Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pasal 18B ayat (2) UUD NRI 1945 memuat setidaknya empat elemen pengakuan masyarakat adat, di mana dua diantaranya berkaitan dengan masyarakat adat itu sendiri dan prinsip NKRI sebagai prasyarat pengakuan. Keduanya sejatinya mengandung bias paradigmatik kepada kebudayaan agraris. Konsep masyarakat adat sejak semula diidentikkan dengan hak ulayat atas tanah. Sementara prinsip NKRI mengalami proses ideologisasi oleh Angkatan Darat dan berkontribusi pada penyeragaman masyarakat adat. Oleh karenanya, orientasi maritim ditawarkan untuk mendekonstruksi bias-bias terrestrial tersebut. Penelitian ini kemudian disusun sebagai penelitian normatif, dengan pendekatan sosio-legal, perundang-undangan, konseptual, sejarah, dan perbandingan. Dekonstruksi diajukan sebagai metode interpretasi utama, selain historis, sosiologis, dan sistematis. Diperoleh simpulan bahwa: 1) terdapat tiga model umum dalam pengakuan konstitusional masyarakat adat di Indonesia: implisit-terbatas (UUD 1945), pengakuan melalui pranata-pranata adat (Konstitusi RIS dan UUD 1950), dan eksplisit-terbatas (UUD NRI 1945); 2) bias terrestrial dalam konsep masyarakat adat berakar dari kelahiran konsep masyarakat adat itu sendiri, dan dipertahankan dalam proses pembentukan UUD NRI 1945. Perlu diingat bahwa terdapat masyarakat adat yang juga hidup di laut. Selain itu, terdapat pula masyarakat adat yang tidak mengenal konsep hak ulayat dan perlu dilindungi hak-hak lainnya; 3) untuk memecah ideologisasi NKRI, negara perlu (1) mengakui kemajemukan sebagai dasar pembentukan bangsa Indonesia, (2) mengakui subyektivitas konstitusional masyarakat adat secara gamblang, (3) mengafirmasi kecakapan masyarakat adat untuk bertindak selayaknya sebuah subyek hukum, dan (4)  menjabarkan kategori-kategori hak yang disandang masyarakat adat di Indonesia, termasuk skema perlindungan atas keberlanjutannya.

---

Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of Indonesia contains at least four elements of recognition of indigenous peoples, while two of it (indigenous people concept and NKRI principle) contain paradigmatic bias towards agrarian culture. The concept of indigenous peoples was originally identified with customary rights to land (hak ulayat). While the principles of the NKRI experienced an ideologization process by the Army and contributed to the uniformity of indigenous peoples. Therefore, a maritime orientation is offered to deconstruct those terrestrial biases. This research was then compiled as a normative study, with a socio-legal, legislative, conceptual, historical, and comparative approach. Deconstruction is proposed as the main method of interpretation, besides historical, sociological, and systematic interpretations. The conclusion is that: 1) there are three general models in the constitutional recognition of indigenous peoples in Indonesia: implicit-limited (UUD 1945), recognition through customary institutions (RIS Constitution and 1950 Constitution), and explicit-limited (1945 Constitution NRI); 2) terrestrial bias in the concept of indigenous peoples is rooted in the birth of the concept of indigenous peoples themselves, and is maintained in the process of establishing the 1945 Constitution of the Indonesia. It is important to remember that there are indigenous people who also live within the sea. In addition, there are also indigenous people who do not recognize the concept of customary rights and need to be protected by their other categories of rights; 3) to break down the ideology of the NKRI, the state needs to (1) acknowledge pluralism as the basis for the formation of the Indonesian nation, (2) recognize the constitutional subjectivity of indigenous peoples explicitly, (3) affirm the skills of indigenous peoples to act accordingly, the categories of rights held by indigenous peoples in Indonesia, including protection schemes for their sustainability."

"ABSTRAKSalah satu penyebab emisi gas rumah kaca (GRK) adalah karena adanya deforestasidan degradasi hutan. Untuk mengurangi emisi yang berasal dari deforestasi dandegradasi hutan maka muncul konsep Reducing Emission from Deforestation andForest Degradation (REDD+). Indonesia sebagai pemilik hutan yang relatif besartelah aktif dalam berbagai program REDD+. Pelaksanaan program-programtersebut membawa dampak kepada masyarakat adat. Untuk itu, masyarakat adatperlu dilindungi. Perlindungan hukum yang diberikan kepada masyarakat adat saatini belum cukup efektif untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat adatdari dampak pelaksanaan REDD+ di Indonesia. Masalahnya adalah ketidakjelasandan ketidakcukupan regulasi terkait masyarakat adat dan pelaksanaan REDD+ yangmemberikan perlindungan kepada masyarakat sesuai indikator pemenuhan dalamREDD+ Social Safeguard.

---

ABSTRACTOne cause of greenhouse gas emissions (GHG) is due to deforestation and forestdegradation. To reduce emissions from deforestation and forest degradation,emerge the concept of Reducing Emissions from Deforestation and ForestDegradation (REDD +). Indonesia as a relatively large forest owners have beenactive in a variety of REDD+ programs. Implementation of these programs have animpact on indigenous peoples. To that end, indigenous people need to be protected.Legal protection given to indigenous peoples today is not sufficiently effective toprovide protection to the indigenous peoples of the impact of the implementationof REDD + in Indonesia. The problem is the vagueness and inadequacy ofregulations related to indigenous peoples and the implementation of REDD+ whichprovides protection to the public according to the indicators in the fulfillment ofREDD+ Social Safeguard."

"Penelitian ini bertujuan untuk menjawab tentang desentralisasi asimetris di Indonesia pasca reformasi berupa bagaimana penerapannya dan bagaimana bentuk ideal yang seharusnya diterapkan. Teori yang digunakan adalah teori Agus Brotosusilo yang bersumber dari Pancasila yang barasal dari hukum adat nusantara berupa dominannya sikap komunal dari individual, spiritual daripada materialisme dan romatisme dari rasionalisme. Selain itu digunakan juga teori lainnya berupa teori konflik Dahrendorf. Hasil penelitian ini mengungkap terjadi resentralisasi dari daerah ke pusat berupa diambilnya kewenangan pada UU Ciptakerja untuk keseluruhan daerah dan perubahan Otsus Papua, Papua Barat dan Aceh bagi daerah asimetris. UU Sapu jagat didapati resentralisasi; pertama, perizinan usaha ditentukan dan dimiliki pusat, kedua, wewenang penataan ruang terpusat, ketiga, amdal dipermudah, keempat, sanksi dimiliki pusat dan dipermudah, dan kelima, pajak ditarik pusat. Sedangkan pada perubahan Otsus Papua didapati; pemekaran Papua dipermudah, perubahan UU otsus tidak perlu persetujuan DPRP dan MRP, pengawasan domain pusat, pendirian parpol oleh Orang Papua dihilangkan dan kewajiban konsultasi parpol ke MRP dan DPRP disunat, dan jabatan wagub dapat diisi. Sementara pada Aceh tidak dipenuhinya Pengatutan lambang Aceh dan pengaturan suku bunga. Tidak terdapat harmonisasi sebagaimana teori Agus Brotosusilo karena pusat sangat mendominasi dengan terjadinya resentralisasi sehingga daerah merasa tidak dimanusiakan. Preskriptif yang ditawarkan adalah mewujudkan harmonisasi dan memperluas penerapan desentralisasi asimetris. Kesimpulannya adalah dari skema tujuan desentralisasi terdapat kemiripan antara orde baru dengan masa kini yaitu menguatnya resentralisasi.

---

This study aims to answer about asymmetric decentralization in post-reform Indonesia in terms of how it is implemented and how the ideal form should be implemented. The theory used is Agus Brotosusilo's theory which comes from Pancasila which comes from the customary law of the archipelago in the form of the dominant communal attitude of the individual, spiritual rather than materialism and romanticism from rationalism. In addition, other theories are also used in the form of Dahrendorf's conflict theory. The results of this study reveal that there has been recentralization from the regions to the center in the form of the taking of authority in the Job Creation Law for the entire region and changes to the Special Autonomy for Papua, West Papua and Aceh for asymmetric regions. The Sweeping Universe Law is found to be recentralized; first, business licenses are determined and owned by the center, second, the authority for spatial planning is centralized, third, amdal is facilitated, fourth, sanctions are owned and facilitated by the center, and fifth, taxes are levied by the center. Meanwhile, in the changes to the Special Autonomy for Papua, it was found; The expansion of Papua was facilitated, changes to the Special Autonomy Law did not require the approval of the DPRP and MRP, central domain supervision, the establishment of political parties by Papuans was eliminated and the obligation to consult political parties to the MRP and DPRP was circumcised, and the position of deputy governor could be filled. Meanwhile, in Aceh, the acknowledgment of the Aceh symbol and interest rate arrangements was not fulfilled. There is no harmonization like Agus Brotosusilo's theory because the center dominates with the recentralization so that the regions feel they are not being humanized. The prescriptive offered is to realize harmonization and expand the application of asymmetric decentralization. The conclusion is that from the scheme for the purpose of decentralization, there are similarities between the new order and the present, namely the strengthening of recentralization."

"Masyarakat adat merupakan salah satu kelompok marjinal yang ada di Indonesia. Konsekuensi dari terkategorinya masyarakat adat sebagai kelompok marjinal menyebabkan kepentingan masyarakat adat sering tersisihkan dan tidak diprioritaskan oleh pemerintah. Dampak dari terpinggirkannya masyarakat adat menimbulkan serangkaian permasalahan, seperti perlindungan hukum, konflik agararia, kemiskinan, dan akses terhadap fasilitas kesehatan. Salah satu penyebab terpinggirkannya masyarakat adat di Indonesia karena adanya kekosongan representasi formal di parlemen. Kekosongan representasi formal ini dapat dikomplemen dengan hadirnya representasi non-formal berupa organisasi non-pemerintah, yaitu Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Penelitian ini akan berfokus pada representasi AMAN dalam mewakili masyarakat adat menggunakan perspektif Klaim Representasi dari Michael Saward. Saward menyebutkan jika fokus dari representasi harus diubah dari perwakilan, menjadi tindakan klaim pembuat representasi (claimmaking), dengan menekankan aspek performatif. Dalam teori Klaim Representasinya, Saward menawarkan struktur Makers (M) menghadirkan Subject (S) yang mewakili atau mewujudkan Object (O), yang terhubung dengan Referent (R), kemudian ditawarkan pada Audience (A). Temuan utama dari artikel ini adalah masyarakat adat sebagai Makers representasi, lalu menghadirkan AMAN sebagai Subject yang mewujudkan kepentingan holistik dari masyarakat adat sebagai Object, untuk kepentingan masyarakat adat anggota AMAN sebagai Referen, kemudian ditawarkan pada pemerintah pusat dan daerah serta masyarakat adat anggota AMAN itu sendiri sebagai Audience. Selain itu AMAN juga melakukan aspek performatifnya dengan selalu melakukan advokasi serta desakan pembentukan produk hukum kepada Pemerintah Pusat dan Daerah. AMAN juga melakukan pemberdayaan kepada komunitas adat yang menjadi anggotanya dan selalu mengedepankan musyarawah dari tingkat terkecil untuk mengambil keputusan.

---

Indigenous peoples are one of the marginalized groups in Indonesia. As a consequence of being categorized as a marginalized group, indigenous peoples' interests are often sidelined and not prioritized by the government. The impact of the marginalization of indigenous peoples leads to a series of problems, such as legal protection, land conflicts, poverty, and access to health facilities. One of the causes of the marginalization of indigenous peoples in Indonesia is the absence of formal representation in parliament. This void of formal representation can be complemented by the presence of non-formal representation in the form of non-governmental organizations, namely the Indigenous Peoples Alliance of the Archipelago (AMAN). This research uses qualitative methods with primary and secondary data sources. This research will focus on AMAN's representation representing indigenous peoples using Michael Saward's Representation Claim perspective. Saward states that the focus of representation should be changed from the representation itself to the act of claim-making, by emphasizing the performative aspect. In her Representation Claim theory, Saward offers a structure of Makers (M) presenting Subject (S) that represents or embodies Object (O), which is connected to Referent (R), then offered to Audience (A). The main finding of this article is that indigenous peoples as Makers represent, then present AMAN as Subject which embodies the holistic interests of indigenous peoples as Object, for the benefit of indigenous AMAN members as Referent, then offered to the central and local governments and indigenous AMAN members themselves as Audience. In addition, AMAN also carries out its performative aspects by always advocating and insisting on the formation of legal products to the Central and Regional Governments. AMAN also empowers the Indigenous communities that are its members and always prioritizes musyarawah from the smallest level to make decisions."

"ABSTRAKSkripsi ini membahas mengenai peran dari masyarakat hukum adat dalammengelola hutan di Indonesia dan penyelenggaraan pemenuhan hak masyarakathukum adat untuk dapat mengelola hutan oleh negara. Selain itu, dibahas jugaterkait dengan sejarah hukum pengelolaan hutan dan paradigma pengelolaan hutandi Indonesia sebagai analisis atas kebijakan kehutanan yang diterbitkan olehPemerintah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memberikan deskripsiatas kondisi pengelolaan hutan oleh masyarakat hukum adat di Indonesia.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the role of customary law communities in forestmanagement in Indonesia and organizing the fulfillment of rights of indigenouspeople to manage forests by the state. In addition, also discussed related to thelegal history of forest management and forest management paradigm in Indonesiaas an analysis of forest policy issued by the Government. The main objective ofthis study is to provide a description of the condition of forest management byindigenous people in Indonesia."

"

Penatalayanan lingkungan pada hakekatnya merupakan penggunaan yang bertanggung jawab terhadap sumber daya alam dengan cara yang memperhitungkan kepentingan masyarakat, generasi mendatang, dan spesies lainnya, serta kebutuhan pribadi, dan menerima tanggung jawab yang signifikan kepada masyarakat. Salah satu aktor penatalayanan lingkunga yang paling “terkenal” tidaklah lain selain masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat dalam praktiknya selalu dianggap sebagai sekelompok manusia yang sangat amat mencintai bumi, masyarakat hukum adat dalam praktik yang mereka lakukan selalu dikaitkan dengan betapa mereka sangat menjaga kelestarian alam. Akan tetapi, pernyataan tersebut tidalah selalu sejalan dengan realitas hukumnya. Sebagai contohnya, Masyarakat Hukum Adat Bali dalam menjalankan upacara agamanya, membutuhkan daging penyu hijau yang mana termasuk kedalam hewan langka. Hal tersebut membangkitkan pertanyaan utama dimana benarkah masyarakat hukum adat merupakan actor penatalayanan lingkungan. Terhadap permasalahan tersebut, dalam penulisan ini penulis melakukan penelitian dengan metode yuridis normative. Seharusnya, Masyarakat hukum adat, sebagai kumpulan manusia haruslah dipandang sebagai manusia biasa yang tidaklah sempurna dan juga bisa berbuat kerusakan.

---

Environmental stewardship is essentially a responsible use of natural resources in a way that takes into account the interests of the community, future generations, and other species, as well as personal needs, and accepts significant responsibilities to the community. One of the most "well-known" environmental stewardship actors is nothing but indigenous peoples. Indigenous peoples in practice is always regarded as a group of people who really love the earth, indigenous peoples in their practice is always associated with how they are very preserve nature. However, this statement is not always in line with its legal reality. For example, the Balinese indigenous peoples in carrying out its religious ceremonies, requires green turtle meat which is included in rare animals. This raises the main question where is it true that indigenous people are environmental stewardship actors. Against these problems, in this paper the author conducts research with normative juridical methods. Supposedly, the customary law community, as a collection of people must be seen as ordinary human beings who are not perfect and can also do damage.

"

"Didalam penelitian ini peniliti memberikan gagasan mengenai pembubaran partai politik korup melalui celah hukum pembubaran partai politik di indonesia dengan memberikan tafsir terhadap makna hukum positif yang mengatur tentang pembubaran partai politik, salah satunya yaitu adanya nomenklatur yang disebutkan didalam Pasal 2 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Pedoman Beracara Pembubaran Partai Politik yang menyebutkan bahwa partai politik dapat dibubarkan oleh Mahkamah Konstitusi apabila kegiatan/akibat yang dilakukan oleh partai politik tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Klausul "akibat" yang ditimbulkan tersebut dapat disamakan dengan kegiatan korupsi yang melibatkan pengurus/anggota partai politik yang melaksanakan kegiatan aktifitas kepartaian untuk dapat dibubarkan. Adanya persamaan pengertian yang ditujukan antara korporasi selaku badan hukum yang disamakan dengan pengertian partai politik selaku badan hukum dapat dijadikan sebagai bahan acuan untuk menarik keterlibatan partai politik melalui pengurusnya dalam melakukan tindak pidana korupsi dengan mempergunakan doktrin strict liability dan doktrin vicarious liability yang memungkinkan partai politik tersebut bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan oleh pengurus/anggota partai politik yang menjalankan aktivitas kepartaian.

---

Researcher in this study provides an idea of the dissolution of the corrupt political parties through legal loopholes dissolution of political parties in Indonesia to provide interpretation of the meaning of positive law governing the dissolution of political parties, one of which is the existence of the nomenclature referred to in Article 2 paragraph b of the Constitutional Court Regulation No. 12 year 2008 on Guidelines for the Proceedings In the Dissolution of Political Parties which states that a political party can be dissolved by the Constitutional Court if the activities/result conducted by the political parties in conflict with the Constitution of 1945. Clause " due " posed is what can be equated with corruption involving officials/members of a political party conducting the activities of the party to be dissolved. The existence of the common understanding between the corporation intended as a legal entity which is equated with the notion of a political party as a legal entity can be used as a reference for the involvement of political parties through its officials in committing corruption by using the doctrine of strict liability and vicarious liability doctrine that allows the political party responsible for acts committed by officials/members of political parties that run the activities of the party."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas tentang pola pembayaran yang digunakan oleh pemerintah Indonesia dalam kerjasama teknik-militer dengan Rusia pasca-Reformasi Indonesia. Penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan, tentunya menimbulkan pertanyaan mengenai alasan pemilihan pola pembayaran tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan dari penggunaan setiap pola pembayaran yang dipilih oleh pemerintah Indonesia. Alasan dari pemilihan pola pembayaran tersebut dijawab dengan metode kepustakaan dan dijelaskan secara komprehensif dengan mengaitkan konsep teori Imbal Dagang dan Letter of Credit. Berdasarkan hasil penelitian ini dapat ditarik kesimpulan bahwa penggunaan pola pembayaran yang berbeda di setiap era pemerintahan memiliki alasan yang berbeda-beda. Alasan pemilihan setiap pola pembayaran ditentukan dengan menyesuaikan situasi dan kondisi yang diperlukan oleh Indonesia.

---

ABSTRACTThis research discusses about the chosen international payment method conducted by Indonesian government in military-technical cooperation with Russia post-Reformation era. The use of different international payment method in different era, certainly raises a question about the reasons behind it. The purpose of this research is to explain the reasons of every chosen international payment method conducted by Indonesian government. The reasons behind the use of every chosen international payment method is answered by literary methods and comprehensively explained by associate it with the theoretical concept of Countertade and Letter of Credit. This research concludes that the use of every chosen international payment method in different era has heterogeneous reasons. The reasons of every chosen international payment method are determined by adjusting with the situations and conditions needed by Indonesia."

"ABSTRAKPenelitian ini menganalisis strategi AMAN dalam memperjuangkan hak masyarakat adat Pagu yang direnggut oleh Pemerintah Indonesia dan PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan konsep Social Movement Sidney Tarrow sebagai alat analisa. Penelitian ini menemukan bahwa AMAN belum berhasil secara maksimal dalam memperoleh hak-hak masyarakat adat Pagu. AMAN juga belum sepenuhnya mampu mempengaruhi dan mengubah perilaku aktor negara, yaitu Pemerintah Indonesia dan Multinational Corporation (MNC), yaitu PT. NHM. Terdapat lima faktor yang menyebabkan strategi yang digunakan belum berhasil secara maksimal, yaitu (1) Ketidakmampuan AMAN secara konsisten dalam memperoleh dukungan masyarakat luas, (2) Konflik internal masyarakat adat Pagu, (3) Keterbatasan sumber daya AMAN, (4) PT. NHM terus memperluas areal pertambangan, (5) Motif politik. Penelitian ini juga menemukan bahwa strategi pembingkaian (framing) isu menjadi metode yang cukup kuat dalam menggalang dukungan dan memberikan tekanan terhadap negara. Selain itu, penelitian ini juga menunjukkan bahwa gerakan sosial yang dilakukan di level nasional memiliki implikasi terhadap level internasional. Dengan begitu, terjadi proses difusi antara advokasi nasional dan advokasi transnasional

---

ABSTRACT

This reseach analyzes AMANs strategy in fighting for the rights of the Pagu indigenous people which were taken away by the Government of Indonesia and PT Nusa Halmahera Minerals (PT. NHM). This study uses qualitative methods and Sidney Tarrows Social Movement advocacy strategy concept as an analytical tool. This study found that AMAN had not succeeded optimally in obtaining the rights of the indigenous people of Pagu. AMAN also has not fully been able to change the behavior of state actors, namely the Government of Indonesia and Multinational Corporation (MNC), namely PT. NHM. There are five factors that have led to the strategy being used has not succeeded optimally, namely (1) Inability of AMAN to mobilize public support consistently, (2) Pagu indigenous peoples internal conflicts, (3) Limitations of AMAN resources, (4) PT. NHM continues to expand the mining area, (5) Political motives. This study also found that the strategy of issue framing became a quite powerful method of mobilizing support and putting pressure on the state. In addition, this study also shows that social movements carried out at the national level have implications for the international level. Therefore, there is a diffusion process between national advocacy and transnational advocacy.

"

"ABSTRAKPenelitian ini membahas jejaring advokasi transnasional yang dilakukan non-state actor dalam menyelesaikan konflik HAM yang muncul di dalam sebuah Negara. Dalam skripsi ini, penulis meneliti AMAN sebagai non-state actor di Indonesia dalam menyelesaikan pelanggaran hak yang dialami indigenous peoples Kepulauan Aru sebagai studi kasus. Dengan menggunakan Transnational Advocacy Network TAN dari Keck dan Sikkink sebagai model analisis, penulis berupaya menganalisis strategi advokasi transnasional yang dilakukan AMAN dalam melindungi dan menegakkan hak-hak indigenous peoples Kepulauan Aru. Hal ini dikarenakan terdapat investor yang memasuki wilayah hutan Aru yang merupakan wilayah adat indigenous peoples. Hasil penelitian menunjukkan bahwa AMAN sebagai non-state actor mampu membentuk jejaring transnasional sehingga memberikan tekanan kepada Pemerintah Indonesia dengan menggunakan 4 empat tipologi analisis taktik TAN, yaitu: information politics politik informasi , symbolic politics politik simbolik , leverage politics politik pengaruh , dan accountability politics politik tanggung jawab.

---

ABSTRAKThis study discussed transnational advocacy network on indigenous peoples rsquo rights. In this thesis, the writer analyzed AMAN as non state actor in Indonesia and its advocacy to address human rights violation of indigenous peoples in Kabupaten Kepulauan Aru. Using Transnational Advocacy Network TAN of Keck and Sikkink as frame of thought, the writer analyzed the transnational advocacy conducted by AMAN to protect and maintain the rights of indigenous peoples in Kepulauan Aru. The finding of this study showed that AMAN as non state actor is able to conduct a transnational network. AMANS succeed giving pressure to Indonesia government by using four typology of TAN tactics, which are information politics, symbolic politics, leverage politics, and accountability politics."