Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini berusaha menjelaskan kekuatan struktural yang dimiliki oleh modal asing terhadap negara yang membentuk kebijakan ekonomi makro, terutama regulasi terkait investasi asing. Fenomena ini ditemukan pada sejumlah negara yang mengalami ketergantungan atas investasi asing sebagai sumberdaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Strategi ekonomi Malaysia yang bersifat orientasi ekspor menyebabkan promosi penarikan investasi asing yang ditandai dengan deregulasi restriksi secara bertahap. Meskipun begitu, kepemilikan oleh asing dibatasi untuk memberikan proteksi terhadap bumiputera dalam upaya meningkatkan kepemilikan Melayu. Langkah ini merupakan bentuk penerapan dari New Economic policy (NEP) yang melihat bahwa ketimpangan  ekonomi dari Melayu dan non-Melayu sebagai sumber konflik antar-etnis. Menariknya pasca Krisis Global 2008, Perdana Menteri Najib Razak menghapuskan pembatasan sistem kuota serta badan sentral yang menahan izin investasi, Foreign Investment Committee (FIC). Meluncurkan dasar kebijakan ekonomi nasional baru yang disebut New Economic Model (NEM) yang mengisyaratkan untuk Liberalisasi terhadap batasan regulasi. Perubahan ini dipengaruhi oleh kekuatan struktural modal asing yang bertujuan untuk membuat iklim investasi di Malaysia menjadi lebih ramah terhadap investor. Kekuatan ini berasal dari kapabilitas modal untuk berpindah menuju negara lain, meningkatkan tekanan untuk persaingan dalam menarik dan mempertahankan investasi.

---

ABSTRACTThis research seeks to explain the structural power possessed by foreign capital towards the state that shapes macroeconomic policies, especially regulations related to foreign investment. Found in a number of countries that experience dependence on foreign investment as a resource to encourage economic growth. Malaysias export-oriented economic strategy led to the promotion of the foreign investment which was marked by gradual deregulation of restrictions. Nevertheless, foreign equity is limited as protection against bumiputera in an effort to increase Malay ownership. This practice is a form of implementation of the New Economic Policy (NEP) which concluded that economic inequality between Malays and non-Malays is the main source of ethnic conflict. In the aftermath of the 2008 Global Crisis, Prime Minister Najib Razak abolished the restrictions on the quota system as well as the central body that held investment licenses, the Foreign Investment Committee (FIC). Replacing NEP with a new national economic platform called the New Economic Model (NEM) which implies relaxation of regulatory constraints. The change is influenced by foreign capital which aims to make the investment climate in Malaysia more friendly to investors. Structural power derives from capital capabilities to move to other countries, increasing pressure for competition in attracting and maintaining investment."

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh kepemilikan pemerintah dan kepemilikan asing terhadap efisiensi investasi pada perusahaan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand periode 2012-2016. Data yang digunakan merupakan data panel dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian ini adalah kepemilikan negara memiliki pengaruh positif signifikan terhadap efisiensi investasi di Indonesia, kepemilikan negara berpengaruh positif dan tidak signifikan di Malaysia dan Singapura, sedangkan kepemilikan negara berpengaruh negatif signifikan di Thailand. Selain itu interkasi kepemilikan negara terhadap peluang investasi menunjukan negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia dan Thailand, tetapi positif dan tidak signifikan di Singapura. Temuan lainnya adalah kepemilikan asing berpengaruh positif dan tidak signifikan di negara Indonesia, Malaysia dan Singapura. Kepemilikan asing berpengaruh negatif dan tidak signifikan di Thailand. Interaksi kepemilikan asing dan peluang investasi menunjukan pengaruh negatif dan tidak signifikan di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand. Penelitian juga menguji hubungan antara kepemilikan asing dan investasi terhadap country level institution. Country level institution diukur dengan menggunakan political risk component berupa government stability, investment profile dan law and order. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat signifikansi antara hubungan kepemilikan asing dan investasi terhadap government stability, investment profile dan law and order di Indonesia, Malaysia, Singapura dan Thailand.

---

ABSTRACTThis study aims to measure impact of state ownership and foreign ownership to investment efficiency of companies in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand 2012 2016. This study used panel data with Ordinary Least Square OLS method. The result of this study is state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Indonesia, state ownership has positive and insignificant effect on investment in Malaysia and Singapore, while state ownership has negative and significant effect on investment efficiency in Thailand. In addition, interaction between state ownership are negative insignificant in Indonesia, Malaysia and Thailand, but positive insignificant in Singapore. The other findings are foreign ownership has positive and not significant on investment efficiency in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand, but foreign ownership has negative and insignificant effect in Thailand. Interaction between foreign ownership and investment opportunities show negative insignificant effect in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. This study also examine relation between foreign ownership and investment efficiency on country level institution. Country level institution are measured by political risk component such as government stability, investment profile and law and order. The result show that there is no significance between relation of foreign ownership and investment to government stability, investment profile and law and order in Indonesia, Malaysia, Singapore and Thailand. "

"ABSTRAKTax holiday merupakan salah satu insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah dalam menarik investor asing. Meskipun bukan merupakan faktor utama yang mendorong investasi, tax holiday masih menjadi pilihan utama. Namun hal ini memicu timbulnya isu harmful tax competition di suatu kawasan regional. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implemetasi kebijakan di Indonesia dan Malaysia serta menganalisis potensi harmful tax practices di kedua negara bersangkutan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara mendalam serta studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan kedua negara memiliki potensi harmful tax practices meskipun tidak berpotensi pada tax evasion yang serius. Kedua negara tetap memiliki kedaulatan atas kebijakan pajak dengan melakukan koordinasi pajak bersama negara-negara satu kawasan regional.

 

---

ABSTRACT

Tax holiday is one of the tax incentives provided by the government in attracting foreign investors. Although it is not the main factor that drives investment, the tax holiday is still the main choice. However, this creates a harmful tax competition issue in a regional. The purpose of this study was to determine policy implementation in Indonesia and Malaysia and to analyze the harmful tax practices in the both countries concerned. The study used a qualitative approach with in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that both countries have the potential for harmful tax practices but have no potential for serious tax evasion. Both of countries still have sovereignty over tax policy by carrying out tax coordination with others countries in the same region.

 

"

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis seberapa besar pengaruh kebijakan pajak dan variabel ekonomi lainnya berupa ukuran pasar (market size), kondisi infrastruktur, dan tenaga kerja Indonesia terhadap masuknya investasi asing langsung ke Indonesia, melalui uji empiris atas data sekunder yang meliputi tahun 1968 - 2007, Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode regresi majemuk menggunakan perhitungan kuadrat kecil sederhana (ordinary least square /OLS) dengan menggunakan data Tax Effort sebagai proksi dari Kebijakan Pajak, GDP dan GDP per capita sebagai proksi dari market size, jumlah panjang jalan sebagai proksi dari infrastruktur, dan jumlah angkatan kerja sebagai proksi dari kondisi tenaga kerja. Analisis data dilakukan melalui pengujian ekonometrik dibantu dengan program EVIEWS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel yang paling signifikan adalah GDP dan GDP per capita, diikuti dengan infrastruktur. Hubungan Tax Effort dengan FDI menunjukkan hubungan yang negatif, tetapi pengaruhnya tidak signifikan. Demikian pula dengan ketersediaan tenaga kerja menunjukkan pengaruh yang positif, namun tidak signifikan. Berdasarkan hasil penelitian disarankan agar pemberian insentif di bidang perpajakan, harus dilakukan dengan sangat selektif > dan benar-benar memperhitungkan kemungkinan poteniial lost penerimaan pajak, karena walaupun dapat mempengaruhi minat investasi, tetapi ternyata pengaruhnya tidak signifikan, dan mengingat bahwa penerimaan pajak masih sangat diharapkan untuk membiayai anggaran pemerintah. Pemerintah sebaiknya lebih fokus terhadap kebijakan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kebijakan pembangunan infrastruktur di tanah air.

---

The objectives of the research are to identifity and to analize the impact of the tax policy and other economic variables which are market size, infrastructure, labor in Indonesia to attract FDI through lhe empirical study for the year 1968 - 2007. The approach of the research is quamitative, while the method is multiple variables regression using Ordinary Least Square (OLS). The research uses variables of Tax Effort as the proxy of the tax policy, GDP and GDP per capita as the proxy of market size, the length of road as the proxy of infrastructure, and the number of the labors as the proxy of labor. The research conducts a time series regression of change in FDI in Indonesia. The result of econometric tesis, helped by EVIEWS program, finds out that the most significant variables are market size (GDP and GDP percapita) and infrastructure (the length of road). This suggests that economic growth and infrastructure significantly affect FDI to invest in Indonesia. The sign of the coefficient of the Tax Effort indicates that the higher of the Tax Effort, the lower the FDI, but statistically insignificant. The coefficient of the variable of labor measured by lhe number of labors, show the predieted sign but statistically insignificant. According to the result it is suggested to government to be selective in making tax policy in the kind of tax incentive and really consider the potensial lost of the tax revenue. The government should more focus in the policy that can support the economic growth and infrastructure."

"ABSTRAKAdanya penanaman modal asing (PMA) tidak hanya memberikan dampak positif terhadap perekonomian tapi juga dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari PMA adalah meningkatnya ketimpangan. Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu permasalah yang dihadapi oleh Indonesia. Selama periode tahun 2010 sampai dengan 2014, terjadi tren kenaikan ketimpangan yang ditandai dengan naiknya indeks gini dan turunnya kontribusi pengeluaran kelompok masyarakat berpengeluaran rendah. Penelitian ini menggunakan data dari 33 provinsi di Indonesia selama periode waktu tahun 2010 sampai dengan 2015 untuk mengukur dampak dari PMA terhadap ketimpangan yang diproksi dengan indeks gini dan kriteria Bank Dunia. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PMA memiliki hubungan dengan ketimpangan. Masuknya PMA yang diikuti dengan adanya transfer teknologi membuat produktivitas tenaga kerja meningkat yanag kemudian akan menaikkan pendapatan tenaga kerja. Hal tersebut kemudian akan meningkatkan ketimpangan pendapatan.

---

ABSTRACT Not only bring a positive impact to the economy of a country, foreign direct investment (FDI) also bring a negative impact. One of the negative impact of globalization is inequality. Inequality is one of many problem in Indonesia. From 2010 to 2014 there is a rise in inequality with the rise of gini index and the decrease in the contribution of low income groups. Using the data from 33 provinces in Indonesia from 2010 to 2015 to determine the impact of FDI towards inequality. The result show FDI have impact toward inequality. FDI inflow will be followed by transfer of technology which will increase the workers productivity. That increase in productivity will lead to higher income that will result in increase in inequality."

"Kawasan ekonomi selalu dianggap menjadi cara bagi suatu negara untuk mendatangkan PMA di negaranya, tanpa terkecuali Indonesia yang telah menetapkan beberapa daerah sebagai kawasan FTZ yaitu Sabang dan Batam (2000) serta Bintan dan Karimun (2007). Oleh sebab itu, penelitian ini mencoba melihat dampak penerapan kebijakan FTZ terhadap masuknya PMA di Indonesia. Menggunakan metode data panel fixed effect dengan periode waktu 1999-2018 serta memfokuskan pada kebijakan, karakteristik serta kondisi sosioekonomi kawasan FTZ Indonesia didapatkan hasil bahwa FTZ memberikan dampak positif bagi meningkatnya PMA di Indonesia hanya jika kawasan tersebut memiliki karakteristik dan kondisi sosioekonomi yang stabil dan mendukung iklim invetasi.

---

Economic zones are always considered to be a strategy for a country to attract FDI, including Indonesia that has designated several regions as FTZ, namely Sabang and Batam (2000) also Bintan and Karimun (2007). Therefore, this study tries to see the impact of FTZ policies on the entry of FDI in Indonesia. Using fixed effect panel data method for the period 1999-2018 and focusing on policies, characteristics, and socioeconomic conditions of FTZ in Indonesia. It shows that the FTZ has positive impact on increasing FDI in Indonesia only if the region has socioeconomic characteristics and conditions that are stable and supportive toward investment climate."

"Globalisasi dan revolusi teknologi informasi telah mendorong kemunculan e-commerce sebagai bentuk tranformasi kegiatan perdagangan konvensional. Potensi ekonomi yang dihasilkan e-commerce mendorong pemerintah melakukan berbagai intervensi supaya ekosistem ini dapat bertumbuh dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Salah satu intervensi tersebut dijumpai dalam pengaturan investasi asing sektor e-commmerce oleh Pemerintah Indonesia. Kebijakan investasi asing sektor e-commerce Indonesia telah mengalami dua kali perubahan hanya dalam jangka waktu yang singkat yaitu tahun 2014-2016.

Oleh karena itu, penelitian ini berfokus untuk mengkaji penyebab pemerintah melakukan perubahan kebijakan. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan society-centered approach dan advocacy coalition framework. Kedua kerangka tersebut menjelaskan bahwa keberadaan kelompok kepentingan yang mengadvokasikan policy belief kelompoknya berperan penting dalam perubahan kebijakan oleh pemerintah.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dan data sekunder berupa berita, artikel serta publikasi dari lembaga terkait. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa pengaruh dari koalisi-koalisi yang berkompetisi telah mendorong pemerintah untuk melakukan perubahan kebijakan investasi asing sektor e-commerce. Masing-masing koalisi memberikan pengaruh melalui pengadvokasian policy belief yang dimilikinya.

---

Globalization and information technology have driven the emergence of e-commerce as a transformation of conventional trade activities. The economic potential generated by e-commerce encouraged the government to implement various interventions so that the ecosystem can grow and contribute to the national economy. One of those interventions was regulating foreign investment in the e-commerce sector. Indonesias e-commerce foreign investment has undergone two policy changes in a just short period of time (2014-2016). Therefore, this study focusses on examining the causes of the policy changing by the government.

This study uses society-centered approach and advocacy coalition framework which explains that the existing of interest groups who advocates their policy beliefs have significant role on policy changing process.

This study uses qualitative methods and primary data collection through interview and also secondary data in the form of news, article, or publication by a related institution. The study finds that the competing coalitions influences has encouraged the government to carry out the e-commerce foreign investment policy changing. Each coalition exercises their influences through its policy belief advocacy."