Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Menurut WHO, tingkatan unmet need terhadap kontrasepsi pada wanita sangatlah tinggi, terutama pada daerah kelompok pendatang, wanita muda, daerah kumuh perkotaan, daerah pengungsian, dan wanita pasca kehamilan. Untuk itu, sebuah studi cross-sectional dilakukan pada Rumah Susun Jatinegara Barat untuk membuktikan keabsahan pernyataan tersebut. Sejumlah 100 wanita yang baru pindah ke tempat tersebut setelah relokasi yang dilakukan oleh pemerintah, telah diteliti untuk mengetahui nilai prevalansi dari unmet need terhadap kontrasepsi. Beberapa faktor yang mempengaruhi ketidak inginan perempuan terhadap pemakaian kontrasepsi juga diteliti dalam studi ini. Dalam studi ini, dapat diketahui nilai ketidak-pemakaian kontrasepsi di Rumah Susun Jatinegara Barat sebesar 49%. Sedangkan dalam kelurahan dimana Rumah Susun itu berada (Kampung Melayu), tingkatan unmet need pada wanita menikah di usia subur sebesar 30%. Beberapa faktor seperti sosioekonomi, sosiobudaya, lingkungan, dan lainnya telah diteliti, namun tidak menunjukkan asosiasi yang bermakna secara statistik (tidak mencapai p < 0.05). Kesimpulan: prevalansi unmet need pada Rumah Susun Jatinegara Barat tidak menemui angka pencapaian yang ditetapkan oleh BKKBN. Status sosioekonomi, faktor sosiobudaya, faktor lingkungan, dan faktor terkait host lainnya tidak menunjukan asosiasi statistik yang bermakna dengan tingkatan unmet need pada kontrasepsi oleh wanita menikah usia subur di Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta.

---

According to WHO, the unmet need for contraception among the women are considerably high especially among the groups such as migrants, adolescents, urban slum dwellers, refugees, and the women in postpartum period. Therefore, a cross-sectional  study was conducted in the Rumah Susun Jatinegara Barat to prove the statement.

A number of women (100 people) who newly resided the area after the mass relocation by the government, were studied in order to identify the prevalence of the unmet need for contraception. The specific investigation regarding the factors associating with the prevalence of  the unmet need for the contraception among married women, was also conducted.

From this study, the number of the prevalence of the unmet need for the contraception in Rumah Susun Jatinegara Barat reached 49%, while in Kelurahan Kampung Melayu, the proportion was about 30%. Socioeconomical, sociocultural, envirornental, and other factors were observed in this study but resulting in weak association to the unmet need for contraception (p value was not < 0.05).

In conclusion, the prevalence of the unmet need for contraception was considerably high and did not meet the goal set by the National population and family planning board. Socioeconomical status, sociocultural, environmental, and other host-related factor did not show a statistically significant association with the unmet need for contraception among married women in Rumah Susun Jatinegara Barat, Jakarta."

"Unmet Need KB adalah persentase wanita usia subur dan aktif secara seksual yang belum/tidak ingin hamil, berkeinginan untuk menunda/membatasi kelahiran namun tidak menggunakan kontrasepsi untuk mencegah kehamilannya. Menurut hasil Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI), persentase unmet need KB di Indonesia mengalami stagnansi di angka 11% (2012-2017). Sedangkan, presentase unmet need KB di DKI Jakarta tahun 2017 cukup tinggi yaitu sebesar 15,6%. Melihat karakteristik DKI Jakarta yang merupakan Ibukota Negara yang wilayahnya perkotaan, sebagai salah satu provinsi penyangga utama program KB nasional, banyaknya sumber daya manusia yang berkualitas, dan cukupnya fasilitas kesehatan, angka tersebut perlu diturunkan. Tujuan penelitian ini mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian unmet need KB di DKI Jakarta, berdasarkan analisis data SDKI 2017. Disain studi dalam penelitian ini adalah potong lintang dengan sampelnya meliputi seluruh responden wanita usia subur (15-49 tahun) yang berstatus kawin. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kejadian unmet need KB adalah usia (OR=0,569), dukungan suami (OR=5,550), dan paparan tenaga kesehatan (OR=2,055). Faktor yang paling besar pengaruhnya adalah dukungan suami (OR=5,550). Disarankan kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan sosialisasi terkait program KB kepada pasangan usia subur, khususnya pria/suami, agar lebih paham dan mendukung mengikuti program KB.

---

Unmet need for family planning (FP) is the percentage of fecund and sexually active women who do not want to get pregnant or want to spacing/limiting births, but are not using any contraception to prevent pregnancy. According to the results of the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS), the percentage of unmet need for FP in Indonesia has stagnated at 11% (2012-2017). Meanwhile, in DKI Jakarta (2017) is quite high at 15.6%. Considering the characteristics of DKI Jakarta, which is the State Capital with an urban area, designated as one of the main supporting provinces for the national FP program, the large number of human resources, and sufficient health facilities, the percentage needs to be lowered. The purpose of this study is to determine the factors that influence the incidence of unmet need for FP in DKI Jakarta, based on data analysis of the 2017 IDHS. The study design is cross-sectional with the sample included all female respondents of childbearing age (15-49 years) who are married. The results of this study indicate that the factors associated with the incidence of unmet need for family planning are age (OR=0,569), husband’s support (OR=5,550), and health worker exposure (OR=2,055). The most influencing factor is husband's support. It is recommended for health workers to increase socialization related to FP programs to couples of childbearing age, especially men/husbands, for better understanding and support participating in family planning programs."

"

Berdasarkan hasil laporan SDKI, angka unmet need KB di Indonesia pada tahun 2012 berada pada angka 11,4% menjadi 10,6% di tahun 2017. Berdasarkan SDKI 2017, angka unmet need Jawa Barat adalah 11% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan berada angka 14.4%. Tingginya angka unmet need menimbulkan berbagai macam permasalahan diantaranya adalah kehamilan yang tidak diinginkan sehingga menimbulkan aborsi yang tidak aman dan berkontribusi pada tingginya angka kematian ibu dan bayi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada wanita kawin di Jawa Barat dan Sulawesi Selatan. Desain studi yang digunakan adalah cross-sectional dengan sampel wanita usia 15-49 tahun berstatus kawin/tinggal bersama pasangan. Penelitian ini meggunakan uji chi-square dan regresi logistik untuk menggambarkan kekuatan hubungan antar variabel. Hasil penelitian ini yaitu angka unmet need KB Jawa Barat adalah 10.3% dan angka unmet need KB Sulawesi Selatan adalah 14%. Hasil analisis multivariabel menunjukkan variabel yang memiliki odds ratio terbesar untuk unmet need KB di kedua provinsi adalah dukungan pasangan [AOR=5]. Wanita yang tidak mendapat persetujuan dari pasangan untuk menggunakan kontrasepsi memiliki kemungkinan lima kali lebih tinggi untuk mengalami unmet need KB. Keluarga sebagai unit terkecil masyarakat harus diprioritaskan lewat pendekatan pasangan/ peran pria dalam program KB.

---

Based on the Indonesian Demographic and Health Survey, the percentage of unmet need for family planning in Indonesia namely at 11.4% in 2012 to 10.6% in 2017. Meanwhile, based on IDHS 2017, the unmet need for West Java is 11% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14.4%. The high rate of unmet need raises various kinds of problems including unwanted pregnancies, causing unsafe abortions and contributing to high maternal and infant mortality rates. This research was conducted with the aim of knowing the determinants of the incidence of unmet need for family planning among married women in West Java and South Sulawesi. The study design that is used in this study is cross-sectional with a sample of women aged 15-49 years who were currently married/living with a partner. This study uses the chi-square test and logistic regression to describe the strength of the relationship between variables. The results of this study are the unmet need for family planning in West Java is 10.3% and the unmet need for family planning in South Sulawesi is 14%. The results of the multivariable analysis showed that the variable that had the greatest odds ratio for unmet family planning needs in the two provinces was spousal support [AOR=5]. Women who do not receive consent from their partners to use contraception are five times more likely to experience unmet need for family planning. The family as the smallest unit of society must be prioritized through the male partner/role approach in family planning programs.

"

"Penelitian ini dibuat dengan tujuan untuk menggambarkan kejadian unmet need KB pada wanita menikah 2 tahun pascasalin dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian ini menggunakan data Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 dengan analisis univariat dan bivariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara umur, pendidikan, tingkat ekonomi, jumlah anak hidup, agama, pengambilan keputusan pemeriksaan kesehatan ibu, keadaan abstinen, komunikasi dengan pasangan, wilayah tempat tinggal, pemberian ASI eksklusif, kematian anak, keterpaparan dengan informasi KB, pengetahuan terhadap alat kontrasepsi, sikap terhadap kontrasepsi, dan ukuran ideal keluarga terhadap kejadian unmet need pada wanita 2 tahun pascasalin.

---

This study was made in order to describe the incidence of unmet need for contraception in women married 2 years postpartum and the factors that influence it. This study uses data Indonesia Demographic and Health Survey (IDHS) 2007 with univariate and bivariate analyzes. The results showed that there is a relationship between age, education, economic level, the number of living children, religion, maternal health screening decision, the state of abstinence, communication with partner, region of residence, exclusive breastfeeding, infant mortality, exposure to family planning information, knowledge against contraceptives, attitudes toward contraception, and ideal family size on the incidence of unmet need in women married 2 years postpartum."

"Jakarta Timur tahun 2021 ditemukan 10,46% PUS yang melakukan unmet need KB. Beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu usia, pendidikan, jumlah anak, pengetahuan, sikap, pandangan, riwayat kontrasepsi, pemberian pelayanan KB, dukungan suami, dan peran tenaga kesehatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui determinan kejadian unmet need KB pada PUS menikah saat masa pandemi COVID-19 di Wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan desain cross sectional. Sampel dalam penelitian ini adalah PUS di wilayah Kecamatan Makasar Jakarta Timur berjumlah 150 responden dengan teknik multistage random sampling. pengolahan data menggunakan analisis univariat, bivariat dan multivariat dengan uji regresi logistik. Pengumpulan data melalui kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitas pada 30 PUS berdomisili di Kecamatan Makasar Jakarta Timur. Hasil penelitian menunjukkan kejadian unmet need KB pada masa pandemic COVID-19 sebesar 40% mengalami peningkatan dibandingkan sebelum pandemic COVID-19. Ada hubungan faktor predisposisi (umur, pendidikan, pengetahuan, sikap, persepsi, riwayat KB), faktor pemungkin (aksebilitas informasi manajemen pelayanan alat kontrasepsi) dan faktor penguat (dukungan suami dan peran petugas kesehatan) dengan p-value <0.05. Faktor paling dominan mempengaruhi kejadian Unmet Need KB pada PUS menikah saat masa pandemic COVID-19 adalah Riwayat KB. Maka diharapkan BKKBN melakukan peningkatan pembinaan dan koordinasi terhadap pemegang program KB dalam penyuksesan program KB serta PKB meningkatkan preventif promosi KB kepada masyarakat dengan mematuhi protocol pencegahan virus COVID-19 dan melakukan intervensi berkala 3 bulan sekali agar masyarakat yang unmet need KB menjadi akseptor KB.

---

In East Jakarta in 2021, 10.46% of PUS were found to have unmet need FP. Factors influence it, age, education, number of children, knowledge, attitudes, views, history of contraception, provision of FP services, husband's support, and the role of health workers. This study aims to determinants of the incidence unmet need FP in fertile couple during COVID-19 pandemic in the Makasar District, East Jakarta, in 2022. This study used a quantitative method with a cross-sectional design. The sample study is 150 WUS using a multistage random sampling technique. Sample processing with univariate, bivariate and multivariate analysis logistic regression. Data collection by filling out a questionnaire has been tested validity and reliability on 30 fertile age couples live in Makassar District, East Jakarta. The results showed that the incidence of unmet need for family planning during the COVID-19 increased by 40% compared to before the COVID-19 pandemic. There is a relationship between predisposing factors (age, education, knowledge, attitudes, perceptions, history of family planning), enabling factors (accessibility of information on contraceptive service management) and reinforcing factors (husband's support and the role of health workers) with p-value <0.05. The most dominant factor influencing the incidence of Unmet Need FP in married fertile age couples during the COVID-19 pandemic was FP History. It’s hoped that the BKKBN will increase guidance and coordination of FP program holders on success of the family planning program and PKB want to achieve more preventively in terms of FP promotion to the community by adhering to the COVID-19 virus prevention protocol and conducting periodic interventions for 3 months so that people unmet need FP become FP acceptors."

"Indonesia sebagai negara dengan populasi terbanyak ke empat didunia memiliki kebijakan keluarga berencana, yang dikelola oleh Badan Kependudukan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), dalam upaya pengendalian jumlah penduduk. BKKBN memiliki enam indikator startegis di periode 2020-2024, yaitu Total Fertility Rate (TFR), modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), unmet need KB, Age Spesific Fertility Rate (ASFR) 15-19 tahun, indeks pembangunan Keluarga (iBangga) dan Median Usia Kawin Pertama Perempuan (MUKP). Secara nasional unmet need belum memenuhi target dan bila dilihat secara provinsi terdapat disparitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk megkuantifikasi ketidakmertaan sosial unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2012 dan 2017. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dari data SDKI tahun 2012 dan 2017. Sampel pada penelitian ini adalah pasangan usia subur (PUS) yang tinggal bersama dan aktif secara seksual dalam 4 minggu terakhir. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 22477 (2012) dan 24173 (2017) pasangan. Pembentukan variabel akses pelayanan KB menggunakan Principal Component Analysis (PCA). Analisis ketidakmerataan yang digunakan merupakan bantuan alat ukur Health Equity Assesment Toolkit (HEAT) yang dikembangkan oeh World Health Organization (WHO) dan dilakukan juga analisis pengelompokkan dengan metode hirarkial. Hasil penelitian akses pelayanan KB paling dipengaruhi oleh informasi kontrasepsi yang diberikan oleh dokter. Secara umum terjadi penurunan nilai absolut unmet need kontrasepsi di Indonesia dari tahun 2012 ke tahun 2017. Namun bila dilihat pada populasinya (confident interval) tidak terdapat perbedaan unmet need dari tahun 2012 dan 2017. Ketidakmerataan unmet need kontrasepsi di Indonesia tahun 2017 masih terjadi dengan dimensi paling dominan adalah paritas (>2 anak) dan umur suami (>45 tahun), kemudian disusul oleh wilayah tempat tinggal (rural) serta sosial ekonomi (teratas). Terdapat perubahan wilayah prioritas unmet need dari tahun 2012 (12 provinsi) ke tahun 2017 (14 provinsi). Dari hasil ini diasumsikan bahwa wilayah berdekatan tidak selalu memiliki karakteristik yang serupa. Artinya, unmet need tidak dipengaruhi kewilayahan. Variabel yang menjadi irisan dari penurunan unmet need dan ketidakmerataan adalah umur suami (>45 tahun), paritas (>2 anak), sosial ekonomi dan wilayah tempat tinggal. Jika hal ini dilihat kembali dengan kluster analisis maka variabel umur suami dan paritas masuk dalam kriteria provinsi prioritas. Provinsi prioritas di tahun 2017 memiliki interval rata-rata umur suami yang paling tua (37.71-40.52 tahun) diantara kelompok lainnya dan juga memiliki paritas yang paling tinggi >2 anak (2.09 – 3.01 anak) di anggota klusternya. 

---

Indonesia as the fourth most populous country in the world has a family planning policy, which is managed by the National Family Planning Population Agency (BKKBN), in an effort to control population numbers. The BKKBN has six strategic indicators for the 2020-2024 period, namely Total Fertility Rate (TFR), Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR), Unmet need for family planning, Age Specific Fertility Rate (ASFR) 15-19 years, Family development index (iBangga) and Median Age of First Marriage for Women (MUKP). Nationally, unmet need has not met the target and when viewed by province, there are disparities. The purpose of this research is to quantify the social inequity of unmet need for contraception in Indonesia in 2012 and 2017. This research is a quantitative study with a cross-sectional design based on data from the 2012 and 2017 IDHS. The sample in this study was couples of childbearing age (PUS) who lived together and were sexually active in the last 4 weeks. The number of samples in this study were 22477 (2012) and 24173 (2017) couples. Formation of family planning service access variables using Principal Component Analysis (PCA). The inequality analysis used was the help of the Health Equity Assessment Toolkit (HEAT) developed by the World Health Organization (WHO) and grouping analysis was also carried out using a hierarchical method. The results of the research on access to family planning services are most influenced by contraceptive information provided by doctors. In general, there has been a decline in the absolute value of unmet need for contraception in Indonesia from 2012 to 2017. However, when viewed from the population (confident interval), there is no difference in unmet need from 2012 and 2017. Inequality in unmet need for contraception in Indonesia in 2017 still occurs with dimensions parity (> 2 children) and husband's age (> 45 years), followed by area of residence (rural) and social economy (top). There was a change in the priority areas of unmet need from 2012 (12 provinces) to 2017 (14 provinces). From these results it is assumed that adjacent areas do not always have similar characteristics. That is, unmet need is not influenced by territory. Variables that intersect the decline in unmet need and inequality are husband's age (> 45 years), parity (> 2 children), socioeconomic status and area of residence. If this is seen again with the cluster analysis, the variables of husband's age and parity are included in the priority province criteria. Priority provinces in 2017 have the oldest husband's average age interval (37.71 – 40.52 years) among other groups and also have the highest parity of >2 children (2.09-3.01 children) in their cluster members."

"Jakarta sebagai kawasan urban yang memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia, berusaha mengembangkan hunian vertikal sebagai upaya strategi pemenuhan kebutuhan hunian. Sementara itu, masyarakat masih tersimbolisasi dengan pola kehidupan pemukiman deret. Sehingga, kondisi ini dapat menghasilkan implikasi dalam peningkatan ancaman kejahatan dalam keamanan lingkungan tinggal di hunian vertikal. Penulisan ini, bertujuan untuk melakukan identifikasi dalam terjadinya kejadian keamanan lingkungan yang berfokus pada kejahatan. Serta mempelajari fenomena terjadinya kejahatan di hunian yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dengan pendekatan defensible space. Berdasarkan studi kasus di Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, memperlihatkan adanya pengaruh dari unsur fisik dan sosial budaya terhadap aspek keamanan lingkungan sebagai pembahasan dengan defensible space. Keduanya bersinergi mempengaruhi kualitas keamanan lingkungan setempat. Keunikan muncul dari adanya unsur sosial budaya masyarakat seperti cara bertinggal dan praktik spasial yang memperlihatkan adanya modifikasi sistem dalam defensible space yang dimiliki warga. Warga sebagai penghuni rumah susun memiliki peran yang signifikan dalam pembentukan defensible space. Unsur-unsur fisik dan sosial budaya bersinergi dalam membentuk sistem defensible space yang ada di rumah susun.

---

Jakarta as the most dense of urban area in Indonesia, tries to develop vertical housing as a strategy to fulfill the needs of housing. However, Jakarta communities still simbolize their living style with landed-houses. This condition has an opportunity to bring an implication in increasing occurrence of crime in vertical housing. This writing aims to identify the neighbourhood safety focused on crime occurrence. Also, studying about the phenomenon of crime occurrence in vertical housing for low income community with defensible space approach.

Based on case study in Rumah Susun Sederhana Sewa Jatinegara Barat, shows the influence of physical and socio-cultural elements on neighbourhood safety aspects as a discussion with defensible space. Both elements synergized and affected the quality of neighbourhood safety. Uniqueness also come from the existence of socio-cultural elements such as lifestyle and spatial practices that show the contextual system modification in the defensible space owned by residents. Residents as building users have a significant role in the formation of defensible space. Physical and socio-cultural elements synergize in forming a defensible space system in the apartment."

"Researches have demonstrated that women in developing countries have not been using contraceptives because of the opposition and reprisals from their husbands..."

"Wanita di Indonesia yang tidak menggunakan alat kontrasepsi cenderung mengalami peningkatan. Wanita yang tidak menggunakan kontrasepsi dapat mengakibatkan kehamilan tidak diinginkan dan peningkatan kejadian unmet need. Angka kejadian unmet need di Indonesia masih tinggi dan ditahun 2017 masih berada diatas target nasional yaitu 10,6%. Kejadian unmet need banyak terjadi pada wanita kawin usia 15-29 tahun untuk menjarangkan kehamilan. Terjadinya unmet need dapat dipengaruhi kurang optimalnya pemberian informasi keluarga berencana dalam pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need. Desain studi yang digunakan yaitu cross-sectional dilakukan dengan menganalisis data SDKI tahun 2017. Pengujian yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pelayanan keluarga berencana dengan kejadian unmet need setelah dikontrol oleh variabel usia, tingkat pendidikan, status ekonomi, dan diskusi ber-KB dengan pasangan. Wanita yang mendapatkan pelayanan keluarga berencana yang buruk memiliki peluang 5,71 kali untuk mengalami kejadian unmet need dibandingkan wanita yang mendapatkan pelayanan KB yang baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas pelayanan keluarga berencana pada seluruh fasilitas kesehatan untuk meningkatkan penggunaan kontrasepsi.

---

Women in Indonesia who do not use contraception tend to increase. Women who do not use contraception can result in unwanted pregnancies and an increased incidence of unmet need. The incidence of unmet need in Indonesia is still high and in 2017 it was still above the national target of 10.6%. The incidence of unmet need is common among married women aged 15-29 years to space out pregnancies. The occurrence of unmet need can be influenced by the less than optimal provision of family planning information in the services provided by family planning service providers. This study aims to analyze the relationship between family planning services and the incidence of unmet need. The study design used is a cross-sectional study conducted by analyzing the 2017 IDHS data. The tests carried out in this study were the chi-square test and logistic regression.This study found that there was a significant relationship between family planning services and the incidence of unmet need after controlling for variables of age, education level, economic status, and family planning discussions with partners. Women who received poor family planning services had a 5.71 times chance of experiencing unmet need events compared to women who received good family planning services. Therefore, it is necessary to improve the quality of family planning services in all health facilities to increase the use of contraception.

"

"Salah satu faktor yang dapat meningkatkan keberhasilan program KB adalah meningkatnya jumlah PUS yang menggunakan kontrasepsi dan berkurangnya jumlah unmet need kontrasepsi. Diketahui bahwa persentase unmet need kontrasepsi di NTT (17,6%) dan DIY (6,3%) merupakan angka tertinggi dan terendah diantara sepuluh provinsi penyangga utama KB nasional. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apa saja determinan unmet need kontrasepsi di NTT dan DIY. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan desain cross sectional dan menggunakan data sekunder Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2017. Populasi pada penelitian ini adalah Wanita Usia Subur (WUS) 15-49 tahun di NTT dan DIY. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 1.043 wanita (513 di NTT dan 530 di DIY). Hasil penelitian menunjukkan bahwa proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di NTT adalah 17,6% dimana 9,8% adalah untuk penjarangan dan 7,7% untuk pembatasan. Sementara itu, proporsi wanita yang mengalami unmet need kontrasepsi di DIY adalah 6,3% dimana 1,8% untuk penjarangan dan 4,4% untuk pembatasan. Faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di NTT adalah diskusi dengan suami (RO= 1,790; 95%CI=1,24-2,58). Sementara itu, tidak ada faktor yang berhubungan dengan unmet need kontrasepsi di DIY.

---

One of the factors that can increase the success of the family planning program is the increasing number of women who use contraception and the reduced number of unmet need for contraception. It is known that the percentage of unmet need for contraception in NTT (17.6%) and DIY (6.3%) is the highest and lowest among the ten main national family planning provinces. This study was conducted to determine whether there are determinants of the unmet need for contraception in NTT and DIY. This study is a quantitative study with a cross-sectional design and uses secondary data from the Indonesian Demographic and Health Survey (IDHS) in 2017. The number of samples in this study was 1,043 women (513 in NTT and 530 in DIY). The results showed that the proportion of women experiencing unmet need for contraception in NTT was 17.6%, of which 9.8% were for thinning and 7.7% for restriction. Meanwhile, the proportion of women who experienced unmet need for contraception in Yogyakarta was 6.3%, of which 1.8% for thinning and 4.4% for restriction. Factors related to unmet need for contraception in NTT were discussions with husbands (RO = 1.790; 95%CI = 1.24-2.58). Meanwhile, there are no factors related to the unmet need for contraception in DIY."