Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTerbukannya ruang demokrasi dalam menentukan sikap hak suara pada pemilihan kepala daerah Kota Jambi tahun 2018 membuat pihak yang berkontestasi dalam pilkada mempunyai cara masing-masing untuk merangin dukungan masyarakat termasuk dukungan kelompok birokrasi. Syarif Fasha selaku calon kepala daerah petahana Kota Jambi tahun 2018 menggunakan kekuasaan politiknya untuk mempertahankan kekuasaannya melalui politisasi birokrasi. bentuk politisasi birokrasi yang dilakukan ialah mempolitisir fasilitas negara, untuk mendukung alfiasi politik, memanfaatkan informasi birokrasi, memihak dalam kepentingan kelompok dan individu, penempatan jabatan birokrasi bedasarkan relasi politik.

---

ABSTRACTThe oppennes of democracy for voters to use their rigth to vote in Kota Jambi's mayoral election in 2018 made parties which competed in local election utilized various method to gain publick support. The birocracy group is among them . Syarif Fasha as on the incumbent candidate for the for fosition of mayor of kota jambi in 2018 used it political power to hold on the power through politiciting biraucracy. The from the politicization incliding approprition thourgh burauecratic networ, taking sides in conflic between Group/individuals through mobilization of of civil government apparaturses for political purposes and placing bureaucratic appointess thorugh political relations. "

"

Pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, sering memunculkan permasalahan yang selalu berulang. Mulai dari tindakan sewenang-wenang penyelenggara pemilu dalam mengupayakan pemenuhan hak pilih, sampai dengan berkurangnya kemurnian hak pilih. Bahkan di beberapa tempat, tak jarang wajib pilih yang kehilangan hak pilihnya. Melalui tesis berjenis yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan bertipologi prespektif evaluatif, tesis ini akan menjawab dan memberikan solusi atas pertanyaan “Bagaimanakah penerapan Hukum Administrasi Negara dalam pemenuhan hak pilih, dan bagaimanakah penegakan sanksi atas pelanggaran norma pemenuhan hak pilih dalam Pemilihan Kepala Daerah Serentak?”.Penerapan Hukum Administrasi Negara melalui pengaturan tiga pengaturan Undang-Undang untuk melindungi pemenuhan hak pilih, sudah berjalan, namun kepatuhan untuk tunduk dan melaksanakan pengaturan tersebut masih jauh dari ekspetasi masyarakat. Demikian halnya dengan penegakan sanksi  atas pelanggaran norma pengaturan pemenuhan hak pilih yang tidak dijalankan secara menyeluruh dan konsekuen, baik dalam sanksi administrasi, etik dan pidana. Oleh sebab itu, Penerapan dan Penegakan Sanksi seluruh norma pengaturan pemenuhan hak pillih, seharusnya dijalankan secara murni dan konsekuen, sehingga permasalahan-permasalahan yang selalu berulang dalam pemenuhan hak pilih dalam penyelenggaraan Pemilihan kepala Daerah dapat diminimalisir, bahkan tidak terjadi kembali.

 

---

Fulfillment of voting rights in the implementation of Regional Head Elections, often raises problems that always recur. Starting from the arbitrary actions of the election organizers in seeking the fulfillment of their right to vote, to the reduction of the purity of their right to vote. Even in some places, it is not uncommon to choose those who lose their voting rights. Through a normative juridical thesis, with a statutory approach and evaluative perspective, this thesis will answer and provide solutions to the question "How is the Implementation Of State Administration Law And Law Enforcement Infringement Of Voting Rights Norm Fulfilment In Simultaneous The Election Of The Head Of Local Government? The application of State Administrative Law through the regulation of three regulations to protect the fulfillment of the right to vote, has been running, but compliance to submit and implement the regulation is still far from the expectations of the community. Likewise with the enforcement of sanctions for violating the norms for regulating the fulfillment of voting rights that are not carried out thoroughly and consequently, both in administrative, ethical and criminal sanctions. Therefore, the Implementation and Enforcement of Sanctions for all norms for regulating the fulfillment of rights should be carried out purely and consequently, so that the problems that are always recurring in the fulfillment of the right to vote in the Regional Head Election can be minimized, not even recurring.

"

"Skripsi ini membahas tentang gerakan sosial yang terjadi di Bolivia khususnya yang berkembang dan membesar dari tahun 1985 sampai dengan 2006. Gerakan sosial yang terjadi semakin membesar seiring kebijakan pemerintah sebagai bentuk dari perubahan politik yang terjadi di Bolivia yang dianggap membawa dampak buruk bagi rakyat Bolivia. Pembasmian ladang koka dan kebijakan ekonomi baru melalui privatisasi (air dan hidrokarbon) menjadi faktor yang membuat perlawanan rakyat Bolivia tumbuh dan membesar. Bentuk perlawanan rakyat Bolivia menjadi unik ketika gerakan sosial dapat dikatakan berhasil menjatuhkan kekuasaan yang telah mapan (dalam skripsi mengacu pada neoliberalisme). Proses keberhasilan gerakan sosial akan menjadi tujuan akhir penulis untuk memaparkan sekaligus menjelaskan fenomena yang terjadi di Bolivia. Indikator akhir keberhasilan gerakan sosial tidak terlepas dari peran MAS dan Morales, yang mengambil perubahan politik bergeser ke "kiri" dengan menggunakan teori hegemoni Gramsci.

---

This thesis discusses about social movements in Bolivia especially that developed and expand from 1985 to 2006. The social movement that more expand along government policy that perform of political change in Bolivia that assumed bringing a negative impact for the Bolivian. Eradication coca and new economic policy with privatization (water and Hydrocarbon) became a factor that make the struggle of the Bolivian rise and expand. The struggle of people be unique when social movement can be said successfully makes the government power is fallen (in this thesis is focused to neoliberalism). The success of the social movements will be the objectives of the writers to flatten and explain the phenomenon in Bolivia. The success of the social movements indicators can not quit from MAS and Morales, they took political change to the left ideology and Gramscian?s Hegemony theory."

"Penulis tertarik untuk meneliti kebijakan media massa cetak seperti Republika dalam memberitakan kampanye capres-cawapres Megawati Soekarnoputri-Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla pada Pemilu 2004, karena untuk pertama kalinya pemilihan presiden/wapres dilakukan secara langsung. Penelitian ini juga menarik untuk mengetahui partisipasi politik media massa dalam pelaksanan pemilu secara langsung.Teori Partisipasi Media, Teori Political Marketing, Teori Partisan dan Teori Transisi Demokrasi digunakan sebagai landasan penelitian ini. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui analisa berita, artikel, tajuk rencana dan foto dari dua pasangan capres-cawapres serta wawancara dengan Redaksi Pelaksana Republika dan dua anggota tim kampanye pasangan Megawati-Hasyim Muzadi dan SBY-Jusuf Kalla.Temuan penelitian ini menunjukkan lewat kebijakan pemberitaannya serta penekanan terhadap unsur informasi, aktualitas, dan pemberdayaan umat, Republika telah berpartisipasi dalam pemilu sebagai sumber informasi bagi masyarakat (pemilih). Namun, sesuai Teori Partisipasi Media, Republika juga memiliki keterbatasan ruang (halaman) dan waktu (deadline) sehingga informasi politik kepada pembaca tidak lengkap. Tidak lengkapnya informasi serta disaringnya infonnasi oleh redaksilredaktur membuat proses konsolidasi demokrasi lewat peran media massa cenderung tidak maksimal.Sesuai Teori Pers Libertarian, Republika tidak menghadapi ancaman kebebasan pers berupa pembredeilan dan sensor dari pemerintah (penguasa). Namun, Teori Pers Libertarian kehilangan relavansinya karena Republika menghadapi ancaman dari massa pendukung capres-cawapres. Sementara sesuai Teori Partisan, Republika dapat bersikap non-partisan karena tidak ada keterkaitan modal, manajemen redaksi, serta aliansi politik Republika terhadap capres-cawapres yang bertarung dalam Pemilu 2004.

---

Writer was interested to study the mass media's policy such as Republika Daily in presenting the President-Vice President campaign news for Megawati Soekarnoputri - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla in Presidential Election 2004, because for the first time in Indonesia history the Election was held directly. The study is also interesting in its way to discover mass media politic participations in this direct Presidential Election.

The Media Participation Theory, Political Marketing Theory, Participants Theory and Democracy Transition Theory are used as the foundation and reference in this study. The method used in this study is descriptive-qualitative method. Data collecting being done throughout news analyzes, articles, reviews and photos of the two pairs of president-vice president candidates along with the interviews with the Republika's Implementation Editor and two members of Team Campaign from both pairs Megawati - Hasyim Muzadi and Susilo Bambang Yudhoyono - Jusuf Kalla.

The findings in this study have shown that throughout its news release policy and the stresses in information elements, actualizations, human resources, Republika had participated in the election as the source of information for the society (voters). However, as being said in the Media Participation Theory, Republika also had limitations in space (limited pages) and timelines (deadlines) that politic information could not received completely by its readers. The incomplete of information and the censored information by the editor had made the democracy consolidation process through the mass media tend to un-maximum.

In accordance to the Libertarian Press Theory, Republika did not facing any thread of press freedom such as a close down or bans from the government (the authority). However, the Libertarian Press Theory does lose its relevance for Republika did face the threads from the supporters of both pairs of candidates. Meanwhile, in accordance to the Participant Theory, Republika could act non-participant because of the lack of interrelatedness in its financial to the participants, editor's management, and politic alliances with the president-vice president candidates participating in the 2004 general election."

"The Head of Region Election in "judicial review" perspective of Constitutional Court constitutes crucial as well as strategic problem in order to organize general election concept comprehensively. This will ensure independency of General Election and Governance legal rezimes. In addition, the comprehensive General Election Law will be able to reduce distortion deriving from the existance of different three laws regulating the carrying out of general election."

"ABSTRAKPenelitian ini memfokuskan kajiannya tentang sikap Abuya Dimyati terhadap perubahan politik pada Pemilu 1977. Penelitian ini mempertanyakan mengapa Abuya Dimyati mengambil sikap kritis terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru menjelang Pemilu 1977, bagaimana reaksi masyarakat Banten atas penangkapan Abuya Dimyati pada 14 Maret 1977. Tujuan penelitian yaitu: menjelaskan sikap Abuya Dimyati terhadap perubahan politik dan sikap kritis beliau yang mengambil sikap berbeda dengan penguasa Pemerintah Orde Baru pada Pemilu 1977, serta menjelaskan reaksi masyarakat Banten atas penangkapan Abuya Dimyati. Metodologi strukturis yang didasarkan pada teori strukturasi Anthony Giddens digunakan untuk memahami keterkaitan antara struktur dan manusia agency dengan mengacu kepada konsep: gerakan tarekat, gerakan sosial-keagamaan, hubungan doktrin dengan perilaku politik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Orde Baru berupaya mempertahankan kemenangan Pemilu 1971 dengan melakukan kebijakan fusi partai politik pada 1973 dan memaksa masyakat dengan cara intimidasi untuk memilih partai pemerintah pada Pemilu 1977. Rangkaian peristiwa fusi dan intimidasi menjelang Pemilu 1977 membuat Abuya Dimyati menasihati masyarakat agar tidak mau dipaksa oleh Pemerintah Orde Baru. Dalam kaitan ini Abuya Dimyati, berperan sebagai kiai dan juga Culture Broker, yang mampu menerjemahkan situasi sosial politik yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan ulama atau kiai menduduki posisi kunci dalam struktur kebudayaan masyarakat Banten.

---

ABSTRACTThe focus of this study is Abuya Dimyati 39 s attitude toward political shift in the 1977 Election. The study questions why Abuya Dimyati took a critical stand against the New Order government 39 s policies prior to the 1977 Election, how the People of Banten reacted to Abuya Dimyati 39 s arrest on 14 March 1977. The purpouse of the study is to explain the attitude of Abuya Dimyati against the political shift and why he took a stand opposing the New Order government 39 s policies before the 1977 Election, and to explain the reaction of Banten rsquo s Community when Abuya Dimyati was arrested. The structural method, based on the structural theory of Anthony Giddens is used to understand the relationship between structure and human agency by referring to the concepts of the tarekat movement, the social religious movement, and the doctrinal relationship with political behaviour. The result of this study shows that the New Order government attempted to defend their victory in the 1971 Election by implementing the policy of polical parties rsquo fusion in 1973 and forced the community by way of intimidation to vote for the government party in the 1977 Election. Series of events related with the fusion and intimidation prior to 1977 election attempted Abu Dimyati to advise the people not to be intimidated by the New Order government. In this regard, Abu Dimyati acted as a Kiai and a Culture Broker, who could translate the social political situation needed by the society. This condition shows that Ulema or Kiai holds an important position in the cultural structure of Banten rsquo s society. "