Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 191410 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Wanda Melani Larasati
"BEM UI sebagai civil society dan elemen gerakan mahasiswa telah terlibat dalam proses pergerakan nasional, puncaknya pada saat era reformasi. Pasca reformasi kesempatan bagi BEM UI untuk turut melakukan penyikapan terhadap isu sosial politik baik di tingkat nasional maupun lokal semakin mudah dan terbuka luas seiring dengan Indonesia yang menuju negara demokratis. Otonomi daerah membuka peluang bagi BEM UI untuk turut melakukan penyikapan sosial dan politik dalam tingkat lokal. Contohnya adalah advokasi yang dilakukan BEM UI dalam mendorong akses pejalan kaki di Kota Depok pada tahun 2016. BEM UI melakukan advokasi, dikarenakan akses pejalan kaki yang masih terbatas di Kota Depok akibat tidak dicantumkannya pembangunan infrastruktur pejalan kaki dalam RPJMD Kota Depok tahun 2016-2021 dan belum proaktifnya LSM di Kota Depok dalam merespon persoalan ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian berupa studi kasus. Penelitian ini menemukan bahwa, BEM UI dapat dijustifikasi sebagai civil society sesuai dengan konsep Diamond, dimana BEM UI dalam konteks ini menjalankan perannya sebagai countervailing power yang disebutkan oleh Hikam. BEM UI dalam advokasi ini dikatakan sebagai countervailing power, karena BEM UI tidak menghubungkan antar kedua pihak dan gerakan yang dibentuk berupa advokasi bukan sebagai gerakan yang melakukan pemberdayaan kepada masyarakat. Untuk mencapai tujuan dari advokasi, BEM UI menggunakan berbagai strategi advokasi yang dapat dikaitkan dengan strategi advokasi Sharma. Penelitian ini juga menemukan bahwa, BEM UI dalam menjalankan advokasi masih memiliki keterbatasan baik secara masa jabatan yang hanya satu tahun, pemahaman, masih memiliki beban akademis, kemandirian dan otonom.

BEM UI as a civil society and element of student movement has been involved  on the process of national, culmintang in reform era. After reformation, opportunity for BEM UI to take part in addressing social and political issues both at the national and local levels became easier and broader in line with democratization in Indonesia. Regional autonomy opens opportunities for BEM UI to participate in social and political attitudes at the local level.  As example is advocacy by BEM UI to encourage pedestrian access in Depok on 2016. BEM UI conducts an advocacy, because pedestrian access is still limited in Depok due to the absence of pedestrian infrastructure development in Depok RPJMD on 2016-2021 and NGOs in Depok lack proactive to respond this kind of problem. This study uses qualitative methods with case study as the type of research. This research found, BEM UI can justified as civil society compatible with Diamond concept, wheres BEM UI in this context carried out its role as countervailing power mentioned by Hikam. In this advocacy, BEM UI can be considered as countervailing power because, BEM UI doesn’t intermediates between two parties and the purpose of this movement not to empower the community. To achieve the objectives of advocacy, BEM UI uses various advocacy strategies that can be linked to Sharma's advocacy strategy. This research also found that, BEM UI still has limitation such as: in term of office only one year, comprehension the depth of issue, academic as a priority, independence, and outonomous.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Kevin Farhan Ramadhan
"Penelitian ini melihat bagaimana peran civil society organization dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam mengembangkan smart city. Penelitian ini berfokus pada 3 aspek smart city, yaitu smart governance, smart environment, dan smart living. Penelitian ini menggunakan konsep civil society yang dikemukakan oleh Larry Diamond dan peran civil society oleh Setiyono dan McLeads. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan wawancara mendalam. Penelitian ini mengambil 3 narasumber utama, yaitu tim pengembangan smart governance, Trash Hero Depok, dan Forum Komunitas Hijau Depok. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa civil society organization di Kota Depok memiliki peran dalam mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok dalam pengembangan smart city. Masing-masing komunitas ini dapat mengisi peran strategis maupun peran praktis yang dimiliki oleh civil society
organization dalam pengembangan smart governance, smart living, dan smart environment di Kota Depok. Dengan mengisi perannya, civil society organization di Kota Depok dapat mempengaruhi masyarakat dan Pemerintah Kota Depok menuju Depok smart city.

This study looks at the role of civil society organizations in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart city. This research focuses on 3 aspects of smart city: smart governance, smart environment, and smart living. This study uses the concept of civil society proposed by Larry Diamond and the role of civil society by Setiyono. This study uses qualitative methods with in-depth interviews. This study took 3 main sources, namely Universitas Gunadarma Center for Smart and Sustainable City, Depok`s Trash Hero, and the Depok Green Community Forum. In this study it was found that civil society organizations in Depok City had a role in influencing the community and the City Government of Depok in developing smart cities. Each of these communities can fill the strategic and practical roles that civil society organizations have in developing smart governance, smart living, and smart environment in Depok City. By fulfilling its role, civil society organizations in the City of Depok can influence the community and the Government of the City of Depok towards Depok smart city."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Fitria Ramadhanti
"Penelitian ini melihat strategi advokasi masyarakat sipil dalam mendorong revisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Penelitian ini menganalisis kasus dan fenomena strategi masyarakat sipil dengan teori Policy Advocacy Organization Gen dan Wright (2013). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan sumber data primer dari wawancara dan pengolahan data sekunder. Penelitian ini menunjukkan strategi advokasi yang dilakukan oleh masyarakat sipil meliputi taktik-taktik dengan membangun koalisi, melobi pembuat kebijakan, dan melakukan kampanye informasi. Upaya strategi advokasi yang dilakukan masyarakat sipil bergerak dengan sistematis dan terstruktur meskipun pada hasil akhirnya tidak semua tuntutan masyarakat sipil dapat berhasil dipenuhi. Penelitian ini mengidentifikasi bahwa sumber daya koalisi masyarakat sipil dalam melakukan advokasi kebijakan tidak terlalu kuat untuk dapat memperoleh akomodasi tuntutan secara menyeluruh. Taktik yang dilakukan dalam strategi-strategi masyarakat sipil kurang dilakukan secara maksimal untuk mencapai kemaksimalan tujuan koalisi masyarakat sipil.

This study examines civil society advocacy strategies in the pursuit of a revision of the Information and Electronic Transactions Act. It examines cases and events of civil society strategy using the theory of Policy Advocacy Organization by Gen and Wright (2013). Utilizing primary data sources from interviews and subsequent data processing, qualitative research methods are applied. This study demonstrates that civil society employs lobbying strategies that involve coalition building, persuading lawmakers, and information campaigns. The advocacy approach of civil society is methodical and planned, despite the fact that not all of its requests are ultimately met. This study shows that the civil society coalition's policy advocacy resources are insufficient to secure a thorough accommodation of claims. In order to optimize the goals of the civil society coalition, fewer methods are used in civil society strategies."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Lanrio
"Pemenuhan kebutuhan pelayanan pedestrian bagi anak sekolah perlu dilakukan karena anak sekolah merupakan salah satu kelompok masyarakat yang sering dan teratur menggunakan jalur pejalan kaki. Untuk mengakomodasi kebutuhan pejalan kaki anak sekolah diperlukan pembangunan pedestrian yang sesuai dengan kebutuhan dan persepsi pejalan kaki anak sekolah. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pemenuhan kebutuhan pelayanan pedestrian bagi anak sekolah di Kota Depok.
Penelitian ini dilakukan pada Jalan Sawangan, Margonda, dan Nusantara yang mewakili setiap tingkat status jalan raya di Kota Depok. Dalam penelitian ini diketahui pemenuhan kebutuhan pelayanan pedestrian pada area sekitar sekolah lebih dipengaruhi oleh penggunaan tanah yang ada di sekitarnya daripada status jalan raya. Pemenuhan kebutuhan pelayanan pedestrian lebih baik pada wilayah yang penggunaan tanahnya didominasi oleh permukiman swadaya daripada wilayah yang penggunaan tanahnya didominasi permukiman formal.

Meeting the needs of pedestrian service for school children need to be done because school children is one group of people who frequently and regularly use pedestrian paths. To accommodate the needs of school children required the constructions of pedestrians that suit the needs and perceptions of school children pedestrian. This study was conducted to determine the extent of the fulfillment of pedestrian services for school children pedestrian in Depok City.
This research was conducted at Sawangan, Margonda, and Nusantara street which representing every level of the highway status in Depok City. In this research note the fulfillment of pedestrian services in the area around the school is more influenced by land use in the surrounding areas rather than the status of the highway. The fulfillment of pedestrian services was better at areas where the land use is dominated by area of non-residential land use rather than formal settlements dominated.
"
Depok: Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia, 2014
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Meylina Puspitasari
"ABSTRAK
Skrining Penyakit Tidak Menular PTM dapat menurunkan risiko PTM.Skrining PTM di balaikota Depok merupakan program kegiatan yangdisediakan oleh pemerintah Kota Depok yang ditujukan untuk Pegawai NegeriSipil PNS di lingkungan balaikota Depok tahun 2016, namun cakupan yangbaru mengikuti pelayanan skrining PTM sebesar 46,3 dan 75,6 PNStersebut berisiko terkena PTM. Penelitian ini bertujuan mengetahui peranfaktor kebutuhan dalam pemanfaatan pelayanan skrining PTM pada PNS dibalaikota Depok. Penelitian ini merupakan analisis lanjut dari studisebelumnya yang menggunakan desain cross sectional dengan sampel sebesar350 PNS. Data dianalisis menggunakan uji chi square dan regresi logistikganda. Hasil penelitian menunjukkan faktor kebutuhan berperan dalampemanfaatan pelayanan skrining PTM OR = 2,08; 95 CI: 1,30-3,35 . PNSyang membutuhkan skrining PTM mempunyai kecenderungan untukmemanfaatkan pelayanan skrining PTM sebesar dua kali dibandingkan PNSyang tidak membutuhkan setelah dikontrol oleh dukungan teman. Agarcakupan pemanfaatan skrining PTM meningkat perlu dilakukan sosialisasiskrining PTM dan jenis pengukurannya kepada seluruh PNS baik yang bekerjapada Organisasi Perangkat Daerah OPD di lingkungan balaikota Depokmaupun di luar lingkungan balaikota Depok.

ABSTRACT
NCDs screening can reduce the risk of getting NCDs. NCDs screening inBalaikota Depok is the programme which has been provided by the DepokLocal Goverment targeting civil servants of Depok City in the year 2016,however the participation to this program is only 46,3 , and from those whoparticipated in the screening, 75,6 had risk of getting NCDs. This study wasaimed to identify the roles of need factor on utilizing the NCDs screeningprogramme among civil servants in Balaikota Depok. This research is furtheranalysis from the previous study using cross sectional study with total sampleof 350 civil servants. Data were analyzed by using chi square and multiplelogistic regression test. The result shows that the need factor has a role inutilizing the NCDs screening programme OR 2,08 95 CI 1,30 3,35 .Civil servants who has need factor is twice more likely to engage thescreening programme compare to those who do not have the need factor aftercontrolling variable of friend support. To improve the rate of participation ofNCDs screening, it needs to promote and educate the importance of NCDsscreening and its measurement for all civil servants in Balaikota Depok andothers government institutions in Depok City Local government"
Depok: Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2018
T52695
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Raymond Gilbert
"Penelitian ini membahas mengenai peran serta perkembangan civil society dalam mendorong demokrasi di Vietnam dan akan berfokus pada tuntutan demokrasi yang dikeluarkan oleh Bloc 8406. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggunakan teori serta konsep, yakni: Democratic Centralism, dan Civil Society. Dalam menjelaskannya akan menggunakan democratic centralism sebagai perspektif dasar untuk melihat konteks demokrasi di Vietnam. Lebih lanjut, penelitian ini akan menjelaskan mengenai pertumbuhan civil society pasca diterapkannya Doi Moi, serta kemuncuan aliansi pro-demokrasi Bloc 8406 yang menjadi tantangan tersendiri bagi
Partai Komunis Vietnam (PKV) pada tahun 2006. Meskipun belum sampai tahap terjadinya perubahan politik di Vietnam. Namun, kemunculan Bloc 8406 ini merupakan pertanda baik bagi perkembangan jangka panjang penerapan demokrasi di Vietnam.
Sehingga berdasarkan hasil temuan dari penelitian ini dapat dilihat bahwa demokrasi yang menjadi tuntutan civil society disini bukan langsung kepada hasil, melainkan sebagai suatu proses secara perlahan dalam perubahan politik menuju demokratisasi itu sendiri. Karena dalam konteks Vietnam, demokrasi dapat dilihat sebagai suatu proses adanya perubahan politik ke arah demokrasi itu sendiri.

This research discusses the role and development of civil society on encouraging
democracy in Vietnam and focused on the democratic demands issued by Bloc 8406.
Using a qualitative approach, this study uses theories and concepts, namely: Democratic
Centralism, and Civil Society. In explaining this i would used democratic centralism
theory as a basic perspective to see the context of democracy in Vietnam. Furthermore, this research would explain the growth of civil society after the implementation of Doi Moi, as well as the emergence of the pro-democracy Bloc 8406, which became a challenge for the Communist Party of Vietnam (CPV) in 2006. Although it has not reach the stage of political change in Vietnam. However, the emergence of Bloc 8406 is a good sign for the long-term development of implementing democracy in Vietnam. So based on the findings of this study it can be seen that democracy which is demanded by civil society here is not directly to the results, but rather as a gradual process of political change towards democratization itself. Because in the context of Vietnam, democracy can be seen as a process of political change towards democracy itself.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2020
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Khairina
"This thesis concern about information how advocacy program by a midwife is well done in RS Hermina Depok. The information consist of how the obstetrician services by midwife, how provocation by a midwife to the characteristics of pregnant women, how service in the other units, how the relationship between midwife advocacy and the decision of a patients to give birth in RS Hermina Depok. The research of this thesis has done in better way and quantitative approach. An advocacy program has a tendency to decide on childbirth. An advocacy program of a midwife only asked about condition of pregnancy and a midwife rarely to explain the hospital facility to the pregnant mothers. The description of service image by obstetrician of the respondents (a mother who is advocated) by a midwife, the characteristics consist of the average of age of patient is 30 years, education level is university graduate, working, payment by out of pocket (herself), the give birth more than 1 times, family income average Rp.7.960.000, independent social influence, ease accessibility. In this case difference decesion of patient to give birth is good service and poor service of the hospital. Advocacy of midwives have a tendency to decide of childbirth in RS Hermina Depok o 3.4 times compared than the assumption of low advocacy by midwife.

Tesis ini membahas bagaimana program advokasi bidan di jalankan di RS Hermina Depok, bagaimana layanan dokter kebidanan oleh bidan, bagaimana karakteristik ibu hamil yang di advokasi oleh bidan, bagaimana pelayanan di unit lain, bagaimana hubungan advokasi bidan dengan keputusan pasien untuk melahirkan di RS Hermina Depok. Penelitian ini dilakukan secara krosceksional dan pendekatan kuantitatif. Program Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan. Program Advokasi Bidan yang sering dijalankan adalah menanyakan usia kehamilan dan yang jarang dilakukan adalah menjelaskan fasilitas RS kepada Ibu Hamil. Gambaran persepsi layanan Dokter Kebidanan pada responden (ibu yang diadvokasi) oleh Bidan adalah Baik dengan Karakteristik umur rata-rata 30 tahun, Tingkat pendidikan diatas D3, bekerja, dengan Biaya sendiri, bersalinan Lebih dari 1 kali, penghasilan Rp 7.960.000, tidak mendapatkan pengaruh sosial, Aksesibiliti mudah. Terdapat perbedaan keputusan persalinan yang menganggap pelayanan RS Baik dan kurang baik. Advokasi bidan memiliki kecenderungan untuk memutuskan persalinan di RS Hermina Depok sebesar 3,4 kali dibanding yang mengganggap advokasi bidan rendah."
Depok: Universitas Indonesia, 2012
T30279
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
Aang Kunaifi
"Demokratisasi di Indonesia dimulai dengan terjadinya peristiwa reformasi 1998. Generasi native democracy adalah generasi yang mengawali usia remajanya setelah meletusnya reformasi 1998. Kondisi tersebut berdampak pada terjadinya perbedaan sikap dan perilaku generasi native democracy ketika terlibat dalam gerakan mahasiswa, sehingga perlu dilakukan penyesuaian dalam pendekatan kepemimpinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pimpinan BEM UI menjalankan kepemimpinan transformasional versi Bass dalam mengorganisasikan pengikutnya yang merupakan bagian dari native democracy. Pendekatan penelitian dilakukan dengan metode kualitatif, data diperoleh melalui wawancara dan studi literature. BEM UI menjalankan kepemimpinan transformasional dengan menitikberatkan pada dimensi individual consideration. Salah satu faktor utama yang membuat kepemimpinan transformasional dapat diaplikasikan karena didukung oleh keberadaan IKM UI. IKM UI dianggap mempunyai sistem keorganisasian yang mendukung bagi dilaksanakannya kepemimpinan transformasional. Selain itu, budaya organisasi juga dianggap mempunyai pengaruh bagi terlaksananya kepemimpinan tersebut.

Democratization in Indonesia began in 1998 when the event occurs reform. Native democracy is a generation who began adulthood after the 1998 reform. These conditions have an impact on the differences in attitudes and behavior of generations of native democracy when it is involved in the student movement, so it is necessary to adjust the approach to leadership. This study aims to determine how the leadership of BEM UI practice of transformational leadership use Bass version in the followers which is part of the native democracy. Approach to research conducted with qualitative methods, the data was gathered with indepth interview and library research. BEM UI practice transformational leadership focus on individual dimension of consideration. One of the main factors that make transformational leadership can be applied because it is supported by the existence of IKM UI. IKM UI deemed to have organizational systems that support the implementation of transformational leadership. In addition, organizational culture is also deemed to have an effect on the implementation of the leadership."
Depok: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Sunniyah
"Nasionalisme adalah sesuatu yang dinamis yang dapat disesuaikan dengan perkembangan jaman. Hal ini seperti yang diutarakan Sukarno bahwa nasionalisme Indonesia adalah nasionalisme yang memiliki pengertian luas, dimana dapat dijabarkan secara luas pula yaitu dengan adanya rasa kepedulian/kepekaan terhadap nasib yang menimpa bangsa.
Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif yang ingin menggambarkan bagaimana sebenamya nasionalisme mahasiswa BEM UI dan sejauh mana mereka mewujudkannya dalam aksi-aksi yang mereka lakukan. Selanjutnya penelitian ini juga ingin melihat apa saja yang mempengaruhi jalannya aksi dan sejauh mana peran dari pengurus BEM UI, yang dalam hal ini adalah sebagai elit kampus yang memiliki wewenang untuk membuat suatu kebijakan yang dapat mempengaruhi linglclmgan kampus atau pun lingkungan di Iuarnya.
Dalam penulisan ini dapat dilihat bahwa mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI memiliki nasionalisme, dimana mereka. akan merasa terpanggil atau merasa memillki tanggung jawab moral ketika melihat atau pun mendengar isu-isu yang dianggap merugikan rakyat banyak. Mereka merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Indonesia, untuk itu mereka perlu melakukan sesuatu demi perubahan ke arah yang lebih baik seperti yang pemah dilakukan mahasiswa sebelumnya. Rasa kepedulian yang mereka miliki itu kemudian diwujudkan dengan melakukan aksi, seperti aksi tentang kenajkan BBM, Pendidikan, Korupsi dan scbagainya Hal ini seperti yang diutarakan oleh Anthony Smith, bahwa nasionalisme adalah rasa sentimen memiliki bangsa yang dapat mengarah pada suatu gerakan sosial politik.
Aksi yang dilakukan mahasiswa BEM-UI ini pada dasarnya lebih merupakan aksi moral karena mahasiswa tidak memiliki kepentingan untuk merebut kekuasaan. Apa yang mereka lakukan lebih kepada tataran nilai. Aksi mahasiswa BEM UI ini termasuk ke dalam social movement (gerakan sosial) karena di dalam BEM UI dapat dilihat adanya suatu organisasi yang memiliki tujuan, memiliki jaringan melalui senat-senat fakultas ataupun BEM se-Indonesia, selain itu juga ada aktor di belakang aksi-aksi yang dilakukan oleh mahasiswa yang tergabung dalam BEM UI, seperli Ketua BEM UI dan Kabid Sospolnya.
Kedua elit BEM UI ini memiliki wewenang untuk menentulcan atau mengarahkan kemana jalannya aksi. Namun biasanya aksi yang dilakukan BEM UI adalah aksi yang damai bukan aksi yang radikal ataupun anarkis. Dimana mahasiswa BEM UI terlihat sangat hati-hati di dalam menyikapi isu yang berkembang untuk kemudian disikapi dengan aksi. Dalam melakukan aksinya, mahasiswa BEM UI juga tak lupa menggunakan jaket kuning dengan bendera merah pulih ataupun bendera organisasinya yang seakan menunjukkan identitasnya. Sebagai mahasiswa UI yang masih terus konsisten untuk memperjuangkan kepentingan bangsa atau kepentingan rakyat banyak seperti yang telah diperjuangkan mahasiswa UI sebelumnya. Pemakaian simbol-simbol atau lambang-lambang ini tidak seperti yang diutarakan Anthony Smith yang lebih menekankan adanya simbol hanya pada suatu etnik tertentu di dalam memahami nasionalisme. Tetapi dalam penulisan ini ternyata dapat dilihat bahwa organisasi mahasiswa juga memiliki simbol-simbol atau lambang tersendiri di dalam menuangkan/mewujudkan rasa nasionalismenya. Dalam penulisan ini juga dapat dilihat seoara garis besar bagaimana aksi yang dilakukan mahasiswa BEM UI Pasca Reformasi yang meliputi waktu 1999-2006. Hal ini sebenarnya juga menunjukkan bahwa nasionalisme hanya dapat dipahami dalam jangka waktu tertentu/panjang bukan dalam waktu yang singkat/sesaat seperti yang diutarakan Anthony Smith.
Akhirnya dapat diketahui pula bahwa temyata mahasiswa memilih cara pandang tersendiri dalam melihat nasionalisme yang antara lain bisa saja dipengaruhi oleh ideologi atau pemikiran mereka. Dimana pemikiran itu mungkin saja berbeda antara organisasi satu dengan yang lain namun sebenarnya tujuannya adalah sama yaitu untuk kepentingan rakyat. Ini pula yang terjadi dalam organisasi mahasiswa yang ada di UI Sehingga clapat dilihat bahwa aksi mahasiswa Pasca Reformasi?98 adalah aksi yang berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan isu yang diusungnya BEM UI pun membagi isu yang diusungnya berdasarkan dua kategori yang mereka sebut dengan istilah Student Protest (ketika mendengar isu langsung disikapi dengan aksi/isu yang datangnya tidak diduga, seperti aksi tentang BBM, Impor Beras dan sebagainya) dan Student Movement (aksi yang dianggap relevan untuk terus dikaji sewra terus menerus selama beberapa tahun ke depan, seperti aksi tentang Korupsi dan Pendidikan)."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
T22150
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dinan Arkani Waluyantara
"Tingginya angka pelecehan dan kekerasan seksual yang terjadi di transportasi publik dapat mengancam keamanan dan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan kendaraan umum, permasalahan ini mendorong pemerintah dalam menginisiasi kebijakan anti pelecehan seksual melalui pembangunan Pos SAPA di moda transportasi umum, salah satunya yaitu TransJakarta. Akan tetapi, meskipun Pos SAPA telah dibangun, kasus pelecehan/kekerasan seksual tetap terjadi di TransJakarta. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun kebijakan tersebut sudah dilaksanakan, tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki kesadaran dan pengetahuan akan kasus pelecehan maupun kekerasan seksual di transportasi publik. Adapun, dalam meningkatkan kesadaran, advokasi kebijakan merupakan salah satu instrumen yang dapat membantu meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terkait isu yang diadvokasikan. Berangkat dari fenomena tersebut, penelitian ini berupaya untuk meneliti strategi para aktor melalui teori yang dikemukakan Gen & Wright (2020) dalam melakukan advokasi kebijakan dengan tujuan meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait kebijakan anti pelecehan seksual di TransJakarta. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui wawancara mendalam kepada narasumber dari pihak pemerintah dan non-pemerintah dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa advokasi kebijakan yang dilakukan belum secara total meningkatkan kesadaran masyarakat terkait kebijakan anti pelecehan seksual di transportasi publik TransJakarta DKI Jakarta. Meskipun secara umum masyarakat sudah mulai sadar akan isu pelecehan dan kekerasan seksual, namun advokasi yang dilakukan belum dilaksanakan secara maksimal pada beberapa aspek sehingga kebijakan belum tersampaikan dengan baik.

The high number of sexual harassment and violence that occurs in public transportation could threaten the safety and comfort of its citizens in using public transportation, this problem has prompted the government to initiate anti-sexual harassment policies through the construction of SAPA Posts in public transportation, one of which is TransJakarta. However, even though the SAPA Post has been established, cases of sexual harassment/violence still occur in TransJakarta. This indicates that even though the policy had been implemented, a lot of people have low awareness and knowledge regarding cases of sexual harassment and violence in public transportation. Meanwhile, in raising awareness, policy advocacy is one of the instruments that can help increase public understanding and awareness regarding the issues that are being advocated. Based on this case, this study seeks to examine the strategies of actors through the theory proposed by Gen & Wright (2020) in conducting policy advocacy strategies with the aim of increasing awareness and understanding of anti-sexual harassment policies in TransJakarta. This research uses qualitative methods through in-depth interviews with government and non-government actors and literature studies. The results of this study indicate that the policy advocacy that has been carried out has not totally increased public awareness regarding anti-sexual harassment policies on TransJakarta DKI Jakarta public transportation. Although in general the community has begun to become aware of the issue of sexual harassment and violence, the advocacy that has been carried out is not optimal yet in several aspects, therefore the policies have not been delivered properly."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>