Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pendahuluan: Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 Tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa merupakan salah satu dukungan pemerintah Jawa Barat bagi pelayanan kesehatan jiwa. Namun dalam pelaksanaannya, sistem perundang-undangan yang berlaku hingga saat ini masih belum cukup banyak membantu dalam hal peningkatan upaya layanan kesehatan jiwa. Kota Bandung yang merupakan bagian dari Kab/Kota Jawa Barat memilliki angka prevalensi depresi tertinggi ke dua, dan memiliki angka cakupan pengobatan yang paling rendah diantara Kab/Kota lainnya. Tujuan: Menganaslisis implementasi Peraturan Daerah Jawa Barat No.5 tahun 2018 tentang Pelayanan Kesehatan Jiwa. Metode: Penelitian analitik kualitatif yang menggunakan teori Van Meter Van Hotern sebagi teori pendukung analisis implementasi. Penelitian ini dilakukan dengan cara wawancara mendalam dengan informan Dinas Kesehatan Jawa Barat, Dinas Kesehatan Kota Bandung, Dinas Sosial Kota Bandung, Puskesmas, dan Organisasi Pelayanan Sosial dan telaah dokumen. Hasil: Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi kebijakan belum dapat berjalan secara optimal, adanya perbedaan standar dan sasaran yang digunakan dalam penentuan indikator kinerja instansi. Masih terdapat sumber daya yang belum mencukupi untuk mendorong implementasi pelayanan kesehatan jiwa dasar bagi masyarakat Kota Bandung. Kualitas Hubungan antar instansi pelaksana kebijakan sudah terlaksana cukup. Sudah tersedianya SOP pelayanan ODGJ bagi sektor kesehatan sehingga memudahkan dalam hal perujukan. Lingkungan eksternal yaitu masyarakat yang sudah mulai aktif melaporkan jika adanya kasus ODGJ di masyarakat. Namun terdapat beberapa aspek yang perlu untuk ditinjau kembali yaitu aspek anggaran dan SDM. Perlunnya diperimbangkan untuk membuat regulasi yang mendukung.

---

Introduction: West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerning Mental Health Services is one of the West Java government's support for mental health services. The city of Bandung, which is part of the West Java Regency/City, has the second-highest depression prevalence rate, and the lowest treatment coverage rate among otherRegencies/Cities. Purpose: To analyze the implementation of West Java Regional Regulation No. 5 of 2018 concerningMental Health Services. Method: Qualitative analytic research that uses Van Meter Van Hotern's theory as a supporting theory for implementation analysis. This research was conducted by means of in-depth interviews with informants fromthe West Java Health Office, Bandung City Health Office, Bandung City Social Service, Health Centers, and Social Service Organizations and document review. Results: The results of the study show that policy implementation has notbeen able to run optimally, there are differences in standards and targets used in determining agency performance indicators. There are still insufficient resources to encourage the implementation of basic mental health services for the people of Bandung City. The quality of the relationship between the implementing agencies of the policy has beenimplemented sufficiently. The SOP for ODGJ services is already available for the health sector to make it easier in terms of referrals. The external environment is the community that has started to actively report cases of ODGJ in the community. However, there are several aspects that need to be reviewed, namely the budget and human resource aspects. The need to be considered to make regulations that support."

"Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan diskresi dalam menginterpretasi peraturan nasional tentang peneggakan protokol kesehatan COVID-19 melalui Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021. Perda tersebut menerapkan sanksi denda yang diputuskan oleh sidang acara cepat tindak pidana ringan demi memastikan keadilan prosedural bagi masyarakat. Penegakan hukum Perda tersebut merupakan realisasi dari teori sistem peradilan terpadu yang selama ini hanya dijalankan secara semu dan independen, namun dengan adanya satu tujuan yaitu mencegah darurat COVID-19 maka terjadinya keterpaduan dalam mencapai tujuan penegakan hukum. Penelitian ini mengkaji mekanisme penerapan Perda Jabar Nomor 5 Tahun 2021 yang melibatkan peran Polri dan Satpol PP dalam rangka menegakkan pelanggar protokol kesehatan beserta dengan permasalahan yang dihadapi. Melalui pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode triangulasi, studi pustaka, wawancara, dan studi kasus. Peneliti menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana terpadu sudah dijalankan pada penerapan Perda ini dan mencapai tujuannya yaitu menjamin kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Sehingga disarankan untuk menjadikan penerapan Perda ini sebagai model bagi penerapan sistem peradilan pidana terpadu. Namun masih terdapat berbagai permasalahan yang ditemukan yaitu target pelanggar yang masih berdasarkan indikator kuantitatif, blangko tipiring yang sudah usang, sistem peradilan teleconference yang terganjal peraturan yang ada, dan dilema penjatuhan sanksi denda berat yang memberatkan masyarakat atau denda ringan yang tidak menjamin kepatuhan.

---

The government of West Java Province has applied a discretion in interpreting the national Covid-19 regulation through West Java Province Bylaw Number 5/2021. In order to ensures procedural justice for the society, the bylaw applying fines decided by trial court of minor offenses against those who violate health protocols. The implementation of the bylaw is a manifestation of the theory of an integrated criminal justice system, which, to date, has only been carried out apparently and independently. However, there is an integration in achieving an objective of law enforcement, that is, the prevention of the spread of Covid-19. The study examines the implementation mechanisms of West Java Province Bylaw Number 5/2021 involving Indonesian National Police as well as civil service police in taking actions against the violations of the health protocol and the problems they have. The author employs the descriptive qualitative methodology involving triangulation, literature reviews, interviews, and case studies. The results of the study reveal that an integrated judicial system has been implemented and has met its objective to ensure public compliance to health protocols. There are still a number of issues, including the use of the quantitative performance metrics in identifying the target offenders, outdated paperwork methods, teleconferencing judicial processes that are hindered by the existing legislations, and dilemma in either imposing heavy fines that burdens the public or light fines that fail to achieve their compliances."

"Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan menerbitkan Peraturan Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan (Perdirjampelkes) Nomor 2, 3 dan 5 Tahun 2018, sebagai upaya pengendalian defisit yang saat ini melanda BPJS Kesehatan. Penerbitan ketiga Perdirjampelkes tersebut menuai kontroversi karena banyak pihak menilai sebagai penurunan kualitas layanan kesehatan peserta jaminan kesehatan dan BPJS Kesehatan dalam hal ini, Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan adalah bukan pihak yang berwenang untuk mengeluarkan kebijakan tersebut. Studi ini bertujuan untuk meneliti dan menganalisis penerbitan Perdirjampelkes sebagai sebuah kebijakan publik, apakah sudah dilakukan dengan tepat. Pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara mendalam dengan manajemen level atas, tinjauan literatur dan pengamatan. BPJS Kesehatan sebagai sebuah badan publik yang bertugas menyelenggarakan jaminan kesehatan, termasuk diantaranya membuat kebijakan, perlu melakukan pemetaan pemangku kepentingan agar mengetahui di mana posisi BPJS Kesehatan berada. Dengan mengetahui posisi BPJS Kesehatan dalam pemetaan tersebut, akan mempermudah BPJS Kesehatan dalam menjalankan fungsi dan perannya untuk mensukseskan program jaminan kesehatan di Indonesia.

---

Badan Penyelengara Jaminan Sosial Kesehatan or BPJS Kesehatan (Indonesia Health Social Security Agency) issued Regulation of the Health Services Director (Perdirjampelkes) Number 2, 3 and 5 Year of 2018, as an effort to control deficits which currently hit BPJS Kesehatan. The issuance of the Perdirjampelkes reaped controversy over its contents governing the limitation of benefits, which are considered as a quality decrease over health care services for participants and BPJS Healthcare or the Director of Health Care Insurance is not the authorized party to issue the policy. This study aims to analyze the issuance of the Perdirjampelkes as a public policy, whether it has been done properly. Data collection is obtained by in-depth interviews with top-level management, literature review and observation. BPJS Kesehatan as a public agency tasked with organizing health insurance (including making policies), needs to do stakeholder analysis to find out where the position of BPJS Kesehatan is. By knowing the position of BPJS Health in the stakeholder mapping, it will helps carrying out its functions and roles to succeed the health insurance program in Indonesia."

"Pasal 7 ayat (3) huruf a PP 10/1983 mengatur bahwa Izin untuk bercerai tidakdapat diberikan oleh Pejabat apabila bertentangan dengan ajaran agama yangdianut oleh PNS yang bersangkutan. Sebagaimana disabdakan oleh TuhanYesus dalam Injil Markus 10: 6-9, bahwa “apa yang telah dipersatukan Allah,tidak boleh diceraikan manusia”, maka kepada setiap orang yang telahmenikah berdasarkan ajaran agama Katolik, tidak dapat dilakukan perceraian.Berdasarkan ketetuan tersebut, maka akibat yang seharusnya terjadi terhadapPNS beragama Katolik adalah tidak dapat dilakukannya perceraian.Berdasarkan penelitian normatif-empiris yang Penulis lakukan dan analisaterhadap 5 putusan terkait, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 7ayat (3) huruf a PP 10/1983 telah tidak efektif diterapkan karena tidak pernahdijadikan sebagai dasar hukum dalam memecahkan masalah perceraian yangmelibatkan PNS beragama Katolik sebagai Penggugat atau Tergugat didalamnya. Hal ini karena Majelis Hakim lebih mengedepankan syaratperceraian dalam Pasal 19 PP 9/1975 jo. Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan.

---

Article 7 Paragraph (3) (a) of Government Regulation Number 10 of 1983

regulates that permission to divorce cannot be granted by the official if it is

against the religious teaching of the relevant civil servant. As stated by Jesus

in the Gospel of Mark 10: 6-9, “what God has united cannot be divorced by

humans”, then anyone who has been married under the Canonic Law cannot

be divorced. The consequence of these provisions is that Catholic Civil

Servants cannot divorce their spouse. Based on normative-empirical research

that the Author conducted and the analysis of 5 related court decisions, it can

be concluded that the provision in Art. 7 Par. (3) (a) of GR 10/1983 has not

been effectively applied because it was never used as a legal basis in solving

divorce proceedings involving Catholic Civil Servants. This is because the

Panel of Judges prioritizes the terms of divorce in Art 19 GR 9/1975 juncto

Art 39 Par. (2) Marriage Law."

"Penyertaan modal mempunyai pengertian yang sama dengan investasi. Pertama, investasi berarti pembelian saham, obligasi, dan benda-benda tidak bergerak setelah dianalisis akan menjamin modal yang diletakkan dan memberikan hasil yang memuaskan. Kedua, dalam teori ekonomi investasi berarti pembelian alat produksi (termasuk di dalamnya benda- benda untuk dijual) dengan modal berupa uang. Dalam rangka menambah modal di dalam suatu BUMD, Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat melakukan penyertaan modal. Penyertaan modal tersebut berasal dari APBD tahun berjalan dari Pemerintah Daerah yang dituangkan di dalam Peraturan Daerah. Peraturan Daerah yang mengatur mengenai penyertaan modal wajib memuat tujuan penanaman modal yant tercantum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai tujuan yang dimuat dalam suatu Perda Penyertaan Modal yang dikaitkan dengan tujuan yang terdapat dalam Undang-Undang Penanaman Modal. Penulis juga meneliti salah satu tujuan dari penyertaan modal yang terdapat pada Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 4 Tahun 2016 yang bertujuan untuk menjadi pemilik saham yang termasuk kelompok penentu arah kebijakan pada suatu bank yang diteliti berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). Dalam tulisan ini penulis juga meneliti apakah tindakan penyertaan modal dapat dirasakan oleh masyarakat di dalam suatu daerah. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian hukum normatif (doktriner). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka. Penelitian hukum normatif ini sering disebut pula penelitian hukum kepustakaan.

---

Capital participation has the same definition as investment. First, investment means that the purchase of stock, obligation and immovable properties that have been analyzed will guarantee the invested capital and will give satisfactory results. Second, in economics theory, investment means purchase of production tools (including goods for sale) with capital in the form of money. In oreder to increase the capital in BUMD (Regional Owned Company), according to Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government states that Local Government is able to make capital participation. The capital participation comes from the current year's APBD from the regional government as outlined in the regional regulation. Regional Regulations governing capital participation must contain the investment objectives as stated in Law Number 25 of 2007 concerning Investment. In this study, the authors examine the objectives contained in the Capital Participation Regulation associated with the objectives contained in the Investment Law. The author also examines one of the objectives of capital participation that stated in Depok City Regional Regulation Number 4 of 2016 which aims to become a determinant shareholder that examined based on Bank Indonesia Regulation Number 12/23 / PBI / 2010 concerning the Fit and Proper Test. In this paper the author also examines whether the act of capital participation can contribute to the community in an area. The research method used in research is normative legal research (doctrinaire). Normative legal research is legal research that is carried out by examining library materials or secondary data. This normative legal research is often called literature law research."

"ABSTRAKRumah Sakit Daerah (RSD) merupakan tulang punggung pelayanan kesehatan bagimasyarakat, oleh karena itu keberadaannya perlu didukung dengan kelembagaan yang kuat dantepat. Upaya memperbaiki kelembagaan RSD terus dilakukan salah satunya dengan mengubahkedudukannya sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Dinas Kesehatan darisebelumnya berkedudukan sebagai Lembaga Teknis Daerah (LTD). Namun demikian,layaknya perubahan yang terjadi pada setiap organisasi, perubahan ini mendapat pertentangan(resistensi) karena dinilai dapat mengganggu keotonomian rumah sakit serta membuatkoordinasi antara dinas kesehatan dengan rumah sakit menjadi buruk. Melalui pendekatan postpositivist, penelitian kualitatif yang dilakukan di RSUD Gunung Jati Cirebon ini berusahauntuk menganalisis bagaimana konsep kelembagaan RSUD Gunung Jati Cirebon setelahterjadi perubahan kedudukan menjadi UPT Dinas Kesehatan ditinjau dari aspek perspektifinstrumental serta menganalisis kendala atau masalah yang dihadapi RSUD Gunung JatiCirebon setelah terjadi perubahan kedudukan. Analisis dilakukan dengan membandingkanantara teori yang ada dengan informasi yang diperoleh di lapangan dengan didukung berbagailiteratur baik dari buku, publikasi, laporan atau berita tentang perubahan organisasi khususnyaorganisasi publik . Hasil penelitian menunjukan bahwa bentuk desain organisasi yang dianggappaling sesuai untuk saat ini adalah sebagai entitas tersendiri dan bukan sebagai hubunganatasan-bawahan, serta kendala yang dihadapi setelah terjadi perubahan adalah koordinasi yangburuk antara dinas kesehatan dengan rumah sakit.

---

ABSTRACTRegional Hospital (RSD) is the backbone of health services for the community, thereforeits existence needs to be supported by strong and appropriate institutions. Efforts to improvethe RSD institution continue to be carried out, one of which is by changing its position as aTechnical Implementation Unit (UPT) under the Health Office from previously being aRegional Technical Institution (LTD). However, like the changes that occur in everyorganization, this change gets a conflict (resistance) because it is considered to be able todisturb the autonomy of the hospital and make coordination between the health office and thehospital worse. Through a post positivist approach, this qualitative research conducted atGunung Jati Cirebon Hospital tried to analyze how the institutional concept of Gunung JatiCirebon Hospital after a change of position became the UPT in terms of instrumentalperspectives and to analyze the problems faced by hospital after change in position. Analysisis carried out by comparing existing theories with information obtained in the field supportedby various literature both from books, publications, reports or news about organizationalchanges, especially public organizations. The results of the study show that the form oforganizational design that is considered most appropriate for now is as a separate entity andnot as a superior-subordinate relationship, and the obstacles faced after a change occur are poorcoordination between the health office and the hospital."