Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPROSES STRUKTURISASI ADAPTIF PENDIDIKAN ANAK- ANAK TENAGA KERJA INDONESIA Studi pada jenjang SMP kelas IX di CLC Kundasang dan CLC, Ribu Bonus Sabah dan Sekolah Indonesia Kota Kinabalu, Sabah Malaysia Pembimbing : Dr. Eriyanto., M.Si.Minimnya pendidikan bagi anak-anak Tenaga Kerja Indonesia TKI , khususnya anak-anak TKI kelas IX yang telah lulus pada jenjang SMP dan ingin melanjutkan ke jenjang SMA/SMK sangatlah memprihatinkan. Terdapat dua masalah yang diduga menjadi masalah utama penghambat, yaitu status ilegal orang tua dan koordinasi antar agen yang belum maksimal. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisa proses komunikasi yang terjadi pada agen, agensi, struktur yang diproduksi dan direproduksi dalam sistem tersebut, serta mebahas yang menjadi kendala utama yang membentuk sistem tersebut. Penelitian ini berdasarkan paradigma kontruktivis, yang melakukan pengumpulan data dengan studi lapangan dan studi kepustakaan, dimana penulis melakukan penelitian ke Sabah Malaysia sebagai tempat obyek penelitian dan mendapatkan data aktual melalui wawancara, maupun melalui dokumen yang tersedia. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa status TKI ilegal orang tua adalah masalah utama pada fenomena minimnya pendidikan anak TKI yang ingin melanjutkan ke SMA/ SMK, dimana status orang tua menghambat anak-anaknya untuk mendapatkan hak kewarganegaraan dan seperangkat dokumen untuk melanjutkan belajar, seperti paspor, kartu penduduk, pas ijin belajar pelajar, dan lain-lain. Hal ini tentunya menunjukan bahwa struktur yang di produksi dan direproduksi oleh para TKI ilegal khususnya orang tua yang melanggar hukum dan ilegal telah menyebabkan terhambatnya pendidikan anak TKI ilegal ke jenjang selanjutnya.Kata Kunci: Stukturisasi adaptif, pendidikan, Tenaga Kerja Indonesia illegal.

---

ABSTRACT The Study of the final year student9th Grade of Junior High Scool in CLC Kundasang, CLC Ribu Bonus and Indonesian School of Kota Kinabalu, Sabah Malaysia The lack of education for the children of Indonesian migrant workers, or known as TKI, particularly who has passed the Junior High School and would like to continue their study to Senior High School is extremely concerning. There are two main issues that are presumed as the main problem that hinder the education of Indonesian migrant worker rsquo s children to proceed higher level education, which are the illegal status and the lack of agent and agency coordination. Therefore, this study intended to analyze the communication processes that occur in agents and agencies, and the structures that are produced and reproduced in the system, as well as to explore what is the main reason behind the forming of such system. This study is based on constructivist paradigm, which the data collection conducted with field studies and literature studies. The authors themselves travel to Sabah, Malaysia to review and obtain actual data through interviews or by the available statistical data. The analysis acquired by qualitative approach through case study explanations and using holistic design. It can be concluded that illegal status of the TKI parents is the main obstacles to the Indonesian migrant worker TKI children to gain higher education, where the status of parents inhibits their children to get the right of citizenship and set of documents to continue their study, such as passports, student permit, and others important required documents. Meanwhile, schools, teachers, NGOs and even the government have provided a series of efforts and programs to support the education of TKI rsquo s children in Sabah, Malaysia through the advocation of acquiring required document and scholarship. Therefore, this study indicates the structure that being produced and reproduced by the illegal migrant worker parents which is against the law and illegal has inhibited the childern to get into the next phase of educationKeywords adaptive structuration, education, illegal migrant workers."

"Ketika pekerja migran Indonesia berada di tempat penahanan imigrasi Malaysia, mereka sering mengalami penyiksaan dan ill-treatment, sehingga tempat penahanan imigrasi terasa seperti penjara. Penulisan ini menggunakan critical theory of state crime dengan analisis naratif untuk menganalisis fenomena tersebut melalui enam narasumber. Hasilnya menunjukkan bahwa pekerja migran mengalami berbagai bentuk kekerasan, termasuk ill-treatment seperti akses kesehatan yang terbatas, kualitas makanan dan minuman yang buruk, kesulitan dalam komunikasi, dan perlakuan merendahkan. Mereka juga mengalami penyiksaan melalui hukuman yang tidak manusiawi. Tindakan ini terjadi karena pekerja migran dianggap sebagai ancaman bagi negara. Hal ini mencerminkan kejahatan negara yang melibatkan pemerintah Indonesia dan Malaysia sebagai pelaku. Dengan demikian, pekerja migran Indonesia rentan terhadap penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi ketika mereka berada di tempat tahanan imigrasi di Sabah, Malaysia.

---

When Indonesian migrant workers are in Malaysian immigration detention, they often experience torture and ill-treatment, making these facilities feel like prisons. This paper employs the critical theory of state crime with narrative analysis to examine this phenomenon through six narrators. The findings indicate that migrant workers endure various forms of violence, including ill-treatment such as limited access to healthcare, poor quality of food and drinks, communication difficulties, and demeaning treatment. They also suffer torture through inhumane punishments. These actions occur because migrant workers are viewed as a threat to the state. This reflects state crimes involving the governments of Indonesia and Malaysia as perpetrators. Consequently, Indonesian migrant workers are vulnerable to torture and inhumane treatment when they are in immigration detention in Sabah, Malaysia."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas tentang bantuan luar negeri Australia untuk Indonesia pada pemerintahan PM Paul Keating yang berasal dari Partai Buruh dan pemerintahan PM John Howard yang berasal dari Partai Liberal pada tahun 1991- 1998 yang ditunjukkan dengan melihat besar bantuan yang diberikan, motif dari pemberian bantuan, serta kebijakan kedua perdana menteri ini dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia. Dengan latar belakang politik yang berbeda, kedua perdana menteri ini memiliki cara masing-masing dalam memberikan bantuan luar negerinya. Penulisan skripsi ini menggunakan metode sejarah dan ditulis secara eksplanatif-deskriptif. Skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pemberian bantuan luar negerinya kepada Indonesia, Australia pada pemerintahan PM Paul Keating dan PM John Howard memiliki motif yang berbeda dalam memberikan bantuan luar negerinya kepada Indonesia, kedua pemerintahan dengan latar belakang politik yang berbeda tersebut juga memiliki sudut pandang yang berbeda dalam melihat Indonesia sebagai penerima bantuan.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about Australia rsquo s foreign aid to Indonesia in the government of Prime Minister Paul Keating from the Labor Party and the government of Prime Minister John Howard from the Liberal Party in 1991 1998 which was demonstrated by looking at the amount of aid provided, the motives of giving aid, and the policy of these two prime ministers in providing foreign aid to Indonesia. With a different political background, these two prime ministers have their own way to providing their foreign aid. This thesis was written based on historical method using explanative descriptive style. This thesis concludes that in the provision of foreign assistance to Indonesia, Australia under the government of Prime Minister Paul Keating and Prime Minister John Howard have different motives in providing foreign assistance to Indonesia, and these two prime ministers who came from diffirent political parties have different viewpoints in seeing Indonesia as the recipient aid."

"Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk pekerja migran di Kabupaten Cirebon menjadi LTSA di Indonesia yang dalam mengelola layanannya menggunakan tata kelola kolaboratif. Tata kelola kolaboratif dilakukan dengan aktor non pemerintah yaitu International Labour Organization (ILO) dan juga Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Kabupaten Cirebon serta Women Crisis Center (WCC) Mawar Balqis. Meskipun secara kesepakatan formal tata kelola kolaboratif ini telah berakhir di November tahun 2022, nyatanya tata kelola ini masih tetap berlanjut sampai pada saat ini dengan berbagai dinamika yang terjadi didalamnya. Selain itu, masih ada kekosongan aturan terkait pelaksanaan tata kelola kolaboratif ini. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses tata kelola kolaboratif pada LTSA untuk Pekerja Migran di Kabupaten Cirebon untuk mengetahui konteks sistem, pendorong dan dinamika tata kelola kolaboratif sesuai dengan teori Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). Hasil penelitian menunjukkan dari indikator yang diturunkan dari teori CGR, hampir seluruhnya terpenuhi namun 2 (dua) indikator di antaranya masih terdapat catatan yang penting. Indikator tersebut terkait dengan kerangka regulasi atau aturan juga masih terdapat kekosongan yang perlu segera ditindaklanjuti untuk keberlanjutan tata kelola ini. Selain itu, sumber daya bersama khususnya anggaran masih belum memadai. Untuk itu, diharapkan pemerintah pusat dapat segera menciptakan aturan ditingkat Menteri atau badan terkait dengan tata kelola kolaboratif dalam LTSA. Selain itu, penyediaan anggaran juga perlu dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten Cirebon untuk keberlanjutan tata kelola kolaboratif.

---

The One-Stop Integrated Service (LTSA) for migrant workers in Cirebon Regency has become LTSA in Indonesia which uses collaborative governance to manage its services. Collaborative governance is carried out with non-government actors, namely the International Labor Organization (ILO) and the Cirebon Regency Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and the Mawar Balqis Women Crisis Center (WCC). Even though the formal agreement on this collaborative governance has ended in November 2022, in fact this governance is continuing today with various dynamics that occur in it. In addition, there is still a regulatory vacuum regarding the implementation of this collaborative governance. This study aims to analyze the process of collaborative governance at LTSA for Migrant Workers in Cirebon Regency to determine the system context, drivers, and dynamics of collaborative governance according to the theory of Collaborative Governance Regimes (CGR) (Emerson & Nabatchi, 2015). The results of the study show that from the indicators derived from the CGR theory, almost all of them are fulfilled, but 2 (two) indicators of which there are still important notes. These indicators are related to the regulatory or regulatory framework and there are still gaps that need to be followed up immediately for the sustainability of this governance. In addition, shared resources, especially the budget, are still inadequate. For this reason, it is hoped that the central government can immediately create regulations at the ministerial or agency level related to collaborative governance in LTSA. In addition, the regional government of Cirebon district also needs to provide a budget for the continuation of collaborative governance."

"Tesis ini membahas tentang strategi Humana Child Aid Society sebagai Non-Governmental Organization (NGO) di bidang pendidikan. Humana Child Aid Society sebagai NGO memberikan pelayanan pendidikan untuk anak-anak Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Sabah Malaysia. Banyaknya jumlah anak-anak TKI di Sabah yang tidak memperoleh pendidikan mendorong Humana memberikan pelayanan pendidikan. Teori yang digunakan dalam tesis ini adalah tentang strategi NGO yang dapat dilihat dari service delivery, catalysis, dan partnership. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan membandingkan data primer dan data sekunder. Data primer dari penelitian ini diperoleh dari wawancara. Sedangkan, data sekunder diperoleh dari jurnal, dokumen, dan tulisan akademik lainnya. Hasil dari penelitian ini adalah Humana sebagai NGO dalam memberikan pelayanan pendidikan anak-anak TKI di Sabah menggunakan strategi dalam yaitu service delivery; catalysis berupa advokasi, inovasi dan watchdog; serta partnership. Dalam hal service delivery Humana melakukan penyediaan barang berupa penyediaan kelas dan bangunan serta penyediaan jasa berupa penempatan guru untuk mengajar; catalysis berupa advokasi yaitu melakukan kerja sama dengan pemerintah Indonesia dan Malaysia. Sementara dalam hal inovasi Humana merupakan satu-satunya NGO yang diakui oleh pemerintah Malaysia serta memiliki keinginan untuk memberikan akses layanan pendidikan bagi anak-anak TKI di Sabah, sementara dalam hal watchdog Humana melakukan pengawasan disetiap pusat belajar dalam rangka menjaga mutu kualitas pendidikan yang diberikan; terakhir dalam hal partnership Humana melakukan kerja sama dengan Pemerintah Indonesia (Perwakilan RI, SIKK, CLC), Pemerintah Malaysia, serta perusahaan perkebunan. Hal ini dilakukan sebagai bagian dalam memperkuat kapabalitas serta target yang ingin dicapai oleh Humana.

---

This research aims to explain the strategies of Humana Child Aid Society as a Non-Governmental Organization (NGO) in education. Humana Child Aid Society as an NGO provides educational services for Indonesian Migrant Workers (TKI) children in Sabah Malaysia. The large number of Indonesian Migrant Workers children in Sabah who did not receive education encouraged Humana to provide educational services. The theory in this research is about NGO strategies that can be seen as a service delivery, catalysis, and partnership. This research is a qualitative by comparing primary and secondary data. Primary data was obtained from interviews. Secondary data was obtained from journals, documents, and other academic writings. The result has shown that Humana as an NGO in providing education services for Indonesian Migrant Workers children in Sabah using strategies such as service delivery; catalysis in the form of advocacy, innovation, and watchdog; and partnerships. In service delivery, Humana provides goods such as classes and buildings and also providing services in the form of placement the teachers. Catalysis can be as an advocacy, which are collaborate with the Indonesian and Malaysian government. In innovation, Humana is the only NGO recognized by the Malaysian government. Humana has the desire to provide education services for migrant workers children in Sabah. In watchdog, Humana conducts supervision in every learning center to maintain the quality of the education. Last but not least, in partnership, Humana cooperates with the Government of Indonesia (Indonesian Representatives, SIKK, CLC), the Malaysian Government, and plantation companies. Those has been done as part of strengthening the capacity and targets to be achieved by Humana"

"Pandemi COVID-19 dapat menjadi guncangan ekonomi (economic shocks) bagi rumah tangga berpenghasilan rendah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pekerja anak adalah strategi yang digunakan oleh rumah tangga untuk mengatasi guncangan ekonomi Guncangan ini akan memperkeruh fenomena pekerja anak. Perlindungan sosial hadir sebagai salah satu bentuk mitigasi dampak pandemi COVID-19 yang dinilai mampu menekan angka pekerja anak. Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu program perlindungan sosial di Indonesia. Penelitian ini menginvestigasi dampak Program Keluarga Harapan (PKH) terhadap fenomena pekerja anak di masa pandemi COVID-19. Untuk mengatasi masalah self-selection, penelitian ini memberlakukan variable of interest sebagai variabel endogen (endogenous). Dengan menggunakan metode recursive bivariate probit, penelitian ini menyimpulkan bahwa PKH tidak berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa pandemi COVID-19. Untuk memperkaya penelitian, kami juga menginvestigasi pengaruh PKH terhadap fenomena pekerja anak di masa sebelum pandemi COVID-19 dan menemukan bahwa PKH berdampak pada penurunan kemungkinan seorang anak menjadi pekerja anak pada masa sebelum pandemi COVID-19. Beberapa faktor yang memengaruhi fenomena pekerja anak seperti karakteristik anak, karakteristik kepala rumah tangga, karakteristik rumah tangga, dan karakteristik lingkungan, terbukti memengaruhi kecenderungan seorang anak untuk menjadi pekerja anak baik pada kedua periode (sebelum pandemi atau saat pandemi COVID-19) maupun pada salah satu periode saja.

---

The COVID-19 pandemic can be an economic shock for low-income households. Several studies have shown that child labor is a strategy used by households to cope with economic shocks. This shock will exacerbate the phenomenon of child labor. Social protection is a form of mitigating the impact of the COVID-19 pandemic which is considered able to reduce the number of child labor. Program Keluarga Harapan (PKH) is one of the social protection programs in Indonesia. This study investigates the impact of Program Keluarga Harapan (PKH) on the phenomenon of child labor during the COVID-19 pandemic. To overcome the problem of self-selection, this study applies the variable of interest as an endogenous variable. By using the recursive bivariate probit method, this study concludes that PKH has no impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor during the COVID-19 pandemic. To enrich the research, we also investigated the influence of PKH on the phenomenon of child labor in the period before the COVID-19 pandemic and found that PKH had an impact on reducing the likelihood of a child becoming child labor in the period before the COVID-19 pandemic. Several factors that influence the phenomenon of child labor, such as the characteristics of children, the characteristics of the head of the household, household characteristics, and environmental characteristics, have been shown to influence a child's tendency to become child labor, both in both periods (before the pandemic or during the COVID-19 pandemic) and in only one period."

"Penulisan Tugas Karya Akhir ini berfokus pada dampak dari pengabaian hak-hak pekerja migran Indonesia di Malaysia sebagai bentuk kejahatan negara dengan menggunakan studi kasus program rehiring pemerintah Malaysia periode 2016-2018. Program rehiring ini diadakan oleh pemerintah Malaysia bagi pekerja migran tidak berdokumen di Malaysia dengan memberikan visa kerja kepada mereka yang memiliki majikan, tidak memiliki catatan kriminal, dan masuk ke Malaysia secara legal. Penulisan ini menggunakan pendekatan kriminologi kritis, konsep sistem ekonomi dan politik kapitalis, state crime, dan teori viktimisasi struktural. Data yang digunakan berasal dari pengaduan korban kepada Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) dan Tenaganita Malaysia. Penulisan ini menemukan bahwa pengabaian yang dilakukan pemerintah Indonesia terhadap program rehiring telah menyebabkan pekerja migran Indonesia di Malaysia mengalami viktimisasi struktural.

---

The focus on this study is about the impact of the neglect of the rights of Indonesian migrant workers in Malaysia as a form of state crime using a case study of the Malaysian government rehiring program for the period of 2016-2018. This rehiring program is conducted by the Malaysian government for undocumented migrant workers in Malaysia by providing work visas to those who have employers, do not have a criminal record, and enter Malaysia legally. This study uses a critical criminology approach, the concept of capitalist economic and political systems, state crime, and structural victimization theory. The data used came from the victims complaint to the Indonesian Migrant Workers Union (SBMI) and Tenaganita Malaysia. This study found that the Indonesian government neglect of the rehiring program had caused Indonesian migrant workers in Malaysia to experience structural victimization."

"An account of workforce particularly those of migrant workers within the capitalist setting in pluralistic societies is likely unfruitful in its analysis unless it is done by using a critical perspective in social or political science. In the past critical theories are predominantly (neo)-Marxist; now days, earth democratic theoretical concepts may be of valuable analytical tools in working out the task. This paper is a preliminary attempt to making such an account using the earth democracy. It is indicative that the core of the problems prevailing among migrants workers is inherently connected with the incapacity of state-led development and incompatibility of capitalist design of economic development in pluralist Malaysia. "

"Perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia sudah menjadi kewajiban negara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwa setiap orang berhak memilih pekerjaan yang bebas dari perbudakan, kerja paksa, dan diskriminatif. Sebagai Badan yang ditunjuk oleh Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia untuk melaksanakan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia membentuk layanan yang bernama Crisis Center. Pembentukan layanan Crisis Center diharapkan mampu memfasilitasi Pekerja Migran Indonesia bermasalah untuk menemukan jalan keluar atas permasalahannya. Berdasarkan hal tersebut, tulisan ini menganalisis bagaimana bentuk bantuan hukum layanan Crisis Center serta perannya dalam penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia di Malaysia. Dalam menjawab persoalan yang ada, penelitian ini menggunakan metode hukum doktrinal dengan tipe deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa layanan Crisis Center belum optimal dalam memberikan pelayanan kepada Pekerja Migran Indonesia di Malaysia yang bermasalah. Layanan Crisis Center juga masih menggunakan pedoman pelaksanaan yang sama sejak tahun 2015 yang mana sudah tidak relevan dengan perkembangan yang ada. Pemberlakuan pedoman yang tidak relevan tentu tidak dapat mengakomodir kebutuhan Pekerja Migran Indonesia saat ini.

---

Protection of Indonesian Migrant Workers is a state’s reponsibility. This is a mandate as stated in Undang-Undang Dasar 1945 that everyone has the right to choose occupation that is free from slavery, forced labour, and discrimination. As an institution mentioned in enacted Law of the Republic Indonesia Number 18 of 2017 on Protection of Indonesian Migrant Workers, Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia formed a service named Crisis Center. Crisis Center Service aims to facilitate Indonesian Migrant Workers to resolve their problems. Based on this, this research analyzes how the legal assistance of Crisis Center works and their role in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. This is a doctrinal law method and a descriptive analytical research typology. The conclusion of the research is that Crisis Center services are not optimal yet in handling cases of Indonesian Migrant Workers in Malaysia. Crisis Center services are also still using an old regulation since 2015 which is not relevant with the current situation."