Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Laporan karya magang ini bertujuan untuk menganalisis penerapan PSAK 30 (revisi 2011) tentang sewa di PT SDR dengan kasus Kontrak A dan Kontrak B. Untuk Kontrak A dan Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sewa di tahun 2018 sedangkan kontrak dimulai 2017. Berdasarkan hasil analisis, waktu pengklasifikasian kontrak sewa tidak sesuai PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak A, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa pembiayaan. Berdasarkan analisis, klasifikasi Kontrak A sudah sesuai dengan PSAK 30 (revisi 2011). Untuk Kontrak B, PT SDR mengklasifikasikan kontrak sebagai sewa operasi. Berdasarkan analisis dengan salah satu faktor yaitu jenis menara yang disewa di Kontrak B hanya dapat di isi oleh PT SDR, penulis mengklasifikasikan kontrak B sebagai sewa pembiayaan.

---

This final project aims to analyze the implementation of PSAK 30 (revised 2011) leasing tower at PT SDR with cases of contract A and contract B. For contract A and contract B, PT SDR classifies the lease contract in 2018 while the contract starts in 2017. Based on the analysis, the time of classifying the rental contract is not in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract A, PT SDR classifies contracts as finance leases. Based on the analysis, the classification of Contract A is in accordance with PSAK 30 (revised 2011). For Contract B, PT SDR classifies contracts as operating leases. Based on the analysis with one of the factors, the tower type leased in Contract B can only be filled by PT SDR, the author classifies contract B as a finance lease."

"Laporan magang ini menganalisis prosedur audit AAA Indonesia dan penerapan PSAK 30 revisi 2011 atas sewa pembiayaan PT. SHB, suatu perusahaan jasa kesehatan. Pengadaaan sebagian besar aset medis PT. SHB dilakukan dengan menggunakan skema sewa pembiayaan. Masalah yang muncul pada sewa pembiayaan ini berkaitan dengan pembatalan perjanjian sewa, prosedur audit AAA Indonesia yang meliputi prosedur konfirmasi pihak ekternal dan prosedur penilaian going concern entitas, dan jawaban konfirmasi yang dibuat oleh pihak perusahaan pembiayaan. Hasil analisis menyimpulkan perlunya penyesuaian yang dilakukan oleh PT. SHB terkait pembatalan perjanjian dan perbaikan prosedur audit AAA Indonesia serta pembenahan dalam pembuatan jadwal pembayaran oleh pihak ketiga.

---

This report analyzes the lease audit procedures done by AAA Indonesia and the implementation of PSAK 30 revised 2011 in PT. SHB, a health care company. In order to acquire its medical equipment, PT. SHB uses financing lease as an option to provide most of its medical equipment. The main problems arising on these financing lease agreements are related to the cancellation of the lease agreement, the audit procedures held by AAA Indonesia that include the external confirmation procedure and going concern entity assessment, and confirmation responses made by third parties. The analysis results conclude the need for adjustments made by PT. SHB related to the cancellation of agreements, improvement of AAA Indonesia audit procedure, and enhancement in the preparation of leasing schedules by third parties."

"Semakin bervariasi bentuk perjanjian sewa guna usaha, membuat para pengguna dari perjanjian sewa guna usaha tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan klasifikasi jenis sewa yang ada pada perjanjian sewa guna usaha itu. PSAK 30 (revisi 2011) mengatur ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi dalam menentukan klasifikasi perjanjian sewa guna usaha di Indonesia. Dengan menggunakan metode studi literatur dan penelitian lapangan, penelitian ini menganalisis pengklasifikasian suatu perjanjian sewa guna usaha dari sewa operasi menjadi sewa pembiayaan dan dampak jika terjadi perubahan terhadap laporan keuangan serta rasio keuangan PT PIP.Hasil dari penelitian ini adalah adanya pengakuan piutang sewa pembiayaan sebesar Rp 32.796.105.295 dan berkurangnya nilai buku aset tetap PT PIP sebesar Rp 32.634.423.873. Sedangkan pada rasio keuangan terjadi perubahan yang cukup besar pada rasio periode penagihan rata-rata yang meningkat 84%, perputaran piutang usaha yang menurun sebesar 46% dan perputaran aset tetap yang meningkat sebesar 1.040% setelah mengalami perubahan menjadi sewa pembiayaan.

---

The more veried the form of lease agreement, makes the users of lease agreement face difficulties to determine the classification of lease agreement. PSAK 30 (revised 2011) provides rules to be completed in classifiying a lease agreement in Indonesia. By using the library research and field research methods, this research analyzes the classification of lease agreement from operating lease to finance lease and the effects if any changes to PT PIP financial statements and financial ratio.

The results of this research are the recognition of lease receivables amounting to Rp 32,796,105,295 and declined the PT PIP book value of fixed assets amounting to Rp 32,634,423,873. While on financial ratios have substantial changes in the average collection period increased by 84%, accounts receivable turnover decreased by 46% and fixed assets turnover increased by 1,040% after changing into a finance lease."

"ABSTRAKLaporan magang ini berisikan bahasan mengenai perlakuan akuntansi terhadap transaksi sewa pada objek sewa tower Base Transceiver Station di PT Z. Dalam laporan magang ini menguraikan proses klasifikasi transaksi sewa ke dalam tiap-tiap jenis sewa yang terjadi secara nyata di PT Z, memaparkan jurnal yang dibuat dan pengungkapan yang dicantumkan di dalam catatan atas laporan keuangan PT Z untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2017. Hal tersebut kemudian dianalisis menggunakan standar terkait yang berlaku yaitu PSAK 30 revisi 2011. Berdasarkan hasil analisis, praktik yang dilakukan oleh PT Z belum sesuai dengan standar yang berlaku karena terdapat ketidaksesuaian pada pengklasifikasian sewa dan alur pencatatan yang berefek kepada keasalahan dalam penyajian pada sewa tower Base Transceiver Station.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of lease transactions on the object of leasing a Base Transceiver Station tower in a telecommunications company named PT Z. In this internship report describes the process of classification of lease transactions into each type of lease that occurs in PT Z, presents the journal made and disclosures included in the notes to PT Z's financial statements for the period ended December 31, 2017. The description then analyzed using the relevant standards, namely PSAK 30 (revised 2011). Based on the results of the analysis, the practices carried out by PT Z not in accordance with applicable standard because there was a discrepancy in the classification of leases and flow of records which had an effect on the problems in the presentation of the Base Transceiver Station tower rental."

"Skripsi ini berisi tentang Dampak Penerapan PSAK 13 Revisi 2011 pada Perusahaan Properti: Studi Kasus pada PT TBI. PT TBI merupakan perusahaan penyewaan menara yang menyewakan bangunan tower yang dimilikinya kepada operator telekomunikasi melalui sewa operasi. Pendapatan utama Perusahaan didapat dari hasil penyewaan atas properti investasinya. Di dalam pengakuan bangunan tower yang dimiliki perusahaan juga terdapat isu dalam perbedaan pengakuan di perusahaan-perusahaan penyewaan me nara yang ada di Indonesia ada perusahaan yang mengakui sebagai properti investasi dan ada juga ya ng mengakui sebagai aset tetap. Kesimpulannya adalah didalam industri penyewaan menara penentuan yang benar atas pengakuan bangunan tower yang dimilikinya adalah sebagai properti investasi karena kriteria-kriterianya mengacu dalam PSAK 13.

---

This contains about the Impact of PSAK 13 Revised 2011 on Company Property: Case Study on PT TBI. PT TBI is a rental company that rents its tower to telecommunications operators through an operating lease. The company's main revenue derived from the rental of property investment. In the recognition of the company-owned buildings tower there is also an issue in recognitionof differences in tower rent companies in Indonesia there are companies that recognize the investment properties and some are recognized as fixed assets. The conclusion is in industry rent tower the correct recognition of the tower building as an investment property because of the criteria, are referred to in PSAK 13."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas sewa tower berdasarkan PSAK 30 pada PT Y. PT Y merupakan perusahaan telekomunikasi. Sebagai perusahaan telekomunikasi, perusahaan sangat bergantung terhadap menara telekomunikasi sebagai sarana pendukung jaringan komunikasi. PT Y memperoleh aset tower dengan cara sewa. Subjek pembahasan terkait dengan sewa adalah pencatatan dan pengakuan sewa seperti klasifikasi perjanjian sewa, alur pencatatan sewa, dan asumsi-asumsi terkait. Laporan magang ini juga membahas tentang gap analysis PSAK 30 dan PSAK 73 yang dilihat dari lessee, seperti mengidentifikasi adanya perbedaan pada penerapan standar sewa antara kedua standar ini.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the accounting treatment of tower rental assets and liabilities based on IFAS 30 at PT Y. PT Y is a telecommunications company. As a telecommunications company, the company relies heavily on telecommunications towers as a supporting communication networks. PT Y obtains tower by leasing. The subject of the discussion related to leases is the recording and recognition of leases such as the classification of lease agreements, flow of the lease accounting, and related assumptions. This internship report also discusses IFAS 30 and IFAS 73 gap analysis from lessee, such as identifying differences in the application of rental standards between these two standards."

"Dalam upaya perbankan menghadapi persaingan global dan internasional melalui implementasi PSAK - Pernyataan Standar Akuntansi 50 (revisi 2010) tentang "Instrumen Keuangan: Penyajian" dan PSAK 55 (Revisi 2011) "Instrumen Keuangan:Pengakuan dan Pengukuran" yang telah dilaksanakan, dalam proses penerapannya menghadapi tantangan dalam keseragaman penyajian informasi yang sesuai dengan konvergensi IFRS (International Financial Reporting Standards). Skripsi ini membahas tentang penerapan PSAK 50 (revisi 2010) dan PSAK 55 (revisi 2011) dan PAPI - Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (revisi 2008) atas klasifikasi aset dan liabilitas keuangan. Dengan demikian, pihak selain Bank dapat memahami pengaruh penerapan tersebut dari perspektif perbankan sehubungan dengan ketentuan yang berlaku.

---

In Bank's effort towards challenging global and international competition with recent SFAS 50/55 enforcement, in the process of implementation deals with challenges along with uniformity in the presentation of information in accordance with IFRS convergence. This study discusses the impact of SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 50 (revised 2010) and SFAS ? Statement of Financial Accounting Standards 55 (revised 2011) and PAPI - Indonesian Banking Accounting Guideline (revised 2008) application from the classification of financial assets and liabilities. Therefore, parties other than Bank to be able to understand the influence of implementation from banking perspective with respect to the applicable regulations."

"Laporan ini berisi tentang analisis bagaimana penerapan PSAK 33 (revisi 1994) atas laporan keuangan PT ABD yang bergerak di industri pertambangan batubara. Laporan ini secara spesifik menganalisis bagaimana pengakuan, pengukuran, pencatatan yang terjadi pada kegiatan eksplorasi, pengembangan dan konstruksi, dan kegiatan produksi pertambangan (eksploitasi). Selain itu juga akan dilakukan analisis dengan membandingkan penerapan PSAK 33 (revisi 1994) pada PT ABD dengan perusahaan yang sudah tercatat di bursa efek indonesia (BEI).

---

AbstractThis Internship report contains the analysis of the implementation of PSAK 33 (revised 1994) on PT ABD financial statements which engaged in coal mining industry. This report specifically analyzes the recognition, measurement, and recording which occur in exploration, development and construction, and mining production activities (exploitation). The report also shows the comparison of PSAK 33 (revised 1994) implementation between PT ABD with other company which is already listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX)."

"Laporan magang ini membahas mengenai analisis penerapan PSAK No. 33 (Revisi 2011) tentang Akuntansi Pertambangan Umum pada PT Bukit Asam (Persero) Tbk yang bergerak dibidang industri pertambangan batubara. Dalam laporan ini dijelaskan mengenai kebijakan akuntansi PT Bukit Asam (Persero) Tbk atas aktivitas pegupasan lapisan tanah dan aktivitas pengelolaan lingkungan yang kemudian dilakukan analisis terhadap masing-masing kebijakan akuntansi. Hasil dari laporan magang ini menyimpulkan bahwa kebijakan akuntansi atas pengakuan dan pengukuran atas aktivitas pengupasan lapisan tanah PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011) dan pengungkapannya telah sesuai dengan PSAK No. 1 (Revisi 2009). Untuk kebijakan akuntansi atas pengakuan, penyajian, dan pengungkapan atas aktivitas pengelolaan lingkungan hidup PTBA telah sesuai dengan PSAK No. 33 (Revisi 2011). Sedangkan untuk kebijakan akuntansi atas pengukurannya telah sesuai dengan Peraturan Menteri ESDM No. 18 Tahun 2008.

---

The internship report explain the analysis of the implementation of SFAS Number 33 (Revised 2011) on Accounting of General Mining in PT Bukit Asam (Persero) Tbk, which is engaged in coal mining industry. This report also describe the accounting policies PT Bukit Asam (Persero) Tbk on soil stripping activities and environmental management activities that analysed for the each accounting policies. The result of this internship report concluded that the accounting policies on the recognition and measurement of soil stripping activities in PTBA was compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011) and the disclosures of soil stripping activities was refer to SFAS Number 1 (Revised 2009). The accounting policies on the recognition, presentation and disclosure of environmental management activities in PTBA were compliance with SFAS Number 33 (Revised 2011). For the measurement of environmental management activities in PTBA also complies with the ESDM Minister Regulation Number 18 2008."