakukan oleh Pemerintah Indonesia ke negara-negara di Kawasan Timur Tengah sejak Tahun 2015 dalam rangka meminimalisir permasalahan yang terjadi kepada TKI di Luar Negeri. Tujuan dari pemberlakuan moratorium tersebut adalah agar tercipta suatu sistem perlindungan baru antara Indonesia dengan Negara-negara yang diberlakukan penghentian sementara penempatan itu. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya kebijakan moratorium TKI membawa dampak yang cukup signifikan yaitu meningkatnya jumlah TKI ilegal. Pada skripsi ini dijelaskan mengenai faktor-faktor apa saja yang memengaruhi implementasi moratorium penempatan TKI informal di Kawasan Timur Tengah untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor tersebut mempengaruhi kebijakan dan apa yang penyebab permasalahan meningkatnya TKI ilegal setelah diberlakukan moratorium. Skripsi ini merupakan penelitian dengan pendekatan positivist menggunakan teori Grindle yaitu dilihat dari segi konten dan konteks dari kebijakan. Simpulan yang dapat diambil dari penelitian ini adalah bahwa pada implementasinya, masih ditemui beberapa kendala yang kemudian menyebabkan jumlah TKI ilegal meningkat. Berdasarkan 9 faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan, hanya 6 yang memenuhi indikator faktor yang menunjang pelaksanaan implementasi. 3 faktor yang mengalami kendala diantaranya dari sisi jangkauan perubahan yang diharapkan, sumber daya yang memadai, dan adanya kepentingan serta tumpang tindih kekuasaan antar pihak. Rekomendasi pada penelitian ini adalah bahwa pemerintah perlu segera melakukan evaluasi dan membuat sistem perlindungan baru bagi TKI, memperbanyak sumber daya yang berkualitas untuk mendukung pelaksanaan moratorium, dan meninjau ulang undang-undang agar tidak terjadi tumpang tindih antar pihak, serta meningkatkan pengawasan pada pelaksanaan kebijakan.

---

The moratorium on placement of informal migrant workers in middle east region has been enforced by the government of Indonesia since 2015 in order to minimalize problems which has happened to Indonesia migrant workers abroad. The purpose of moratorium enforcement is so that it can form a new protection system between Indonesia and the countries that is being given temporary placement dismissal. However, in the implementation, migrant workers moratorium policy brought such adverse impact that it made the number of illegal migrant workers increasing. This thesis explains about the factors which affecting the implementation of moratorium on placement of informal migrant workers in the middle east region to find out how those factors affect the policy and the cause of illegal migrant workers increasement after the moratorium being applied. This thesis is a research with positivist approach with Grindle theory which seen from context and content side of the policy. The conclusion of this thesis is that in the implementation, there are hindrances which cause the increasing of illegal migrant workers. Based on 9 factors that affect policy implementation, only 6 factors that fulfill the indicators which support them. 3 factors that facing problems are from the range of expected changes side, adequate resources, and the existence of interest and also overlapping powers between parties. The recommendation in this research are that the government needs to do an evaluation immediately and formulate a new protection system for migrant workers, incerase qualified resources to support the implementation of moratorium, and review the related policy so that there is no overlapping authority between parties, and also increase supervision on the implementation."

"ABSTRAKPenelitian ini mempelajari faktor-faktor yang melatarbelakangi lebih besarnya ekspor Thailand ke Timur Tengah, dibandingkan dengan ekspor Indonesia. Tujuannya adalah untuk mempelajari pengalaman Thailand dalam meningkatkan pertumbuhan ekspornya ke kawasan tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif, wawancara dan riset pustaka. Dari hasil penelitian ini, disarankan agar kapabilitas teknologi di sektor industri perlu ditingkatkan; beberapa instrumen kebijakan strategis perlu digunakan demi pembangunan industri nasional; isu infrastruktur, lingkungan bisnis dan upah buruh segera diatasi untuk memperkuat daya saing ekonomi; kolaborasi pemerintah dan sektor swasta dilembagakan; perjanjian bilateral dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar; alokasi anggaran untuk program promosi dan misi dagang ditingkatkan.

---

ABSTRACT

This research studied factors underlying the greater export of Thailand to Middle East than the Indonesia?s export to that region. The objective is to study Thailand?s experiences in increasing its export to the region. The research method was qualitative by library research and interviewing. The result suggests that government enhance technological capability in industrial sector; employ strategic policies to boost the development of national industries; overcome issues in infrastructure, business environment and labor cost to strengthen economic competitiveness; institutionalize collaboration between government and private sector; optimize bilateral agreement to gain market access; allocate greater budget for promotion and trade mission."

"Tesis ini membahas hasil penelitian tentang analisis analisis dalam penanganan tindak pidana pengiriman TKI ilegal ke timur tengah oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif yang bersumber dari data primer dan sekunder dengan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam, wawancara pakar, observasi dan telaahan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang ditemukan oleh penyidik Satreskrim Polres Bandara Soetta dalam menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta adalah tidak kooperatifnya para calon TKI dalam memberikan keterangan yang cukup mengenai identitas pelaku pengiriman TKI secara ilegal karena dipicu rasa takut atas ancaman para pelaku tersebut terhadap keluarga calon TKI. Hal inilah yang menjadi faktor penghambat penegakan hukum terhadap para calo yang terlibat dalam jaringan pengiriman calon TKI ke Timur Tengah secara non-prosedural. Selain itu hasil penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dapat dilakukan oleh Satreskrim Polres Bandara Soetta untuk menangani kasus dugaan pengiriman TKI ilegal ke Timur Tengah di Bandara Internasional Soekarno-Hatta dalam rangka menemukan pelaku kejahatan TPPO adalah melalui penelusuran transaksi keuangan yang digunakan dalam pembelian tiket di Kantor Maskapai Penerbangan. Melalui penelusuran tersebut penyidik akan memperoleh identitas pelaku maupun pihakpihak lainnya yang terlibat dalam pengiriman calon TKI secara non-prosedural yang terjadi di wilayah hukum Polres Bandara Soekarno-Hatta. Dengan ditemukannya para calo maka pengiriman calon TKI secara non-prosedural (ilegal) ke kawasan Timur Tengah maupun negara di kawasan Asia Tenggara melalui Bandara Soekarno Hatta dapat ditekan jumlahnya sehingga pada akhirnya dapat diberantas seluruhnya.

---

This thesis discusses the results of research on analytical analysis in tackling the criminal act of recruiting illegal workers to the middle east by the Soekarno-Hatta Airport Police. This research is done by descriptive-qualitative method that comes from primary and secondary data with data collecting method done by in-depth interview, expert interview, observation and document review. The results show that the obstacles faced by investigators from Satreskrim of Soekarno-Hatta Airport Police in tackling cases allegedly recruiting illegal migrants to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport is not cooperative prospective workers in providing sufficient information about the identity of illegal migrant workers because of the triggered by the fearness of the perpetrators' threats against the families of prospective migrant workers. This is a factor inhibiting law enforcement against the brokers involved in the delivery of prospective migrant workers to the Middle East in a non-procedural manner. In addition, the results of the study also show that the efforts made by Satreskrim Soekarno-Hatta Airport Police to tackle the alleged cases of recruiting illegal workers to the Middle East at Soekarno-Hatta International Airport in order to find the perpetrators of trafficking in persons offences are through the searching of financial transactions used in the purchase of tickets at the Office Airline. Through this investigation the investigator will obtain the identity of the perpetrator as well as other parties involved in sending prospective migrant workers in a non-procedural manner occurring in the jurisdiction of the Soekarno-Hatta Airport Police. With the discovery of the brokers, the delivery of non-procedural (illegal) migrant workers to the Middle East area and countries in Southeast Asia through Soekarno Hatta Airport can be suppressed in number so that it can eventually be eradicated entirely."

"Tingginya minat Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) / Tenaga Kerja Indonesia (TKI) untuk bekerja di luar negeri dimanfaatkan oleh beberapa perusahaan pengerah tenaga kerja yang disebut Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS). Namun, dalam kenyataannya tindak pidana kerap terjadi dalam pelaksanaan penempatan CTKI / TKI di luar negeri yang dilakukan oleh PPTKIS. Penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS bisa di wujudkan melalui sistem peradilan pidana. Tesis ini membahas mengenai pelaksanaan, kendalakendalanya, upaya-upaya apa saja dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang didukung penelitian empiris. Analisis dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama dan data primer sebagai data pendukung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI / TKI di luar negeri oleh PPTKIS dalam sistem peradilan pidana masih kecil. Hal ini dikarenakan kebanyakan PPTKIS dalam melakukan penempatan CTKI/TKI ke luar negeri hanya melakukan pelanggaran yang bersifat administratif saja, sehingga sanksi yang diterima oleh PPTKIS hanya berupa sanksi administrasi. Mayoritas tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI /TKI di luar negeri dilakukan oleh orang perorangan maupun dilakukan oleh sponsor / calo yang melakukan perekrutan terhadap CTKI / TKI. Penjatuhan pidana terhadap sponsor / calo menggunakan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Kendala-kendala yang dihadapi dalam rangka penegakan hukum terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan penempatan CTKI/TKI di luar negeri dalam sistem peradilan pidana ini bisa dilihat dari kendala-kenadala yang dihadapi oleh komponen-komponen dalam sistem peradilan pidana, substansi (Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 ) dan budaya yang ada dalam masyarakat. Upaya-upaya yang dilakukan adalah mensinkronisasikan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 baik secara vertikal maupun horizontal, mengatur pemberian sanksi secara menyeluruh /Integral terhadap orang-orang yang terlibat dalam penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri tanpa terkecuali, meningkatkan koordinasi antara para penegak hukum dan instansi-instansi terkait yang berkaitan dengan penempatan TKI di luar negeri, meningkatkan Sumber Daya Manusia bagi para Penegak Hukum dengan melalui Pendidikan dan Pelatihan yang secara terus menerus, meningkatkan ?pendekatan keilmuan? dalam penegakan hukum.

---

The high interests of CTKI (Indonesian Work Force Candidates)/TKI (Indonesian Migrant Workers) to work abroad have been taken advantage by several work force recruiter agencies which are called PPTKIS (Private Indonesian Migrant Worker Placement Administrator). However, in reality the criminal acts often happen in the implementation of the CTKI/TKI placement abroad done by PPTKIS. The law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS may be established through criminal justice system. The thesis discusses the implementation, the challenges, and any efforts in conducting law enforcement towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system.

This research is a normative judicial research supported with empirical research. The analysis in this research is done by using secondary data as the main data and primary data as the supporting data. The research results show that the law enforcement implementation towards criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad by PPTKIS in criminal justice system is still small. This happens because most PPTKIS in doing the CTKI/TKI placement abroad only commit administrative violation so that the sanction given to PPTKIS is merely an administrative sanction.

Most of the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad have been committed by individuals or by sponsors/agencies doing recruitment of CTKI/TKI. To pass sentence towards those sponsors/agencies will be required to use the articles contained in KUHP (Penal Code). The challenges faced in law enforcement towards the criminal acts related to the CTKI/TKI placement abroad in this criminal justice system could be seen from the challenges faced by the components in criminal justice system, substances (the Law No. 39 of the year 2004), and cultures existing in the society.

The efforts done are to synchronize the Law No. 39 of the year 2004 vertically and horizontally, to govern the sentencing of the sanctions wholly/integrally towards the people involved in the Indonesian work force placement abroad without any exception, to improve the coordination between the law enforcement officers and the relevant institutions related to the TKI placement abroad, to increase the human resources of the law enforcement officers through continuous education and training, and to raise ?scientific approach? in law enforcement."

"Skripsi ini membahas mengenai apa yang menjadi faktor penyebab perdagangan manusia human trafficking demikian marak menimpa Tenaga Kerja Indonesia TKI dan perlindungan hukum bagi Tenaga Kerja Indonesia terhadap bahaya perdagangan manusia human trafficking . Untuk mengetahui factor penyebab perdagangan manusia yang menimpa TKI, maka dilakukan analisis terhadap putusan Pengadilan Negeri No: 387/Pid.Sus/2012/PN Krw dan putusan Pengadilan No: 2044/Pid.Sus/2013/PN.JKT.Bar. Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif yang berdasarkan asas-asas norma hukum tertulis dengan cara penggambaran yang deskriptif analitif. Sehinnga melalui analisis kedua putusan tersebut kita mengetahui factor apa saja yang menyebabkan perdagangan manusia menimpat TKI. Kata kunci:Tenaga Kerja Indonesia, Perdagangan Manusia.

---

This thesis discusses about what the causal factors of trafficking so rampant override Indonesian Workers and legal protection for Indonesian Workers against the dangers of human trafficking. To determine the cause of human trafficking factor affecting migrant workers, the authors conducted an analysis of court rulings with registry number 387 Pid.Sus 2012 PN Krw and 2044 Pid.Sus 2013 PN.JKT.Bar. This thesis is a normative juridical research is based on the principles of the rule of law is written in a way that descriptive depiction analitif. Thus, with both analyzes of the decision we determine what factors are causing human trafficking afflict the TKI.Key words Legal Protection, Indonesia Labour, Trafficking Crimes, Human Trafficking."

"Banyaknya tawaran pekerjaan di luar negeri dengan gaji serta upah yang tinggi, merupakan suatu anugerah dan suatu kesempatan bagi sebagian orang untuk mencoba nasib peruntungan di negeri orang. Tenaga kerja Indonesia (TKI/TKW) yang berangkat ke luar negeri sebetulnya sadar akan resiko yang dihadapi, namun kelangkaan peluang kerja dan untuk mendapatkan upah yang tinggi mendorong mereka pergi ke luar negeri dan berani menanggung segala resiko. Kurangnya pengawasan pemerintah maupun instansi yang terkait dalam proses pengiriman tenaga kerja keluar negeri seolah-olah menjadi bumbu penyedap untuk melancarkan tujuan para penyalur tenaga kerja mengeruk keuntungan dari para pencari pekerja tersebut dan menjadikan mereka tersebut hanyalah objek dari suatu kejahatan yang dinamakan perdagangan manusia. Perdagangan Manusia merupakan suatu tantangan yang sangat mendasar di bidang Hak Asasi Manusia karena sangat kental dengan unsur-unsur ancaman, kekerasan dan bentuk-bentuk pemaksaan lainnya.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang peranan pemerintah dalam menangani permasalahan TKI/TKW yang menjadi korban dari perdagangan manusia, dan memberikan informasi yang jelas tentang persyaratan menjadi TKI/TKW yang hendak bekerja di luar negeri serta usaha/tindakan pemerintah dalam pemberian sanksi hukum terhadap para pelaku kejahatan perdagangan manusia. Dalam tujuan penulisan tersebut, mungkin sudah tiba saatnya bagi Indonesia memikirkan perlunya semacam. Badan Usaha Milik Negara yang menangani TKI/TKW secara professional dibawah pengawasan DEPNAKERTRANS dan dalam pelaksanaannya bekerja sama dengan para pengerah tenaga kerja di seluruh Indonesia. Tenaga kerja yang dilatih secara professional, pasti akan mendapatkan. hasil optimal."

" ABSTRAK Nama : Rika Nopitasari Program Studi : Ilmu Kesejahteraan SosialJudul : Perlindungan dan Kesejahteraan Anak: Studi Deskriptif pada Keluarga Tenaga Kerja Indonesia TKI Laki-laki di Lombok Timur Penelitian ini membahas gambaran perlindungan anak keluarga TKI laki-laki di Lombok Timur menggunakan kerangka Child Safeguarding and Promoting Welfare. Penelitian merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan remitansi TKI laki-laki tidak selalu besar dan stabil sehingga mengharuskan istri bekerja untuk menambah penghasilan keluarga. Pada dimensi kapasitas pengasuhan orang tua, gaya pengasuhan orang tua tidak selalu berkaitan dengan besarnya remitansi keluarga tapi juga pada stabilitas keluarga. Pada dimensi faktor keluarga dan lingkungan, semua keluarga mendapatkan dukungan sosial dari lingkungan dan keluarga luas. Pada dimensi kebutuhan perkembangan anak, tugas perkembangan anak tidak selalu berhasil pada keluarga dengan remitansi besar.

---

ABSTRACT Name Rika Nopitasari Study program Ilmu Kesejahteraan SosialTitle Child Protection and Child Welfare A Descriptive Study Male Migrant Worker Family in East Lombok This study discusses children protection and welfare of male migrant workers in East Lombok using framework Child Safeguarding and Promoting Welfare. This study uses qualitative approach with descriptive research. Results of study are male migrant workers have their remittances, but their income not always enough nor stable so their wife has to work to support family income. Dimension of parenting capacity, parenting style also related to stability of family. On family and environmental factors, all families receive social support from extended family and environment. Developmental needs of children, child development task is not always accomplished on families with high remittances. "