Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 134296 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Timbul Arianto
"ABSTRACT
Skripsi ini akan membahas tentang stereotip yang berkembang mengenai permukiman informal: slum dan squatter memengaruhi langkah pihak otoritas kota dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta mengambil langkah menangani permukiman yang ada di tengah kota jakarta yang kemudian beberapa permukiman tersebut dianggap kumuh dan tidak layak dijadikan tempat tinggal.

ABSTRACT
This thesis will disscuss the developing stereotype about informal settlement: slum and squatter that influenced the step of the citys authorities in this case the Goverment of DKI Jakarta takes steps to deal with settlement that are in the middle of Jakarta which then some of this settlement are considered slums and are not appropriate as a place to live."
2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Aldhayavira Julia Rahman
"Community Action Plan sebagai program prioritas pemerintah dalam penataan kawasan permukiman menggunakan metode kolaborasi dengan masyarakat untuk membuat rencana pembangunan. Hal ini merupakan upaya terbarukan dari kegiatan tata kota yang implementasinya diwujudkan melalui Kepgub 878 Tahun 2018 dan Pergub 90 Tahun 2018. Namun sebelum menjadi program yang bermanfaat, awal terbentuknya program CAP berasal dari kontrak politik yang disepakati oleh anggota JRMK dengan Anies Baswedan sebelum Pilkada 2017. Atas proses tersebut, muncul banyak spekulasi bahwa program CAP adalah programnya anggota JRMK karena pada saat program ini diresmikan, hanya Kepgub 878 Tahun 2018 yang baru disahkan. Sedangkan isi dari Keputusan Gubernur tersebut mengatur tentang penerapan CAP di 21 kampung prioritas dengan rincian; 16 kampung anggota JRMK dan 5 diantaranya kampung Abdi Rakyat. Tiga bulan setelahnya, Pemprov Jakarta baru mengeluarkan Pergub 90 Tahun 2018 sebagai tindak lanjut dari penataan kawasan permukiman kumuh di seluruh titik wilayah DKI Jakarta. Namun, belum banyak masyarakat yang menyadari proses ini terutama makna substansi dari Pergub 90 Tahun 2018. Oleh karena itu tulisan ini dibuat untuk menambah pengetahuan baru terkait program CAP melalui beberapa temuan penelitian. Penelitian ini mengungkap adanya transformasi sumber daya dari yang bersifat klientelistik menuju programatik dengan menggunakan teori politik distributif Susan C. Stokes. Selain itu ditemukan juga peran organisasi masyarakat yang sangat berpengaruh dalam mendorong upaya transformasi ini, meskipun posisi mereka hanya sebagai kelompok pendamping warga kampung.

Community Action Plan as the governor priority program in structuring residential areas, uses the method of collaboration with the community to make development plans. This is a renewable effort from urban planning activities whose implementation is realized through Governor Decree Number 878 of 2018 and Governor Regulation Number 90 of 2018. However, before becoming a useful program, the initial formation of the CAP program came from a political contract agreed by JRMK members with Anies Baswedan before the 2017 DKI Jakarta Election. Due to this process, there has been much speculation that the CAP program is a program for JRMK members because when this program was inaugurated, only the Governor Decree Number 878 of 2018 had just been passed. While the contents of the Governor Decree regulates only the application of CAP in 21 priority villages in details; 16 JRMK member villages and 5 of them Abdi Rakyat villages. Three months later, the Jakarta Provincial Government has just issued Governor Regulation Number 90 of 2018 as a follow-up to the arrangement of slum areas in all points of the DKI Jakarta area. However, not many people are aware of this process, especially the meaning of the substance of the Governor Regulation Number 90 of 2018. Therefore, this paper is made to add new knowledge related to the CAP program through several research findings. This research reveals the existence of a resource transformation from clientelistic to programmatic by using Susan C. Stokes distributive politics theory. In addition, it was also found that the role of community organizations was very influential in encouraging this transformation effort, even though their position was only as a companion group for village residents."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2021
TA-pdf
UI - Tugas Akhir  Universitas Indonesia Library
cover
Ardila Muslim
"Penelitian ini membahas good urban governance dalam penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta dengan berfokus pada implementasi Community Action Plan dan faktor yang mempengaruhi terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Tujuan peneliltian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan penataan kawasan kumuh di Provinsi DKI Jakarta melalui program Community Action Plan dari persepktif good urban governance dan menemukan faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh. Penelitian ini mengoperasionalisasikan teori good urban governance dari Van den Dool, dkk dan teori daerah kumuh dari Nassar dan Elsayed. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan post positivisme melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa belum terlihat bentuk tata kelola kota yang baik dalam implementasi Community Action Plan. Ini disebabkan belum beroperasinya secara adil dan belum tepat prosedur dalam pemenuhan nilai good urban governance. Sehingga implementasi metode CAP dalam penataan kawasan kumuh bukan merupakan program yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan belum dapat dikatakan produk kebijakan yang efektif dan efisien. Selain itu hasil penelitian ini menemukan bahwa faktor yang berpengaruh terhadap pelaksanaan penataan kawasan kumuh ialah faktor lingkungan.

This study discusses good urban governance in the slum management in Jakarta Province by focusing on the implementation of the Community Action Plan and the factors that influence the implementation of the slum management. This study aims to analyze the implementation of the slum management in this province through the Community Action Plan program from the perspective of good urban governance and to discover the factors that influence the implementation of the slum management. This study operationalises good urban governance theory by Van den Dool, et al and slum theory by Nassar and Elsayed. This research is conducted by using post-positivism through in-depth interviews and literature studies. The results of the study show that there is no vivid form of good urban governance in implementing the Community Action Plan, because the implementation has not yet worked fairly and in proper procedures on fulfilling the values of good urban governance. The implementation of the Community Action Plan program in the slum management, thus, is not a responsive program toward people's need and not able to be said as an effective and efficient policy "product". Moreover, This study finds that the factors that influence the implementation of the slum management is environmental factors."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Rizka Amalia
"Program Peningkatan Kualitas Permukiman dilaksanakan tahun 2018-2022 pada 220 RW Kumuh dari total 445 RW Kumuh di DKI Jakarta yang berupa penataan fisik melalui peningkatan jalan lingkungan, trotoar, drainase lingkungan, penerangan jalan umum, septictank komunal, IPAL komunal, penghijauan, dan persampahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dampak program terhadap harga tanah di DKI Jakarta serta menguji hubungan spasial dari faktor-faktor yang mempengaruhi harga tanah khususnya di lokasi Transit Oriented Development Dukuh Atas dan Istora Senayan. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah harga tanah sedangkan variable independennya merupakan dummy treatment RW kumuh yang mendapatkan program dengan memasukkan variabel kontrol yang relevan. Data yang digunakan adalah level RW Kumuh serta sub sampel RW tidak kumuh di DKI Jakarta. Dengan menggunakan metode Staggered Difference in Differences didapatkan bahwa nilai pertumbuhan harga tanah pada lokasi penataan memiliki tingkat signifikansi yang lemah dan dapat meningkatkan harga tanah rata-rata hanya sebesar Rp. 68.919,-/m2 dibandingkan dengan RW yang tidak mendapatkan program peningkatan kualitas permukiman. Sementara itu pada analisis spasial menambahkan variable penjelas antara lain tingkat kekumuhan, kepadatan penduduk, aksesibilitas, fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan, pusat perbelanjaan, ruang publik dan daerah rawan banjir. Dengan menggunakan metode Spatial Durbin Mode diperoleh bahwa faktor-faktor yangmempunyai hubungan spasial dalam mempengaruhi harga tanah secara langsung dan tidak langsung yaitu kepadatan penduduk, tingkat kekumuhan, fasilitas pendidikan, ruang publik dan rawan banjir. Selain itu, penelitian ini juga mengukur harga tanah dalam klaster RW dengan menggunakan metode LISA (Local Indicator Spatial Asociation) serta mengkaji pengelompokan spasial yang signifikan di sekitar wilayah pengamatan.

The Urban Settlement Quality Improvement Program was implemented in 220 slum areas (RW) out of a total of 445 slum areas in DKI Jakarta from 2018 to 2022. The program focused on physical design through improving environmental roads, sidewalks, environmental drainage, public street lighting, communal septic tanks, communal wastewater treatment plants (IPAL), greening, and waste management. This study aims to measure the impact of the program on land prices in DKI Jakarta, particularly in the transit-oriented development locations in Dukuh Atas and Istora Senayan, as well as spatial factors affecting land prices. The dependent variable used in this study is land price, while the independent variables include a dummy treatment for slum RWs that received the program with the inclusion of relevant control variables. The data used include slum RW levels and sub-samples of non-slum RWs in DKI Jakarta. Using the Staggered Difference in Differences method, it was found that the increase in land prices in the developing areas had considerably weak statistical significance and only increased the average land price by Rp. 68,919 per square meter compared to RWs that did not receive the settlement quality improvement program. The spatial analysis added explanatory variables such as slum level, population density, accessibility, health facilities, educational institutions, shopping malls, public spaces and flood-prone areas. Using Durbin spatial model method, it was found that direct and indirect factors affecting land prices are population density, slum level, educational institutions, public spaces and flood-prone areas. In addition, this study measured land prices in RW clusters using the Local Indicator Spatial Association (LISA) method and examined the significant spatial clustering around the observation area."
Jakarta: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Silalahi, King Ronald
"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi minat pekerja informal berpendapatan rendah terhadap jaminan hari tua di DKI Jakarta. Metode penelitian menggunakan pendekatan mix method yaitu analisis kualitatif deskriptif dan estimasi probability regresi probit. Berdasarkan output regresi probit ditemukan bahwa variabel yang siginifikan mempengaruhi preferensi pekerja informal berpendapatan rendah adalah jenis pekerja bukan penerima upah, pendapatan dibawah ump, stimulus harga, motif siklus hidup dan tabungan. Penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah mengembangkan kebijakan yang responsive terhadap karakteristik pekerja sektor informal melalui perlindungan usaha, skema premi menjadi tabungan, memfasilitasi pendidikan perencanaan keuangan bagi pekerja informal berpendapatan rendah di DKI Jakarta. "
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2017
T48799
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ricki Muliadi
"Peningkatan emisi gas rumah kaca di DKI Jakarta dapat berdampak negatif pada pembangunan kota yang berkelanjutan. Peningkatan emisi gas rumah kaca dapat menurunkan tingkat kesehatan masyarakat yang berujung pada perlambatan perekonomian. Pemerintah daerah DKI Jakarta mengeluarkan Rencana Aksi Daerah - Gas Rumah Kaca (RAD-GRK) untuk mengatasi tingginya emisi gas rumah kaca.
Penelitian ini membahas analisis penerapan kebijakan RAD-GRK terhadap aspek keberlanjutan DKI Jakarta menggunakan pendekatan sistem dinamis. Model kebijakan RAD-GRK akan diintegrasikan dengan Jakarta Sustainable Urban Model dan kemudian disimulasikan berdasarkan dua skenario yaitu Kewenangan Rendah dan Kewenangan Tinggi. Kebijakan RAD-GRK mampu menurunkan emisi gas rumah kaca di Jakarta namun perlu upaya lebih lanjut oleh pemerintah DKI Jakarta untuk menciptakan pembangunan kota Jakarta yang berkelanjutan.

The increasing of Green House Gases (GHGs) in DKI Jakarta could harm the sustainable urban development. The escalation of GHGs could decrease public health level that lead to economics slow down. Local government of DKI Jakarta releases Regional Action Plan-Green House Gases (RAP-GHGs) to overcome the increasing of GHGs.
This research discusses about policy analysis of Regional Action Plan-Green House Gases Emission toward sustainable aspects of DKI Jakarta using system dynamics approach. The policy model of RAP-GHGs would be integrated with Jakarta Sustainable Urban Model and be simulated based on two scenarios which are Low Authority and High Authority. RAP-GHGs policy could reduces GHGs emission in Jakarta but it needs further efforts from DKI Jakarta local government to create sustainable Jakarta development.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2013
T35612
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Jakarta: The ASEAN Secretariat, 2000
332.673 ASE III a
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Titik Handayani
"ABSTRAK
DKI Jakarta sebagai ibukota negara yang sekaligus berfungsi sebagai pusat pembangunan nasional, pusat industri, perdagangan dan pariwisata merupakan propinsi yang banyak dituju migran. Disamping itu DKI Jakarta juga merupakan propinsi dengan persentase pekerja sektor informal non pertanian tertinggi dibanding dengan propinsi lain yaitu sebesar 35 persen.
Beberapa studi mengungkapkan bahwa membengkaknya sektor informal yang terjadi di kota-kota besar seperti Jakarta disebabkan karena terbatasnya daya serap sektor modern atau formal terhadap angkatan kerja. Meningkatnya jumlah angkatan kerja di kota, diantaranya disebabkan oleh arus migrasi dari desa, dan karena mereka tidak dapat tertampung di sektor formal maka mereka menciptakan kesempatan kerja untuk dirinya atau memasuki pekerjaan di sektor informal.
Tesis ini mencoba menganalisa apakah probabilitas di dalam memasuki pekerjaan di sektor informal ditentukan oleh status migrannya atau lebih ditentukan oleh variabel sosial demografis yang lain seperti tingkat pendidikan, umur, status perkawinan dan jenis kelamin dengan menggunakan data Supas 1985. Data yang digunakan dibatasi pada mereka yang berusia 10 tahun ke atas atau lebih baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. Klasifikasi dari sektor formal- informal menggunakan pendekatan kombinasi antara status dan jenis pekerjaan. Sedang kriteria migran yang dipakai adalah migran berdasarkan tempat tinggal lima tahun yang lalu (recent migrant) yaitu diluar DKI Jakarta.
Model statistik yang dipakai untuk memperkirakan probabilitas migran atau non migran dalam memasuki kegiatan di sektor informal adalah regresi logistik berganda. Variabel bebas yang diamati adalah status migran, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, usia, jenis kelamin serta status perkawinan. Selain variabel utama tersebut juga diperhatikan adanya pengaruh variabel interaksi baik interaksi dua faktor seperti interaksi antara status migran dan tingkat pendidikan, interaksi antara status migran dan jenis kelamin maupun interaksi tiga faktor antara status migran, tingkat pendidikan dan jenis kelamin dan sebagainya.
Dari hasil uji statistik menunjukkan adanya hubungan yang tidak signifikan antara status migran dengan probabilitasnya memasuki pekerjaan di sektor informal. Kemudian setelah memperhatikan tingkat pendidikannya, didapatkan hubungan negatif antara tingkat pendidikan dengan probabilitasnya memasuki. pekerjaan di sektor informal. semakin rendah tingkat pendidikan migran maupun non migran, maka kemungkinannya memasuki pekerjaan di sektor informal semakin besar.
Migran yang berpendidikan tamat SD ke bawab mempunyai kemungkinan sebesar 2,1 kali dibanding migran yang berpendidikan tamat SLTA ke atas. Pada kelompok non migran mereka yang berpendidikan tamat SD ke bawah mempunyai probabilitas sebesar 3,9 kali dalam memasuki pekerjaan di sektor informal dibanding yang berpendidikan tamat SLTA ke atas.
Berdasarkan perbedaan variabel jenis kelamin, migran laki-laki mempunyai probabilitas lebih besar (1,3 kali) dalam memasuki pekerjaan di sektor informal dibanding migran perempuan. Sebaliknya pada kelompok non migran laki-laki mempunyai probabilitas lebih kecil (0,6 kali) dibanding perempuan dalam memasuki pekerjaan di sektor informal.
Hasil perhitungan yang menjelaskan hubungan antara status migran dan sektor pekerjaan di sektor informal setelah memperhatikan kelompok umur, ternyata tidak terdapat hubungan yang signifikan antara faktor interaksi status migran dan kelompok umur dalam hubungannya dengan kemungkinaa memasuki pekerjaan di sektor informal. Namun variabel utama kelompok umur mempunyai hubungan yang signifikan. Pada kelompok usia muda (10-29 th) mempunyai probabilitas bekerja di sektor informal lebih besar dibanding mereka yang berumur 30-49 th, selanjutnya pada kelompok umur 50 tahun ke atas probabilitas untuk bekerja di sektor informal juga lebih besar dibanding mereka yang berumur 30-49 tahun. Jadi probabilitas bekerja di sektor informal cukup tinggi pada kelompok umur 10-29 th, dan menurun pada kelompok umur 30-49 th, kemudian meningkat lagi pada kelompok umur 50 tahun ke atas. Pola tersebut terjadi baik pada kelompok migran maupun non migran.
Apabila diperhatikan hubungan antara status migran dan sektor pekerjaan dengan memperhatikan variabel status perkawinan, ternyata tidak terdapat hubungan yang signifikan pada variabel utama yaitu status migran dan status perkawinan. Tetapi variabel interaksi antara status migran dan status perkawinan mempunyai hubungan yang signifikan dengan sektor pekerjaan di sektor informal. Baik migran maupun non migran yang berstatus belum kawin mempunyai probabilitas untuk bekerja di sektor informal lebih kecil dibanding migran atau non migran yang berstatus kawin."
1991
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
R.A. Siti Delima Amanda Putri
"Perumahan di daerah perkotaan telah meningkat secara dramatis seiring dengan pertumbuhan populasi yang besar dan meningkatnya arus urbanisasi. Laju urbanisasi menurut Proyeksi Penduduk Indonesia 2010 - 2035, Statistik Indonesia tahun 2013, dalam 25 tahun ke depan akan meningkat rata-rata sebesar 72,5%. Arus urbanisasi menyebabkan berbagai macam permasalahan perkotaan salah satunya adalah pemukiman informal yang mayoritas berada di Kampung. Pemerintah Jakarta telah membuat kebijakan tentang pelaksanaan Kampung dan Penataan Masyarakat di Jakarta khususnya (Kepgub 878/2018). Tujuan dalam penelitian mengkaji implementasi kebijakan yang terkait dengan Kampung Kota. Selanjutnya menganalisis perubahan luas permukiman informal melalui analisis spasial (SIG) dengan Citra Resolusi Satelit Tinggi dalam kurun waktu 2010, 2016, dan 2020. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara secara mendalam, observasi lapangan, dan studi kepustakaan.

Housing in urban areas has increased dramatically along with massive population growth and increasing urbanization flow. The pace of urbanization according to the Indonesia Population Projection 2010-2035, Statistics Indonesia (2013) in the next 25 years will increase by an average of 72.5%. One of the urban problems by that circumstance is informal settlement that occur in Kampung. Jakarta government has created a policy about Kampung and Community arrangement implementation in Jakarta particularly for specific district (Kepgub 878/2019). The purpose of this research are to examine the implementation of policies related to Kampung and analyze the changes of informal settlements through spatial analysys (GIS) with high resolution sattelite imagery in 2010, 2016, and 2020. The research used a qualitative approach with indepth interview, observation, and literature review."
Jakarta: Sekolah Kajian Stratejik dan Global Kajian Pengembangan Perkotaan, 2020
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Shalimar
"Permukiman kumuh muncul ketika masyarakat tidak dapat mengakses tempat tinggal yang layak huni dan tidak memiliki kemampuan untuk membeli rumah ataupun melakukan pemeliharaan terhadap bangunan yang mereka tempati. Dalam rangka mengatasi permasalahan terkait dengan permukiman kumuh, pemerintah melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) melakukan penataan kawasan yang bertujuan meningkatkan kualitas permukiman kumuh menjadi lebih baik. Hal tersebut mendorong dilakukannya penelitian yang bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRKP dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori kinerja organisasi yang terdiri dari lima indikator yaitu macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, dan capabilities. Peneliti menggunakan teknik pengumpulan mixed methods melalui survei dan wawancara mendalam. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kinerja DPRKP DKI Jakarta dalam melakukan penataan kawasan permukiman kumuh masuk ke dalam kinerja kategori baik. Namun, terkait anggaran, alternatif pembiayaan dan koordinasi dengan dinas lain terkait penataan kawasan permukiman kumuh masih harus diperbaiki dan evaluasi kembali.

Slum settlements arise when people cannot access a decent place to live in and do not have the ability to buy a house or carry out maintenance of the building they occupy. In order to overcome problems related to slum settlements, the government through the Office of Public Housing and Settlement Areas (DPRKP) carried out regional arrangements aimed at improving the quality of slum settlements for the better. This prompted the conduct of research aimed at analyzing the performance of the DPRKP in structuring slum areas in DKI Jakarta. This study uses the theory of organizational performance which consists of five indicators, namely macro efficiency, micro efficiency, equality, happiness, and capabilities. Researchers used mixed methods collection techniques through surveys and in-depth interviews. The research findings show that the performance of the DKI Jakarta DPRKP in structuring slum areas falls into the good category of performance. However, regarding the budget, alternative financing and coordination with other agencies related to structuring slum areas, they still need to be repaired and re-evaluated."
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2022
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>