Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan pengaruh klientelisme terhadap kebijakan publik. Suatu kebijakantidak dapat dipisahkan dari proses strategi politik masa kampanye pemilu, hal tersebutmenjadi konsekuensi atas transaksi yang dilakukan antara kandidat dan voters. Dalam risetini menjelaskan hubungan klientelisme Anies Baswedan dan PKL Jatibaru Raya yangdihubungkan Haji Lulung serta pengaruhnya terhadap kebijakan penataan kawasan TanahAbang. Keluarnya Instruksi Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang kebijakan penataankawasan Tanah Abang merupakan manifestasi atas transaksi politik saat pilkada, kebijakantersebut berupa menata PKL dengan menutup dan memfasilitasi pedagang kaki lima (PKL)berjualan di badan Jalan Jatibaru Raya. Konsep demikian merupakan usul dari Haji Lulungsebagai tokoh masyarakat Tanah Abang pada saat Anies Baswedan baru saja duduk di kursijabatan gubernur pada Oktober 2017. Kebijakan ini terdapat beberapa mal administrasi danberjalan parsial, serta identik dengan bias partisan. Dalam pemenangan pilkada Haji Lulungmemiliki peran menggerakkan jaringan organisasi PPM sebagai mesin politik pemenanganAnies Baswedan di kawasan Jatibaru Tanah Abang. Organisasi PPM ini melakukansosialisasi dari PKL Jatibaru dan warga ke warga untuk memenangkan Anies. Penelitian inimengungkapkan bahwa klientelisme dapat bersifat abu-abu karena transaksi yang dilakukantermanifestasi dalam program dan tidak selalu ditunaikan dalam masa kampanye, dalamkebijakan ini pula sumber daya yang di diberikan adalah kesempatan berdagang yaitu denganmemfasilitasi pedagang kaki lima (PKL) berjualan di badan jalan. Penelitian inimenggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam.

---

ABSTRACTThis research explains about the influence of clientelism on public policy. A public policycannot be separated from political strategy during the election campaign, it becomes aconsequence of transaction during election between candidate and voters. This researchexplains about clientelism relationship between Anies Baswedan and PKL Jatibaru, also HajiLulung as a broker also its implication on the arrangement of Jatibaru Tanah Abang. InstruksiGubernur Nomor 17 Tahun 2018 is manifestation of political transactions during theelections, the policy is about arranged street vendors (PKL) on the Jatibaru Raya street byclosed it from vehicles. This concept of public policy proposed by Haji Lulung as a TanahAbangs public figure community leader when Anies Baswedan in office October 2017. Thispolicy has some maladministration, partial and partisan bias. At campaign phase, Haji lulunghas mobilize his network, such as PPM Organization as the political machine to winningAnies Baswedan in the Jatibaru area of Tanah Abang. this research reveals that clientelismcan be on the grey spectrum because transaction carried out is manifested in the program andnot always executed during the campaign period, in this policy, also the resource for thevoters by providing street vendors (PKL) opportunities for trade in Jatibaru Raya street. Thisstudy uses qualitative methods with in-depth interview techniques"

"ABSTRAKSkripsi ini membahas bagaimana kajian spasial pejalan kaki terhadap kontestasi maknajalan dan fungsi ruang jalan dengan melihat konteks ruang jalan di Tanah Abang.Memahami realita kota Jakarta, khususnya Tanah Abang dengan pendekatan messyurbanism, bahwa kondisi kota dan masyarakatnya tidak jauh berbeda dengan kota GlobalSouth dimana salahsatu kararkteristiknya ruang jalan tidak hanya digunakan untukkendaraan tetapi juga fungsi lain yang melibatkan aktor informal. Jalan Jatibaru menjadiruang pertemuan beragam aktor/kepentingan/pengguna diantaranya; pejalan kaki dari/keStasiun Transit Tanah Abang; PKL; mikrolet. Pergerakan barang, orang dan kendaraanmemberikan kontestasi pemaknaan dan fungsi jalan antar pengguna didukung denganmelihat sejarah jalan sebagai ruang sosial dengan beragam aktor menggunakan ruangjalan. Pembahasan mencakup tentang ruang sosial, messy urbanism, traffic evaporation,jalan sebagai ruang publik, persaingan pejalan kaki dan automobile terhadap ruang jalanpublik. Metode yang digunakan diantaranya etnografi spasial, metode pendekatan emik,dan pemetaan ruang dan waktu serta foto untuk menelusuri praktik spasial penggunaterhadap kontestasi makna dan fungsi ruang Jalan Jatibaru melalui pemetaan penggunadan narasi spasial pejalan kaki. Kepentingan/pengguna yang menjadi fokus pemetaanadalah pejalan kaki, mikrolet, PKL, dan pemerintah.

---

ABSTRACTThis thesis discusses how pedestrian defines contestation meaning of street and itspurpose by experiencing it in Tanah Abang. Understanding the realities of Jakarta,particularly Tanah Abang by using messy urbanism approach, that city and its people arenot distant from Global South cities where one of the characteristics is street space notonly used for the automobile but also another function involve informal actor. Jatibarustreet becomes a meeting space by diverse actors user pedestrian from to Tanah Abangtransit station hawkers mikrolet. The movement of goods, people, and vehicle give themeaning and purpose between street user supported by seeing street history as socialspace with diverse actors are using its space. The discussion over social space, messyurbanism, traffic evaporation, street as public space, contestation between pedestrian andautomobile to a public street. Methods are used through spatial ethnography, emicapproach, space time mapping also taking photos for investigating user rsquo s spatial practiceof contesting meaning and function of Jatibaru street through user mapping andpedestrian rsquo s spatial narrative. The interest of objective observation is pedestrian, mikrolet,hawkers, and government authority."

"ABSTRACTPenelitian ini bertujuan untuk mengetahuiSkripsi ini membahas bagaimana sebuah sidewalk sebagai jalur pejalan kaki yang digunakan dari dan menuju sebuah destiasi yang dapat menghasilkan a self-reinforcing process berupa aktivitas-aktivitas dalam waktu tertentu. Hal tersebut dipicu oleh kehadiran dan persepi para pengguna yang beragam berdasarkan konteks dari sidewalk tersebut. Fenomena tersebut dapat diamati dari sepanjang jalur pejalan kaki di area Pasar Tanah Abang. Konteks dari Sidewalk Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang yang berada di area transit dekat Stasiun Tanah Abang dan area komersial dekat Pasar Tanah Abang memengaruhi beragam aktivitas pada sidewalk. Sehingga aktivitasnya tak hanya berjalan kaki melainkan transaksi jual-beli dan menunggu. Pengamatan ini berupa deskripsi analisis yang mengungkap bahwa lingkungan fisik merupakan faktor utama pengumpul manusia. Kemudian pejalan kaki menjadi sumber referensi utama untuk aktor-aktor lain datang dan beraktivitas pada sidewalk Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. Sumber referensi untuk aktor tersebut termasuk ke dalam a self-reinforcing process. Proses tersebut terjadi ketika seseorang memulai untuk melakukan sesuatu, maka ada kecenderungan yang jelas untuk lainnya bergabung di dalamnya, baik dengan berpartisipasi di dalamnya ataupun hanya mengalami atau melihat apa yang dilakukan oleh orang lain. Keterhubungan antar aktor tersebut tak terlepas dari faktor aktivitas, ruang dan waktu. Hal ini terbukti dari hasil pengamatan bahwa waktu hadir sebagai pemberi performa pada aktor nonmanusia dan manusia, serta sebagai penonaktifan peraturan yang berlaku pada sidewalk.

---

ABSTRACTThe focus of this study analyzes a sidewalk as a pedestrian path which is used from and towards a destination which can produce a self reinforcing process as activities in a certain time. These activities are certainly triggered by the presence and perceptions of various users based on the sidewalk context. The phenomenon can be seen along the pedestrian area in Tanah Abang Market area. The context of sidewalk Jalan Jatibaru Raya Tanah Abang which is in a transit area near Tanah Abang Station and commercial area near Tanah Abang Market certainly influences the activities that are in sidewalk. So the activities in the sidewalk are not just for walking but also for selling, buying and waiting. This observation is an analysis description which reveals that physical environment is a main factor of human gatherers. Then, pedestrians become a main reference for other actors to come and do activities on sidewalk Jalan Jatibaru Raya, Tanah Abang. The reference of actor is included in a self reinforcing process. This process happens whereby a person starts doing something, thus there is a leaning of someone else for participating, experiencing or seeing in it. The interconnection between the actors is inseparable from activity, space and time. This matter is based on a result of observation that time as a giver of human and nonhuman performance, as well as deactivation that applies to the sidewalk. "

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai asas kepentingan umum atas kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Selain itu membahas pula mengenai pertentangan antar peraturan perundang-undangan terkait kebijakan penutupan Jalan Jatibaru tersebut dan teori-teori yang mendukung mengenai kepentingan umum. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah telah gagal dalam memenuhi asas kepentingan umum dalam kebijakan penataan pedagang kaki lima di Jalan Jatibaru, Tanah Abang.

---

ABSTRACTThe focus of this study is to discusses and criticize about the principle of public interest on the policy of structuring street vendors on Jalan Jatibaru, Tanah Abang. Other than that, this study also discusses the contradictions between legislation related to Jalan Jatibaru closing policy and the theories that support and discusses the public interest. The method uses in this study is normative judicial research. The results of this study show that the Government has failed in fulfilling the principle of public interest in the policy of structuring street vendors in Jalan Jatibaru, Tanah Abang."

"Pengelolaan Pasar Tanah Abang selalu menjadi permasalahan krusial sejak masa kepemimpinan Gubernur Sutiyoso (1997) hingga Gubernur Anies (2018), yaitu mengenai kehadiran pedagang kaki lima (PKL) dan kemacetan. Dalam 100 hari kepemimpinannya Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan penutupan salah satu ruas jalan untuk area berjualan PKL sehingga menimbulkan pro dan kontra. Permasalahan tersebut dalam penelitian ini dikaji menggunakan model inkremental dari teori kebijakan publik dan model eksternalitas dari teori ekonomi neo-klasik. Model inkremental merupakan suatu model yang memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan pemerintah sebelumnya, dengan hanya melakukan perubahan-perubahan seharusnya. Sedangkan, model eksternalitas adalah model yang memandang dampak (dari transaksi) terhadap pihak ketiga (yang tidak ikut transaksi) dalam suatu kesepakatan yang dibuat antara pihak pertama dan pihak kedua. Penelitian ini hendak menjawab mengenai alasan mengapa Gubernur Anies mengeluarkan kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dengan menutup salah satu ruas Jalan Jatibaru Raya serta siapa yang menerima manfaat dari kebijakan pengelolaan Blok G Pasar Tanah Abang dan pihak-pihak mana saja yang dirugikan atas diterapkannya kebijakan tersebut. Dalam menetapkan kebijakan tersebut Gubernur Anies beralasan untuk mengakomodasi para PKL. Penelitian ini menemukan dugaan bahwa kebijakan penutupan jalan tersebut dilakukan untuk mengakomodasi janji politik Gubernur Anies saat Pilkada DKI 2017 terhadap masyarakat Tanah Abang, sehingga sangat diduga beberapa pihak yang menerima manfaat dari diberlakukannya kebijakan tersebut adalah para PKL, Haji Lulung, dan Anak Wilayah (Komunitas Pemuda Tanah Abang di bawah binaan Haji Lulung). Selain itu, pihak-pihak yang dirugikan dari kebijakan tersebut adalah Pedagang Blok G, pejalan kaki, dan supir Angkot. Penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya membuat Gubernur Anies dinilai melakukan maladministrasi oleh Ombudsman, salah satunya dengan melanggar Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sehingga Ombudsman memunculkan rekomendasi penon-aktifan jabatan Anies sebagai gubernur kepada Kementerian Dalam Negeri.

---

The management of the Tanah Abang Market has always been a crucial problem since the leadership of Governor Sutiyoso (1997) to Governor Anies (2018), namely regarding the presence of street vendors (PKL) and congestion. In his 100 days of leadership, Governor Anies issued a policy of closing one of the road segments for selling street vendors, which gave rise to pros and cons. These problems in this study were examined using incremental models of public policy theory and externality models of neo-classical economic theory.

The incremental model is a model that views public policy as a continuation of activities that have been carried out by the previous government, only by making changes it should. Whereas, the externality model is a model that views the impact (of transactions) on a third party (who does not participate in a transaction) in an agreement made between the first party and the second party.

This research is about to answer the reasons why Governor Anies issued a policy on managing the Blok G Tanah Abang Market by closing one of the Jatibaru Raya Road segments and who benefited from the management policy of the Blok G Tanah Abang Market and which parties were disadvantaged for the implementation of the policy. In establishing the policy, Governor Anies reasoned to accommodate the street vendors.

This study found the allegation that the road closure policy was carried out to accommodate Governor Anies political promises during the 2017 DKI Pilkada to the people of Tanah Abang, so it was highly suspected that some parties who benefited from the enactment of these policies were street vendors, Haji Lulung and Regional Children (Youth Community Tanah Abang under the guidance of Haji Lulung). In addition, the aggrieved parties of the policy are Block G Traders, pedestrians, and public transportation drivers.

The implementation of this policy ultimately made Governor Anies considered maladministration by the Ombudsman, one of which was by violating Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation so that the Ombudsman raises recommendations for the deactivation of Anies position as governor to the Ministry of Home Affairs."

"Kebijakan integrasi moda transportasi publik merupakan upaya penting dalam pelaksanaan transportasi publik khususnya di Jakarta. Pasalnya kebutuhan transportasi publik di Jakarta tidak hanya menjadi kebutuhan masyarakat Jakarta saja namun berkaitan juga dengan masyarakat Jabodetabek. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan integrasi moda transportasi publik juga melibatkan antar aktor dan antar level dalam pemerintah serta non-pemerintah. Salah satu upaya dari integrasi moda transportasi yakni dengan adanya kebijakan penataan stasiun, salah satunya Stasiun Tanah Abang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun serta faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan tersebut. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post positivist dengan tujuan deskriptif melalui teknik pengumpulan data wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menganalisis bahwa implementasi multi-level governance dalam penataan Stasiun Tanah Abang merupakan hal yang kompleks karena berkaitan dengan banyak aspek seperti kebijakan tata kota, tata kelola antar level dengan koordinasi pada berbagai pihak, hingga partisipasi masyarakat. Meskipun implementasi multi-level governance dalam penataan stasiun terdapat tantangan yang perlu kembali disepakati yakni terkait regulasi serta partisipasi publik sebagai perwujudan multi-level governance dalam integrasi transportasi Jakarta dan sekitarnya. 

---

The policy of integrating public transportation modes is an important effort in the implementation of public transportation, especially in Jakarta. This is because the need for public transportation in Jakarta is not only the needs of the people of Jakarta, but is also related to the people of around Jakarta. Therefore, the implementation of the integration of public transportation modes also involves between actors and between levels within the government and non-government. One of the efforts to integrate transportation modes is the existence of a station arrangement policy, one of which is Tanah Abang Station. This study aims to analyze the implementation of multi-level governance in station arrangement and the factors that influence the policy. This research was conducted with a post-positivist approach with descriptive objectives through in-depth interview data collection techniques and literature studies. The results of this study analyze that the implementation of multi-level governance in the arrangement of Tanah Abang Station is complex because it relates to many aspects such as urban planning policies, multi-level governance with coordination of various parties, and public participation. Although the implementation of multi-level governance in structuring stations, there are challenges that need to be re-agreed, namely related to regulations and public participation as a manifestation of multi-level governance in the integration of transportation in Jakarta and its surroundings."