Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan di dalam hukum dan berkehidupan bernegara. Selain itu, setiap warga negara juga berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk diskriminasi ras dan etnis. Namun bentuk-bentuk tindakan yang merugikan atau viktimisasi masih saja di alami oleh mereka yang beretnis minoritas seperti halnya etnis Tionghoa. Melalui pendekatan penelitian kualitatif dengan menambahkan proses survei terhadap mereka yang beretnis Tionghoa di Kota Jakarta menjelaskan bahwa Double victimization yang dirasakan oleh etnis Tinghoa adalah situasi atau keadaan yang membuat seseorang atau sekelompok orang etnis Tionghoa menjadi korban karena sudah diterima sebelum kejadian kejahatan terjadi. Stereotipe dan prasangka menimbulkan unsur kebencian yang dilakukan oleh kelompok lain terhadap etnis tersebut sudah tertanam di setiap benak masyarakat umum. Berdasarkan pada klasifikasi korban, maka etnis Tionghoa di katakan sebagai socially weak victims, yaitu kaum minoritas yang memiliki posisi sosial lemah dalam tatanan masyarakat dan memiliki tendensi yang cukup tinggi untuk menjadi korban ataupun dieksploitasi oleh elemen kejahatan. Stigma and Social Identity yang melekat pada mereka yang beretnis Tionghoa, sebagai mana dijelaskan oleh Goffman menciptakan sarana untuk mengelompokkan orang dan atribut pelengkap yang dianggap wajar dan alami bagi setiap anggota kelompok yang pada dasarnya merugikan mereka yang beretnis Tionghoa.

---

Every citizen has the same position in the law and has a state of life. In addition, every citizen also has the right to protection against any form of racial and ethnic discrimination. However, forms of harm or victimization are still experienced by those who are ethnic minorities like the Chinese. Through a qualitative research approach by adding a survey process to those of Chinese ethnicity in the City of Jakarta, it was explained that Double victimization felt by ethnic Tinghoa was a situation or situation that made a person or group of ethnic Chinese victims because they were received before the crime occurred. Stereotypes and prejudices create an element of hatred carried out by other groups towards ethnicity that has been embedded in the minds of the general public. Based on the classification of victims, Chinese are said to be socially weak victims, namely minorities who have a weak social position in the society and have a high tendency to become victims or be exploited by elements of crime. The Stigma and Social Identity inherent in those who are ethnic Chinese as explained by Goffman creates a means to classify people and complementary attributes that are considered natural and natural for each group member which basically harms those of Chinese ethnicity."

"Fenomena aborsi yang tidak aman dan kriminalisasi terhadap perempuan yang melakukannya bukanlah hal baru di Indonesia. Angka aborsi tidak aman merupakan akibat dari regulasi yang mengkriminalisasi perempuan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses pengambilan keputusan bagi perempuan untuk melakukan aborsi. Selain itu, penelitian ini juga memberikan penjelasan mengenai dampak aborsi terhadap perempuan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara satu informan dan dua narasumber yang berhubungan dengan fenomena aborsi di Indonesia. Pengalaman dan informasi perempuan menjadi dasar analisis untuk memperoleh data yang komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa eksploitasi, manipulasi dan kekerasan seksual merupakan penyebab terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan pada perempuan. Keputusan perempuan untuk melakukan aborsi juga ditemukan berkaitan dengan ketidaksetaraan gender antara laki-laki dan perempuan dan dinamika kekuasaan. Dengan demikian, perempuan dianggap sebagai pelaku, bukan korban penyalahgunaan kekuasaan oleh struktur sosial yang ada. Crime by omission yang dilakukan negara adalah bukti bahwa perempuan adalah korban struktural. Hasil data menunjukkan bahwa perempuan menghadapi viktimisasi ganda berdasarkan keterlibatan mereka dalam sistem peradilan pidana pasca-aborsi. Dalam kondisi sistem peradilan pidana yang standar laki-laki dan bias gender, perempuan mengalami diskriminasi, seksisme, penindasan dan menjadi tidak adil di depan hukum. Pada akhirnya, perempuan akan teralienasi melalui pola viktimisasi dan viktimisasi berganda.

---

In Indonesia, it is not uncommon for women to be prosecuted for having an unsafe abortion. Regulations that penalize women contribute to the high rate of unsafe abortions. The goal of this study was to look into how women make decisions regarding abortion. This research also includes a summary of the effects of abortion on women. The research technique employs a qualitative approach, with one informant and two resource persons interviewed about the abortion phenomenon in Indonesia. The analysis is based on the experiences and information of women in order to collect thorough data. The findings of this study show that exploitation, manipulation, and sexual violence are the leading causes of unintended pregnancies among women. Women's decisions to have abortions were also shown to be linked to gender inequality and power dynamics between men and women, with women being viewed as offenders rather than victims of power abuse by the current social framework. Women are structural victims, as evidenced by the state's crime by omission. Women are double victims, according to the data, because of their engagement in the post-abortion criminal court system. Women are ultimately alienated from the state as a result of a pattern of victimization and double victimization. "

"Penelitian ini membahas mengenai konstruksi identitas etnis dalam proses produksi video YouTube bertema etnis Indonesia-Tionghoa oleh kreator dengan latar belakang etnis yang sama. Penelitian ini menggunakan kerangka pemikiran Sirkuit Budaya dari du Gay 2013 dengan fokus pada interaksi antara momen produksidengan identitas dan konsumsi. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam dan analisis isi kualitatif video produksi para kreator YouTube.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi identitas etnis pada video bertema etnis Indonesia Tionghoa di YouTube mengalami negosiasi antara idealisme dan kebutuhan komersial kreator. Penelitian ini juga menemukan bahwa konstruksi identitas etnis dilatarbelakangi proses produksi yang berhubungan dengan momen identitas dan konsumsi pada tingkatan saluran dan individu kreator. Hubungan yang terjadi bersifat sangat kompleks dengan status kreator sebagai etnis Indonesia-Tionghoa sebagai topik sensitif di masyarakat.

---

This research discusses about ethnic idenitity construction in production process of Chinese Indonesia themed video by YouTube creator from the same ethnic. This study draws from du Gay, et al. 2013 argument about circuit of culture. Using qualitative approach, this study examines the interaction between production, identity, and consumption moments. This study applies social construction strategy and collect data through contextual content analysisand in depth interviews with on three YouTube creators from three different channels.The result shows that construction of Chinese Indonesian identity in the video and production process is compromised between creators rsquo idealism to show resistance about the stereotypes and commercial need to get user views that led to advertising revenue. This research also learns that identity construction in the video is interwined between moment of production, moment of identity and consumption in both channel level and individual level of the creator. The relationship between these three moments is very complex in regard to Chinese Indonesian as a sensitive topic."

"Pemberitaan mengenai kejahatan sekarang ini sudah mengalami mistifikasi dalam konten beritanya. Berita kejahatan yang terlalu membesar-besarkan keadaan korban ini memicu terjadinya vikitmisasi berganda terhadap korban perempuan. Viktimisasi berganda yang merupakan suatu bentuk pendefinisian kembali konsep dari viktmisasi atas suatu kejahatan yang terjadi untuk kedua kalinya. Tujuan dari penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan dimensi waktu cross sectional. Penelitian ini menggunakan konsep newsmaking criminology yang dikaji menggunakam metode analisis isi dari pemberitaan untuk melihat proposionalitas pemberitaan pada kejahatan. Adapun hasil dari penelitian ini bahwa Pos Kota telah melakukan viktimisasi pada perempuan dalam menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan nya.News about crime initials are experiencing now in the mystification, the news content. The crime news exaggerate circumstances triggered the initial victim of double victimization against Women Victims. The multiple victimization is a form of defining the concept of victimization which reported From a crime That happened for the second time. The purpose of this research is a descriptive study of New Media at the time of cross-sectional dimensions. This research is using the concept of criminology newsmaking which The assessed is using content analysis method analyzes Language From news reports to see proportionality funds crime. Result The Language of Pos Kota has done a study of victimization funds Victim In, making Women as object preaching."

"This book explores the role of gender in influencing war-fighting actors' strategies towards the attack or protection of civilians. Traditional narratives suggest that killing civilians intentionally in wars happens infrequently, and that the perpetration of civilian targeting is limited to aberrant actors. Recently, scholars have shown that both state and non-state actors target civilians, even while explicitly deferring to the civilian immunity principle. This book fills a gap in the accounts of how civilian targeting happens, and shows that these actors are in large part targeting women rather than some gender-neutral understanding of civilians. It presents a history of civilian victimization in wars and conflicts, and then lays out a feminist theoretical approach to understanding civilian victimization. It explores the British Blockade of Germany in World War I, the Soviet 'Rape of Berlin' in World War II, the Rwandan genocide, and the contemporary conflict in northeast Nigeria. Across these case studies, the authors lay out how gender is key to how war-fighting actors understand both themselves and their opponents, and therefore plays a role in shaping strategic and tactical choices. It makes the argument that seeing women in nationalist and war narratives is crucial to understanding when and how civilians come to be targeted in wars, and how that targeting can be reduced. This book will be of much interest to students of critical security, gender studies, war studies and IR in general"

"Penelitian dilakukan dengan tujuan untuk melihat bagaimana kontribusi dari father attachmentdan self esteem terhadap peer victimization pada remaja. Analisis data dalam penelitian inimenggunakan analisis multiple regression pada program microsoft excel dan program SPSS25. Sampel pada penelitian total berjumlah 129 remaja laki-laki dan perempuan yang berusiaantara 12 sampai 14 tahun di kota Depok dan Jakarta. Sampel penelitian ini diperoleh dengancara menyebarkan tautan kuesioner secara daring. Data diperoleh melalui kuesionerMultidimensional Peer Victimization Scale (MPVS) untuk mengukur variabel peervictimization, Inventory Parent and Peer Attachment (IPPA) untuk mengukur variabel fatherattachment dan Rosenberg Self Esteem Scale (RSES) untuk mengukur self esteem. Hasilpenelitian menunjukkan adanya kontribusi dari variabel father attachment dan variabel selfesteem secara bersama-sama sebesar 22.4% terhadap variasi variabel peer victimization padaremaja yang menjadi partisipan dalam penelitian ini. Evaluasi teknik pengumpulan data danuji variabel lain dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya.

---

The aim of this study is to examine the contribution of variables father attachment and self

esteem on peer victimization. Data were collected online using Multidimensional Peer

Victimization Scale (MPVS) to measure peer victimization on adolescent, Inventory of Parent

and Peer Attachment (IPPA) to measure father attachment, and Rosenberg Self Esteem Scale

(RSES) to measure self esteem. The sample of this research consisted of 129 participants, age

ranged from 12 to 14 years old in Depok and Jakarta. Data were analyzed using multiple

regression with Microsoft Excel and SPSS 25 program by IBM. The result of this study

indicate that there was moderate contribution of father attachment and self esteem on peer

victimization with the degree of determination at 0.224, whih are means that 22.4% of

variation in peer victimization were contribute by father attachment and self esteem. Data

collection technique, and additionally variables to examine are considered for future research"

"Masyarakat etnis Tionghoa merupakan salah satu masyarakat etnis terbesar di Indonesia. Msyarakat etnis Tionghoa membangun sebuah pemukiman yang berada di Jakarta, yaitu kawasan Glodok. Kawasan Glodok selain dikenal sebagai pemukiman masyarakat etnis Tionghoa, kawasan ini juga dikenal sebagai pusat perdagangan terbesar di Jakarta. Dengan keberagaman kebudayaan di masyarakat etnis Tionghoa mempengaruhi kepada pembentukan pola persebaran pemukiman masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Glodok. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisa persebaran pemukiman masyarakat etnis Tionghoa dan faktor-faktor yang mempengaruhi bentang budaya masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Glodok, Jakarta. Metode yang digunakan adalah menganalisis temuan secara kualitatif dengan melakukan wawancara dengan macam tokoh masyarakat dan pejabat publik di kawasan Glodok. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola persebaran permukiman etnis Tionghoa di kawasan Glodok memiliki ciri yaitu persebaran dengan bentuk rumah toko (Ruko) dan pesebaran masyarakat etnis Tionghoa di kawasan Glodok saat ini adalah menyebar dan mengikuti jalan dan pusat perdagangan. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi bentang budaya di kawasan Glodok adalah mata pencaharian, kesenian, bahasa, religi dan adat.

---

The Chinese ethnic community is one of the largest ethnic communities in Indonesia Indonesia. The Chinese ethnic community built a settlement in Jakarta, namely in Glodok. The purpose of This study is to analyze the distribution of settlements of the Chinese ethnic community and the factors that influence the cultural landscape of the ethnic Chinese community in Glodok, Jakarta. To analyze the findings qualitatively, the method is used by conducting interviews with various community leaders and public officials in the Glodok region. The results showed that the distribution pattern of ethnic Chinese settlements in Glodok that has a characteristic of a residence in the form of a shophouse the distribution of the Chinese ethnic community in the Glodok area is spreading and following the trade center. While the factors that influence the cultural landscape in the Glodok area are livelihood, arts, languages, religion and custom."

"ABSTRAKMasyarakat Tionghoa di Bangka Belitung dan Singkawang masih menggunakan adatTionghoa dalam pembagian waris. Hal tersebut menimbulkan kebingungan bagi Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang sesuai dengan ketentuan hukum, dimanaNotaris hanya menyebutkan nama-nama yang menjadi ahli waris tanpa mencantumkanbesar bagian masing-masing ahli waris, yang pada akhirnya mengakibatkan SuratKeterangan Waris tersebut menjadi tidak sempurna. Permasalahan yang akan dibahasyaitu mengenai pelaksanaan pembagian harta warisan pada masyarakat Tionghoa diBangka Belitung dan Singkawang, penerapan Hukum Waris Perdata dalam PembuatanSurat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa, dan kewajiban Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris yang benar dan sesuai dengan ketentuan hukum.Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang didukung oleh hasilwawancara. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada masyarakat Tionghoa di BangkaBelitung, anak laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dari anak perempuan, istridalam kedudukannya sebagai janda berhak mewarisi dan menguasai seluruh hartapeninggalan Pewaris yang tidak dibagi-bagikan sampai ia meninggal dunia, sedangkanpada masyarakat Tionghoa di Singkawang yang berhak mewarisi harta peninggalanpewaris hanya anak laki-laki, anak perempuan dan istri tidak mendapatkan bagian baikdengan jalan hibah maupun wasiat. Dalam pembuatan Surat Keterangan Waris olehNotaris tidak dapat menerapkan Hukum Adatnya melainkan harus menerapkan hukumpositif yang berlaku bagi masyarakat golongan Tionghoa dan Notaris berkewajibanmembuat Surat Keterangan Waris atas permintaan seluruh ahli waris, dokumen-dokumenautentik, dan Akta Pernyataan yang dibuat oleh ahli waris dihadapan Notaris. Notarisdalam membuat Surat Keterangan Waris bagi masyarakat golongan Tionghoa harusmenentukan ahli waris yang berhak dan besar bagian masing-masing ahli waris yangsesuai dengan ketentuan dalam KUHPerdata agar menjadi Surat Keterangan Waris yangsempurna. Bagi masyarakat Tionghoa sebaiknya diberikan sosialisasi mengenai prinsippewarisan yang berlaku bagi masyarakat Tionghoa adalah Hukum Waris Perdata yangberdasarkan KUHPerdata dan bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya aebaiknyaterus mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Waristerutama mengenai Hukum Adat yang berkaitan dengan Hukum Adat daerah setempat.

---

ABSTRACTChinese communities in Bangka Belitung and Singkawang still use Chinese customs in the distribution of inheritance. This caused confusion for the Notary in making a Letter of Inheritance in accordance with the provisions of the law, where the Notary only Mentioned the names of the heirs without including the portion of each heir, which in turn resulted in the Certificate of inheritance becoming imperfect. The problems that will be discussed are regarding the implementation of the distribution of inheritance to the Chinese community in Bangka Belitung and Singkawang, the application of the Waris Perdata Law in the Preparation of Inheritance Certificates for the Chinese community, and the Notarys obligation to make a true inheritance certificate and in accordance with legal provisions. This study uses a normative juridical research method supported by the results of interviews. The results showed that in the Chinese community in Bangka Belitung, boys get a greater share of daughters, wives in their position as widows have the right to inherit and control all inheritance inheritance that is not distributed until he dies, while in the community Chinese in Singkawang who have the right to inherit inheritance inheritance only boys, girls and wives do not get a share either by grant or will. In making a certificate of inheritance by a notary, he cannot apply his customary law but must apply positive law that applies to Chinese groups and notaries are obliged to make inheritance certificates at the request of all heirs, authentic documents, and deed made by heirs before Notary Public. The notary in making a certificate of inheritance for the Chinese group must determine the rightful heirs and the portion of each heir who isin accordance with the provisions in the Civil Code to become a perfect certificate ofinheritance. For the Chinese community, socialization should be given regarding theprinciple of inheritance that applies to Chinese society, namely the Law of Inheritancebased on the Civil Code and for Notaries in carrying out their positions should continue to develop knowledge, especially in the field of Inheritance Law, especially regarding Customary Law relating to local customary law."

"ABSTRAKTesis ini membahas potensi konflik antara Masyarakat Pribumi Indonesia (MPI)dengan etnis Tionghoa di Kota Medan, serta mengajukan konsep pencegahanpotensi konflik dan penanganan paska konflik. Penelitian ini menggunakanqualitative method, diawali pendekatan deskriptif menganalisis potensi konflik,dilanjutkan analisa penanganan intelijen dengan pendekatan trend analysist untukmenganalisis jaringan dan kecenderungan potensi konflik dimasa depan. Hasilpenelitian menunjukkan potensi konflik yang terjadi antara MPI dan etnisTionghoa cukup besar dan kerawanannya tinggi, hal ini dipicu oleh faktorekonomi, budaya dan juga politik. Pencegahan potensi konflik inipun dapatdilakukan dengan strategi penguatan institusi kelembagaan dan sistem deteksi dinisementara penanganan konflik dapat dilakukan dengan strategi kolaborasi danstrategi kompromi-negosiasi

---

ABSTRACTThis thesis discusses the potential conflict between the Indonesian IndigenousPeoples (MPI) with ethnic Chinese in Medan, and proposed the concept of thepotential for conflict prevention and post-conflict management. This study uses aqualitative method, starting descriptive approach to analyze the potential forconflict,continued handling of intelligence analysist with analysist approach toanalyze network trends and tendencies of potential conflict in the future. Theresults show the potential for conflict between MPI and the ethnic Chinese arequite large and high vulnerability, it is triggered by economic factors, culture andpolitics. Preventing potential conflict has to do with the institutional strengtheningof institutional strategies and early warning systems while handling the conflict todo with the strategy of collaboration and compromise-negotiation strategy"

"This book describes the concept of child victimization in all its facets. This volume researches and documents some of the ways in which young people throughout the world are victimized, and suggests strategies for preventing various forms of child vistimization. Eight distinct forms of victimization are identified and analyzed in detail. Included are discussions on child prostitution and pornography, economic exploitation through child labor and trafficking, physical and other abuse inflicted on young people in schools and other institutions, the use of children as armed combatants, and the denial of the basic needs and rights of children to such things as home and to education. In each chapter the authors discuss the nature of the victimization, its global dimensions and prevalence, and the measures governments and/or others are taking, or failing to take, to combat the harm based on the concept that youth victimization is a form of government crime."