Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kenaikan harga batubara dunia yang mencapai USD 100,69/ton, mempengaruhi pendapatan negara dan peningkatan produksi batubara di Indonesia. Di sisi lain, kegiatan penambangan batu bara menyebabkan sejumlah konflik sosial dan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat (PPM) terkait peran Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pengusaha dan masyarakat di sekitar tambang, biaya PPM, serta aspek yang paling berpengaruh untuk keberlanjutan. Metode yang digunakan adalah wawancara mendalam, analisis regresi dan korelasi, dan Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan melakukan pelaksanaan pengembangan masyarakat dengan melibatkan masyarakat dan pemerintah (pusat dan daerah). Hasil statistik regresi menunjukkan hubungan antara variabel bersifat positif dan kuat (R= 0,82 dan R²=67%), dengan rumus persamaan biaya pengembangan masyarakat = 979.296.927,41 + 858,95 (Produksi Batubara), untuk tingkat produksi batubara diatas 1.000.000 ton. Jumlah produksi batubara berpangaruh pada variabel biaya PPM yang artinya jika produksi batubara meningkat, maka pelaksanaan kegiatan dan biaya PPM bertambah. Alternatif implementasi kegiatan PPM yang tepat untuk kemandirian ekonomi dan pembangunan berkelanjutan adalah perkebunan dan peternakan terintegrasi dengan bobot 0,57.

---

Along with the significant increase of world coal price reaching USD 100.69/ton, it can be affects the increase of coal production in Indonesia and state revenues. On the other hand, coal mining activities cause a number of social and environmental conflicts. On the other hand, coal mining activities cause a number of social and environmental conflicts. This study examines the implementation of community development and empowerment (PPM) programs related to the role of the Central Government, Regional Governments, Entrepreneurs and communities around the mine, and the cost of PPM, as well as the most influential aspects for sustainability.

Results of interviews and primary data analysis, implementation of Community Development carried out by the Company involving the community and the government (central and regional). The regression statistical results show the relationship between variables (R² = 67%), and also the Community Development Cost Equation formula = 979,296,927.41 + 858.95 (Coal Production). Coal Production and Production Costs have a positive effect on the Community Development Cost variable, which means that if coal production increases, the cost of PPM will increase. The alternative program for PPM activities that can be chosen for economic independence and sustainable development is integrated plantation and livestock activities with a weight of 0.57."

"Isu keberlanjutan menjadi kian penting dalam penerapan CSR khususnya bagi industri pertambangan. PT Aneka Tambang sebagai perusahaan pertambangan melakukan tanggung jawab sosial perusahaan semenjak tahap eksplorasi, tahap konstruksi dan operasi, hingga tahap pasca dan penutupan tambang. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui implementasi community development di wilayah pasca tambang Cikotok. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan tehnik wawancara mendalam terhadap beberapa informan yaitu pihak PT Antam, penerima manfaat, pelaksana program community development, dan pemerintah daerah setempat. Hasil penelitian ini menemukan bahwa implementasi community development telah memenuhi prinsip-prinsip yang ada. Pendekatan bottom up diterapkan dalam perencanaanya sehingga dapat memetakan kebutuhan, potensi, masalah, dan strategi yang sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat. Selain itu, PT Antam telah melakukan beberapa tingkat dan metode dalam pembinaan hubungan kepada beberapa pemangku kepentingan dalam melakukan community development.

---

Sustainability issues are becoming increasingly important for the implementation of CSR; especially in the mining industry. PT Aneka Tambang as mining company undertakes corporate social responsibility since the exploration stage, construction and operation stage, mine closure and post mining stage. This research aims to determine the implementation of community development in the Cikotok post-mining areas.

The method used in this research is qualitative with in-depth interview techniques against multiple informants. The informants are PT Antam, beneficiaries, practitioner of community development programs, and local government.

In this study, the implementation of community development is in compliance with the existing principles. Bottom-up approach is applied in order to map out the corporate plans, potential, problems, and strategies that compatible to the social and cultural conditions. In addition, PT Antam does some extension and methods to build an engagement of stakeholder; intending for community development."

"Kelelahan dalam operasi tambang merupakan isu yang serius dan merupakan kontributor signifikan untuk terjadinya kecelakaan. Secara hukum perusahaan yang mengoperasikan tambang batubara harus mengembangkan dan mengimplementasikan strategi untuk mengendalikan setiap risiko keselamatan dan kesehatan yang berhubungan dengan kelelahan pada pekerja. Penelitian dilakukan untuk mengembangkan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara di Indonesia. Pendekatan studi merupakan gabungan antara pendekatan kualitatif untuk menemukan indikator kinerja dan kuantitatif untuk menguji validitas, reliabilitas dan kualitas instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara. Sampel sebanyak 90 perusahaan tambang batubara yang ada di Indonesia. Penelitian menghasilkan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara yamg terdiri dari 31 indikator, dengan validitas dan reliabilitas instrumen sudah memenuhi persyaratan. Hasil analisis kurva ROC diperoleh cut off point 73 dan AUC 71,3% yang artinya skor kinerja MRK memiliki kekuatan prediksi sedang untuk terjadinya kecelakaan karena kelelahan. Ditemukan kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara dengan kategori kurang baik 45,6% dan baik 54,4% Kategori kinerja manajemen risiko kelelahan berkategori kurang baik paling banyak terdapat pada perusahaan yang jumlah karyawannya<1000 orang 60,9%. Dari tipe izin perusahaan kategori kinerja manajemen risiko kelelahan berkategori baik paling banyak pada perusahaan dengan tipe izin IUJP 80 % dan kategori kurang baik paling banyak pada perusahaan dengan tipe izin IUP Operasi Produksi 73,7%. Ditemukan adanya hubungan kinerja manajemen risiko kelelahan dengan jumlah karyawan dan tipe izin perusahaan. Diharapkan Kementrian ESDM RI dan perusahaan tambang batubara di Indonesia dapat menggunakan instrumen penilaian kinerja manajemen risiko kelelahan untuk menilai, monitoring dan evaluasi kinerja manajemen risiko kelelahan di perusahaan tambang batubara.

---

Fatigue in mining operations is a serious issue and a significant contributor to accidents. According to the law, companies operating coal mines must develop and implement strategies to control any safety and health risks associated with worker fatigue. This research was conducted to develop an instrument for assessing the performance of fatigue risk management in coal mining companies in Indonesia. The study approach combines a qualitative approach to find performance indicators and a quantitative one to test the validity, reliability, and quality of fatigue risk management performance assessment instruments in coal mining companies. The sample is 90 coal mining companies in Indonesia. The study produced a tool for assessing the performance of fatigue risk management in coal mining companies consisting of 31 indicators, with the validity and reliability of the instrument meeting the requirements. The results of the ROC curve analysis obtained a cut off point of 73 and an AUC of 71.3%, which means that the Fatigue Risk Management performance score has moderate predictive power for accidents due to fatigue. It was found that the fatigue risk management performance in coal mining companies was in the poor category (45,6% and 54,4% good). From the type of company permits, the fatigue risk management performance category was in the good category, the most in companies with IUJP permit types 80% and the poor category the most in companies with Production Operation IUP permit types 73,7%. It was found that there was a relationship between fatigue risk management performance with the number of employees and the type of company permit. In order to measure, monitor, and evaluate the performance of fatigue risk management in coal mining companies, it is hoped that the Indonesian Ministry of Energy and Mineral Resources and Indonesian coal mining companies will implement the fatigue risk management performance evaluation tool."

"Sebagai Ibukota negara Republik Indonesia, DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk yang besar tentu menyisakan berbagai masalah sosial. Pemuda dengan potensinya yang besar diharapkan dapat memberikan pembaruan dan perubahan terhadap permasalahan yang terjadi. Kerelawanan merupakan sumbangan masyarakat bagi pembangunan masyarakat sipil. Masyarakat sipil yang kuat dapat dipastikan memiliki tingkat kerelawanan yang tinggi. Kerelawanan pun memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi perekonomian suatu negara. Pemuda menggambarkan sebuah potensi besar dalam pembangunan. Terdapat kebutuhan yang mendesak dalam membangun potensi ini, yang melibatkan partisipasi pemuda termasuk kerelawanan. Tesis ini bertujuan untuk menggali pengembangan pemuda dalam organisasi kerelawanan yang dilakukan di organisasi massa, Masyarakat Relawan Indonesia dan organisasi bentukan pemerintah, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM Mandiri Perkotaan). Berdasarkan penelitian melalui pendekatan kualitatif, diperoleh kesimpulan bahwa keterlibatan pemuda dalam organisasi kerelawanan MRI mencapai 85% - 90%, sedangkan keterlibatan pemuda dalam PNPM Mandiri Perkotaan hanya mencapai 2%. Sedikitnya keterlibatan pemuda di PNPM MP disebabkan karena kurangnya kapasitas fasilitator pendamping dalam melakukan pendekatan dengan pemuda/ komunitas kepemudaan dan tidak dilibatkannya pemuda dalam kegiatan fase pembelajaran. Berkebalikan dengan PNPM MP, MRI menggunakan media promosi sosial media sebagai pendekatan kepada pemuda. Selain itu, pelibatan yang dominan bagi pemuda pada kegiatan kerelawanan mendorong relawan pemuda tersebut merasa memiliki saran aktualisasi dan pengembangan diri. Selain itu, pemuda menjadi merasa tertantang dan memiliki tanggung jawab yang besar. Keterlibatan relawan pemuda yang tinggi menyebabkan gerakan kerelawanan akan semakin bergerak cepat dan luas, sehingga masyarakat yang mandiri dan sejahtera akan tercapai.

---

As the capital of the Republic of Indonesia, Jakarta has a large population so that leaves many social problems. Youth with great potential that is expected to provide inovations and changes to the problems that occurred. Voluntary give contributions for the development of civil society. Strong civil society is certain to have a high level of volunteerism. Volunteerism also has a huge influence on a country's economic condition. Youth described a huge potential for development. There is an essential need to build this potential, which involves the participation of youth including volunteerism. This thesis aims to explore the development of youth in volunteer organizations conducted in mass organizations, Community Volunteer Indonesian and government organization, the National Program Community Empowerment of Independent Urban.

Based on a qualitative research approach, the conclusion that youth involvement in voluntary organizations MRI was 85% - 90%, while youth involvement in PNPM MP only reached 2%. At least the youth involvement in PNPM MP due to lack of capacity of the facilitator in engaging with young people/ youth community and youth involvement in the activities of the learning phase. Otherwise to PNPM MP, MRI uses social media as a promotional media approaches to youth. In addition, the dominant involvement for youth in volunteer activities that encourage youth volunteers have suggestions feel actualization and self-development. In addition, youth are challenged and have a great responsibility. High involvement of youth volunteers led volunteer movement will increasingly move quickly and widely, so that an independent and prosperous society will be achieved."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of PHBM policies in the area of ​​KPH Gundih has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBM policies, the implementation process is carried out every show the dominance of Perhutani as a forest management mandate in Grobogan Regency, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan Regency."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji mengapa Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan mengambil kebijakan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) sekaligus untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dicapai oleh Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan melalui Kebijakan PHBM tersebut berhasil mencapai tujuannya yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan dan kelestarian hutan disisi lain serta meningkatkan Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan.

Penelitian ini penelitian dengan pendekatan kualitatif yaitu sesuatu dilihat berdasarkan sudut pandang orang yang diteliti (informan) dimana informan tersebut harus memiliki pengetahuan dan latar belakang yang cukup mengenai Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat di wilayah KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Lokasi penelitian adalah di wilayah kerja Perum Perhutani KPH Gundih Kabupaten Grobogan. Jenis data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengambilan informan dengan metode keterwakilan dan dianalisis dengan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan PHBM di wilayah KPH Gundih belum menciptakan kondisi masyarakat desa sekitar hutan yang sepenuhnya memahami kebijakan PHBM, setiap proses implementasi yang dijalankan menunjukan dominasi Perhutani sebagai pemegang mandat pengelolaan hutan di Kabupaten Grobogan, Pembuatan segi-segi implementasi kebijakan PHBM merupakan kebijakan dengan sistem top down, Masyarakat desa hutan tidak dapat menikmati akses yang dijanjikan dalam substansi kebijakan PHBM, dan keterkaitan dengan ketahanan daerah Pemberdayaan masyarakat melalui PHBM menjadi sumber dari Ketahanan Daerah Kabupaten Grobogan

---

This research is aimed at examining why the Perhutani Public Company of Gundih unit has taken forest management. With society policy (PHBM) and also at knowing whether the goal that has been reached by the Perhutani Public Company of Gundih unit through the PHBM policy has reached it’s goal that is to enhance the surrounding- forest society welfare and forest preservation on the other hand.

This research is a research with Qualitative approach is a something is seen based on the informant point of view. Location of the research is in the working area of the Perhutani Public Company of Gundih unit. The kind of data in this research consists of primary data and secondary data. The sample with drawal is done by using purposive sampling method and is analyzed by Qualitative analysis.

Based on the results of research and discussion, it can be concluded that the implementation of policies in the area of ​​KPH Gundih PHBM has not created the conditions surrounding forest villagers who fully understand the PHBMpolicies, the implementation process is carried out every show the dominance of forestry as a forest management mandate Grobogan, making implementation aspect PHBM policy is a policy with a top-down system, forest village communities can not enjoy the promised substance PHBM policies, and linkages with local resilience community empowerment through PHBM be the source of the Regional resilience Grobogan."

"ABSTRAK Penggunaan lahan untuk tambang batubara dengan sistem tambang terbukamenimbulkan perubahan bentang alam yang berdampak pada lingkungan alamdan manusia (masyarakat di sekitar tambang). Tambang batubara mempengaruhikesejahteraan masyarakat di sekitarnya terutama pada komponen pendapatan,kesehatan, dan pendidikan. Melalui metode penambangan yang ramah lingkungandampak negatif yang timbul dapat diminimalkan dan dampak positif dapatdikembangkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kegiatan tambangbatubara memberikan dampak positif bagi pendapatan dan pendidikanmasyarakat, sedangkan untuk kesehatan masyarakat keberadaan tambang batubaramembawa dampak negatif kepada kesehatan mereka. Oleh karena itu peran aktifperusahaan untuk menanggulangi permasalahan yang timbul harus menjadiprioritas demi keberlanjutan industri tambang batubara.

---

ABSTRAK Coal mining by open pit system poses landscape changes impacting on the naturalenvironment and human (people around the mine). Coal mining affects the wellbeingof the surrounding community, especially on the components of income,health, and education. Through environmental friendly methods of miningnegative impacts can be minimized and positive impacts can be developed. Theresults of this study indicate that coal mining activities have a positive impact torevenue and public education, and for public health the presence of coal mineshave negative impacts on their health. Therefore the company's active role toaddress the problems that arise should be a priority for the sustainability of thecoal mining industry."

"Tesis ini membahas tentang upaya pemberdayaan masyarakat miskin perkotaan yang dilakukan ADP Wahana Visi Indonesia di Kelurahan Cilincing Jakarta Utara terhadap kelompok dampingan kesehatan dan pengembangan ekonomi serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat keterlibatan kelompok dampingan dalam kegiatan pemberdayaan tersebut. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam seluruh tahapan program telah dilakukan upaya melibatkan warga dampingan dan pemangku kepentingan secara sengaja untuk mengoptimalkan proses pemberdayaan tersebut dan menyarankan agar komite proyek dapat diberikan peran dan tanggungjawab yang lebih besar lagi dalam pengelolaan program memasuki fase transisi program.

---

The focus of this study is about empowerment effort toward urban poor community in the area of health and economic development held by ADP in Cilincing village of North Jakarta City and to identify supporting and obstacle factor of targeted group?s participation in its community development activities. This research is qualitative descriptive interpretive.

The result of the research showed that in every step of the program, ADP has deliberately involved targeted community and stakeholder to take part in its activities and suggested that bigger role and responsibility given to project committee to manage the program as it enters to transisition phase."

"Industri ekstraktif berpengaruh terhadap persoalan lingkungan dan sosial pada masyarakat sekitar industri. Masalah riset ini perihal model corporate social responsibility (CSR) untuk bisnis berkelanjutan melalui analisis program pemberdayaan masyarakat. Tujuan riset adalah menganalisis dan mendeskripsikan tata kelola serta dampak CSR yang diimplementasikan oleh perusahaan dan mengembangkan model CSR untuk bisnis berkelanjutan. Metode riset menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif kualitatif dan soft system methodology untuk mengembangkan model CSR. Hasil riset menunjukan tata kelola implementasi CSR dilakukan berdasarkan kebijakan keberlanjutan yang terimplementasi melalui aktivitas CSR. Dampak dari implementasi CSR memberikan penguatan pada sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR pada pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan pada industri ekstraktif karena berdampak langsung pada masyarakat. Kesimpulan riset ini adalah tata kelola implementasi CSR telah dilakukan melalui kebijakan keberlanjutan dan pelaksanan program pemberdayaan masyarakat yang berdampak pada peningkatan kapasitas dan penguatan aspek sosial, ekonomi dan lingkungan. Model CSR melalui pemberdayaan masyarakat relevan untuk dilakukan untuk bisnis berkelanjutan.

---

The extractive industry influences environmental and social problems in the community around the industry. This research problem concerns the corporate social responsibility (CSR) model for sustainable business through an analysis of community empowerment programs. The aim of the research is to analyze and describe the governance and impact of CSR implemented by companies and to develop a CSR model for sustainable business. The research method uses a qualitative approach with qualitative descriptive analysis and a soft system methodology to develop a CSR model. The research results show that the governance of CSR implementation is carried out based on sustainability policies that are implemented through CSR activities. The impact of CSR implementation provides social, economic and environmental reinforcement. The CSR model for community empowerment can be applied to the extractive industry because it has a direct impact on society. The conclusion of this research is that the governance of CSR implementation has been carried out through sustainability policies and the implementation of community empowerment programs that have an impact on increasing capacity and strengthening social, economic and environmental aspects. The CSR model through community empowerment is relevant to do for a business sustainability."

"Pertumbuhan konsumsi tenaga listrik di Indonesia mencapai 8,6 per tahun berimplikasi terhadap peningkatan produksi energi listrik. Pemerintah telah mengantisipasinya melalui Program Pembangunan 35.000 MW yang didominasi PLTU batubara yang dapat meningkatkan emisi Gas Rumah Kaca secara signifikan. Penelitian ini bertujuan untuk untuk menentukan jenis teknologi batubara bersih yang diimplementasikan dalam unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah pemodelan skenario penggunaan teknologi batubara bersih yang disesuaikan dengan kelas kapasitas PLTU dan penentuan skenario terbaik didasarkan potensi emisi GRK terendah di sektor pembangkitan tenaga listrik dan module cost balance tertinggi, melalui simulasi LEAP. Berdasarkan hasil simulasi, seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW di regional Jawa-Bali harus menggunakan teknologi ultra super-critical untuk kelas kapasitas diatas 1.000 MW, super-critical untuk kelas kapasitas diatas 500 MW dan PFBC untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW. Pada regional Sumatera, teknologi yang digunakan adalah super-critical dan PFBC untuk masing-masing kelas kapasitas diatas 500 MW dan dibawah 500 MW. Pada regional Kalimantan dan Sulawesi, penggunaan teknologi PFBC merupakan skenario terbaik untuk kelas kapasitas dibawah 500 MW, sedangkan teknologi CFBC digunakan pada unit kelas kapasitas pembangkit yang sama di regional Nusa Tenggara Barat. Potensi penurunan emisi GRK sektor pembangkitan tenaga listrik akibat implementasi teknologi batubara bersih dalam seluruh unit PLTU Program Pembangunan 35.000 MW sampai dengan 2020 mencapai 41,91 juta ton CO2e yang melampaui target penurunan emisi nasional dalam Rencana Aksi Nasional Gas Rumah Kaca RAN-GRK dalam skema nasional atau berkontribusi 74,84 dalam skema unilateral. Pada 2025, penurunan emisi diperkirakan akan mencapai 57,87 juta ton CO2e atau berkontribusi 30,46 dari rencana target penurunan emisi nasional pasca 2020 dalam skema optimistik. Oleh karena itu, implementasi teknologi batubara bersih dalam unit PLTU batubara dapat direkomendasikan sebagai salah satu kegiatan utama penurunan emisi GRK sektor energi dalam draft kebijakan RAN-GRK pasca 2020 yang sedang disusun Pemerintah saat ini.

---

The growth of electricity consumption in Indonesia 8.6 per year has implications toward increasing of the electricity generation. The Government of Indonesia had anticipated through 35,000 MW Electricity Development Program predominantly coal fired power plants CFPP that increase Greenhouse Gas GHG emissions significantly. The study aims to determine the type of clean coal technology implemented in the CFPPs of 35,000 MW Electricity Development Program. The methodology on the study is modeling the scenario for the use of clean coal technology in the CFPPs in accordance to their capacity size, while the selection of best scenario based on the lowest GHG emission potential in power generation sector and the highest module cost balance by using LEAP. Based on the simulation results, all of them in Java Bali region should use ultra super critical for capacity size above 1,000 MW, super critical for above 500 MW and PFBC for below 500 MW. In the region of Sumatra, the technology should be used is super critical and PFBC for the capacity size above 500 MW and below 500 MW respectively. In the region of Kalimantan and Sulawesi, the use of PFBC is the best scenario for capacity size below 500 MW, while CFBC is used in the their same size located in the West Nusa Tenggara region. The potential for GHG emission reduction in the power generation sector due to the implementation of clean coal technology in the 2020 in all of them is expected to reach 41.91 million tonnes CO2e that exceed the national scheme emission reduction target in GHG National Action Plan RAN GRK or have contribution 74.84 in its unilateral scheme. By 2025, emissions reduction is expected to reach 57.87 million tonnes CO2e or have contribution 30.46 of post 2020 national emissions reduction target plan in the optimistic scheme. Therefore, the implementation of clean coal technology in the CFPPs is recommended as one of the main activities of GHG emission reduction in the energy sector of the post 2020 RAN GRK policy currently being drafted by the Government of Indonesia."