Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai strukturasi dalam pemanfaatan media daring organisasi pemerintahan yang diuraikan melalui tiga ranah metafora tempat atau pusat strukturasi yaitu proses konsepsi, implementasi, dan penerimaan. Teori strukturasi adaptif digunakan untuk menunjukkah hubungan dinamis suatu rancangan teknologi dengan praktik-praktik organisasi, dimana suatu teknologi media daring organisasi yang biasa dapat diperuntukkan dengan cara yang berbeda dalam praktik-praktik organisasi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan paradigma interpretif, pendekatan kualitatif, dan dengan strategi studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peruntukan media daring organisasi secara unfaithful melalui pelaksanaan fungsi pengawasan dan alat pemantauan pemimpin organisasi, dapat memunculkan kesetaraan dalam interaksinya dengan birokrasi di lingkungan organisasi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa potensi struktural dari suatu teknologi dapat membantu mengeliminasi masalah dalam proses organisasional, melalui pengambilan keputusan untuk melibatkan teknologi lebih jauh dalam menumbuhkan ketertiban organisasi.

---

ABSTRACT

This study discusses the structuration in the utilization of governmental organization online media described through the three domains of place metaphor or center of structuration, which namely the process of conception, implementation, and acceptance. The adaptive structuration theory is used to denote the dynamic relationship between technological design and organizational practices, when a usual online media technology could be intended appropriately in a different way in organizational practices. The study was conducted using an interpretive paradigm, a qualitative approach, and a case study strategy. Result of the study shows that the unfaithfully appropriations of online media organizations through the implementation of the supervisory function and monitoring tools of the organizations leaders, can create equality in their interaction with the bureaucracy in the organizational environment. The conclusion obtained is that the structural potential of a technology can help to eliminate problems in organizational processes, through decision making to involve technology further in growing organizational order.

"

"ABSTRAKDalam tulisan ini, Penulis membahas mengenai secondary victimization yang disebabkan oleh narasi judul dalam situs berita daring yang memberitakan tindak kejahatan. penulis melakukan analisis terhadap pemberitaan media Tribunnews yang dalam narasi judulnya berpotensi menyebabkan Secondary victimization. Salah satu bentuk Secondary victimization yang ditemukan sebagai akibat dari narasi judul yang kurang tepat adalah victim blaming. Fenomena victim blaming yang terjadi menjadikan korban disalahkan atas peristiwa yang menimpanya. Pandangan bahwa korban ikut serta menjadi penyebab peristiwa yang menimpanya dapat berdampak negatif dan memperburuk keadaan psikologis korban. Kondisi ini diperparah dengan adanya clickbait dalam narasi judul berita tersebut. Adanya Clickbait dalam judul berita tersebut dapat menyebabkan amplifikasi sehingga memperburuk dampak dari secondary victimization yang terjadi. Perilaku masyarakat Indonesia juga menjadi permasalahan karena masyarakat Indonesia cenderung hanya membaca judul berita dari sebuah pemberitaan tindak kejahatan. Akibatnya, terjadi pemaknaan yang kurang tepat terhadap informasi dalam berita secara keseluruhan.

---

ABSTRACTIn this paper, the author discusses secondary victimization caused by narrative headline of online sites that write crime news. The author conducted an analysis towards Tribunnews' news which has the potential to cause secondary victimization by their narrative headline. One form of secondary victimization that was found as a result of the inaccurate narrative was victim blaming. The phenomenon of victim blaming has caused victims to be blamed for the incident that happened to them. The view that the victims participate as the cause of the incident that happened to them also have a negative impact and worsen the psychological state of the victim. This condition is exacerbated by the existence of clickbait in narrative headline news. The existence of clickbait in the headline can cause amplification, which exacerbates the impact of secondary victimization. The behavior of the Indonesian people is also a problem because Indonesians tend to only read headlines from a crime news. As a result, there is less precise meaning of a whole information in the news content."

"Birokrasi menurut Weber adalah unit sosial yang memiliki tujuan, struktur hierarki, dan aturan/prosedur yang jelas. Organisasi birokrasi hadir dengan tujuan untuk melayani kepentingan publik. Struktur hierarki organisasi tersebut terdiri dari bagian-¬bagian yang dimaksudkan untuk memperjelas peran, kewenangan dan tanggungjawab masing-masing bagian. Aturan/prosedur dalam birokrasi menjamin setiap bagian agar berfungsi sebagaimana mestinya. Jadi, setiap peran, kewenangan dan tanggungjawab dalam birokrasi melekat pada jabatan tertentu.Dalam organisasi birokrasi, komunikasi dilakukan dengan mengikuti alur formal, bahkan komunikasi tulis-menulis lebih dominan daripada komunikasi tatap muka. Tujuan dan pola komunikasi semacam ini agar wewenang yang melekat pada jabatan tertentu tidak disalahgunakan. Dengan demikian, praktek komunikasi keorganisasian dalam birokrasi dapat dipertanggungjawabkan.Praktek-praktek komunikasi keorganisasian dapat dipahami melalui teori strukturasi organisasi. Struktur dalam teori strukturasi didefinisikan sebagai aturan dan sumberdaya yang dibawa dan digunakan para anggota organisasi dalam berinteraksi, dalam hal ini meliputi ekspektasi relasional, peranan-peranan kelompok, norma-norma, jaringan-jaringan komunikasi dan institusi-institusi kemasyarakatan. Teori strukturasi organisasi menyatakan bahwa komunikasi sebagai dasar tindakan sosial merupakan proses produksi dan reproduksi sejumlah sistem sosial. Organisasi birokrasi sebagai sistem sosial merupakan basil dari tindakan sosial para anggotanya. Dinyatakan juga bahwa struktur memberikan pedoman bagi individu dalam memahami sesuatu, bertindak, dan mencapai tujuan organisasi. Tindakan sosial tersebut pada akhirnya akan menciptakan struktur-struktur baru.Strukturasi dalam organisasi dapat diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik, yaitu conception, implementation, reception. Conception adalah tahap pendefinisian konsep organisasi termasuk norma, kesepakatan, mekanisme dan etika. Implementation adalah tahap kodifikasi formal yaitu, ketika semua konsep diputuskan dan dilembagakan. Reception adalah tahap ketika para anggota organisasi menerima keputusan atau kebijakan organisasi. Proses strukturasi tersebut tidak berjalan secara sederhana, melainkan merefleksikan hubungan-hubungan dan praktek-praktek keorganisasian yang kompleks dan mengandung muatan konflik.Penelitian ini bermaksud mengetahui bagaimana proses strukturasi dalam organisasi birokrasi Komisi Penyiaran Indonesia Pusat (KPI Pusat). Rentang waktu penelitian ini adalah 6 (enam) bulan, yaitu mulai bulan Mei sampai dengan Oktober 2006. Janis dan metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif, dengan strategi penelitian studi kasus yang bertujuan untuk memberikan gambaran dan pemahaman yang komprehensif atas fenomena yang diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan analisis terhadap dokumen, arsip dan hasil rekaman. Dalam penelitian ini, pilihan terhadap sumber data didasarkan pada informasi yang ingin digali. Informan yang diwawancara meliputi Komisioner, Asisten Ahli, Pegawai Negeri Sipil dan Karyawan Non Pegawai Negeri Sipil. Sedangkan observasi dilakukan atas praktek-praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat. Melalui metode-metode tersebut, semua data yang diperoleh dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hambatan-hambatan dan permasalahan-permasalahan yang bersifat individual dan organisasional dalam proses strukturasi organisasi. Faktor-faktor seperti kecemasan komunikasi, kredibilitas informasi maupun peran anggota dalam jaringan mempengaruhi hubungan dan praktek praktek komunikasi keorganisasian yang dijalankan di KPI Pusat.Kesimpulan dari penelitian ini adalah institusionalisasi dalam organisasi birokrasi KPI Pusat belum memadai. Hal ini terlihat pada saat mendefinisian konsep organisasi dan keputusannya. Keputusan organisasi hanya merupakan kesepakatan aksiomatik sehingga para anggota tidak sepenuhnya menerima dan melaksanakan apa yang menjadi keputusan organisasi. Kenyataan tersebut turut mempengaruhi pencapaian kinerja organisasi karena para anggota cenderung mendefinisikan, melaksanakan dan menerima keputusan berdasarkan tolak ukur pribadi bukan tolak ukur organisasi. Singkatnya, KPI Pusat sebagai organisasi birokrasi belum mencerminkan sebuah lembaga yang mapan. Bahkan dari beberapa kasus yang muncul, tidak menunjukkan adanya penyelesaian kasus secara tuntas, sebaliknya yang terlihat adalah conflict avoidance yang justru memproduksi dan mereproduksi masalah dan membuka peluang timbulnya konflik laten.Implikasi dari penelitian ini mencakup implikasi akademik dan praktis. Secara akademik dapat menegaskan teori komunikasi keorganisasian terutama proses strukturasi organisasi yang menunjukkan peran komunikasi sebagai dasar tindakan sosial para anggotanya yang sangat menentukan kelangsungan hidup organisasi. Secara praktis diarahkan pada 3 (tiga) situs metaforik strukturasi yang bersifat kompleks dan penuh muatan konflik. Hasil penelitian ini dapat dijadikan rekomendasi bagi KPI Pusat untuk mengevaluasi kegiatan komunikasi dan kebijakan komunikasi organisasinya.Saran dari penelitian ini, KPI Pusat seharusnya mendefmisikan kembali institutional building yang merupakan pedoman bagi para anggota organisasi untuk berpikir, bertindak, berprilaku dan mencapai tujuan. Dengan adanya orientasi yang sama di antara anggota organisasi, niscaya apa yang menjadi keputusan KPI Pusat mencerminkan keputusan lembaga sepenuhnya. Di samping itu, perlu adanya penyelesaian kasus secara tuntas yang dapat diterima pihak-pihak yang terlihat konflik dan dibutuhkan juga sanksi yang jelas atas pelanggarannya. Dengan demikian dapat mencegah munculnya kasus serupa di kemudian hari.

---

Weber defines bureaucracy as a social unit with explicitly defined goals, hierarchical structure, and a set of rules or procedures. Bureaucracy organization has to allocate goods and services for public. The essence of bureaucracy is hierarchy, consisting number of positions. Such rules or procedures allow the solution of problems, standardization and equality in the organizations. So that, members of bureaucracy organization accomplish their role based on their position.

In bureaucracy organizations, a related aspect of transformation of interpersonal relations is that face to face communication is frequently subordinated to communication in writing. Written records as a defining characteristic of bureaucracy, are functional for organizations because they insulate from illegitimates influences, or indeed from any direct influence of individuals and groups.

In structuration theory, structures are the rules and resources people use in interaction. Structures in this theory like relational expectations, group roles and norms, + communication networks, and social institutions both affect and are affected by social action. Structuration theory states that human action is a process of producing and { reproducing various social systems. Organization, like any other social system are produced through actions and interactions among individuals. Structuration always involves three modalities or dimensions. These are (1) an interpretation or understanding, (2) a sense of morality or proper conduct, and (3) a sense of power in action. The rules we use to guide our actions, in other words, tell us how something should be understood, what should be done, and how to get things accomplished. All of those activities in turn create new structures and reproduce old ones.

Organizational structure is created when individuals communicate with others in three metaphorical "sites," or centers of structuration. The first includes all those episodes of organizational life in which people make decisions and choices that limit what can happen within the organization. This is the site of conception. The second site of organizational structuration is the formal codification and announcement of decisions and choices, the site of implementation. Finally, structuration occurs as organizational members act in accordance with the organizational decisions, which is the site reception. The communication activities at these three sites are often difficult and conflict laden

Research on structuration in bureaucracy organization has added much to our knowledge about how the structuration process being applied in the bureaucracy organization- KPI Pusat. The characteristics of bureaucracy organization described ' above, help us to understand those three sites of structuration.

This qualitative research is under gone for 6 (six) months time, starting from May until October 2006. Case study is chosen for this research to have a comprehensive understanding of phenomenon. Interview, observation and analysis the documents, files and records is the measure to collect data. The informations obtained from the data source will depend on purposeful selection principle. Informants interviewed in this research are Commissioners, Assistants, Civil Servants and Non Civil Servants. The observation is focuses on communication and organization activities in KPI Pusat. After all the data collected, the next step is to analysis and to reach conclusion.

The result of this research shows there are 2 (two) barriers in structuration process. Barriers that come from individual characteristics and differences and barriers that come from organization's structures, systems and processes. Certain factors such as communication apprehension, information credibility and networks contribute the complexity of this process.

As it shown above has led the conclusion that institutional building in KPI Pusat is not mature yet. The definition of organization concept and all the policy taken are just an axiomatic concensus. So that, the organization policy that have been taken are often not fully accepted and implemented by the members of organization. Member of organizations tends to make a decision based on her/his interest and not for organizational purposes. In some cases, the solution that are offered by the members of organizations is not satisfying for each other. This condition make a repetitive situation for some cases.

Finally, there is a recommendation for KPI Pusat. KPI must redefine its institutional form and purposes because it will become a guidance for organizational members to think, to act, to behave and to accomplish the main goals."

"Di era informasi ini, setiap orang dapat dengan bebas menyebarkan informasi yang belum teruji kebenarannya. SALAM UI merupakan lembaga dakwah mahasiswa membutuhkan informasi yang teruji dan valid agar kegiatan dakwahnya berjalan lancar. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memahami mengenai kebutuhan informasi dan perilaku pencarian informasi melalui media daring di lembaga dakwah kampus SALAM UI terkait informasi dan berita mengenai isu-isu internasional. Penelitian ini mennggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengambilan data dilakukan dengan wawancara dan analisis dokumen. Model penelitian yang digunakan adalah model perilaku pencarian informasi Ellis dan dilanjutkan dengan hambatan yang diambil dari intervening variables pada model perilaku pencarian informasi Wilson.Hasil penelitian meunjukkan kebutuhan informasi terkait dengan isu-isu internasional dilihat dari urgensi dan kawasan regional tempat isu tersebut terjadi. Terkait perilaku pencarian informasi semua tahapan dalam perilaku pencarian informasi Ellis dilakukan dan sumber informasi utama adalah portal berita daring yang diakses melalui web maupun aplikasi di smartphone dan dilakukan evaluasi kualitas informasi dalam organisasi melalui quality control. Hambatan yang ditemui antara lain hambatan individu, hambatan dalam organisasi dan hambatan sumber informasi yang cukup signifikan terkait keberpihakan media dan bagaimana membuat pemberitaan yang senetral mungkin. Beberapa hal yang disarankan terkait hambatan yang ditemukan antara lain pemberian job-desk yang efisien antar staf, bekerja sama dengan organisasi-organisasi kemanusiaan internasional, menjalin korespondensi dengan jurnalis lokal, serta menggunakan tools seperti google alerts dan RSS dalam proses pencarian. In this information age, everyone can distribute unproven information freely.

---

This has potential problem since it could lead people to be misinformed and disinformed. The phenomenon of misinformation and disinformation occurred in many different conditions, including student activities organization. SALAM UI is an Islamic student organization in Universitas Indonesia. One of the main activities of SALAM UI is to dawah (to increase the awareness and practice of Islam) in Universitas Indonesia. SALAM UI requires proven facts that is based on valid information for its dawah activities to run smoothly. Looking at the phenomenon, this study aims to understand the information needs and information seeking behavior through online media in SALAM UI regarding information and news on international issues. This research uses qualitative approach with case study method. Data collection is done by interview and document analysis. The research model used is the Ellis information seeking behavior model and followed by the identification of barriers in seeking information taken from the intervening variables on the Wilson information seeking behavior model.

The results show the need for information regarding international issues viewed from the urgency of the issues and the regional region where the issue occurred. Regarding information seeking behavior in SALAM UI, all stages in Ellis's information seeking behavior are carried out and done quite well, while the main source of information is the online news portal accessed through the web as well as the application on the smartphone and they evaluate the quality of information within the organization through quality control. The obstacles that they encountered during information seeking including individual barriers, organizational barriers and significant information source barriers related to medias partiality and how to make their report regarding certain issues to be as neutral as possible. A few suggestions related to the barriers mentioned before include making an efficient job-desk delivery among staffs, working with international humanitarian organizations, establishing correspondence with local journalists, and using tools such as google alerts and RSS in the search process."

"Disertasi ini membahas mengenai iklan natif (native advertising) dan melihatnya dalam perspektif kapitalisme baru media. Iklan natif adalah iklan yang dikemas dalam format berita dan telah menjadi sorotan karena desepsi terhadap khalayak. Tujuan penelitian ini adalah untuk menggambarkan perubahan kerja kapitalisme baru media dalam konteks hipermodern yang terefleksikan melalui proses produksi dan distribusi konten iklan natif pada media daring. Penelitian ini menggunakan kapitalisme baru Sennett sebagai teori utama penelitian ini, dalam kombinasi dengan pemikiran hipermodern Lipovetsky dan Gottschalk. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan melakukan wawancara pada informan media dan analisis isi teks kualitatif. Wawancara dilakukan terhadap dua puluh satu orang dari enam media yang diteliti, pengiklan, dan asosiasi. Analisis teks dilakukan terhadap dua ratus konten iklan natif dari enam media yang diteliti. Ada beberapa temuan signifikan dari hasil penelitian. Pertama, analisis teks menunjukkan tingkat kesamaan penuh antara berita dengan konten iklan natif pada beberapa media. Kedua, wawancara menunjukkan bahwa praktik iklan natif tidak hanya berada pada level teks, tapi sifat natif juga ada pada level produksi dan distribusi. Ada divisi baru yang terbentuk yang menjembatani antara redaksi dengan pemasaran. Pada media lain, produksi iklan natif dilakukan dengan keterlibatan penuh redaksi dengan pembentukan tim-tim ad hoc. Ketiga, ada beberapa perubahan dalam budaya kapitalisme baru pada media yang tercermin dalam penelitian ini. Media daring tidak bisa menjual berita sebagai produk utama mereka kepada khalayak. Imitasi terhadap berita dalam bentuk iklan natif dan ruang berita menjadi produk komersial yang dijual kepada iklan. Budaya kapitalisme baru pada media daring yang tercermin dari hasil penelitian adalah fleksibilitas manajemen dan produk, melahirkan norma kolaboratif antara bisnis dan redaksi, melahirkan produk hibrida dan produk baru di luar bisnis utama media. Dari perspektif teoritis, penelitian ini berargumen bahwa komoditas utama dari media daring adalah ruang berita. Khalayak, konten, dan pekerja adalah komoditas sekunder yang dijual secara terintegrasi dengan komoditas utama. Penelitian ini juga menyoroti pentingnya melihat produk, bahan baku, dan alat produksi yang mendorong berbagai perubahan manajerial dalam budaya kapitalisme baru. Dalam perspektif praktis, penelitian ini menunjukkan bahwa jurnalisme sedang bermetamorfosis menjadi lebih komersial dibandingkan sifat jurnalisme sebelumnya yang politis dan informatif.

---

This dissertation aims to look into native advertising in the perspective of new media capitalism. Native advertising is the paid ads that match its editorial surrounding. The purpose of this study is to portray the changing works of the new media capitalism in the context of hypermodern society, which is reflected through the production and distribution of native advertising content on online media. Sennett’s theory of new capitalism with its short-term logic in relation with Lipovetsky and Gottschalk hypermodern theory are used to analyzing the data. To get rich data, the researcher uses case study approach. This study gathered the data from twenty-one sources from six online media, advertisers, and associations, and text analysis from the six online media. This research has some findings. First, the text analysis shows the resemblance between news and native advertising. Secondly, the interviews show the concept of native is not only at the level of text, but also at the level of production and distribution. In some media, new divisions were established to bridge the editorial and marketing departments. In other media, native advertising production fully involved the editorial department by building ad hoc teams. Thirdly, in the view of new capitalism, there are some changes found. Online media fail to sell news as their main product. News imitation in the form of native advertising and the news space have become the new commercial products sold to the advertisers. New media capitalism of the online media as reflected by this research works in a flexible manner both of managing the organization and of the product. The results are collaborative norms between the business and editorial sides, hybrid products, and the development of new products aside of media main business. From theoretical perspective, this research argues that the main commodity of the online media is news space. Audience, content, and labors are secondary commodities sold in integration with the main commodity. This research highlights the importance to see the products, raw materials, means of production beside managerial changes in the new capitalism. In the practical perspective, this research shows that journalism has been metamorphosing into a commercial journalism, replacing the old political and informative journalism."

"Penelitian ini membahas tentang perubahan media habit seseorang dalam mengkonsumsi koran dan media online sebagai sarana untuk mencari informasi di era IT. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dan kualitatif dengan desain deskriptif, dengan 212 responden yang disurvey dan 4 pimpinan media yang diwawancara. Hasil penelitian menunjukkan perubahan media habit, yaitu terjadi peningkatan penggunaan media online sebagai sarana untuk mencari informasi, dengan alasan informasi yang disajikan lebih cepat dan lebih mudah untuk diakses di mana saja. Hasil penelitian menyarankan penerbit koran untuk lebih kreatif dalam menyajikan konten beritanya, melakukan sinergi antara koran dengan media online, aktif terlibat dalam komunitas situs jejaring sosial dan mengembangkan berbagai lini bisnis baru.

---

The focus of this study is the changes of media habit in the era of IT. This research is a quantitative and qualitative descriptive interpretive, with 212 respondents surveyed, and four media leaders who were interviewed. The results showed changes in media habits, which is the increasing use of online media, because the information presented more quickly and easily to be accessed anywhere. The researcher suggest the newspaper publishers to be more creative in presenting the news content, making synergy between newspapers with online media, actively involved in community social media and develop various new business lines."

"Tugas Karya Akhir ini membahas pola­ pembunuhan yang menempatkan anak sebagai pelaku pada dalam 12 tahun terakhir (2007 hingga 2018). Pola tersebut dilihat dengan menggunakan konsep expressive killing dan instrumental killing melalui atribut-atribut yang melekat pada pembunuhan yaitu motif pelaku, usia pelaku, usia korban, jenis kelamin pelaku, jenis kelamin korban, waktu dan tempat terjadinya pembunuhan, pemaknaan alat yang digunakan, aksi tunggal atau berkelompok, dan kedekatan pelaku dengan korban dari kasus pembunuhan. Pada tulisan ini terdapat 64 kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak yang diperoleh dari analisis isi terhadap media berita daring. Sebagai suatu bentuk kejahatan, pembunuhan yang dilakukan oleh anak memiliki kecenderungan-kecenderungan membentuk sebuah pola yang dapat dikaji secara kriminologis. Pemahaman mengenai pola pada kasus ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak terkait yang ada di Indonesia untuk melakukan tindakan pencegahan untuk kasus serupa.

---

This thesis examines the patterns of murder that committed by children which occured in the last 12 years (2007-2018). The pattern is seen by using the concept of expressive killing and instrumental killing through motives, the age of the perperator(s), the age of the victim, the sex of the perperator(s), the sex of the victim, time and place when the murder occured, meaning off the tool(s) that help the murder occured, sole perperator or committed by group and relation between perperator(s) and victim. In this thesis, 64 cases of murder found in online media by analyze its contents. As a form of crime, these murders has tendencies that create some patterns which can be analyzed criminologically. Understanding the patterns of these cases is expected to be a consideration for Indonesia's related stakeholder to take precautions for similiar cases."

"Artikel ini berupaya untuk menjelaskan tentang peran organisasi non pemerintah atau ornop dalam pemberdayaan masyarakat berbasis Teknologi Informasi. Studi-studi tentang organisasi non pemerintah menunjukkan, organisasi non pemerintah memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat yang berkaitan dengan pembangunan seperti pembangunan sosialekonomi, pembangunan infrastruktur, dan pengembangan partisipasi aktif masyarakat (bottom-up partisipatory development). Pandangan tersebut hanya berfokus pada kegiatan pemberdayaan yang masih konvensional atau kurang menaruh perhatian dalam pengembangan teknologi. Padahal di era digital sekarang dengan kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi yang makin masif, teknologi mempunyai fungsi strategis sebagai alat untuk memberikan kebaharuan dan perubahan dalam kehidupan. Berbeda dengan studi-studi sebelumnya, pokok argumentasi dari tulisan ini adalah peran organisasi non pemerintahsaat ini tidak lagi dianggap sebagai pihak ketiga pendukung, akan tetapi peran organisasi non pemerintah adalah penting sebagai agen transformasi digital di dalam masyarakat melaluiprogram pemberdayaan untuk mengatasi kesenjangan digital. Penelitian ini berfokus pada jenis organisasi non pemerintah yang bergerak di bidang Teknologi dan memiliki visimengurangi kesenjangan digital, yaitu pada site Kampung Teknologi Foundation di Depok. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam.

---

This article discusses the role of non-governmental organizations (NGOs) in a technological based community-empowerment. Studies of NGOs show that NGOs play an important role in community empowerment that is necessary for socio economic development, infrastructure development, and the development of active community participation (bottom-up participatory development). Nevertheless, they only address the empowerment conventional way, lack attention to technological development, In the era of digitalization, characterized by the increasingly massive progress of technology information and communication, technology has been a strategic tool for providing renewal and changes in human life. In contrast to the existing studies, I argue that the role of NGOs is no longer regarded as a supporting party, but instead as importantagent of digital transformation in society through the empowerment programs in overcoming the digital divide. This study emphasizes the types of NGOs engaged in the field of technology and had a vision to reduce the digital divide, that is on site Kampung Teknologi Foundation in Depok. This study uses qualitative methods as well as data collection conducted through in-depth interviews."

"Dengan aktifnya masyarakat dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendapatkan maupun mencari informasi, penggunaan media sosial mulai dimanfaatkan pemerintah sebagai salah satu sarana bagi pemerintah dalam menyampaikan informasinya secara luas dan mencoba melibatkan publik dalam memberikan masukan dan/atau tanggapan terhadap kegiatan pemerintahan. Media sosial juga mulai dimanfaatkan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia (Kemlu RI) sebagai salah satu media TIK dalam mendukung visi, misi, dan pencapaian sasaran strategis Kemlu RI untuk menuju pemerintahan terbuka, salah satunya dengan menerapkan Diplomasi Digital. Akan tetapi dalam usaha menerapkan pemerintahan terbuka di Kemlu RI, ditemukan beberapa inisiatif yang menjadi tantangan, baik dari sisi sumber daya manusia, organisasi maupun proses pelaksanaannya. Oleh karena itu, kami melaksanakan sebuah penelitian untuk mengukur tingkat kematangan dalam pelaksanaan pemerintahan terbuka yang telah dilakukan Kemlu RI. Dengan pemahaman Digital Diplomasi yang cukup luas, dalam penelitian ini hanya dilakukan terhadap inisiatif penerapan media sosial di Kemlu RI, sebagai salah satu bagian dari Digital Diplomasi, dalam pemanfaatannya sebagai media penyebaran informasi dan menampung parsitipasi publik.Penelitian dilakukan dengan metodologi penelitian kualitatif dengan studi kasus Kemlu RI. Pengambilan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur terhadap 8 (delapan) orang pejabat dan staf pelaksana yang terlibat dalam pemanfaatan media sosial, observasi terhadap kegiatan unit penanganan media sosial di Kemlu RI, serta pengumpulan data dukung yang berupa peraturan dan pelaksanaan media sosial di Kemlu RI. Dari hasil pengukuran yang dilakukan terhadap tingkat kematangan pemerintahan terbuka dalam pemanfaatan media sosial di Kemlu dengan menggunakan kerangka kerja yang digunakan, Kemlu RI berada pada tingkat kematangan 1 (Kondisi Awal). Dengan mengetahui tingkat kematangan ini, dapat disampaikan pula kesimpulan dan rekomendasi terhadap peningkatan dalam mencapai pemerintahan terbuka khususnya di Kemlu RI.

---

With the active participation of people in using information and communication technology (ICT) to obtain or seek information, the government began to use social media as a means to provide information and seek public interactions and collaborations. Social media is also used by the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia as one of the media technologies in supporting the vision, mission, and support of the Indonesian MoFA strategic goals to achieve open governance, one of them is by using Digital Diplomacy. However, in an effort to implement open government in the Indonesian MoFA, several proposals have been challenged, both in terms of human resources, organizations and the implementation process. Therefore, this research is going to measure the maturity level for open government that has been carried out by the Indonesian MoFA. In which Digital Diplomacy is quite extensive, this research will be conducted only on the application of social media, in its use as a medium for disseminating information and public assistance.

This research was conducted by testing qualitative research with a case study of the Indonesian Ministry of Foreign Affairs. Data retrieval is done through semi-structured interviews staff who involved in social media, observation of the social media unit activities, and collecting data of the regulation in the Indonesian MoFA. The results of measurements, the Indonesian MoFA is on the maturity level 1 (Initial Condition). By knowing this, conclusions and responses to improvements can be conveyed to the Indonesian MoFA."

"Tesis ini bertujuan untuk memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh tentang dinamika interaksi yang terjadi antara agen dan struktur penyiaran di Indonesia dalam menata sistem kepemilikan media televisi svasata di Indonesia, terutama sejak munculnya kasus akuisisi PT IDKM oleh PT EMTEK hingga proses persidangan uji materi UU Penyiaran di Mahkamah Konstitusi selama tahun 2011-2012. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dyngan konsep strukturasi ekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama penelitian ini. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yang memandang struktur kepemilikan media televisi swasta di Indonesia amat dipengaruhi ollen kekuasaan modal (kapital). Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian Studi Kasus (Case Study) digunakan untuk dapat memberikan deskripsi yang komprehensif akan dinamika tersebut. Data dikumpulkan melalui wawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aksi korporasi IDKM oleh EMTEK mencerminkan pemusatan/ konsentrasi kepemilikan media yang merupakan konsekuensi dari sistem kapitalisme global. Struktur kapitalisme inslag yang mendominasi sistem kepemilikan media televisi swasta di Indonesia saat ini dimana upaya peningkatan akumulasi modal dilakukan melalui praktik penguasaan saham beberapa media televisi swasta pada level perusahaan induk (holding company). UU Penyiaran no.32 tahun 2002 yang memiliki prinsip diversity of ownership itu sendiri tidak mampu mencegah praktik konsentrasi tersebut karena adanya celah penafsiran terutama pada pasal 18 ayat (1) tenten pembatasan pemusatan kepemilikan dan pasal 34 ayat (4) tenten larangan pemindahtanganan izin penyiaran. Meski demikian, struktur kapitalisme tersebut terus mendapat perlawanan dari beberapa agensi yang menentang pemusatan kepemilikan media televisi di Indonesia

---

This research aims to provide a comprehensive description about the dynamics interaction between agent and structure of Indonesian broadcasting system particularly in order to organize commercial television media ownership. Our observation is since the case of acquisition PT IDKM by PT EMTEK until the Judicial Review proceedings in the Constitutional Court. Middens's Structuration Theory combining with Political Economy Structuration Vincent Mosco is became the main theory.

Critical paradigm is used to see the dominance of capital power in media ownership structure in Indonesia, especially commercial television. Descriptive qualitative approach with a case study research design is used to provide a comprehensive description about these dynamics process. The data were collected by means of interview and documents review.

The results showed that the acquisition of IDKM by EMTEK reflect the concentration of media ownership as a consequence of the global capitalism system. The structure of capitalism were the dominant system of commercial television ownership in Indonesia effort to increase the accumulation of capital through stock purchase practices at holding company level. Broadcasting Act 2002 which has a principle of diversity of ownership itself cannot prevent the practice of the concentration is due to the multi interpretation of article 18 paragraph (1) about the restrictions of ownership concentration and article 34 paragraph (4) about the prohibition of transfer of broadcasting licenses. However, the structure of capitalism continue to get resistance from some agencies against the television media ownership concentration in Indonesia."