Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang adanya pembentukan identitas etno-regionalisme pada saat pemberlakuan suatu kebijakan homogenisasi budaya oleh negara. Kebijakan tersebut dikenal dengan sebutan Thaification. Thaification lahir sebagai sebutan dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan identitas politik berbagai kelompok etnis yang tinggal di seluruh wilayah Thailand dengan menjadikan identitas Thai sebagai rujukannya. Pada awalnya Thaification merupakan insiatif Raja Chulalongkorn untuk membentuk nasionalisme yang dianggap lebih modern di Thailand, diteruskan pada rezim Perdana Menteri Phibunsongkhram dengan mengeluarkan kebijakan dengan sebutan Ratthaniyom.Penulis memfokuskan tulisan ini kepada etnis Lao-Isan yang menjadi salah satu target utama dari Thaification. Penulis akan membahas tentang geliat identitias masyarakat Lao-Isan dalam menghadapi Thaification yang cenderung menerima Thaification. Penulis berasumsi bahwa penerimaan tersebut karena adanya kepentingan mereka secara ekonomi, politik dan budaya. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis membuktian asumsi tersebut.

---

This study discusses the formation of ethno-regionalism identity at the time of implementing a policy of cultural homogenization by the state. This policy is known as Thaification. Thaification was born as a term of several policies aimed at creating the unity of political identity of various ethnic groups living in all regions of Thailand by making Thai identity a reference. In the beginning, Thaification was King Chulalongkorn's initiative to form a nationalism that was considered more modern in Thailand, continued on by the regime of Prime Minister Phibunsongkhram by issuing policies as Ratthaniyom.

The author focuses on this paper to Lao-Isan ethnic which is one of the main targets of Thaification. The author will discuss about stretching the identity of the Lao-Isan community in the face of Thaification which tends to accept Thaification. the authors assume that this acceptance is due to their economic, political and cultural interests. Therefore in this study the authors prove these assumptions."

"Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) dan sensus penduduk sejak 2010, penelitian ini menguji pengaruh keragaman etnis terhadap ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Ini dicapai dengan menggunakan estimasi OLS menggunakan ethnic fractionalization index (efi) dan ethnic polarization index (epoi) sebagai proksi keanekaragaman etnis. Tanpa variabel kontrol, ethnic fractionalization index adalah positif dan signifikan dalam mempengaruhi ketimpangan pengeluaran di Indonesia. Tidak seperti ethnic fractionalization index, ethnic polarization index dan ketimpangan pengeluaran memiliki hubungan berbentuk U terbalik. Namun, pengaruh keragaman etnis kurang signifikan ketika variabel kontrol ditambahkan ke estimasi. Selain itu, efek keanekaragaman etnis kehilangan signifikansinya ketika memasukkan dummy wilayah ke dalam estimasi. Kami menemukan bahwa semua dummy wilayah secara signifikan mempengaruhi ketimpangan dan mengurangi efek keragaman etnis. Akhirnya, dimasukkannya interaksi antara proxy keragaman etnis dan dummy wilayah mengungkapkan hasil yang tidak terduga. Meskipun tidak signifikan, baik interaksi ethnic fractionalization index atau ethnic polarization index dengan dummy wilayah menunjukkan hubungan negatif.

---

Based on the National Socio-Economic Survey (Susenas) and population census from 2010, this study examines the effect of ethnic diversity on expenditure inequality in Indonesia. This is achieved using the OLS estimation using ethnic fractionalization index (efi) and ethnic polarization index (epoi) as the proxy of ethnic diversity. Without the control variable, the ethnic fractionalization index is positive and significant in affecting expenditure inequality in Indonesia. Unlike the ethnic fractionalization index, the ethnic polarization index and expenditure inequality have an inverted U-shaped relationship. However, the effect of ethnic diversity is less significant when control variables are added to the estimation. Additionally, the effect of ethnic diversity loses its significance when incorporating regional dummies into the estimation. We found that all regional dummies significantly affect inequality and diminish the ethnic diversity effect. Finally, the inclusion of the interaction term between ethnic diversity proxy and regional dummies reveals an unexpected result. Though not significant, both interactions of the ethnic fractionalization index or the ethnic polarization index with regional dummies show a negative relationship."

"Di bawah tekanan kondisi obyektif keberadaan PT Freeport Indonesia, program pembangunan pemerintah, dan juga operasi militer TM di wilayah Amungme sejak 1967 dan 1970-an, Amungme berjuang untuk mempertahankan keberadaan dan memperoleh pengakuan dari internal Amungme maupun dari pihak luar. Sebelum Lembaga Musyawarah Adat Suku Amungme (LEMASA) berdiri pada 1994 perjuangan Amungme bersifat spontan individual. Kalau pun dalam kelompok sifatnya tidak terorganisasi. Strategi-strategi yang diterapkan secara dominan didasarkan pada habitus tradisional Amungme dan hasilnya justru lebih banyak merugikan Amungme.Sejak akhir 1980-an lapisan terdidik Amungme yang berdomisili di Timika dan Jayapura berinisiatif membuat lembaga adat, yaitu LEMASA yang berdiri pada 1994. Dalam perjuangannya memperoleh modal simbolis yakni pengakuan dan legitimasi baik secara internal maupun eksternal, Amungme memperbaharui dan memanfaatkan "adat" untuk membangun lembaga berbasis suku bangsa yang terbukti mampu mempersatukan dan memperjuangkan kepentingan Amungme. Solidaritas Amungme dapat dibangun kembali dan konflik berplatform separatis digeser menjadi masalah hak asasi manusia dan lingkungan hidup. Dalam hubungannya dengan pihak luar Amungme membuka diri dan bekerjasama dengan pihak luar. Kemampuan Amungme untuk selalu mengembangkan strategi barunya diuntungkan oleh sejumlah unsur di dalam habitus habitus tradisional Amungme yang menempatkan pengetahuan dan kearifan sebagai nilai tertinggi serta terbuka pada kerjasama dengan pihak lain."

"Masalah premanisme dan kondisi tata ruang yang tidak beraturan di Pasar Tanah Abang seolah telah menjadi masalah yang tidak berujung, masalah tersebut tidak bisa hanya diliahat dari pengaruh aspek fisik namun juga perlu dilihat pengaruh dari aspek interaksi sosial yang ada di dalamnya, terutama kelompok etnik Betawi dan Cina yang merupakan kelompok etnik yang dominan di Tanah Abang karan perjalanan sejarah terbentuknya Tanah Abang yang terikat dengan dua kelompok etnik tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus, dengan menganalisis secara mendalam interaksi sosial yang dilakukan kelompokn etnik Betawi dan Cina di pasar Tanah Abang serta faktor apa saja yang mempengaruhi munculnya masalah premanisme dan perubahan penggunaan lahan di Tanah Abang. Ditemukan bahwa etnik Cina memiliki pengaruh yang cukup besar atas penataan ruang yang tidak beraturan di pasar Tanah Abang karna telah memberikan dampak perubahan penggunaan lahan di kawasan sekitar pasar Tanah Abang, sementara etnik Betawi telah memberikan pengaruh besar terhadap muncul masalah premanisme di Tanah Abang karna adanya pola intekasi bisnis keamanan dengan para pedagang dan pemilik bisnis di Tanah Abang.

---

The problem of thuggery and irregular spatial conditions at Tanah Abang Market seems to have become an endless problem, this problem cannot only be seen from the influence of the physical aspect but also needs to be seen from the influence of the aspects of social interaction in it, especially the Betawi ethnic group and The Chinese are the dominant ethnic group in Tanah Abang because of the historical course of the formation of Tanah Abang which is tied to the two ethnic groups. This study uses a qualitative case study approach, by analyzing in depth the social interactions carried out by ethnic Betawi and Chinese groups in the Tanah Abang market and what factors influence the emergence of the problem of thuggery and changes in land use in Tanah Abang. It was found that the Chinese ethnicity had a considerable influence on the irregular spatial planning at the Tanah Abang market because it had an impact on changes in land use in the area around the Tanah Abang market, while the Betawi ethnicity had a major influence on the emergence of thuggery problems in Tanah Abang due to the pattern of security business integration with traders and business owners in Tanah Abang."

"Tulisan ini mendeskripsikan orang-orang Arab di Manado, baik sebagai etnis, pelaku niaga, hingga orang yang berpengaruh pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20. Etnis Arab tergolong masyarakat yang aktif dalam kegiatan perdagangan, terutama pada perpindahan komoditas hingga pertengahan abad ke-20. Mereka menjadi salah satu etnis yang memainkan beberapa peran penting dalam struktur masyarakat Nusantara, termasuk di Manado. Aktivitas tersebut memengaruhi proses perpindahan penduduk, diaspora, pembentukan identitas, dan poros jejaring niaga menjelang awal abad ke-20. Manado menjadi kawasan strategis yang menghubungkan beberapa bandar utama dan kecil untuk para pedagang Arab. Tulisan ini menggunakan metode sejarah untuk meneliti komunitas Arab yang masih bertahan sampai sekarang. Diaspora etnis Arab ke Manado mendorong kekuatan orang-orang Arab di Nusantara. Jejaring yang terbentuk berdampak pada pembentukan identitas agama yang melekat pada etnis Arab di Manado menjelang awal abad ke-20 M. Salah satu faktor pendorong kekuatan etnis Arab adalah perekonomian yang mampu memanfaatkan ruang di antara para pelaku niaga lainnya. Akibatnya, mereka menjadi kekuatan baru di awal abad ke-20 yang mampu menarik perhatian penduduk setempat untuk tetap menjalin relasi."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai munculnya inisiatif Raja Chulalongkorn untuk membentuk nasionalisme yang dianggap lebih modern di Thailand, yang disebut dengan Thaification. Thaification sendiri lahir sebagai sebutan dari beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan kesatuan identitas politik berbagai orang yang tinggal di seluruh wilayah Thailand. Nilai-nilai Thaification dari Raja Chulalongkorn tersebut ternyata diteruskan pada rezim Perdana Menteri Phibunsongkhram dengan mengeluarkan kumpulan kebijakan dengan sebutan Ratthaniyom. Penulis memfokuskan bahasannya kepada poin ke-9 dalam Ratthaniyom yang berisikan peraturan mengenai bahasa dan abjad Thai, serta tugas warga negara yang baik. Bahasa yang digunakan sebagai institusi memiliki peran besar dalam penerapan nilai-nilai nasionalisme Thailand tersebut. Pelarangan penggunaan bahasa selain bahasa Thai, dan kewajiban menggunakan bahasa Thai di lingkungan masyarakat tersebut menimbulkan berbagai resistensi terutama dari masyarakat minoritas Muslim Melayu di Pattani. Berbagai resistensi itulah yang kemudian dianalisis oleh penulis berimplikasi pada perkembangan identitas di konflik Pattani. Analisis yang dilakukan penulis menggunakan beberapa konsep seperti pembangunan identitas dari Manuel Castells, dan konsep hak kelompok minoritas dari Will Kymlicka.

---

ABSTRACTThis study discusses the initiative of King Chulalongkorn to form a more modernized nationalism in Thailand, called Thaification. Thaification itself was born as a collection of several policies aimed at creating a unified political identity of the various people who live throughout the territory of Thailand. The values of King Chulalongkorn's Thaification were apparently passed on to Prime Minister Phibunsongkhram regime by issuing a policy group called Ratthaniyom. The author focuses his discussion on the 9th point in Ratthaniyom which contains Thai language and alphabet regulation, as well as good citizen duties. The language used as an institution has an important role in applying the values of Thai nationalism. The prohibition of the use of languages other than Thai, and the obligation to use the Thai language within the community led to various resistance especially from the Malay Muslim minority community in Pattani. Various resistances are analyzed by the authors has implications for the development of identity in the Pattani conflict. The analysis by the authors uses several concepts such as the identity building from Manuel Castells, and the concept of minority group rights from Will Kymlicka."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan pembangunan konsep biracial yang emansipatoris dalam konteks ideologi ras di Amerika Serikat tahun 1960-an sampai dengan tahun 1980-an. Konsep identitas budaya, performativitas dan posthetnic digunakan untuk melihat bagaimana ideologi biracial yang emansipatoris dibangun melalui penokohan tokoh utama, Birdie Lee, seorang remaja biracial hitam/putih yang memiliki ciri-ciri fisik mirip dengan orang kulit putih dalam mencari dan menegoisasikan identitas yang melampaui kungkungan oposisi biner hitam/putih. Dari hasil analisis tampak bahwa tokoh utama melakukan passing ganda, yaitu menjadi kulit hitam di dalam komunitas kulit hitam, kemudian menjadi kulit putih di dalam komunitas kulit putih sebagai strategi bertahan hidup dan agar diterima di dalam masing-masing komunitas. Passing ganda ini menunjukkan bahwa ras adalah suatu konstruksi sosial yang dibentuk lewat performativitas. Tesis ini menunjukkan bahwa konsep postethnic seperti yang ditawarkan oleh novel ini sebagai strategi untuk memilih identitas (afiliasi) sendiri nyatanya hanya dalam tataran pribadi karena masih terbentur oleh norma sosial dan hukum. Namun dengan segala keterbatasannya, identitas biracial dalam perspektif postethnic yang ditawarkan oleh Caucasia adalah suatu alternatif untuk meruntuhkan kategori ras, khususnya oposisi biner ras hitam/putih, yang selama ini dianggap tetap dan stabil."

"Terpecahnya Uni Soviet mengembalikan harapan dan semangat para bangsa yang sebelumnya kehilangan nasionalitas dan potensi dalam diri mereka. Perintah deportasi yang dikeluarkan oleh Iosif Stalin merupakan salah satu peristiwa paling signifikan dalam sejarah imigran dan diaspora masyarakat. Kelompok etnis Turki Meskhetia adalah kelompok minoritas yang sebagian besar terkena pengaruh dari deportasi tersebut. Atas dukungan komunitas masyarakat Vatan yang didirikan oleh orang Turki Meskhetia itu sendiri, secara berangsur bangsa tersebut perlahan kembali ke tanah kelahiran mereka yaitu Georgia. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji permasalahan kewarganegaraan dalam proses repatriasi kelompok etnis Turki Meskhetia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksploratif yang mengeksplorasi berbagai aspek dalam permasalahan repatriasi kelompok Turki Meskhetia tersebut. Hasil dari penelitian ini adalah diketahui selama dua puluh tahun terakhir sekitar 5.000 orang Turki Meskhetia berhasil mendapatkan kependudukan mereka di Georgia, dan sebagian menetap di beberapa negara di sekitarnya.

---

The breakup of the Soviet Union restored hope and vigor to nations that had previously lost their nationality and potential. The deportation order issued by Iosif Stalin was one of the most significant events in the history of immigrant and diasporic peoples. The Meskhetian Turks were a minority group that was largely affected by the deportations. With the support of the Vatan community, which was founded by the Meskhetian Turks themselves, the nation gradually returned to their homeland of Georgia. The purpose of this research is to examine the citizenship issues in the repatriation process of the Meskhetian Turk ethnic group. The research method used in this study is an explorative method that explores various aspects of the repatriation problem of the Meskhetian Turkish group. The result of this research is that it is known that for the last twenty years around 5,000 Meskhetian Turks managed to get their residency in Georgia, and some settled in several surrounding countries."