Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pertumbuhan penduduk yang lebih pesat dari konsep tata ruang yang diundangkan menghadirkan kawasan kumuh sebagai tempat tinggal. Pemprov DKI Jakarta menetapkan kebijakan baru yang meliputi tiga aspek penataan, yakni penataan fisik lingkungan, pemberdayaan sosial dan budaya, serta pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Nomor 90 Tahun 2018 yang dimandatkan dalam program Community Action Plan (CAP) dan Collaborative Implementation Program (CIP). Sebagai upaya penataan permukiman kumuh berbasis masyarakat, penelitian ini menggunakan perspektif Sustainable Urban Development sebagai teori yang meyakini bahwa perencanaan lingkungan yang cermat akan menjadi langkah penting bagi masa depan kota yang berkelanjutan. Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif untuk melihat bagaimana realisasi Pergub Nomor 90 Tahun 2018 dapat mengintegrasikan tujuan ekonomi, sosial, dan lingkungan di permukiman kumuh ke dalam jangka panjang. Temuan dari penelitian ini adalah implementasi CAP dan CIP di Kelurahan Manggarai, Jakarta Selatan, tidak berhasil memenuhi kerangka pembangunan kota yang berkelanjutan sebab hanya menata aspek fisik lingkungan. Dengan demikian, penataan kawasan kumuh hanya membenahi aspek material tanpa meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dipahami sebagai peningkatan fasilitas sosial budaya dan ekonomi warga.

---

Population growth that is faster than the spatial planning concept enacted presents slums as a place to live. The DKI Jakarta Provincial Government has established a new policy that covers three aspects of arrangement, namely environmental physical arrangement, social and cultural empowerment, and community economic empowerment. This policy is contained in Governor Regulation Number 90 of 2018 which is mandated in the Community Action Plan (CAP) and Collaborative Implementation Program (CIP) program. As an effort to structuring community-based slum settlements, this study uses the perspective of Sustainable Urban Development as a theory that believes that accurate environmental planning will be an important step for a sustainable urban future. The author uses qualitative research methods to see how the realization of Governor Regulation Number 90 of 2018 can integrate economic, social and environmental goals in slums into the long term. The findings of this study are that the implementation of CAP and CIP in Manggarai, South Jakarta, has failed to meet the framework of sustainable urban development because it only manages the physical aspects of the environment. Therefore, the arrangement of slum areas only fixes the material aspect without increasing the welfare of the community which is understood as an increase in the socio-cultural and economic facilities of the residents. "

"DKI Jakarta merupakan Ibukota di Indonesia dengan tingkat kemacetan tertinggi ke 10 di dunia bedasarkan traffic index 2019. Selain itu, berdasarkan World Air Quality Report pada tahun 2019 menunjukan konsentrasi tingkat polusi udara di DKI Jakarta 49,4 g dan menempati urutan ke-5 polusi udara tertinggi di dunia. Dalam suatu perkotaan dengan tingkat mobilitas yang cukup tinggi saat ini sangat perlu dilakukan penilaian terhadap tingkat efisiensi dari infrastruktur transportasi yang berkembang. Dimana tingkat efisiensi ini merupakan faktor yang diperhatikan dalam pembangunan infrastruktur. DKI Jakarta saat ini sedang dalam proses pembangunan infrastruktur kereta yang direncanakan dapat menunjang sistem transportasi. Permasalahan yang muncul dengan pembangunan kereta yang ada saat ini adalah apakah pembangunan sudah didasarkan dengan prinsip keberlanjutan baik secara kinerja maupun tingkat pelayanannya. Dengan begitu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk melakukan evaluasi kinerja dan pelayanan infrastruktur transportasi berbasis rel di DKI Jakarta terhadap indikator keberlanjutan dari transportasi berbasis rel. Pada evaluasi ini selanjutnya dipetakan untuk mendapatkan alternatif rekomendasi untuk meningkatkan tingkat keberlanjutan pada transportasi kereta yang ada di DKI Jakarta. Pada pertama dilakukan detail literatur review dari paper yang berfokus kepada indikator keberlanjutan transportasi massal berbasis rel maupun transportasi umum lainnya dan upayanya untuk meningkatkan keberlanjutan. Dari indikator yang didapat kemudian dilakukan penilaian antara kondisi transportasi berbasis rel yang ada saat ini terhadap indikator keberlanjutan yang diteliti, penilaian ini dilakukan oleh responden sampel pengguna transportasi yang ada di DKI Jakarta dan beberapa unit kerja pelaksana dalam perencanaan, pembangunan maupun pengoperasian transportasi massal berbasis rel untuk mengetahui pembobotan tiap indikator dan penilaian transportasi itu sendiri. Metode yang digunakan adalah dengan melakukan pemetaan pembobotan dengan metode AHP dan penilaian dengan metode scoring. Penelitian ini menawarkan hasil bahwa aspek kinerja jaringan dan tingkat pelayanan memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap penilaian tingkat kepentingan penumpang dalam preferensi pemilihan transportasi dan memberikan rekomendasi alternatif untuk meningkatkan sistem persinyalan dalam upaya menambah kapasitas dan mengembangkan Kawasan transit (Transit Oriented Development) untuk meningkatkan integrasi antar moda.

---

DKI Jakarta is the Indonesia's capital city with the 10th highest level of congestion rate in the world based on the 2019 traffic index. Other than that based on World Air Quality Report in 2019 showed DKI Jakarta's air pollutant concentrate 49.4 µg and the 5th highest of air pollutant in the world. In the urban city nowadays the mobility rate is high enough and the efficiency for sustainability assessment in transport infrastructure development is needed. This efficiency is the important key for sustainable infrastructure development. DKI Jakarta currently in the process for construct the railway infrastructure to support the transportation system. The problems appearing is the railway infrastructure networks and the service in DKI Jakarta already planned based on sustainability indicators or not. Therefore, the aims of this research is to make the evaluation of railways infrastructure networks performance and services in DKI Jakarta regards on the railway sustainability key factors. Further evaluation will be used railway sustainability assessment framework and offers some of alternative solution to improve the railway transportation sustainability in DKI Jakarta. First, a detailed literature review of the paper focuses on Indicators of the sustainability indicators and it’s effort to improve railway sustainability, published on scientific journal in period 2011 until 2021. Regarding the indicators obtained, an assessment then carried out by respondents from a sample of transportation users in DKI Jakarta and the implementing works units in planning, building and operating railway transportation. The way to determine the weighting of each indicator and the transportation assessment use the AHP method and make an assessment by the scoring method. This research result offers the networks performance and service rate impact to the sustainability aspect and the passenger importance rate for using the railway transportation in DKI Jakarta and the alternative way to improve signaling system and increase the capacity. Also, the alternative way to increase the integration of mode is developing transit oriented area in the station area."

"ABSTRAKStudi ini membahas pertanian perkotaan di DKI Jakarta sebagai bentuk pengembangan partisipatif yang bertujuan untuk mewujudkan kota yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas hidup masyarakat dan kualitas lingkungan. Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pertanian perkotaan memiliki potensi untuk memberikan dampak multifungsi yang berkaitan dengan peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan kualitas lingkungan. Banyak penelitian sebelumnya belum mengeksplorasi praktik pertanian perkotaan dalam kerangka pengembangan partisipatif. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya menganalisis dua hal, yaitu urban farming sebagai program pengembangan partisipatif dan bagaimana dampak urban farming terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat perkotaan dan kualitas lingkungan secara bersamaan. Penelitian ini dilakukan dengan studi kasus di RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat, menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan metode wawancara mendalam, observasi, dan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi dalam pertanian perkotaan di RW 03 Cempaka Putih Timur tumbuh secara organik. Dalam prosesnya, para pemimpin lokal dan keberadaan komunitas dalam asosiasi lingkungan memiliki peran penting untuk mendorong partisipasi. Selain itu, ada banyak manfaat dari pertanian perkotaan yang mencakup ekonomi, sosial, dan lingkungan. Diharapkan bahwa penelitian lebih lanjut dapat terus melihat pertanian pertanian perkotaan di tempat lain dan apakah dampak pertanian perkotaan dapat terjadi dalam jangka panjang, terutama yang terkait dengan transmisi nilai-nilai untuk membangun kota yang berkelanjutan.

---

ABSTRACTThis study discusses urban agriculture in DKI Jakarta as a form of participatory development aimed at realizing a sustainable city through improving the quality of life of the people and the quality of the environment. Previous studies have shown that urban agriculture has the potential to have multifunctional effects related to improving the quality of life of urban communities and the quality of the environment. Many previous studies have not explored the practice of urban agriculture in a participatory development framework. Therefore, this study seeks to analyze two things, namely urban farming as a participatory development program and how the impact of urban farming on improving the quality of life of urban communities and environmental quality simultaneously. This research was conducted with a case study in RW 03, Kelurahan Cempaka Putih Timur, Central Jakarta, using a qualitative approach. Data collection techniques using in-depth interviews, observation, and secondary data methods. The results showed that participation in urban agriculture in RW 03 Cempaka Putih Timur grew organically. In the process, local leaders and the presence of communities in environmental associations have an important role to encourage participation. In addition, there are many benefits of urban agriculture that include economic, social, and environmental. It is hoped that further research can continue to look at urban agricultural agriculture elsewhere and whether the impact of urban agriculture can occur in the long term, especially those related to the transmission of values ​​to build sustainable cities."

"Tingginya penduduk di kota Metropolitan Jakarta membutuhkan lahan permukiman. Lahan yang terbatas mengakibatkan berkembangnya kota-kota baru di pinggiran Jakarta Metropolitan Area (JMA). Salah satunya adalah di kawasan Cibubur dan sekitarnya. Aktivitas penduduk yang tinggal di kota baru mayoritas masih bergantung ke kota utama. Dengan demikian perlunya penyediaan aksesibilitas yang baik dari kota baru ke kota utama. Aksesibilitas yang baik adalah yang memberikan dampak yang minimal kepada lingkungan, kesehatan dan permasalahan sosial, serta yang mendukung perekonomian masyarakat. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola aksesibilitas berkelanjutan pada kota baru. Penelitian bersifat deskriptif analitif menggunakan metode kuantitatif. Penelitian mengkaji karakteristik permintaan perjalanan (travel demand), sistem transportasi, aksesibilitas kawasan ditinjau dari konsep keberlanjutan lingkungan, keberlanjutan ekonomi, dan keberlajutan sosial. Pola perjalanan bekerja pada kota baru mayoritas keluar kawasan dengan tujuan dominan ke kota utama (kota metropolitan). Bangkitan dan distribusi perjalanan harus dapat dilayani oleh aksesibilitas yang berkelanjutan.

---

Metropolitan city, such as Jakarta, faces huge number of urban population, which has been driving the urban sprawl in the Jakarta?s urban periphery in particular as an effect of the high demand of affordable housing. Limited affordable land for housing drives rapid growth of real estate and new city around Jakarta Metropolitan Area (JMA), one of the rapid growth area is Cibubur, which the majority of inhabitants have highly depending to Jakarta for living. Thus, provision of proper accessibility may mitigate impact to environment, health, socio economy of the commuters. Objective of this research is aiming to explore the sustainable accessibility in new city. The research applied descriptive analysis using quantitative method and analyzed travel demand characteristics, system transportation from sustainable development perspectives. Majority of travel demand are heading to outside of Cibubur area to the main city (Jakarta). Sustainable accessibility is envisaged to serve all of travel demand and distribution from new city."

"Penelitian ini membahas PT Freeport Indonesia mulai sejak masa eksplorasi, pengesahan UU No.1 Tahun 1967 mengenai modal asing (UU PMA 1967) hingga tahun 1974 atau sebelas bulan setelah January Agreement 1974. Penelitian ini ditulis untuk mengetahui komitmen Freeport Indonesia dalam pembangunan berkelanjutan pada kurun waktu 1967-1974. Penelitian ini juga membahas urgensi UU PMA 1967 bagi pemerintahan Soeharto dan sejarah integrasi Papua ke Indonesia. Adapun kebaruan yang peneliti lakukan adalah dengan menganalisis pembangunan keberlanjutan PT Freeport Indonesia yang selaras dengan Kontrak Karya generasi pertama. Dengan menggunakan metode penelitian sejarah yang meliputi heuristik hingga historiografi, penelitian akan disusun berdasarkan data fakta sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara akademik. Penelitian bersandar pada sumber aturan pemerintah, arsip surat kabar, majalah, website resmi Freeport Indonesia, dan laporan resmi Lembaga terkait. Melalui penelitian in dapat diketahui bahwa kehadiran Freeport di Papua pada kurun waktu 1967-1974 belum dapat memberikan dampak nyata bagi pembangunan berkelanjutan untuk aspek sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Hal tersebut diakibatkan oleh tidak adanya kejelasan tertulis mengenai manajemen dampak lingkungan dan masyarakat pada Kontrak Karya yang telah disepakati. Penelitian ini diharapkan dapat membantu riset-riset masa depan mengenai pertambangan dan regulasi modal asing di Indonesia yang sudah sepatutnya selalu mempertimbangkan kelestarian lingkungan hidup.

---

This research discusses Freeport in Indonesia from the exploration period, the enactment of Law No.1 of 1967 on foreign capital (1967 PMA Law) until 1974 or eleven months after the January 1974 Agreement. This research was written to determine Freeport Indonesia's commitment to sustainable development in the 1967-1974 period. It also discusses the urgency of the 1967 foreign capital law for the Soeharto administration and the history of Papua's integration into Indonesia. The novelty of this research is to analyze Freeport's sustainable development in Indonesia based on the first-generation Contract of Work. By using historical research methods that include heuristics to historiography, the research will be organized based on factual data so that it can be academically accounted for. The research relies on sources of government regulations, newspaper archives, magazines, Freeport Indonesia's official website, and official reports of related institutions. Through this research, it can be seen that Freeport's presence in Papua during 1967-1974 has not been able to have a real impact on sustainable development in terms of both natural and human resources. This is due to the unclear written rules in the contract of work regarding the management of environmental and community impacts. This research is expected to help further research on mining regulations and foreign capital in Indonesia that must ensure environmental sustainability."

"Pemerintah telah menyediakan transportasi umum, seperti KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, dan LRT namun ternyata proporsi pengguna angkutan umum menurun (JUTPI, 2012,2018). Masalah dirumuskan adanya ketidakseimbangan antarkomponen dalam sistem transportasi. Penelitian bertujuan memodelkan sistem transportasi yang memetakan komponen-komponen pendukung pembangunan berkelanjutan, dan mengevaluasi kinerja komponen supply dan demand. Metode untuk mengkaji komponen-komponen dilakukan melalui desk study dan expert opinion. Terkait komponen supply digunakan metode customer satisfaction index, dan komponen demand digunakan survey stated preference willingness to shift yang diolah dengan perhitungan binomial logit. Penelitian ini memunculkan 22 komponen, diantaranya adalah keselamatan, kualitas transportasi umum, preferensi moda, aksesibilitas, biaya transportasi, dan polusi udara. Meski responden puas terhadap mass transit, namun kapasitas dan dukungan feeder perlu ditingkatkan. Kebijakan fiskal terkait biaya BBM, congestion charging dan kenaikan biaya parkir dapat mendorong perpindahan penggunaan moda. Kesimpulan penelitian adalah penyeimbangan komponen supply dan demand dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja angkutan umum dan memberikan disinsentif fiskal untuk pengguna kendaraan pribadi.

---

The government has provided public transportation, such as KRL, bus rapid transit (BRT), MRT, and LRT, but in fact the proportion of public transport users has decreased (JUTPI, 2012, 2018). The problem is formulated as an imbalance between components in the transportation system. The aim of the research is to model the transportation system which maps the components supporting sustainable development, and analyzes the performance of the supply and demand components. The method for assessing the components is carried out through a desk study and expert opinion. Regarding the supply component, the customer satisfaction index method was used, and the demand component used a stated preference willingness to shift survey which was processed using binomial logit calculations. This research raises 22 components, including safety, quality of public transportation, mode preference, accessibility, transportation costs, and air pollution. Respondents are satisfied with the mass transit service, but are not satisfied with the feeder capacity and support. Fiscal policies such as increasing fuel costs, congestion charging and increasing parking fees can encourage a shift in mode use. The conclusion of the study is that balancing the supply and demand components can be done by increasing the performance of public transport and providing fiscal disincentives for private vehicle users."