Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKLaporan Magang ini membahas pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas mekanisme langsung (LS) pada Pusdiklat Keuangan Umum khususnya terkait diklat lokakarya e-performance. Pertanggungjawaban akan dibandingkan dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku serta Standar Operasional Prosedur yang ada. Meskipun ditemukan beberapa perbedaan namun secara keseluruhan pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas lokakarya e-performance dengan mekanisme langsung (LS) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan serta Standar Operasional Prosedur yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report explains about the accountability of official travel cost with direct mechanism (LS) in General Finance Training Center, specifically relate to e-performance workshop training. The accountability will be compared with applicable rules and regulations as well as the existing standard operating procedures (SOP). Although some differences were found, the accountability of official travel cost for e-performance workshop training with direct mechanism is adequately appropriate in accordance to the rules, regulations and the applicable standard operating procedures."

"ABSTRAKTaman Rekreasi Wiladatika (TRW) memiliki manfaat terukur (tangible)dan manfaat tidak terukur (intangible). Manfaat tangible adalah nilai uang yangdihasilkan oleh TRW sebagai salah satu sumber pendapatan pengelola TRW.Sedangkan manfaat intangible adalah manfaat immaterial atau tidak dapat dirabanamun dapat dirasakan seperti pemandangan taman, udara yang bersih dankondisi lingkungan yang baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengestimasinilai ekonomi TRW dan mengevaluasi tawaran dari konsorsium perusahaanswasta nasional. Jumlah responden yang diobservasi berjumlah 200 orang.Dengan pendekatan biaya perjalanan (travel cost method) diperoleh nilaiwillingness to pay (WTP) terhadap obyek wisata TRW sebesar Rp. 28.302,- perindividu per kunjungan. Nilai ekonomi TRW adalah Rp. 7.428.850.470,- yangdiperoleh dari hasil perkalian nilai WTP dengan jumlah wisatawan dalam satutahun. Nilai WTP individu tersebut dapat dijadikan sebagai pertimbangan untukmenentukan harga tiket masuk. Namun keuntungannya harus dapat digunakanuntuk menjaga dan melestarikan keberadaan ekosistem TRW. Dari perhitunganpendapatan dan pengeluaran yang diterima oleh pengelola TRW, seharusnyapengelola Taman Rekreasi Wiladatika mendapatkan pendapatan sewa lebih dariRp 6.274.670.000,- per tahun.

---

ABSTRACTWiladatika Recreation Park has measurable benefits (tangible) andintangible benefits (intangible). Tangible benefit is worth the money generated byWiladatika Recreation Park as one of revenue source for the WiladatikaRecreation Park management. While the intangible benefits are advantages in theform of immaterial or can not be felt but could be perceived as unique, beautifulpark scenery, clean air and good environmental condition. The aims of this studyare to estimate the economic value and evaluate rents utilization of WiladatikaRecreation Park. Using the travel cost method we obtained that the willingness topay (WTP) for tourist attractions in Wiladatika Recreation Park is IDR 28,302 -per individual per visit. The economic value of Wiladatika Recreation Park is IDR7.428.850.470. This value is resulted by multiplying WTP and the number oftourists in a year. WTP value can be considered to raise the price of admission,However profit obtained should be used to maintain and preserve the WiladatikaRecreation Park ecosystems. Based on the calculation of income, the value ofinvestments, assets under management and estimated operating costs of thecompany, the Wiladatika Recreation Park management possibly could obtainincome more than IDR 6.274.670.000 per year."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak Corporate Social Responsibilities CSR terhadap Cost of Equity pada perusahaan yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2008-2015. Sampel penelitian dibagi menjadi dua kepemilikan yaitu Badan Usaha Milik Negara BUMN dan Badan Usaha Milik Swasta Non-BUMN sebagai perbandingan. Penghitungan CSR diambil dari Xu et. al. 2015 dengan mengkonstruksi CSR berdasarkan enam stakeholders Investor, Karyawan, Konsumen, Supplier, Komunitas dan Lingkungan dan penghitungan Cost of Equity yang menggunakan beberapa model empiris mengikuti Xu et. al. 2015.Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum CSR bukan faktor utama yang mempengaruhi tingkat Cost of Equity di Indonesia secara signifikan. Tetapi, CSR terhadap konsumen dan supplier memiliki hubungan negatif yang signifikan terhadap Cost of Equity di kedua jenis kepemilikan di Indonesia. Perusahaan Non-BUMN memiliki CSR yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan BUMN tetapi pengaruh CSR terhadap cost of equity pada BUMN lebih besar daripada perusahaan Non-BUMN. faktor-faktor finansial lebih berpengaruh signifikan dalam mengurangi Cost of Equity pada perusahaan Non-BUMN. Berdasar hasil ini dapat disarankan bahwa CSR di Indonesia perlu dikembangkan karena bisa memiliki keuntungan bagi perusahaan dan investor di Indonesia.

---

This study aims to examine the impact of Corporate Social Responsibilities CSR towards Cost of Equity in Indonesia rsquo s listed firms period 2008 2015. The sample firms are divided in to two ownership structure that is State Owned Enterprises SOE or Badan Usaha Milik Negara BUMN and Non State Owned Enterprises NSOE or Badan Usaha Milik Swasta Non BUMN as comparison. CSR is calculated using Xu et. al 2015 CSR construction which is construct six stakeholders Investor, Employee, Consumer, Supplier, Community and Environment and Cost of Equity is calculated using empirical models following Xu et. al. 2015.

The results show that basically CSR is not significantly affect Cost of Equity in Indonesia. But, CSR towards Consumer and Supplier are significantly negatively related towards Cost of Equity in both ownership structure in Indonesia. Non BUMN firms have better CSR than BUMN but the effect of CSR in reducing cost of equity is higher in BUMN than Non BUMN. Financial factors in Non BUMN firms have better significantly impact in reducing Cost of Equity. This findings, we suggest that CSR in Indonesia need to be developed because CSR still profitable and beneficial for investor and firms in Indonesia."

"Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh pengungkapan corporate social responsibility terhadap biaya utang. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan total observasi sebanyak 96 firm-years dengan rentag waktu penelitian 2014-2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengungkapan corporate social responsibility berpengaruh positif terhadap biaya utang. Hal ini mengindikasikan bahwa corporate social responsibility dianggap sebagai salah satu kegiatan dengan biaya besar sehingga memperbesar risiko kredit perusahaan yang akan memperbesar cost of debt.

---

This research aims to analyze the impact of corporate social responsibility on cost of debt. This research uses a sample of mining sector company that listed on Indonesia Stock Exchange with total observations of 96 firm years for the year 2014 2016. This research shows that corporates social responsibility disclosure significantly positive impact cost of debt. It indicates that corporate social responsibility considered as a costly activity that enlarge company rsquo s default risk that will increase cost of debt."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab sosial terhadap cost of equity capital perusahaan yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2007-2010. Data yang digunakan adalah pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diungkapkan dalam laporan tahunan. Dalam penelitian ini terdapat satu hipotesis yang diusulkan, yaitu untuk menganalisis terdapatnya pengaruh dari pengungkapan tanggung jawab social perusahaan terhadap cost of equity capital. Metode yang dilakukan untuk menjawab hipotesis tersebut adalah uji data panel dengan mengunakan metode uji data panel GLS (Generalized Least Square). Hasil dari penelitian ini ditemukan bahwa tidak ada pengaruh antara corporate social responsibility disclosure terhadap cost of equity capital. Dibuktikan dengan uji t yang sudah dihasilkan pada penelitian ini, yaitu pada variabel CSRDI suatu perusahaan terhadap biaya modal ekuitas perusahaan.

---

This study aims to analyze the effect of disclosure of social responsibility to the cost of equity capital companies listed on the Indonesia Stock Exchange in 2007 -2010. The data used is the disclosure of corporate social responsibility are disclosed in the annual report.

In this study, the is one hypothesis proposed, namely to analyzed the presence of the influence of corporate social responsibility disclosure to the cost of equity capital. Method in place to address this hypothesis are the data panel using panel data test method GLS (Generalized Least Square).

The result of this study found that there was no influence of corporate social responsibility disclosure to the cost of equity capital. Evidenced by the t test that has been generated in this study, namely a company CSRDI variable to the cost of equity capital."

"The Law of Spatial Planning No.26/2007 obligates the local government to provide public UGS at least 20% of their area. The implementation faces several problems, such as budget orientation. UGS is not being prioritized since the cost always seems to exceed the benefit due to the condition that there is no market value for the benefits of UGS. This research tries to do a proper valuation of UGS using the Travel Cost Method. In addition to that, due to a widely use of social media, this study tries to explore the effect of social media on number of visit to the park. To perform this study, onsite and online survey were conducted using questionnaire to obtain data from visitors of Suropati Park, Jakarta. After comparing results using Poisson and Negative Binomial Regression, the final model estimates per-trip consumer surplus is Rp44,843, and total consumer surplus per year is approximately Rp 4.290 billion. Moreover, the social media variable shows that the strongest power of social media is to attract new users and the power become less and less as the number of visit increases because the decision to re-visit a park is strongly accounted on the perceived quality on the first visit.

---

Undang-Undang Penataan Ruang No.26/2007 mewajibkan pemerintah daerah untuk menyediakan RTH (Ruang Terbuka Hijau) publik setidaknya 20% dari wilayah mereka. Implementasinya menghadapi beberapa masalah, salah satunya orientasi anggaran. Pembangunan RTH tidak diprioritaskan karena biayanya dianggap selalu melebihi manfaat. Hal ini diakibatkan oleh tidak ada nilai pasar untuk manfaat yang diberikan RTH. Oleh karena itu dibutuhkan cara khusus untuk menilai manfaat RTH. Penelitian ini mencoba melakukan valuasi RTH menggunakan Metode Biaya Perjalanan. Selain itu, karena penggunaan media sosial yang luas, penelitian ini mencoba untuk mengeksplorasi efek penggunaan media sosial terhadap jumlah kunjungan ke taman. Dalam penelitian ini dilakukan survei dengan menggunakan kuesioner di tempat dan juga secara online untuk mendapatkan data dari pengunjung Taman Suropati, Jakarta. Setelah membandingkan hasil menggunakan Poisson dan Regresi Binomial Negatif, model akhir memperkirakan surplus konsumen per perjalanan adalah Rp44,843, dan total surplus konsumen per tahun sekitar Rp4.290 miliar. Selain itu, variabel media sosial menunjukkan bahwa kekuatan media sosial yang terkuat adalah untuk menarik pengguna baru dan kekuatan menjadi semakin berkurang seiring dengan meningkatnya jumlah kunjungan karena keputusan untuk mengunjungi kembali taman sangat tergantung pada persepsi pengunjung terhadap kualitas taman pada kunjungan pertama."

"Studi ini bertujuan untuk menganalisis pola penyelewengan beban perjalanan dinas, khususnya dalam hal pola jenis kasus yang sering terjadi, penyebab terjadinya penyelewengan, serta tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh kementerian di Indonesia dalam periode tahun 2015 2017. Penelitian ini menggunakan dua metode penelitian, yaitu kuantitatifdan kualitatif. Metode kuantitatif bertujuan untuk menemukan pola jenis kasus secara keseluruhan serta memilih dan merinci jenis kasus dengan jumlah temuan terbesar. Metode kualitatif bertujuan untuk memperdalam informasi melalui wawancara terhadap kementerian yang paling sedikit melakukan jenis kasus yang diteliti guna menemukan rekomendasi penanganan jenis kasus tersebut. Hasil penelitian kuantitatif menunjukkan bahwa pola jenis kasus terbesar dalam penyelewengan perjalanan dinas adalah penggunaan tarif perjalanan dinas tidak sesuai ketentuan. Hasil penelitian kualitatif menjelaskan bahwa pola jenis kasus tersebut dapat terjadi disebabkan oleh pelaksanaan fungsi dan tanggungjawab yang tidak optimal dari petugas-petugas yang berperan dalam proses pembayaran dan pertanggungjawaban perjalanan dinas.

---

This study aims to analyze the pattern of misappropriation of official travel expenses, especially in terms of the pattern of types of cases that often occur, the causes of fraud, as well as follow up on the recommendations given. The sample used in this study was all ministries in Indonesia in the 2015 2017 period. This study used two research methods, namely quantitative

and qualitative. The quantitative method aims to find the pattern of the types of cases as a whole and to select and detail the types of cases with the largest number of findings. The qualitative method aims to deepen information through interviews with the ministries that have conducted at least the types of cases studied in order to find recommendations for handling these types of cases. The results of quantitative research show that the pattern of the largest types of cases in the misuse of official travel is the use of official travel fares that are not in accordance with the provisions. The results of the qualitative research explain that the pattern of these types of cases can occur due to the non-optimal implementation of the functions and responsibilities of the officers who play a role in the payment process and accountability for official travel."

"ABSTRAKKebijakan sistem zonasi dalam pendidikan tentang penerimaan siswa baru telah menjadi isu yang cukup hangat dalam beberapa tahun terakhir, tidak seperti Ujian Nasional yang akan dihapuskan tahun depan, kebijakan ini masih diterapkan untuk proses penerimaan siswa baru (PPDB). Kebijakan ini memiliki multi effect dalam berbagai sektor salah satunya bidang Transportasi, karena perjalanan siswa sekolah memberikan kontribusi pada kemacetan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dampak terhadap kebijakan ini dalam upaya penanganan permasalahan kemacetan dan peningkatan Transportasi Aktif guna meningkatkan perekonomian masyarakat dan kesehatan bagi siswa sekolah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak kebijakan sistem zonasi terhadap parameter perjalanan sekolah yaitu; panjang perjalanan, waktu perjalanan dan biaya perjalanan dengan menggunakan teknik metode statistik difference in difference. DID adalah teknik ekonometrik kuasi eksperimental untuk memperkirakan dampak intervensi kebijakan dan perubahannya. Dengan membandingkan data kelas 9 (sebelum zonasi) dan kelas 7 (setelah zonasi) pada masing-masing variabel parameter perjalanan, diperoleh bahwa kebijakan tersebut telah berhasil mengurangi panjang dan biaya perjalanan secara signifikan tetapi tidak signifikan pada waktu perjalanan. Dan hasil dari penelitian ini menunjukan kebijakan sistem zonasi sekolah efektif dalam mendukung dan relevan dengan upaya mengembangkan Transportasi Aktif

---

ABSTRACTThe zoning system policy in education regarding the admission of new students has been hot issue in recent years, unlike the National Examination which will be abolished next year, this policy is still applied to the process of admission of new students (PPDB). This policy has multiple effects in various sectors, one of which is transportation, because school travel contributes to congestion, so it is necessary to evaluate this policy in to solve the problem of congestion and increasing Active Transportation to improve community economy and students. This study aims to analyze the zoning system policy againts school travel parameters; travel length, travel time and travel cost using the statistical method of differences in differences. DID is an quasi-experimental econometric technique to estimate the evaluation of an intervention and its changes. By comparing data 9th grade (before zoning) and 7th grade (after zoning) on ​​each travel parameter variable, obtained that the policy have succeeded in increasing the length and cost of travel significantly but not significantly travel time. And the results of this study show that the school zoning system policy is effective in supporting and relevant to develop Active Transportation."

"ABSTRAKPemerintah selama ini telah mengembangkan kebijakan untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan hibah langsung. Namun hingga saat ini masih saja dijumpai adanya Satker K/L yang mengelola hibah langsung di luar mekanisme. Akibatnya, penerimaan hibah langsung tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan sebagai pendapatan negara. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan upaya yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus pada unit yang berfungsi sebagai penata usaha pengelolaan hibah pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penatausahaan pengelolaan hibah langsung yang dijalankan saat ini belum efektif menghasilkan pelaporan keuangan yang akuntabel. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, penelitian ini mengusulkan perubahan pada prosedur pertanggungjawaban yang berlaku dan langkah-langkah proaktif yang harus dilakukan DJPPR untuk meningkatkan akuntabilitas pelaporan keuangan pengelolaan hibah langsung.

---

ABSTRACTThe government has been developing policies to realize the accountability of direct grant management. However, until now there are still found The Ministry 39 s working units that manage direct grants outside the mechanism. As a result, such direct grant revenues could not be accounted as state revenues. The purpose of this study is to develop efforts that the government should undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management. This research uses qualitative research method with case study approach on institution that do administration of government grant management. The results show that the direct administration of direct grant management has not been effective in producing accountable financial reporting. To solve these issues, the study proposes changes to the applicable accountability procedures and proactive actions that the DJPPR must undertake to improve accountability of financial reporting of direct grant management."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas tentang bagaimana proses verifikasi dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas dalam negeri di kementerian koordinator bidang perekonomian republik indonesia dengan mekanisme pembayaran langsung. Penulis menemukan bahwa mayoritas kesalahan penyajian dokumen pertanggungjawaban terletak pada kesalahan pembebanan akun perjalanan dinas. Selain itu, proses verifikasi yang dijalankan memiliki perbedaan dengan SOP-18/SET.M.EKON.3.3.2/2008, dimana pada praktiknya tidak terdapat penyaji data namun terdapat admin routing slip. Penulis juga menemukan bahwa dalam praktiknya, surat perintah membayar dapat dicetak oleh verifikator, hal ini dapat berdampak pada tingginya resiko kecurangan yang mungkin terjadi. Penulis menyarankan agar bagian keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian melakukan pemisahan tugas untuk verifikator dan pencetak surat perintah membayar, dengan cara menambah jumlah sumber daya manusia yang dipekerjakan, agar kedepannya proses verifikasi dapat berjalan dengan semakin efisien dan efektif.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the verification process of the accountability documents for domestic office travel with direct payment mechanism in the Ministry of Coordinator of Economic Affairs. The author found out, most of the accountability document errors are related to wrong office travel account. Beside that, there are several differences between the implementation of verification process and SOP 18 SET.M.EKON.3.3.2 2008, practically there is no data renderer but there is a routing slip admin. The author also found that the verificator have the authorization to print the payment statement letter, this could result in higher risk of fraud that might happen. The author suggest that the finance team of the Ministry of Coordinator of Economic Affairs should segregate the duties for verificator and the payment statement letter officer, by adding the number of personnels, so the verification process could be more efficient and effective in the future. "