Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAK

Laporan ini membahas proses validasi atau pemeriksaan dokumen Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN) yang dilakukan oleh PT LT. Pemrosesan SKBDN yang dimulai dari penerimaan SKBDN hingga pencairan SKBDN dilakukan dengan berdasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/6/PBI/2003 dan Standar serta Instruksi Kerja PT LT. Dalam penerimaan SKBDN, ada tahap yang tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu tahap Penerimaan SKBDN. PT LT seharusnya hanya menerima SKBDN dari Bank Negosiasi, namun pada praktiknya PT LT juga menerima SKBDN dari konsumen. Selama proses pemeriksaan yang dilakukan oleh Dinas SP&GC, terdapat perbedaan alur kerja serta tindakan-tindakan yang tidak diinstruksikan dalam Instruksi Kerja perusahaan. Perbedaan tersebut terdapat pada proses penandatanganan SKBDN oleh Kepala Dinas SP&GC dan pendistribusian Tanda Terima Jaminan Hal-hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah bagi Dinas SP&GC, maupun PT LT secara keseluruhan.

---

ABSTRACTThis report discusses the process of validating or examining Domestic Letter of Credit (SKBDN) conducted by PT LT. SKBDN processing starting from SKBDN receipts until SKBDN disbursement is conducted based on Bank Indonesia Regulation Number 5/6/PBI/2003 and PT LT Standards and Work Instruction. In receiving SKBDN, there is a stage that is not in accordance with Bank Indonesia Regulations, that is the stage of SKBDN Receipt. PT LT should only receive SKBDN from the Negotiation Bank, but in practice PT LT also receives SKBDN from consumers. During the inspection process carried out by the SP&GC Service, there are differences in workflows and actions that are not instructed in the company's Work Instructions. The difference is found in the process of signing the SKBDN by the Head of the SP&GC Service and the distribution of Guarantee Receipts. This has the potential to cause problems for the SP&GC Service, as well as PT LT as a whole.

"

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas proses pembayaran atas pengadaan material dengan menggunakan fasilitas kredit Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN). Selain itu, proses pengadaan material pada PT HKK akan dibandingkan kesesuaianya dengan peraturan BUMN. Permohonan penerbitan SKBDN PT HKK kepada bank akan dicek kesesuaiannya dengan peraturan Bank Indonesia. Laporan ini juga akan membahas aspek-aspek umum SKBDN seperti klasifikasi kreditnnya, kelebihan dan kekurangannya, dan bank yang digunakan PT HKK untuk fasilitas SKBDN. SKBDN yang digunakan PT HKK terdiri dari SKBDN, Reguler dan SKBDN Kontrak Payung yang akan dibahas prosedur dan fungsinya masing-masing. Secara keseluruhan, siklus pengeluaran PT HKK yang terdiri dari pengadaan material dan pembayaran dengan fasilitas SKBDN telah berjalan sesuai prosedur dan aturan yang berlaku.

---

ABSTRACTThis report discusses the HKK expenditure cycle from the material procurement process to the payment process. The payment process discussed in this report by using Domestic Letter of Credit (LC). The HKK material procurement process will be compared to its compliance with BUMN regulations. The application for issuing SKBDN of PT HKK to the bank will be checked for compliance with Bank Indonesia regulations. This report will also discuss general aspects of SKBDN such as its credit classification, advantages and disadvantages, and the bank used by HKK for SKBDN facilities. The domestic LC used by HKK consists of Regular domestic LC and framework contract of HKK`s LC which will be discussed about the procedures and functions of each one. Overall, the HKK expenditure cycle consists of material procurement and payment with the SKBDN facility has proceeded according to applicable rules and procedures."

"Letter of Credit (L/C) merupakan salah satu cara pembayaran yang relatif aman dan banyak digunakan dalam pelaksanaan jual beli berskala internasional. Skripsi ini menganalisis penerapan sifat independensi atau keterpisahan perjanjian L/C terhadap perjanjian jual beli dan menganalisis mengenai kewajiban bank penerbit L/C ketika terjadi ketidaksesuaian dokumen L/C yang dipresentasikan oleh penerima L/C. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan kasus antara PT Karya Agung Kencana melawan PT Venture Technology Indonesia yang terdapat dalam Putusan Nomor 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa putusan hakim yang menentukan bahwa perjanjian L/C bersifat terpisah terhadap perjanjian jual beli telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 UCP 600. Akan tetapi, putusan hakim yang menentukan bahwa bank penerbit L/C berkewajiban untuk meminta konfirmasi kepada pemohon L/C dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh penerima L/C tidak sesuai dengan Pasal 16 (b) UCP 600 sebab hal itu hanya merupakan sesuatu yang diperbolehkan dan bukan diwajibkan. Berdasarkan hasil penelitian, saran yang dapat diajukan adalah Majelis Hakim yang mengadili sengketa yang berhubungan dengan L/C sebelum menjatuhkan putusan sebaiknya lebih memahami ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UCP 600 terkait dengan transaksi L/C, salah satunya yaitu mengenai perbedaan antara hak dan kewajiban issuing bank dalam hal terjadinya ketidaksesuaian dokumen yang dipresentasikan oleh beneficiary sehingga dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang bersengketa.

---

Letter of Credit (L/C) is a payment method that is relatively safe and is widely used in international trading. This thesis analyzes the application of the independence or separate nature of the L/C agreement against the sale and purchase agreement and analyzes the obligations of the issuing bank when there is a discrepancy in the L/C document presented by the beneficiary. The research method used in this thesis is normative juridical research using a case approach between PT Karya Agung Kencana and PT Venture Technology Indonesia contained in Decision Number 191/Pdt.G/2012/PN.Btm. The results of the study conclude that the judge's decision which determines that the L/C agreement is separate from the sale and purchase agreement is in accordance with the provisions of Article 4 UCP 600. However, the judge's decision which determines that the issuing bank is obliged to ask for confirmation from the applicant in the event that there is a discrepancy in the document presented by the beneficiary is not in accordance with Article 16 (b) UCP 600 because it is only something that is permitted and not required. Based on the research results, the suggestion that can be submitted is that the Panel of Judges adjudicating disputes related to L/C before making a decision should understand more regarding the provisions stipulated in UCP 600 related to L/C transactions, one of which is regarding the difference between rights and obligations issuing bank in the event of discrepancies in the documents presented by the beneficiary so as to provide legal certainty for the disputing parties"

"Pasar Indonesia tidak hanya dilakukan oleh Usaha Besar, tetapi juga dilakukan oleh Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (“UMKM”). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Usaha Menengah telah terlibat dalam perdagangan internasional dengan menggunakan Letter of Credit (“L/C”) sebagai metode pembayaran dalam kegiatan ekspor. Hasil analisis dari penelitian ini adalah adanya persamaan antara prosedur L/C oleh UMKM dengan prosedur L/C yang digunakan oleh jenis pelaku usaha lainnya, mengingat bahwa UCP 600 telah mengatur prosedur L/C dengan baik. Fakta lain yang ditemukan adalah, persoalan yang bersifat praktikal pada penggunaan L/C oleh UMKM. Untuk itu, UMKM harus siap dalam sisi kompetensi terhadap prosedur L/C agar dapat berkembang dalam perdagangan internasional, terutama dengan metode pembayaran L/C.

---

Indonesia's market is not conducted by the Large Enterprises only, but the Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) as well. The results of this study indicate that the Medium Enterprises and have involved in international trading by using the Letter of Credit as a payment method in export activities. The analysis result of this research is that the procedures of L/C by MSMEs are similar to the procedures of L/C by other types of enterprise, in a view of the fact that the UCP 600 has regulated the procedures well. Another fact, the issue that arises is practical. For this reason, the MSMEs must be ready to be competent in the procedures of L/C to be able to develop in international trading, especially by using L/C."

"ABSTRACTSkripsi ini membahas mengenai implementasi hukum perjanjian pada perjanjiankredit antara BPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X beserta wanprestasiyang dilakukan oleh Debitur X. Upaya penanganan kredit bermasalah turutdibahas apakah sudah sesuai prosedur dan dilakukan dengan cara-cara yang baikdan benar. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian kredit yang dilakukan antaraBPR Utama Kita Mandiri dengan Debitur X sudah sah dan Debitur X terbuktitelah melakukan wanprestasi. Pihak BPR telah melakukan upaya-upayapenanganan kredit bermasalah sesuai prosedur baik menurut Peraturan BankIndonesia dan Pedoman Kebijakan Perkreditan BPR Utama Kita Mandiri.

---

ABSTRACTThis thesis discusses about the implementation of contract law on creditagreement between BPR Utama Kita Mandiri and Debtor X with the breach ofcontract performed by Debtor X. This thesis also discusses about the efforts onhandling the non-performing loans were based on good and right procedures andways. The method used in this research was qualitative with descriptiveinterpretive. The results of this research revealed that credit agreement betweenBPR Utama Kita Mandiri and Debtor X was valid and debtor has been proven indoing breach of contract. The bank has made efforts to handle non-performingloans in accordance with procedures of Regulations of Bank Indonesia and CreditPolicy Guidelines of BPR Utama Kita Mandiri."

"Kredit investasi adalah kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh bank kepada debitur untuk melakukan investasi atau penanaman modal. Pemberian kredit ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit antara bank dengan debitur. Dalam praktek perjanjian kredit menggunakan perjanjian baku yang klausulanya telah disusun sebelumnya. Penelitian ini membahas bagaimanakah penerapan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit investasi perbankan, dan apakah perjanjian kredit investasi perbankan memenuhi syarat-syarat perjanjian, serta peran notaris dalam membuat perjanjian kredit investasi. Dari hasil penelitian didapat data bahwa perjanjian kredit sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian, dan memenuhi syarat sahnya perjanjian pada umumnya serta notaris berperan dalam pembuatan perjanjian kredit investasi karena notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik. Akta yang dibuat oleh notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dibandingkan dengan akta di bawah tangan, oleh karena itu bank memilih membuat perjanjian kredit secara notariil dibandingkan dengan di bawah tangan. Dalam membuat perjanjian kredit yang isinya telah ditentukan oleh salah satu pihak, pihak bank dapat lebih memperhatikan kepentingan debitur dan melakukan negosiasi dengan pihak debitur agar debitur tidak dirugikan dan notaris dalam membuat akta perjanjian kredit investasi sebaiknya menjelaskan isi dan maksud dari perjanjian kredit investasi dibuat sehingga debitur mengerti betul apa saja hak dan kewajiban serta akibat hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diolah secara kualitatif.

---

Investment credit is a medium-term credit or long-term given by the bank to the debtor to make an investment or capital investment. Lending is given in the form of credit agreement between the bank and the debtor. In the practice, given credit agreement clausules have been prepared previously. The research discuss about how to implement free contract in credit investment and whether the investment banking credit agreement meets the terms of the agreement, and the role of notaries in making an investment loan agreement.

Research results from the data that the credit agreement in accordance with the principle of freedom of contract and meet the legimate agreement in general terms as well as the notary plays a role in making the investment because of the credit agreement as a notary public official authorized to make an authentic deed. Deed made by a notary has the power compared to under hand.

In creating the loan agreement whose contents have been determined by either party, the bank pay more attention to the needs of debtors and negotiate with the debtor that the debtor is not harmed and the notary in making an investment loan agreement should explain the content and intent of the credit agreement so that the debtor made the investment understand exactly what are the rights and obligations as well as its legal effect. This research is a normative juridical research. The data used are the primary data and secondary data that are processed in aq qualitative way."

"Skripsi ini membahas pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan dan penerapan gugatan sederhana dalam menyelesaikan sengketa kredit perbankan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Pengaturan penyelesaian sengketa kredit perbankan diatur dalam Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur mekanisme Internal Dispute Resolution dan External Dispute Resolution. Penerapan gugatan sederhana dengan dasar Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ini dimanfaatkan oleh perbankan untuk menyelesaikan sengketa kredit antara bank dengan nasabah debiturnya. Sebanyak 70 dari keseluruhan perkara gugatan sederhana diajukan oleh bank. Saran dari penelitian ini yaitu agar Mahkamah Agung membuat petunjuk teknis pelaksanaan gugatan sederhana, menaikkan ketentuan nilai gugatan materil dari Rp200.000.000,00 menjadi Rp500.000.000,00, serta memasukkan aturan eksekusi gugatan sederhana.

---

This thesis discusses about the regulations of banking credit dispute settlement and the small claim court implementation in settling banking credit disputes in the South Jakarta District Court. This research is a normative juridical research. The regulations of banking credit dispute settlement are set forth in Bank Indonesia Regulations and Financial Services Authority Regulations governing the mechanism of Internal Dispute Resolution and External Dispute Resolution. The implementation of small claim court under the Supreme Court Regulation Number 2 of 2015 in the South Jakarta District Court was used by banks to settle credit disputes between banks and debtor customers. As many as 70 of all small claim court cases were filed by banks. The suggestion from this study is that the Supreme Court should make technical instructions for the implementation of a small claim court, increase the provisions for the value of material claims from Rp200.000.000,00 to Rp500.000.000,00, and make small claim court execution rules."