Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenyediaan hunian yang layak menjadi salah satu masalah yang dihadapi kota-kota besar tidak terkecuali Jakarta. Hong (2001) berpendapat bahwa dalam pemenuhan kebutuhan hunian tempat tinggal bagi masyarakat berpenghasilan mengenah bawah, pemerintah perlu memenuhi kebutuhan unit dan memberikan subsidi, namun perlu didukung oleh kualitas pembangunan secara terpadu, sistem pengelolaan perumahan yang baik, pelayanan jangka penjang serta pemberdayaan masyarakat. UPRS Pulo Gebang selaku pihak yang memiliki wewenang dalam melakukan pengelolaan rumah susun menjalankan beberapa tugas terkait pengelolaan. Terdapat temuan bahwa masih terdapat masalah dalam pengelolaan rusunawa Pulo Gebang terkait dengan pembayaran uang sewa unit, komunikasi antara pengelola dan penghuni, serta ketegasan pihak UPRS dalam menerapkan peraturan terkait pengelolaan. Beberapa hal cukup baik yang sudah dijalankan oleh UPRS adalah kegiatan pelatihan untuk penghuni dengan berkoordinasi dengan dinas terkait. 

---

ABSTRACTProvision of decent housing is one of the problems faced by big cities, including Jakarta. Hong (2001) argues that in meeting housing needs for low income people, the government needs to fulfill unit needs and provide subsidies, but needs to be supported by the quality of integrated development, good housing management systems, long-term services and community empowerment. UPRS Pulo Gebang as the party that has the authority to carry out apartment management runs several management related tasks. This study found there are still problems in the management of Pulo Gebang flats related to the payment of unit rent, communication between managers and residents, and the firmness of the UPRS in implementing regulations related to management. Some good things that have been carried out by UPRS are training activities for residents by coordinating with related agencies."

"Skripsi ini membahas tentang pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, ditinjau dari prinsip-prinsip good governance. Pelayanan Rusunawa Pulo Gebang dilaksanakan oleh UPRS Wilayah III Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan teori good governance dalam pelayanan publik dengan pendekatan positivis dan teknik pengumpulan data kualitatif. Teknik analisis data menggunakan analisis deksriptif terhadap dimensi-dimensi good governance.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa UPRS Wilayah III belum memenuhi prinsip-prinsip good governance dalam pelayanan publik di Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Wilayah III juga mengalami kendala dalam mewujudkan prinsip good governance, yakni tidak adanya sistem elektronik pendukung dalam pelayanan, terutama dalam pelayanan administrasi sehingga menyebabkan penyimpangan di lapangan dan masyarakat mengalami kesulitan dalam mengakses informasi mengenai pelayanan di Rusunawa Pulo Gebang. Selain itu, UPRS Wilayah III juga menghadapi kendala kekurangan SDM sebagai pengawas rusunawa, yakni penanggung jawab lokasi (penjalok).

---

This undergraduate thesis discusses about the services at Rusunawa Pulo Gebang, Kelurahan Pulo Gebang, Kecamatan Cakung, East Jakarta, reviewed by the principles of good governance. Rusunawa Pulo Gebang services performed by UPRS Region III in Agency of Housing and Local Government Buildings of DKI Jakarta Province. This study uses the theory of good governance in the public service with positivist approach and qualitative data collection techniques. The data analysis technique uses descriptive analysis technique of the dimensions of good governance.

The results of this study indicate that UPRS Region III has not comply the principles of good governance in service in Rusunawa Pulo Gebang. UPRS Region III also has a problem in realizing the principles of good governance, that is the absence of supporting electronic systems in services, especially in administrative services, causing irregularities in the implementation field and many people have difficulty in accessing information about services in Rusunawa Pulo Gebang. In addition, UPRS Region III also faces a lack of human resources as rusunawa supervisors, that is penanggung jawab lokasi (penjalok)."

"Penelitian ini membahas tentang Pelaksanaan sejumlah prinsip prinsip GoodGovernance dalam Pelayanan Rusunawa di UPRS Wilayah III PemerintahProvinsi DKI Jakarta Tujuannya adalah untuk menganalisis apakah pelayananrumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dikelola olehUPRS Wilayah III pada rumah susun sederhana sewa Tipar Cakung ndash JakartaTimur telah mengacu pada prinsip prinsip good governance Penelitian ini adalahmenggunakan teori mengenai prinsip prinsip good governance dalam pelayananpublik Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data survei danwawancara mendalam Hasil dari penelitian ini adalah pelaksanaanpelayanan rumah susun sederhana sewa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yangdikelola oleh Unit Pengelola Rumah Susun Wilayah III pada Rumah Susun TiparCakung ndash Jakarta Timur belum menerapkan atau belum mengacu sepenuhnyapada prinsip prinsip good governance.

---

This research discusses the implementation of good governance principles in alow cost apartement Services in Region III UPRS Jakarta The goal is to analyzewhether the low cost apartement services of the city administration managed byUPRS Region III in a flats Tipar Cakung East Jakarta was referring to theprinciples of good governance This research is using the principles of goodgovernance theories in the public service

This research is using survey as datagathering terchniques and in depth interviews The results of the research is theimplementation of the flats services managed by the Regional Management UnitHousing Project III on The Flats Tipar Cakung East Jakarta have not been fullyimplemented or not reference to the principles of good governance "

"Jumlah pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota yang terus meningkat akan memberikan dampak nyata pada DKI Jakarta. Dampak yang timbul adalah munculnya kawasan kumuh dan meningkatnya kebutuhan akan hunian. Oleh sebab itu, maka pemerintah harus menekankan kebijakan pembangunan perumahan bersubsidi, salah satu bentuk pembangunannya yaitu dalam bentuk rusunawa. Perumnas merupakan BUMN yang menjalankan peran pembangunan dan pengelolaan Rusunawa. Skripsi ini membahas mengenai Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara dengan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif yaitu wawancara mendalam, studi literatur, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa Analisis Pengelolaan Rusunawa Sindang Koja, Jakarta Utara masih memiliki beberapa permasalahan. Hal ini dikarenakan masih terdapatnya beberapa dimensi dari pengelolaan rusunawa yang tidak berjalan dengan baik. Dimensi Administrasi Keuangan, masalah dalam ketersediaan dana yang terbatas dan tidak adanya dana taktis. Dimensi Teknis Sarana dan Prasarana, Perumnas dianggap banyak melakukan pembiaran dalam perawatan dan pemeliharaan. Dimensi Peersewaan, Pemasaran, dan Pembinaan Penghuni juga memiliki masalah dalam hal pembinaan penghuni yang tidak berjalan.

---

the number of population growth and city development that continues to increase will have a real impact on DKI Jakarta. The impact that arises is the emergence of slums and increased demand for shelter. Therefore, the government must emphasize the policy of subsidized housing development, one form of development that is in the form of low-cost housing. Perumnas is a BUMN that carries out the role of Rusunawa development and management. This thesis discusses Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta with post-positivists with qualitative data collection methods, namely in-depth interviews, literature studies, and documentation.

The results of this study show that the Management Analysis of Rusunawa Sindang Koja, North Jakarta still has several problems. This is because there are still a number of dimensions of the management of low-cost housing that are not going well. Dimensions of Financial Administration, problems in the availability of limited funds and the absence of tactical funds. Technical Dimensions of Facilities and Infrastructure, Perumnas is considered to have done a lot of neglect in care and maintenance. The Dimensions of Rental, Marketing, and Guidance of Residents also have problems in terms of coaching residents who are not runni."

"Pembangunan Perumahan dan Permukiman di Indonesia selalu mengalami perkembangan seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk telah mengakibatkan arus urbanisasi dari desa ke kota-kota besar yang mengakibatkan berkurangnya lahan untuk tempat hunian dan permukiman. Di kota-kota besar seperti Jakarta, Semarang, Surabaya, Bandung dan Medan untuk mencari tempat hunian yang aman dan nyaman sesuai Tata Ruang Kota sudah mengalami banyak kesulitan yang pada akhirnya penataan tempat hunian dan perumahan menjadi masalah besar dalam perencanaan pembangunan kawasan perkotaan. Untuk mengatasi kelangkaan tanah permukiman maka pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan tentang Rumah Susun yaitu UU No.16 Tahun 1985. UU Rumah Susun merupakan salah satu alternatif untuk mengatasi masalah penyediaan lahan permukiman dengan bentuk bangunan gedung bertingkat dengan harapan akan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat tentang perumahan. Pemerintah melalui melalui UU No.4 Tahun 1992 Tentang Perumahan dan Permukiman memberi kesempatan kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah maupun swasta untuk ikut aktif membantu pemerintah dalam pembangunan perumahan. Dan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1994 tentang Penghunian Rumah oleh Bukan Pemilik telah memberikan kesempatan yang lebih luas dan dasar hukum yang kuat bagi penyediaan hunian dengan sistem sewa menyewa. Pemerintah DKI sebagai penanggungjawab terhadap penyediaan sarana Perumahan yang layak bagi masyarakat telah berusaha untuk mewujudkannya melalui pembangunan Rumah Susun di daerah-daerah kumuh yang terjangkau oleh masyarakat yang berpenghasilan rendah. Pemerintah Daerah DKI juga membentuk Badan Usaha Badan Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang properti dengan sistem sewa menyewa yang dikelola oleh PT Pulo Mas Jaya. Kewenangan yang diberikan oleh Pemda DKI kepada PT Pula Mas Jaya sebagai Badan Usaha menarik untuk dikaji secara hukum perihal perjanjian sewa menyewa antara Konsumen dengan PT Pulo mas Jaya sebagai Badan Usaha. Perjanjian ini akan berakibat hukum terhadap hak dan-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh para pihak dan penyelesaian hukum yang dipakai untuk mengatasi permasalahan yang timbul apabila perjanjian tersebut kemudian hari terjadi sengketa."

"Pembangunan rumah susun sederhana dipercaya oleh Pemprov DKI Jakarta sebagai salah satu jalan keluar penyediaan kebutuhan rumah layah huni dan sekaligus perbaikan lingkungan di DKI Jakarta. Namun demikian penyediannya belum didukung oleh sistem pengelolaan yang baik dan efesien. Alih-alih mencapai tujua yang diharapkan, rusunawa malah seperti memindahkan kekumuhan horizontal menjadi kekumuhan vertical. Tulisan ini disarikan dari hasil kajian tentang pengelolaan rumah susun yang dibangun Pemprov DKI Jakarta. "

"ABSTRAKKepadatan penduduk yang tinggi terutama akan terjadi di kota kota besar. Hal tersebut disebabkan karena derasnya arus perpindahan penduduk ke perkotaan, yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah seperti penyediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja. Konsentrasi-konsentrasi penduduk yang sangat padat membentuk kantong-kantong permukiman kumuh dan miskin di pusat-pusat dan pinggiran kota.Akibat keterbatasan ekonomi dan keadaan sosial yang kurang mendukung, lapisan penduduk marjinal di DKI Jakarta dengan terpaksa dan atau sengaja bermukim di human kumuh. Di antara mereka bahkan mendirikan bangunan-bangunan liar pada lokasi-lokasi yang semestinya tidak diperuntukan sebagai permukiman atau pada lahan-lahan milik pihak lain. Di samping itu industrialisasi dan proses urbanisasi yang berlangsung cepat akan menimbulkan masalah kesehatan perkotaan yang berantikan masalah kesehatan lingkungan permukiman.Masalah-masalah tersebut antara lain meliputi, perumahan sehat, sanitasi makanan, kebutuhan air bersih dan lain-lain.Eckholm (1983), mengatakan bahwa kesehatan lingkungan tidak sekedar dilihat dan segi estetika lingkungan alami saja, tetapi dipengaruhi juga oleh kebijakan sosial, ekonomi, budaya pemerintah maupun kebiasaan, gaya hidup dan tradisi masyarakat. Secara umum masalah-masalah kesehatan lingkungan yang mendasar antara lain adalah :Masalah Air minum , Air limbah, Masalah Tinja, Masalah Sampah, Masalah Sanitasi makanan, Masalah Perumahan, Masalah Serangga, Masalah Pencemaran (Wina.mo:1984)Adapun ruang lingkup kesehatan lingkungan itu sendiri: meliputi hal-hal yang luas, antara lain, penyediaan air minum, pengolahan air limbah dan pengendalian pencemaran air, pengelolaan sampah padat, pengendalian vektor, pengendalian dan pencegahan pencemaran tanah, higiene makanan, pengendalian pencemaran udara, pengendalian radiasi, kesehatan kerja, pengendalian kebisingan dan lain-lain (Kusnoputranto: 1992)Perumahan merupakan salah satu dari tiga kebutuhan pokok manusia, yaitu pagan, sandang dan papan, yang mau tidak mau harus dipenuhi agar manusia hidup layak. Khusus untuk kota Jakarta, dengan luas Jahan yang hanya 661,52 km2 dan pada tahun 1996 di huni lebih dari 9.341.400 jiwa atau dengan kepadatan penduduk sekitar 14.121 jiwa per km2 serta laju pertumbuhan penduduk yang tinggi (1,97%), perumahan yang layak dan suhat telah menjadi salah satu masalah yang utama. Kepadatan penduduk terbesar adalah di Jakarta timur yaitu, 2.471.300 jiwa atau 26,5% dari total penduduk Jakarta. Pertambahan jumlah penduduk tersebut seyogianya diikuti pula dengan tersedianya perumahan yang layak dan sehat. Namur sampai saat ini kemampuan pemerintah maupun Swasta untuk menyediakan pemukiman yang memadai bagi semua warganya masih sangat jauh dari yang dibutuhkan, hal ini telah menjadi salah satu masalah utama di Jakarta.Bertolak dari hal-hal tersebut di atas, maka masalah-masalah yang timbul dalam penelitian ini adalah:1. Belum tersedianya informasi tentang kondisi Sarana kesehatan lingkungan (Jamban, saluran air kotor, lokasi pembuangan sampah dan sumber air bersih) di Rumah Susun Palo Gadung dan di Permukiman Kumuh di sekitarnya.2. Bagaimana kualitas kesehatan lingkungan di Rumah Susun Pulo Gadung dan di Pemukiman Kumuh di sekitarnya.3. Bagaimana kondisi pencahayaan dan ventilasi udara pada Rumah Susun Pulo Gadung dan di Permukiman Kumuh di sekitamya.4. Bagaimana kondisi kesehatan lingkungan dan kejadian penyakit diare pada Rumah Susun Pulo Gadung dan di Permukiman Kumuh di sekitarnya.5. Apakah ada hubungan yang signifikan antara Keberadaan Rumah Susun dengan Kesehatan lingkungan dan bagaimana kondisi kesehatan lingkungan pada Rumah Susun dan Pemukiman Kumuh ditinjau dari variable-variabel berikut:- Air Bersih dengan Sub variabel: Air Minum dan Air Mandi- Sanitasi dengan Sub variabel: Pencahayaan, Jamban, Saluran air kotor Pengelolaan Sampah dan Ventilasi- Penyakit.Dari permasalahan di atas dapat diajukan beberapa hipotesis yang akan diuji seperti di bawah ini :1. Tidak ada perbedaan Kualitas Kesehatan lingkungan antara Rumah Susun Pulo Gadung dan Permukiman Kumuh di sekitarnya terhadap keberadaan dan kondisi sarana kesehatan lingkungan (Jamban, saluran air kotor, sampah, ventilasi udara, pencahayaan).2. Tidak ada hubungan Keberadaan Permukiman (Permukiman Kumuh, Rumah Susun) dengan Sarana Kesehatan lingkungan.3. Tidak ada hubungan antara penyediaan Air bersih dengan kejadian penyakit diare pada Rumah Susun Palo Gadung dan Permukiman Kumuh di sekitamya .Analisis data dilakukan dengan metode kualitatif dan kuantitatif sedangkan pengujian hipotesis dengan teknik korelasi sederhana "Product moment " Pearson dan regresi linier dan ganda, serta uji-T dengan menggunakan fasilitas program komputer SPSS for Windows.Hasil penelitian yang diperoleh adalah sebagai berikut:1. Variabel Sarana kesehatan lingkungan untuk Rumah Susan diperoleh harga, r = 0,618, dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,38. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh kondisi sarana kesehatan lingkunganya sebesar 38 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 15,156 + 0,14 X1. Ini berarti bahwa keberadaan Rumah Susun dapat meningkat sebesar 0,14, jika sarana kesehatan lingkungan ditingkatkan sebesar satu satuan Variabel Sarana kesehatan lingkungan untuk Perumahan Kumuh diperoleh harga, r = 0,645, dengan koefisien determinasi (r) sebesar 0,41. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh kondisi Sarana Kesehatan Lingkunganya sebesar 41 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 15,50 + 0,03 X1. 1ni berarti bahwa keberadaan Rumah Susun dapat meningkat sebesar 0,03, jika sarana kesehatan lingkungan ditingkatkan sebesar satu satuan.Nilai rerata Sarana kesling untuk Rumah Susun sebesar 27,52 Permukiman Kumuh sebesar 27,38. Melalui Uji T antara Rumah Susun dengan Permukiman Kumuh diperoleh harga t hitung = 1,27 dengan harga t tabel pada dk (41)(0,05) sebesar 0,78 diperoleh bahwa t hitung > t tabel. Sehingga ada perbedaan yang signifikan antara Sarana Kualitas Kesehatan lingkungan Rumah Susun dengan Kualitas Sarana Kesehatan lingkungan Permukiman Kumuh,2. Variabel Air bersih untuk Rumah Susun diperoleh harga, r = 0,675, dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,45. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh kondisi Air bersih (X2) sebesar 45 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 11,33 + 0,17 X7. Ini berarti bahwa keberadaan Rumah Susun dapat meningkat sebesar 0,17, jika Air bersih ditingkatkan sebesar satu satuan Variabel Air bersih untuk Permukiman Kumuh diperoleh harga, r = 0,626, dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,41. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh kondisi Air bersih sebesar 41 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 17,94 + 0,17 X2. Ini berarti bahwa keberadaan Rumah Susun dapat meningkat sebesar 0,17, jika Air bersih ditingkatkan sebesar satu satuan3. Variabel Penyakit (X3 ) Rumah Susun diperoleh harga, r = 0,65; dengan koefisien determinasi (r2) sebesar 0,43. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh kondisi Penyakit (X3) sebesar 38 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 15,007 - 0,065 X3. Persamaan ini mengandung anti bahwa Kualitas Kesehatan Lingkungan Rumah Susun akan meningkat sebesar 0,065 jika Variabel Penyakit ditunmkan sebesar satu satuan.Tanda negatif menunjukan bahwa ada hubungan terbalik antara kedua variabel, bila Kualitas Kesehatan Lingkungan Rumah Susun baik, maka prevalensi Penyakit semakin kecil dan sebaliknya.Variabel Penyakit (X3) untuk Permukiman Kumuh diperoleh harga, r = 0,669, dengan koefisien determinasi (r) sebesar 0,44. .Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh Penyakit (X3) sebesar 44 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 15,26 - 0,19X3.Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Rumah Susun (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel kesehatan lingkungan sebesar 66 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 16,53 + 0,41 X1 + 0,33 X2 - 0,30 X3, Sementara 34 % dapat dijelaskan variabel-variabel lain yang berhubungan dengan kesehatan lingkungan, tetapi tidak di teliti pada penelitian untuk Permukiman Kumuh harga, r = 0,726 dan koefisien determinasi (r) sebesar 0,52. Sehingga dapat disimpulkan bahwa keberadaan Permukiman Kumuh (Y) dapat dijelaskan oleh variabel-variabel kesehatan lingkungan sebesar 52 % melalui model persamaan regresi yang digambarkan dalam bentuk Y = 16,53 + 0,40 X1 + 0,20 X2 - 0,21 X3, dimana X, = Variabel Sarana Kesehatan Imgkungan, X2= Variabel Air bersih dart X3= Variabel Prevalensi kejangkitan Penyakit.Hasil Uji-T dari perbedaan aritara Rumah Susun dengan Pemukiman Kumuh ini diperoleh bahwa : nilai t hitung sebesar 0,70 dengan dk (41)(0,05) mempunyai nilai t tabel sebesar 0,49. Karena t hitung > t label ( 0,70 > 0,49) maka perbedaan ini signifikan, yang berarti bukan karena kebetulan saja, tetapi karena kondisi permukiman, yang dalam penelitian ini yang diteliti dari kondisi pemukiman adalah Luas lantai bangunan, dinding bangunan, dan jumlah penghuni.Untuk mengetahui ada hubungan antara penyediaan Air bersih dengan kejadian penyakit diare dilakukan pengujian korelasi kemudian dilakukan uji beda dengan signifikansi 95 % antara Variabel Air bersih (X1) dan kejadian penyakit (X2) dengan mengontrol variabel Sarana kesehatan lingkungan (X3) dan Kondisi Permukiman (Rumah Susun, Permukiman Kumuh). Dari hasil Pengujian korelasi antara Air bersih dan Penyakit diperoleh korelasi sebesar 0,7224 atau dengan kata lain kejangkitan penyakit dapat dijelaskan oleh Keberadaan Air bersih sebesar 72 %,. Namun dalam korelasi ini belum menjelaskan sebab-akibat dari korelasi tersebut, sehingga dilakukan pengujian dengan Uji-T variabel Air bersih dan Variabel Penyakit di Rumah Susun dengan di Permukiman Kumuh dan pengaruhnya terhadap kejangkitan penyakit. Dari hasil perhitungan diperoeh nilai skor rerata variabel Air bersih di Rumah Susun sebesar 20,19; di Permukiman Kumuh sebesar 20,11, Nilai di Rupiah Susun lebih besar daripada di Permukiman Kumuh dengan perbedaan ,08. Melalui Uji-T yang dilakukan terhadap perbedaan ini diperoleh bahwa t hitung sebesar 1,29 dengan t tabel 0,241 pada dk (41)(0,05). Karena besar t hitung > t tabel ( 1,29 > 0,241) maka perbedaan ini signifikan, bukan karena kebetulan tetapi berdasarkan kondisi kedua permukiman tersebut. Dari perhitungan skor nilai Variabel Penyakit, di Rumah Susun diperoleh sebesar 3,738 dan di Permukiman Kumuh sebesar 3,928. Skor ini lebih besar di Permukiman Kumuh dengan selisih 3,928 - 3,738 = 0,21, yang berarti bahwa frekuensi kejangkitan penyakit lebih besar di Permukiman Kumuh, Jadi semakin bagus kualitas Air bersih, maka semakin sedikit kemungkinan kejangkitan penyakit dan sebaliknya semakin buruk kualitas Air bersih semakin besar kejangkitan penyakit.Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:- Ada perbedaan Kualitas Kesehatan Lingkungan antara Rumah Susun Pula Gadung dengan Permukiman Kumuh di sekitamya terhadap Keberadaan dan kondisi Sarana Kesehatan Lingkungan (jamban, saluran air kotor, sampah, ventilasi udara dan pencahayaan).- Ada hubungan keberadaan Permukiman (Rumah Susun dan Permukiman Kumuh) dengan Kesehatan Lingkungan.- Ada hubungan antara penyediaan Air berslh dengan kejadian penyakit diare pads Rumah Susun Pula Gadung dan Permukiman Kumuh di sekitamya.

---

ABSTRACT

The rapid flow of urbanization results in the increase growth of population (1,97%) which in general occur in a big city, especially Jakarta. From the five district cities, the largest concentration of population is in the East Jakarta, that is 2,471,300 people (year 1996) or 26,5 % of the total population of the DKI Jakarta. The population concentration is congested and forms area of slums and poverty. One of the area which is still a potential slum area is Pulo Gadung area which is located in East Jakarta District.

Housing is one of the three basic needs of human beings aside from clothing and food, which has to be fulfilled, So that human beings can live in prosperous and in a healthy environment.

Slum area is not an area from a structure area, this slums area does not have any proper sanitary channel to dispose waste product.

Most of people whose living in slum area dispose their waste product into the river, because they do not have a proper lavatory. These slum areas are not provided with temporary waste dispose area, they throw most of their garbage into the water stream. Water which they use every day are taken from land water, because in these slum areas, the clean water supply from the PDAM is not provided. Houses where they live in are built with no precautions for protecting, against rain, heat and wind. They do not estimate the lighting or air circulation in the room. With such conditions in the slum area, needs on the proper house become a desperate need , where as the area or which these houses are built need to be restructured.

In the policy made by Pemda DKI Jakarta, it states that developing housing sectors and slums are directed to increase the quality and quantity of housing and quality of living environment. One of the efforts that have been done is through managing of the slum areas into flats and reorganized the slum areas at location like along river sides, along railway tracts.

The constructions of multistoried is a hope for government and community who use to live and stayed in the slum areas, so they will be able to provide themselves with a

better place to stay looking not only from the physical sight but more towards the quality of the healthy and clean environment. For example, proper bathrooms, waste disposal areas, gutter ventilation, proper lighting and clean water facilities and also a decrease in transferring diseases such as diarrhea.

For examples of developing multistoried housing is the multistoried housing at RW 01 Pulo Gadung area, East Jakarta.

Depart from the issues, can be identified problems that occur in this research are:

1. Lack of information regarding conditions of an environment health facility (lavatory, gutter, garbage disposal location and clean water source) in Pulo Gadung multistoried and the slum areas nearby.

2. How is the quality of environmental health in Pula Gadung multistoried complex and the slum area nearby.

3. How is the lighting conditions and ventilation in Pulo Gadung multistoried complex and the slum area nearby.

4. The occurence of disease like diarrhea in Pula Gadung multistoried complex and the slum area nearby.

5. Is there any significant relation between the existence of the Pulo Gadung multistoried and environmental health and how is the environmental health condition at the multistoried complex and slum areas considered by these variables:

- Clean water (variables: drinking water and bathing water).

- Sanitation (variables: lighting, lavatory, gutter, waste management and ventilation).

- Disease.

The main point of this research is that to know the differences between the quality of healthy environment in the Pulo Gadung multistoried with the slum areas surrounding.

The result of this research is in hope that it will become an input for the Pemda DKI Jakarta in order to reorganize the policies of developing multistoried complex and the architect of multistoried to pay more attention in the aspects of a environmental health.

Referring to the above problems, few hypothesis which will be tested, can be purposed, such as:

1. There are no differences of the environmental health quality between Pula Gadung multistoried and the slum area nearby to the existence and condition of the environmental health facilities (lavatory, gutter, garbage, ventilation, lighting).

2. There is no relation between residential (multistoried complex, slum area) and environmental health facilities.

3. There is no relation between clean water supply and the diarrhea phenomenon in Pulo Gadung multistoried and the slum area nearby.

The research made through a few appropriate steps. First with the use of primary data, in this case of using question list and direct interviews with respondence. Second, by doing field observation, with inspecting directly the condition of the fields and also follows interviewing the Ketua RT, RW and the ladies of the societies. Third, by using secondary data which has links to the work between data of district chief, correlation institution, map, reports, results of study, and also library.

Data analysis which was made to get a picture about the health quality of the environment in Pulo Gadung multistoried housing and comparing it with environmental health quality in slums nearby. The environmental health variable which was tested is the environmental health facilities (lavatory, gutter, garbage handling, clean water, ventilation and lighting) and also the occurrence if diarrhea disease.

The research has been made by using a descriptive analysis method. The samples taken were groups of people living in the multistoried housing which was done with a census and for people whose living in the slums was done by random. Data analysis was done with statistic method to test correlations, regressions and T-test with significance a = 5%, by using computer program facilities SPSS for Windows.

The methods are to know the correlation between environmental health facilities variables with residential, in this case the multistoried housing and slum areas.

The results of the research are:

1. There is a positive correlation between the existence of multistoried and slum areas to the conditions of environmental health facilities. So there is a significant difference of quality in the environmental health between Pulo Gadung multistoried and the slum areas to the existence and conditions of environment health facilities.

By using a correlation test for the multistoried a counted t > table t (11,9>I,884-), this means the coefficient correlation is significant. And also through the regression equation model which is illustrated in Y = 15,156 + 0,14 X1. This equation means that there is a positive correlation between the quality of the existing multistoried and condition of environmental health facilities. Also means that the quality of multistoried will increase 0,14 if the conditions of environmental health facilities are increased by one unit.

For the slum area it is obtain counted t > table t (9,31 1,884), therefore coefficient correlation is significant, and a positive relation between condition of environmental health facilities (X1) with existence of slum area (Y) is also obtain through a regression equation model of Y = 15,50 + 0,03 X1. This equation means that the qualities of the slums will be increased to 0,03 if the correlation of environmental health facilities is increased to one unit. Therefore it is proven there is a correlation between the existence of multistoried and slum areas surroundings with conditions of environmental health facilities. The average value of environmental health facilities for multistoried is 27,52 and for slum is 27,16. With a test between multistoried and slum areas found a counted t = 1,27 was obtained and table t price at of (41)(0,05) is 0,78, found a higher counted "t" than that of table "t".

This means there is a significant difference between the quality of environmental health facilities of multistoried with the quality of environmental health facilities of that the slum area. Where the quality for environmental health facilities of multistoried is better than that of the slums, therefore the H01 is rejected.

2. From the test the coefficient correlation obtained that there is a relation between clean water with the existence of multistoried through equation of Y = 11,33 + 0,17 X2, which means that qualities of existence of the multistoried will be increased by 0,17 if clean water condition is increased one unit. Therefore H02 is rejected.

3. From the test of the coefficient correlation obtained there is a relation between disease and the existence of multistoried. Through equation of Y = 15,007 - 0,065X3, which means that quality of an environmental health for multistoried will be increased by 0,065 if the variable of disease is decreased one unit.

From the test it is also obtained a significant relation between disease and the existence of slum area, Through equated Y = 15,26 - 0,19X3, which means that quality of environmental health in slum areas will be increased to 0,19 if the disease variable is decreased one unit. Therefore Ho3 is rejected.

So there is a significant correlation between existence of residential (multistoried and slums) with environmental health variables. The correlation can be put into a double regression equation, Y = 16,53 + 0,40X1 + 0,33X2 - 0,30X3, meanwhile for the slums, the double regression equation is, Y = 16,53 + 0,40X1 + 0,20X2 - 0,21X3. This equation describes that the relation between variables which involves, where is Y which is physical condition of multistoried/slums, and also XI is environmental health facility variable, X2 the clean water variable and X3 is the disease occurrence variable.

This above equation give information that there is a relation which is equal between existence of multistoried housing and slum area with variable XI, X2, X3 which is also means an increase in."

"An Analysis on the Quality Service of The Management of the Multiple-floored Low-Priced Housings (Case Study of the Multiple-floored Low-priced Housing at the Karang Anyar Village, Sawah Besar Sub District, of Central Jakarta District, in the Province of the Jakarta Capital City)The village Karang Anyar is one of many slum areas found in the Central Jakarta District. But not categorized as illegal housings, since the area has been inhabited for decades and passed on trough some generations, furthermore in the land with once was set in fire that devastate all the housings on it, many of the people living there are already granted with Certificate for the land they occupied.The Development of the Multiple-floored Low-priced Housing provided by the Local Government of the Capital City of Jakarta is part of it's service to the public, in order to meet the need for homes for city inhabitants. It is expected that the management of the multiple-floored housings to provide good service quality for the satisfaction the occupants of the multiple-floored housings.Service represents the implementation of the policy with has been formulated by the policy maker in this case, The Capital City of Jakarta Housing Agency. The service quality referred to including facility service implementation at the Multiple-floored Low-priced Housings at the Karang Anyar village, from unsatisfied up to extremely unsatisfied.The above mentioned matter is due to the lack of personnel to undertake the task on the field as the Person In charge on the location, as will as the inadequate operational cost allocated for the maintenance of the Multiple-floored Low-priced housings, which is caused by the collected can not cover the operational cost need.This research is finding out whether there is correlation or gap between the inhabitant's perception and expectation on the service quality of Multiple-floored housings management as well as the level of quality service implementation which is provided by the management of the Karang Anyar's Multiple-floored Low-priced housings.This research is a descriptive analysis and a case study based, the analysis is performed quantitatively, which can describe clearly factors of the Multiple-floored housings services. The Quantitative analysis is used due to the inclusion of research variables which is aimed at resolving the existing current problem.In this research the respondents are taken from some of the inhabitants of the Multiple-floored Housings involving 150 family heads out of totally 360 family heads occupied the housings.The data collection method used in this research is the questionnaire method in the form of questions list addressed directly at the inhabitants of the Multiple-floored housing based o the accidental sampling technique for those taken as respondent in this research.This kind of Data collection technique is applied to collect main data which '?ill be used to evaluate/answer questions in this research, besides by using study case . Since the case study method has variations can be either simple or even' complex . This case study can be implemented in one or more places at the same time.The outcome of this research reveals description of gap between perceptions and expectations of the occupants against the level of service provided by the management of the Karang Anyar Multiple-floored Low-priced Housings. The highest gap level figure is earned at the reliability dimension measurement reading - 2.48 with satisfaction level scores 42 %. the inhabitants fail to be satisfied according to their expectations. While the occupants satisfaction level from all dimensions (tangible, reliability, responsiveness, assurance, and empathy) stand at 47 °/o with gap level of -2.21. therefore there is a gap between perception and expectation of the inhabitants of the Multiple-floored Low-priced housings of 53%. Therefore an improvement is obviously needed on all dimension of quality service, in order to meet the expectations of the inhabitants as the user of the service provided.Bibliography 60 books ( year 1973 - 2003 )"

"Meningkatnya jumlah penduduk dan aktivitas perkotaan seiring dengan meningkatnya timbulan limbah padat. Pemerintah DKI Jakarta baru dapat mengolah 1.000 ton per hari limbah padatnya (BPLHD DKI Jakarta, tanpa tahun) dari total 5.598 ton limbah padat per hari (BPS DKI Jakarta, 2012) dimana 51% limbah padat berasal dari rumah tangga (Damanhuri, 2010), termasuk rumah susun sederhana. Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif analisis timbulan, komposisi, dan potensi reduksi limbah padat untuk menyusun rekomendasi pengelolaan limbah padat di rumah susun sederhana dengan studi kasus Rumah Susun Sederhana (Rusuna) Harum Tebet dan Rusuna Bendungan Hilir II. Metode yang digunakan untuk memperoleh data dalam penelitian ini sesuai dengan SNI 19-3964-1994 tentang Metode Pengambilan dan Pengukuran Contoh Timbulan dan Komposisi Sampah Perkotaan.Hasil penelitian menunjukkan rata-rata timbulan limbah padat di Rusuna Harum Tebet adalah 0,299 kg/orang/hari dengan volume 2,69 L/orang/hari dan Rusuna Bendungan Hilir II adalah 0,210 kg/orang/hari dengan volume 1,91 L/orang/hari. Komposisi utama limbah padat Rusuna Harum Tebet adalah 76,30% organik, 9,89% plastik, dan 7,06% kertas. Selaras dengan hasil tersebut, komposisi utama limbah padat Rusuna Bendungan Hilir II adalah 66,30% organik, 13,23% plastik, dan 9,14% kertas.Rekomendasi pengelolaan limbah padat meliputi pewadahan, pengumpulan, pengolahan, dan pengangkutan. Potensi reduksi limbah padat dengan aplikasi rekomendasi pengelolaan limbah padat melalui pengomposan dan daur ulang di Rusuna Harum Tebet adalah sebesar 71,72% sementara di Rusuna Bendungan Hilir II sebesar 65,81%. Potensi reduksi limbah padat yang cukup tinggi di kedua rumah susun dapat menjadi solusi keterbatasan lahan TPST Bantar Gebang. Aplikasi rekomendasi pengelolaan limbah padat tersebut harus didukung dengan tinjauan lebih lanjut mengenai aspek kelembagaan, peraturan, pembiayaan, dan peran serta masyarakat.

---

The increase of population and urban activity is accompanied by the increase of solid waste generation. Currently, the government of Jakarta can only process 1000 tons/day of its solid waste (the Local Environmental Management Agency of Jakarta (BPLHD), without year) from the total of 5.598 tons (Central Bureau of Statistics of Jakarta (BPS), 2012) in which 51% of the solid waste comes from household (Damanhuri, 2010), including from flats. This research is a quantitative analysis of the generation, composition, and potential of solid waste recycling to make recommendations for the management of solid waste in flats with case study of Harum Tebet Flats and Bendungan Hilir II Flats. Data collection for this research is in accordance with the Indonesian National Standard 19-3964-1994 about the Method for Sample Collection and Measurement of Urban Waste Generation and Composition.The result of the research shows that the average generation of solid waste in Harum Tebet Flats is 0.299 kg/person/day with volume 2.69 L/person/day and 0.210/kg/person/day in Bendungan Hilir II Flats with volume 1.91 L/ person/day. The main composition of solid waste in Harum Tebet Flats is 76.30% organic waste, 9.89% plastic, and 7.06% paper. Similarly, the solid waste in Bendungan Hilir II Flats is also dominated by organic waste which constitutes 66.30% from the total volume of solid waste followed by 13.23% plastic, and 9.14% paper.The recommendation for solid waste management includes containing, collection, processing, and transport. The potential of solid waste reduction with the application of the recommendation for solid waste management by composting and recycling in Harum Tebet Flats is 71.72% and 65.81% in Bendungan Hilir II Flats. The high potential of solid waste reduction in both flats can be the solution to the limited land of Bantar Gebang Integrated Garbage Disposal Place (TPST). The application of the recommendation must be supported by further review of institutional aspect, regulations, financing, and community participation."