Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 204472 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Finna Hardjono
"Latar Belakang: Tindakan pembedahan atau operasi merupakan tindakan yang sangat berkaitan erat dengan bidang obstetri dan ginekologi. Masing-masing kasus akan bervariasi dan memiliki resiko dan jenis komplikasi tersendiri. Sistem pelayanan di RSCM saat ini telah mengalami perubahan pengaturan menjadi sistem Dokter Penanggung Jawab Pelayanan(DPJP) sejak tahun 2009. Belum ada penelitian di Indonesia yang menyimpulkan bagaimana pengaruh sistem DPJP terhadap angka komplikasi pembedahan.
Tujuan: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui insidens kasus komplikasi dalam tindakan pembedahan obstetri dan ginekologi di RSCM pada masa sebelum dan sesudah DPJP.
Metode: Penelitian dekriptif observasional ini dilakukan di RS Cipto Mangunkusumo sejak Desember 2017 hingga Februari 2018. Data sebelum sistem DPJP yaitu tahun 2007-2008 dan sistem DPJP yaitu tahun 2010-2011. Data tindakan pembedahan dijabarkan secara deskriptif dan insiden morbiditas diolah dengan analisis bivariat.
Hasil: insidens terjadinya komplikasi pembedahan di RSCM pada masa sebelum versus sesudah DPJP adalah sebesar 2,7% versus 1,01%. Perubahan sistem menjadi DPJP di RSCM mempunyai resiko komplikasi yang lebih rendah yaitu sebanyak 22 dan pada sesudah DPJP menjadi 18 kasus bermakna secara statistik dengan nilai (p<0,05) dengan OR 0,41. Pada kasus ginekologi, sistem DPJP bermakna secara statistik (p<0,05) dengan nilai OR 0,23. Untuk onkologi tidak ada perbedaan bermakna, morbiditas pada kelompok pra DPJP sebesar 4,1% dan pada DPJP sebesar 2% dengan nilai p 0,07. Dari jenis pembedahan laparotomi, system DPJP bermakna secara statistik (p<0,05) dengan nilai OR 0,41.
Kesimpulan: Perubahan sistem menjadi DPJP di RSCM mempunyai resiko komplikasi yang lebih rendah dibandingkan dengan sistem sebelum DPJP.

Background: Background:Surgery is an action that is closely related to obstetrics and gynecology. Each case will have various risks and types of complications. The service system at RSCM has changed its settings to become a Service Responsible Doctor (DPJP) system since 2009. There has been no research in Indonesia about the correlation between the DPJP system with rate of surgical complications.
Aims: To determine the incidence of complications in obgyn surgery at the RSCM before and after the DPJP.
Methods: This observational descriptive study was conducted at Cipto Mangunkusumo Hospital from December 2017 to February 2018 before the DPJP (2007-2008) and after DPJP (2010-2011). Surgical action data are described descriptively and the incidence of morbidity is processed by descriptive bivariate analysis.
Result: the incidence of surgical complications at the RSCM before and after the DPJP was 2.7% versus 1.01%. The system change to DPJP at the RSCM has a lower risk of complications compared to the system before DPJP that is as much as 22 and after the DPJP to 18 cases statistically significant with the value (p <0.05) with OR 0.41. In gynecological cases DPJP system reduces the number of complications (p <0.05) with an OR value of 0.23. No significant differences in the oncology case, pre-DPJP group was 4.1% and the DPJP was 2% with a p value of 0.07. in Laparotomy technique the DPJP system was statistically significant (p <0.05) with an OR value of 0.41.
Conclusion: The new DPJP system in RSCM has alower risk of complications compared to the system before DPJP.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2018
SP-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Astrid Yunita
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuikinerjaDokter
Penanggung Jawab Pasien (DPJP) sebagai staf pengajar oleh
peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di
Departemen Obstetri dan Ginekologi Rumah Sakit Cipto
Mangunkusumo pada bulan Januari hingga Juni 2013 dan
faktor-faktor yang mempengaruhinya.
Metode Desain penelitian ini adalah potong lintang menggunakan
kuesioner yang sudah divalidasi, dengan responden peserta
PPDS di ruang rawat, poliklinik, dan instalasi gawat darurat
Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM pada bulan
Januari - Juni 2013.
Hasil Penelitian ini menghasilkan 131 kuesioner yang diisi oleh 40
peserta PPDS. Sebanyak 58.78% responden menyatakan
kinerja DPJP sebagai pembimbing sudah baik, sementara
46.56% menyatakan fungsi DPJP sebagai pendidik sudah
sangat baik. Terdapat hubungan antara lamanya DPJP
menjadi konsultan dengan kinerja DPJP, bahwa DPJP yang
menjadi konsultan kurang atau sama dengan 10 tahun
dinilaimemilikikinerja lebih baik. Terdapat hubungan yang
bermakna antara cara komunikasi langsungdan sering dengan
kinerja DPJP yang sangat baik. Faktor lain yang dinilai pada
penelitian ini, yaitu tahap PPDS, tempat penugasan DPJP,
dan jabatan DPJP tidak menunjukkan hubungan yang
bermakna.
Kesimpulan Secara keseluruhan, dari ketiga fungsinya, kinerja DPJP
dinyatakan baik. Hasil ini dinilai dari 2 sisi yaitu dari faktor
DPJP maupun faktor PPDS, dan diketahui bahwa kinerja
DPJP dipengaruhi oleh lamanya menjadi konsultan, dan juga
intensitas dan cara diskusi dengan PPDS.

Objective To assess the performance of Doctors-In-Charge of Patients
(DICPs) as teaching staffby doctors enrolling in the Specialty
Doctor Education Program (PPDS) in The Department of
Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital
during the period of January to June 2013 as well as to
explore the factors influencing their performance.
Study design It is a cross-sectional study using a validated-questionnaire.
Respondents of the study are doctors enrolling in the
Specialty Doctor Education Program (PPDS) or generally
referred to as residents in the inpatient rooms, outpatient
clinic and emergency department of the Department of
Obstetrics and Gynecology of Ciptomangunkusumo Hospital
(RSCM) on January - June 2013.
Results The study outcome was 131 questionnaires filled by 40
residents. The result showed that 58.78% of respondents
stated that the performance of DICP as a counselor had been
good, while 46.56% stated that DICP’s function had been
very good. There was a relationship between the duration of
DICP’s role as consultants with their performance, in which
DICPs who had been consultants for 10 years or less were
assessed to have better performances. There was also a
significant relationship between the communication
methodand frequency of DICPs and their performance. Other
factors assessed are resident’s level of PPDS education, point
of DICP’s assignment, and job position of DICPs did not
show significant relationship.
Conclusion Among its three functions, DICPs’ performance was
considered as good. The result was assessed from two sides,
including DICP factors and residents’ factors, and it was
known that the performanceof DICP was influenced by the
duration of their role as consultants; and their intensity of
interaction and way of discussions with their residents.
"
Depok: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lucas Christiawan
"Latar belakang: Kesalahan dalam pelayanan medis merupakan ancaman serius karena dapat menyebabkan pasien cedera, meninggal, dan meningkatkan biaya perawatan kesehatan yang tinggi. 1 Berdasar laporan Institute of Medicine (IOM) tahun 2000, terdapat 3-16% Kejadian Tidak Diharapkan (KTD) pada pelayanan pasien rawat inap di Amerika Serikat, Denmark, Inggris, dan Australia. Laporan JOGC tahun 2015 didapatkan 10% KTD terjadi di bidang obstetri. Data tentang KTD di Indonesia masih sulit didapatkan. Tahun 2007, Jakarta menduduki posisi teratas tentang laporan insiden keselamatan pasien yaitu 37,9%. Dari data Komite Mutu, Keselamatan Pasien, dan Kinerja (KMKK) RSUPN dr Cipto Mangunkusumo tahun 2015 dilaporkan 198 kasus KTD. Tujuan: Mengetahui distribusi kasus KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 berdasarkan (1) tempat kejadian, (2) penyebab terjadinya, (3) jenis kegagalan, dan (4) penambahan masa rawat. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analisis terhadap kasus KTD yang terjadi di Departemen Obstetri dan Gineklogi RSCM dari Januari hingga Desember 2015. Data didapatkan dari Koodinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) yang telah dilakukan audit klinik dengan metode Root Cause Analysis (RCA). Hasil: Sepanjang tahun 2015 dilaporkan 36 kasus KTD dan dilakukan audit klinik oleh Tim Manajemen Risiko Klinis. Dari 36 kasus, yang memenuhi kriteria inklusi adalah 24 kasus. Berdasar tempat kejadiannya, terdapat 13 kasus (54%) terjadi di IGD, 4 kasus (17%) di ICU, 4 kasus (17%) di Ruang Operasi, dan 3 kasus (12%) di Ruang Rawat Inap. Berdasar penyebab terjadinya, terdapat 18 kasus (75%) disebabkan kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis, 4 kasus (17%) karena penyebab lain, dan 2 kasus (8%) karena kesalahan teknis. Berdasar jenis kegagalannya, didapatkan 8 kasus (33%) terjadi penundaan perawatan atau tindakan medis, 6 kasus (25%) terjadi kegagalan tindakan medis, 5 kasus (21%) terjadi misdiagnosis, 3 kasus (13%) terjadi ketidaktepatan tata laksana, dan 2 kasus (8%) terjadi kegagalan memberikan peringatan untuk mencegah cedera. Berdasar penambahan masa rawat, data menunjukkan distribusi data yang tidak normal dengan nilai Shapiro-Wilk <0,05. Maka digunakan nilai median yaitu 2 hari. (0-34 hari; 95% IK). Kesimpulan: Sebagian besar KTD di Departemen Obstetri dan Ginekologi RSCM tahun 2015 terjadi di IGD (54%), penyebab terbesar adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan tenaga medis (75%), dan sebagian besar kegagalan terjadi penundaan perawatan atau terapi (33%).

Background: Medical errors are a serious threat because they can cause injury, death and increase the cost of high health care.1 According to Institute of Medicine (IOM) report in 2000, there are 3-16% of adverse events (AEs) in the care of nursing patients stay in the United States, Denmark, United Kingdom and Australia. In 2015, JOGC report 10% of the AEs occurred in obstetrics. Data on AEs in Indonesia is still difficult to obtain. In 2007, Jakarta occupied the top position regarding patient safety incident reports which is 37.9%. In 2015, from Quality, patient Safety and Performance Committee RSUPN dr. Cipto Mangunkusumo reports 198 cases of AEs. Aim: To obtain the distribution of AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 based on (1) place where AEs occured, (2) factor contributing to the AEs (3) failure to prevent the occurrence of the AEs, and (4) the additional length of the stay. Method: This research is a descriptive analysis of the AEs case that occurred in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM from January to December 2015. Data were obtained from the Koordinator Pelayanan Masyarakat (Koyanmas) which had been carried out by a clinical audit using the Root Cause Analysis (RCA) method. Result: In 2015, 36 cases of AEs were reported and a clinical audit was carried out by the Clinical Risk Management Team. From 36 cases, which met the inclusion criteria were 24 cases. Based on the place where AEs occurred, there were 13 cases (54%) in the ER, 4 cases (17%) in the ICU, 4 cases (17%) in the OR, and 3 cases (12%) in the Ward. Based on the factor contributing to the AEs, there were 18 cases (75%) due to lack of knowledge and ability of medical personnel, 4 cases (17%) due to other causes, and 2 cases (8%) due to technical errors. Based on the failure to prevent the occurrence of the AEs, there were 8 cases (33%) delayed treatment or medical treatment, 6 cases (25%) malpractice, 5 cases (21%) misdiagnosis, 3 cases (13%) failure to act based on test results, and 2 cases (8%) failure to take precautions in order to avoid injuries. Based on the additional length of stay, the data showed an abnormal distribution of data with a Shapiro-Wilk value <0.05. We use the median value which is 2 days. (0-34 days; 95% CI). Conclusion: Most of the AEs in the Department of Obstetrics and Gynecology RSCM in 2015 occurred in the ER (54%), the biggest cause was the lack of knowledge and ability of medical personnel (75%), and most of failure due to delay in treatment or therapy (33%)."
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2019
SP-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Andi Deviriyanti Agung
"Kepuasan pasien adalah indikator penting dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan. Pasien cenderung menilai kualitas pelayanan berdasarkan pengalaman mereka, termasuk interaksi dengan tenaga medis, kemudahan akses, dan tingkat kenyamanan yang mereka rasakan. Pasien yang merasa puas dengan pelayanan memiliki kemungkinan lebih besar untuk mematuhi pengobatan yang direkomendasikan dan tindakan medis yang diperlukan. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan survei kepuasan masyarakat kepada pengguna layanan dengan mengukur kepuasan masyarakat pengguna layanan. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui analisis hubungan kualitas pelayanan terhadap kepuasan pasien Poliklinik Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Penelitian ini menggunakan studi deskriptif observasional dengan pendekatan kuantitatif dengan cara potong lintang (cross sectional). Subjek penelitian ini merupakan pasien Poliklinik Obstetri dan Ginekologi di Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring yang berusia ≥ 18 tahun yang merupakan pasien baru maupun pasien lama, namun bukan merupakan pasien rujukan dari poliklinik lain dengan jumlah sampel sebanyak 99 responden yang akan mengisi instrumen penelitian berupa kuisioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya hubungan kualitas pelayanan pada dimensi tangible (p value sebanyak 0,000); dimensi empathy (p value sebesar 0,000); dimensi reliability (p value sebesar 0,000); dimensi responsiveness (p value sebesar 0,000); dimensi assurance (p value sebesar 0,000) terhadap kepuasan pasien.

Patient satisfaction is an important indicator in assessing the quality of health services. Patients tend to judge the quality of care based on their experiences, including interactions with medical personnel, ease of access, and the level of comfort they feel. Patients who are satisfied with services are more likely to comply with recommended treatment and necessary medical procedures. One of the efforts that must be made to improve public services is to conduct community satisfaction surveys for service users by measuring the satisfaction of service users. The purpose of this study was to analyze the relationship between service quality and patient satisfaction at the Obstetrics and Gynecology Polyclinic at Muhammadiyah Hospital Taman Puring. This research uses a descriptive observational study with a quantitative approach using a cross-sectional method. The subjects of this research were patients from the obstetrics and gynecology clinic at Muhammadiyah Taman Puring Hospital aged ≥ 18 years who were new or existing patients, but were not referred patients from other polyclinics with a sample size of 99 respondents who would fill out the research instrument in the form of a questionnaire. The result shows that there is a relationship between service quality in the dimension of tangible (p value of 0.000); empathy (p value of 0.000); reliability (p value of 0.000); responsiveness (p value of 0.000); assurance (p value of 0.000) on patient satisfaction."
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ridho Ardhi Syaiful
"[ABSTRAK
Infeksi daerah operasi merupakan hal yang harus diperhatikan oleh para ahli bedah mengingat tingginya morbiditas dan mortalitas pada pasien yang menderita infeksi daerah operasi Penulis ingin melakukan analisa secara garis besar bagaimana infeksi daerah operasi terutama pada infeksi daerah operasi pada operasi dengan golongan operasi bersih dan bersih tercemar Dilakukan penelitian retrospektif terhadap semua pasien divisi bedah digestif FKUI RSCM dari september 2012 hingga Juli 2014 Pasien dinilai berdasarkan kondisi preoperatif intraoperatif dan pasca operatif Dari data yang terhimpun selama penelitian di dapatkan 57 pasien menderita infeksi daerah operasi Delapan persen dari seluruh total operasi bedah digestif Keganasan kolorektal adenocarcinoma kolorektal menempati urutan pertama 22 39 Didapatkan 2 kasus yang merupakan operasi dengan tipe operasi bersih Didapatkan 17 kasus yang merupakan operasi dengan tipe bersih terkontaminasi Kata kunci Infeksi Daerah Operasi Pembedahan abdominal ABSTRACTSurgical site infection SSI have been responsible for the increasing cost morbidity and mortality related to surgical operations and continue to be a major problem even in hospitals with most modern facilities This study aimed to determine the incidence of SSI in the abdominal surgeries Obsteric and Gynecology surgery was excluded It was conducted over a period of 12 months All Surgeries 791 cases where abdominal wall was opened were considered for the study Wound class was considered as clean clean contaminated contaminated and dirty The data collected includes details of timing of antimicrobial prophylaxis surgical wound infection types of surgeries emergency and elective nutrional status preoperative condition ASA preoperative bed stay intraoperative condition bleeding amount duration of operative and death rate The overall surgical wound infection rate was 8 Predominantly male had SSI than female Mostly case at productive age 25 65 years Colorectal was leading case of SSI 22 cases There was one case of clean surgery , Surgical site infection SSI have been responsible for the increasing cost morbidity and mortality related to surgical operations and continue to be a major problem even in hospitals with most modern facilities This study aimed to determine the incidence of SSI in the abdominal surgeries Obsteric and Gynecology surgery was excluded It was conducted over a period of 12 months All Surgeries 791 cases where abdominal wall was opened were considered for the study Wound class was considered as clean clean contaminated contaminated and dirty The data collected includes details of timing of antimicrobial prophylaxis surgical wound infection types of surgeries emergency and elective nutrional status preoperative condition ASA preoperative bed stay intraoperative condition bleeding amount duration of operative and death rate The overall surgical wound infection rate was 8 Predominantly male had SSI than female Mostly case at productive age 25 65 years Colorectal was leading case of SSI 22 cases There was one case of clean surgery ]"
Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2015
SP-PDF
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Anindyajati Tyas Nareshwarie
"ABSTRAK
Analisis Kelengkapan Rekam Medis Di Unit Rawat InapDepartemen Obstetri Dan Ginekologi RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo tahun 2016Kelengkapan dokumen rekam medis merupakan hal yang sangat penting karenamempengaruhi kualitas pelayanan suatu rumah sakit. Tujuan penelitian ini adalahuntuk menganalisis kelengkapan rekam medis Di Unit Rawat Inap DepartemenObstetri Dan Ginekologi RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo berdasarkan criteriaMalcolm baldrige. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, pengumpulan datadengan cara wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitianmenunjukkan bahwa masih ada 90 rekam medis yang tidak lengkap pada bagianidentitas, 6,25 pada tanggal dan waktu, 16,25 pada informed consent, dan 5 pada ringkasan pulang. Kendala yang dihadapi antara lain beban kerja yang tinggi,jumlah pasien banyak, form pengisian rekam medis yang terlalu tebal, software EHR Electronic Health Record sering eror dan loading. Saran pada penelitian ini antaralain mengganti pengisian rekam medis dengan sistem elektronik, memperbaikikoneksi internet agar stabil, mengirim staf rekam medis ke unit rawat inap,menyediakan dokter di unit rekam medis.Kata Kunci: Rekam Medis, Kelengkapan, Malcolm Baldrige

ABSTRACT
Analysis of Completeness Medical Record in Inpatient Unit TheDepartment of Obstetrics and Gynecology RSUPN Dr. CiptoMangunkusumo 2016Completeness medical record document is very important because it affects thequality of service a hospital. The purpose of this research is to analyze completenessmedical record in in patient unit the department of obstetrics and gynecology rsupndr. Cipto Mangunkusumo based on malcolm baldrige criteria. This research is aqualitative study, Collecting data with in depth interviews and document analysis.The results of the study showed that there are still 90 incomplete medical record onthe identity, 6.25 in date and time, 16,25 in informed consent, and 5 in asummary. Problems encountered include doctors high workloads, patient loads, formfilling medical record that is too thick, EHR Electronic Health Record softwarefrequent errors and loading. Suggestions on this research include replace the fillingmedical record with an electronic system, improve the Internet connection that isstable, send medical records staf to the inpatient unit, and providing doctors atmedical records unit.Keywords Medical Records, Completeness, Malcolm Baldrige"
2017
T46976
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bhayu Rizallinoor
"LATAR BELAKANG: Ventrikuloperitoneal shunt merupakan prosedur terpilih dalam tatalaksana hidrosefalus. Namun demikian, prosedur ventrikuloperitoneal shunt juga memiliki risiko yang disebut sebagai komplikasi. Komplikasi shunt adalah semua efek merugikan yang mempengaruhi keberhasilan dari prosedur shunt. Infeksi dan malfungsi shunt adalah komplikasi shunt terbanyak.. Pada negara berkembang termasuk Indonesia belum didapatkan data estimasi insiden dan prevalensi komplikasi ventrikuloperitoneal shunt. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang komplikasi shunt dan faktor-faktor yang berhubungan agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bedah saraf di Indonesia.
TUJUAN: Dalam penelitian ini, kami meneliti tentang komplikasi shunt dan faktor-faktor yang berhubungan sesuai dengan durasi waktu agar dapat meningkatkan kualitas pelayanan bedah saraf di Indonesia
METODE: Penelitian ini merupakan penelitian retrospektif pasien pediatrik usia 0-2 taun dengan hidrosefalus yang dilakukan operasi ventrikuloperitoneal shunt pertama kali di RSCM pada tahun 2015- 2020 dan mengalami komplikasi. Durasi waktu terjadinya komplikasi dibagi menjadi sebelum dan sesudah 6 bulan. Data demografi, data klinis, dan jenis komplikasi kemudian dianalisis secara deskriptif.
HASIL: Pada periode Januari 2015 hingga Maret 2020 di RSCM telah dilakukan total operasi ventrikuloperitoneal shunt sebanyak 168 operasi pada usia 0-2 tahun. Didapatkan 20 pasien (12%) mengalami komplikasi dengan durasi kurang dari 6 bulan sebesar 7,8% dan lebih dari 6 bulan sebesar 4,2%. Komplikasi yang terjadi adalah infeksi (3,6%), komplikasi mekanis (7,2%) dan over drainase (1,2%).
SIMPULAN: Persentase komplikasi ventrikuloperitoneal shunt pada pasien usia 0-2 tahun din RSCM dalam 6 bulan pertama adalah sebesar 7,8%, dengan insiden terbanyak adalah infeksi (3,6%) yang lebih rendah dibandingkan literatur, sedangkan persentase komplikasi ventrikuloperitoneal shunt lebih dari 6 bulan adalah 4,2% dan terbanyak disebabkan oleh malfungsi distal (3%).

Introduction: Ventriculoperitoneal shunt is the procedure of choice in the management of hydrocephalus. However, the ventriculoperitoneal shunt procedure also carries a risk of complications. Shunt complications are all detrimental effects that affect the success of the shunt procedure. Infection and shunt malfunction are the most common shunt complications. In developing countries, including Indonesia, data on the incidence and prevalence of ventriculoperitoneal shunt complications have not been obtained. Therefore, research on shunt complications and related factors is needed in order to improve the quality of neurosurgery services in Indonesia
Aim: In this study, we examined the complications of shunts and the factors associated with the duration of time in order to improve the quality of neurosurgery services in Indonesia.
Methods: This study is a retrospective study of pediatric patients aged 0-2 years with hydrocephalus who underwent ventriculoperitoneal shunt surgery for the first time at RSCM in 2015-2020 and experienced complications. The duration of time the complications occurred were divided into before and after 6 months. Demographic data, clinical data, and types of complications were analyzed descriptively
Result: From January 2015 to March 2020 at the RSCM, 168 ventriculoperitoneal shunt operations were performed at the age of 0-2 years. It was found that 20 patients (12%) experienced complications with a duration of less than 6 months by 7.8% and more than 6 months by 4.2%. The complications that occurred were infection (3.6%), mechanical complications (7.2%) and over drainage (1.2%).
Conclusion: The percentage of complications of ventriculoperitoneal shunt in patients aged 0-2 years at RSCM in the first 6 months was 7.8%, with the highest incidence of infection (3.6%) which was lower than the literature, while the percentage of complications of ventriculoperitoneal shunts was more than 6 months. was 4.2% and mostly caused by distal malfunction (3%).
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Annisa Ananda Putri
"Penolakan tindakan medis pada dasarnya adalah hak asasi seseorang untuk menentukan apa yang hendak dilakukan terhadap dirinya sendiri. Penolakan tindakan medis sama pentingnya dengan persetujuan tindakan medis, namun belum banyak orang yang memahaminya karena hanya terfokus pada persetujuan tindakan medis saja. Skripsi ini meneliti mengenai pengaturan penolakan tindakan medis, tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien jika terdapat penolakan tindakan medis di rumah sakit serta pengaturan dan tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terkait penolakan tindakan medis di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo RSCM.
Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu pada hukum positif yaitu UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 dan PERMENKES No. 290 Tahun 2008. Di RSCM, ketentuan penolakan tindakan medis mengacu pada hukum positif tersebut dan diatur pula dalam peraturan internal yaitu Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/0015/2017 dan petunjuk pelaksanaan atas peraturan internal tersebut yaitu KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04/XI.3/20341/2015 dan Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55/TU.K/79/2012. Tanggung jawab hukum dokter dan rumah sakit terhadap pasien yang melakukan penolakan tindakan medis gugur sepanjang pasien tersebut sebelumnya sudah sepenuhnya memahami penjelasan dokter mengenai tindakan medis tersebut.
Di akhir penelitian ini, penulis menyarankan bahwa pemerintah perlu menetapkan batas usia dewasa bagi pasien yang dapat melakukan penolakan tindakan medis yaitu 18 tahun ke atas dan penolakan tindakan medis seharusnya juga dapat dilakukan dengan advance care directive, RSCM perlu mengganti penggunaan frasa ldquo;tingkat keberhasilan tindakan kedokteran supaya tidak bertentangan dengan makna perjanjian terapeutik, serta Majelis Kehormatan Etik Kedokteran MKEK sebaiknya lebih sering melaksanakan seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan untuk membuat para dokter lebih memahami substansi Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hukum Kesehatan. Selain itu, dokter juga sebaiknya selalu berusaha untuk memperbaharui ilmu pengetahuan yang dimilikinya yakni dengan cara rajin mengikuti seminar, simposium, pelatihan maupun penyuluhan yang dibuat oleh MKEK tersebut.

Informed refusal in fact is human rights of someone to determine what will be done to themselves. Informed refusal is as important as informed consent, nonetheless not a lot of people really understand about such concept because they only focus to informed consent. This thesis examines the regulation of informed refusal, legal responsibility of the doctor and the hospital if there are some informed refusals that are done in the hospital and the regulation and legal responsibility of the doctor and the hospital related to informed refusal in Cipto Mangunkusumo Hospital RSCM .
The research method is normative juridical which is based on the positive norms which are UU No. 36 Tahun 2009, UU No. 29 Tahun 2004, UU No. 44 Tahun 2009 and PERMENKES No. 290 Tahun 2008. In RSCM, informed refusal is based on those positive norms and is also regulated in the internal regulation which is Keputusan Direktur Utama KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 0015 2017 and the operational guidelines of the internal regulation which are KEPDIRUT RSCM Nomor HK 02.04 XI.3 20341 2015 and Standar Prosedur Operasional Penolakan Tindakan Kedokteran No. Dokumen 55 TU.K 79 2012. The doctor and the hospital will no longer be legally responsible of the patient who has done an informed refusal, as long as earlier the patient has understood very well the informed of the medical treatment.
By the end of this research, the writer suggests that the government should regulate that the legal age of a patient who will do an informed refusal is 18 years old and informed refusal should also be able to be done by advance care directive, RSCM needs to change the use of the phrase 'the successful rate of the medical treatment' so it won rsquo t be against the definition of Therapeutic Contract, and Honorary Council of Medical Ethics MKEK should hold a seminar, simposium, training or counseling session more often to make the doctors more aware of the substance of Code of Ethics and the regulations of Health Law. Besides, the doctors should also make effort to update their knowledges by attending some seminars, symposiums, trainings or counseling sessions held by MKEK.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Mirna Phandu
"Pendahuluan: Infeksi tuberkulosis masih merupakan salah satu masalah kesehatan utama di dunia terutama negara negara berkembang. Osteoartikular tuberkulosis atau infeksi tuberkulosis pada tulang dan sendi merupakan urutan ketiga atau sekitar 35 dari infeksi tuberkulosis ekstra paru 5 6 7. Arthritis tuberkulosis dapat terjadi pada semua sendi tubuh namun lebih sering terjadi pada sendi sendi yang menopang berat badan seperti sendi panggul dan sakro iliak 1 8. Sesuai dengan prinsip orthopaedi terapi untuk osteoartikular tuberkulosis dibagi menjadi tiga yaitu imobilisasi pembedahan dan terapi fisik. Untuk arthirtis dalam keadaan lanjut. Tahap III IV dan V tujuan tatalaksana meliputi stabilitas sendi hilangnya rasa nyeri dan mempertahankan rentang gerakan yang masih dapat dilakukan. Tindakan pembedahan yang disarankan oleh Tuli meliputi sinovektomi osteotomy artrodesis dan arthroplasti 11 Sampai saat ini belum ada penelitian di Indonesia yang membahas mengenai luaran fungsional sendi setelah terapi pembedahan untuk arthritis tuberkulosis. Hasil penelitian terebut akan sangat membantu menentukan jenis terapi yang dapat dilakukan dan prognosisnya. Oleh karena itu sebaiknya dilakukan penelitian untuk mengumpulkan data mengenai luaran fungsional masing masing tindakan pembedahan yang merupakan pilihan terapi pada arthritis tuberkulosis.
Metode: Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik yang meliputi semua pasien tuberkulosis osteoarthritis ekstremitas bawah yang menjalani terapi pembedahan pada periode 2008 2012. Follow up setelah pembedahan dilakukan minimal selama 6 bulan. Luaran fungsional pada pasien kemudian dinilai dengan menggunakan Lower Extremity Functional Score LFES penilaian khusus yang sesuai dengan masing masing sendi yang terinfeksi yaitu Harris Hip Score HHS Knee Society Score KSS dan Foot Ankle Disability Index FADI.
Hasil: Umur rata rata pasien pada saat pembedahan adalah 30 04 SD 16 67 dan 57 1 berjenis kelamin laki laki. Penelitian dilakukan pada pasien pasien osteoarthritis tuberkulosis yang menjalani terapi pembedahan sehingga hanya meliputi osteoarthritis stadium lanjut tahap III semua kasus diikuti selama rata rata 33 68 bulan SD 18 67 terdapat perbedaan yang bermakna p.

Introduction: Tuberculosis infection still one of prominent health problems especially in developing countries Osteoarticular tuberculosis are one third of extra pulmonal infection 5 6 7. Even though tuberculosis infection can occur in all joints it is more frequently on weight bearing joints 1 8. According to orthopedic principles tuberculosis treatment includes anti tuberculosis drugs immobilization surgery and physical therapy. On late stage tuberculosis osteoarthritis more than stage III the treatment goals are to achieve stability pain management and conserving he range of motions. Surgical treatment involved synovectomy osteotomy arthrodesis and arthroplasy11. Results on functional outcome after surgery would be useful to decide appropriate treatments and prognosis. Therefore the purpose of this study is to evaluate the functional outcome of surgical therapy in lower extremity osteoarthritis tuberculosis.
Method: This descriptive analytic study involved all lower extremity tuberculosis osteoarthritis that had surgical procedure at Cipto Mangunkusumo hospital in 5 years periods from 2008 to 2012. Follow up performed for minimal 6 months after surgery Patients were evaluated using Lower Extremity Functional Score LFES and functional score according the joints involved which including Harris Hip Score HHS Knee Society Score KSS and Foot Ankle Disability Index FADI.
Results: The average age of patients at surgery was 30 04 SD 16 67 years old and 57 1 of these patients were male Study was performed only for surgically treated patient therefore it involved only late stage stage III. All cases were followed up for average 33 68 months SD 18 67 There are significant difference p.
"
Jakarta: Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 2013
TA-Pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>