Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini menjelaskan mengenai pemenuhan kepastian hukum pada studi kasus PT. X yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha dalam mengajukan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemenuhan asas kepastian hukum pada pengkuhan Pengusaha Kena Pajak yang menggunakan virtual office berdasarkan studi kasus PT. X. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap informan yang terkait dengan kasus yang dialami oleh PT. X serta menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pemenuhan kepastian hukum belum sepenuhnya terpenuhi terkait pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.02/2015, namun dalam pengajuan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 sudah memenuhi asas kepastian hukum. Dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa dalam verifikasi keberadaan Pengusaha yang menggunakan virtual office sebagai tempat kedudukan usaha, Kantor Pelayanan Pajak mengacu pada keberadaan workshop atau tempat kegiatan usaha sebagai dasar untuk membuktikan kebenaran usaha, namun hal tersebut kurang sesuai dengan apa yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.03/2017 dimana penyedia jasa dianggap sebagai penanggung jawab terhadap keberadaan Wajib Pajak yang menggunakan virtual office. Berdasarkan hal tersebut, seharusnya Kantor Pelayanan Pajak tidak perlu lagi melihat workshop namun cukup sebatas virtual office yang digunakan. Peneliti menyarankan kepada otoritas untuk menerbitkan peraturan tambahan mengenai penegasan atau standar khusus mengenai kepastian dalam hal penelitian lapangan apakah yang akan dilakukan verifikasi keberadaan Wajib Pajak adalah tempat Wajib Pajak dalam menjalankan usaha (workshop) atau tempat Wajib Pajak berkedudukan untuk Wajib Pajak yang menggunakan virtual office, sehingga dapat memberikan kepastian bagi Wajib Pajak.

---

ABSTRACTThis research describes the fulfillment of certainty principle in the case study of PT. X that uses a virtual office as a place of business in submitting an application for the application of a Taxable Entrepreneurs registration for Value Added Tax purposes. The purpose of this research is to analyze the fulfillment of the principle of certainty of Taxable Entrepreneurs registration who uses virtual office as place of business based on a case study of PT. X. The approach used in this study is qualitative by conducting interviews with informants related to cases experienced by PT. X and uses literature studies. The results of this research indicate that the fulfillment of certainty has not been fully fulfilled regarding submissions based on Minister of Finance Regulation Number 182/PMK.02/2015, but in submissions based on Ministry of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 has fulfilled the principle of certainty. In this research it was found the fact that in the verification of the existence of Entrepreneurs who uses virtual office as a place of business, the Tax Office refers to the existence of workshops or business activities as a basis for proving the truth of the business, but this is not in accordance with what has been situated in Minister of Finance Regulation Number 147/PMK.03/2017 where service providers are considered to be responsible for the existence of taxpayers who use virtual offices. Based on this, the Tax Office should no longer need to see workshops but it is only limited to the virtual office used. The researcher advises the authorities to issue additional regulations regarding the affirmation or specific standards regarding certainty in terms of field research whether the verification of the existence of taxpayer is the place of taxpayer in conducting business (workshops) or places of taxpayer domiciled for taxpayer who uses virtual offices, so that it can provide certainty for taxpayer."

"Penelitian ini menjelaskan mengenai implementasi kebijakan penggunaan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak dalam melakukan pengajuan permohonan pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis latar belakang dan implementasi kebijakan virtual office sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma post-positivist dengan melakukan wawancara mendalam terhadap informan sehubungan dengan implementasi kebijakan ini dan studi literatur. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa latar belakang ditetapkannya kebijakan ini adalah mendukung kemudahan dalam melakukan usaha (ease of doing business) dan memperluas basis data perpajakan di Indonesia. Implementasi kebijakan ini dapat dikategorikan berhasil karena isi kebijakan dan lingkungan implementasi mendukung, tetapi dengan catatan sumber informasi kurang mengakomodasi kebutuhan implementasi dengan adanya ketidaksesuaian definisi virtual office yang dipersamakan dan kriteria kondisi pengelola virtual office terpenuhi sebagai tempat pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

---

This study describes the implementation of the policy of using a virtual office as a place of confirmation of a taxable enterprise in applying for the inauguration of a taxable enterprise. This study aims to analyze the background and implementation of virtual office policies as a place of inauguration of the taxable enterprise. This study uses the post-positivist paradigm with data collection through in-depth interviews and literature studies. The results of this study indicate that the background for the establishment of this policy is to support the ease of doing business and to expand the taxation database in Indonesia. The implementation of this policy can be categorized as successful because the contents of the policy and the implementation environment are supportive, but with a note that the sources of information do not accommodate the implementation needs due to the discrepancy in the definition of the virtual office being equated and the criteria for the condition that a virtual office provider could be used as a place of inauguration of a taxable enterprise."

"ABSTRAKPenelitian ini membahas mengenai kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak yangdiatur dalam Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-26/PJ/2015. Kebijakan tersebutmengatur mengenai tanggal penerbitan faktur pajak yang seharusnya yaitu pada saatdiberikannya nomor seri faktur pajak oleh DJP. Penerbitan faktur pajak yang tidaksesuai dengan kebijakan dalam SE-26 yang telah diatur sebelumnya dalam PER-24/PJ/2012 merupakan faktur pajak tidak lengkap atau disebut sebagai faktur pajakbackdate, sehingga bagi PKP Penjual dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dariDPP berdasarkan UU KUP Pasal 14 Ayat (4) dan bagi PKP Pembeli pajakmasukannya tidak dapat dikreditkan. Tujuan penelitian adalah untuk menjelaskankebijakan penegasan penerbitan faktur pajak ditinjau dari asas kepastian (certainty)dan untuk menjelaskan kebijakan penegasan penerbitan faktur pajak terhadap biayakepatuhan (compliance cost) PKP. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatifdeskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan penegasan penerbitanfaktur pajak tidak memenuhi asas kepastian hukum (certainty) dalam hal tidakterpenuhinya faktor-faktor kepastian hukum yaitu materi/obyek kebijakan, subyek,pendefinisian aturan, perluasan materi kebijakan karena keberlakuan efektifkebijakan yaitu 2 April 2015, tetapi DJP memberikan surat klarifikasi penggantianfaktur pajak tidak lengkap untuk faktur pajak tahun 2013, 2014 dan 2015. Selain itu,dikarenakan kebijakan ini tidak memberikan kepastian hukum bagi PKP, makamenimbulkan biaya kepatuhan PKP berupa direct money cost, time cost danpyschological cost

---

ABSTRACTThis study discusses the issuance of tax invoices affirmation policy as regulated inthe Directorate General of Taxation No. SE-26 / PJ / 2015. The policy stipulate theissuance date of the tax invoice is supposed at the time when the tax invoice serialnumber given by the Directorate General of Taxation. The issuance of tax invoiceswhich are not in accordance with the policy as regulated in SE-26 that had beenarranged earlier in PER-24 / PJ / 2012 is considered as an incomplete tax invoice oris referred to as backdated tax invoice, therefore the taxable person shall be subject toadministrative sanction amounting to 2% of the tax base as regulated in Article 14Paragraph (4) of General Provision Tax Law Number 36 Year 2008 and VAT INunable to be credited by the related of taxable person. The purpose of this research isto explain the policy affirmation on issuance of tax invoices policy as viewed fromthe principle of certainty and to explain the policy affirmation issuance of taxinvoices to the cost of compliance taxable person. This research applies quantitativedescriptive. The results of this study concluded that the policy affirmation issuanceof tax invoices did not met the principle of legal certainty in the case of nonfulfillmentof the factors of legal certainty that the material/object of the policy,subject, defining rules, expansion of policies in terms of the effective enforceabilityof the policy is April 2, 2015, but the Directorate General of Taxation issues the taxclarification letter for the replacement of incomplete tax invoices issued on 2013,2014 and 2015. In addition because of this policy does not provide legal certainty fortaxable person, then generate compliance cost in the form of direct money cost, timecost and pyschological cost."

"Penyelenggaraan lelang di Indonesia dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Dalam Pasal 1A ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai (UU PPN) diatur bahwa penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) melalui juru lelang termasuk ke dalam definisi penyerahan yang dikenakan PPN. Aturan tersebut juga dipertegas kembali di dalam Pasal 8 PP 1/2012. Pasca terbitnya Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP), PP 1/2012 statusnya sudah tidak berlaku dan digantikan dengan PP 44/2022. Namun, PP 44/2022 menghapus ketentuan mengenai tata cara pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui penyelenggara lelang. Hingga saat ini belum ada aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang mengatur mengenai pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL dan menganalisis kebijakannya ditinjau dari asas kepastian (certainty). Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik pengumpulan data berupa studi kepustakaan dan lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat beberapa hambatan dalam proses pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang di KPKNL, yakni kurangnya sinkronisasi antara kebijakan di bidang PPN dan lelang serta belum adanya kebijakan teknis pelaksanaan pemungutan PPN atas penyerahan BKP melalui lelang. Kebijakan PPN yang berlaku juga belum memenuhi asas kepastian (certainty) karena belum ada peraturan yang mengatur terkait siapa pihak yang menjadi Pemungut PPN. Kondisi ini dapat mengakibatkan hilangnya potensi penerimaan negara yang berasal dari PPN.

---

The organization of auctions in Indonesia is carried out by the State Assets and Auction Service Office. Article 1A paragraph (1) letter c of the Value Added Tax Law (VAT Law) stipulates that the delivery of Taxable Goods through an auctioneer falls under the definition of taxable delivery. This rule is also reinforced in Article 8 of Government Regulation No. 1/2012. After the enactment of the Harmonization of Tax Regulations Law (HPP Law), Government Regulation No. 1/2012 was repealed and replaced by Government Regulation No. 44/2022. However, Government Regulation No. 44/2022 removes the provisions regarding the procedure for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctioneer. To date, there are no implementing regulations in the form of a Minister of Finance Regulation that govern the collection of VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. This research aims to analyze the implementation of VAT collection on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office and to review the policy from the perspective of the principle of certainty. This study uses a post-positivist approach with data collection techniques including literature and field studies. The results of this research show that there are several obstacles in the process of collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions at the State Assets and Auction Service Office, namely the lack of synchronization between VAT and auction policies, as well as the absence of technical implementation policies for collecting VAT on the delivery of Taxable Goods through auctions. The current VAT policy also does not fulfil the principle of certainty because there is no regulation clarifying who is responsible for collecting the VAT. This situation can result in the potential loss of state revenue from VAT."

"Perusahaan retail startup semakin berkembang di Indonesia. Penjualan retail di Indonesia menunjukkan hasil yang positif dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi. Salah satu retail yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia ialah retail startup. Faktur Pajak berperan sebagai bukti pemungutan pajak pada setiap transaksi penjualan dan pembelian. Aturan pelaksana terkait dengan Faktur Pajak Pedagang Eceran telah diatur dalam Pasal 13 Ayat (5a) UU PPN. Pada tahun 2022, DJP menerbitkan PER 03/PJ/2022 tentang Faktur Pajak yang merupakan simplifikasi dari peraturan mengenai Faktur Pajak. Pada praktiknya, terjadi gap antara kebijakan Faktur Pajak dengan implementasinya bagi perusahaan retail startup. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kebijakan Faktur Pajak bagi perusahan retail startup. Penelitian ini juga menganalisis implementasi ketentuan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran retail startup apabila ditinjau dari asas ease of administration. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif serta menggunakan teknik analisis kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Faktur Pajak pada perusahaan retail startup belum sepenuhnya memenuhi asas ease of administration. Dari asas certainty, aturan Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran telah memberikan kepastian hukum karena telah diatur dalam Undang-Undang hingga peraturan turunannya. Dari asas efficiency menimbulkan tambahan compliance cost karena retail startup belum mampu untuk menggunakan sistem yang canggih karena keterbatasan dana. Dari asas simplicity, aturan mengenai Faktur Pajak bagi PKP Pedagang Eceran memberikan kemudahan karena tidak harus mencantumkan identitas lengkap pembeli. Di sisi lain, untuk non-konsumen akhir harus diterbitkan Faktur Pajak Lengkap sesuai Pasal 13 Ayat (5) UU PPN. Tujuan dari Direktorat Jenderal Pajak adalah untuk integrasi data dan pengawasan kewajiban perpajakan. Namun, terdapat tantangan bagi retail startup dalam pemenuhan identitas lengkap non konsumen akhir berupa toko-toko kelontong pada transaksi B2B. Selain itu, terdapat kesulitan pemenuhan ketentuan batas unggah Faktur Pajak pada PER-03/PJ/2022. Potensi sanksi administratif terhadap tidak dicantumkannya NIK dan NPWP berupa denda 1% serta potensi pemeriksaan menimbulkan kegelisahan bagi retail startup yang masih memiliki margin yang kecil dengan kondisi laporan keuangan yang masih rugi. Retail startup diharapkan terus berkembang dan menjalankan kewajiban perpajakannya dengan menggunakan sistem yang canggih dan penambahan pegawai. Kebijakan pencantuman identitas lengkap pembeli bagi toko kelontong serta sanksi perlu mempertimbangkan aspek kemudahan bagi perusahaan retail startup.

---

Retail startup companies are growing in Indonesia. Retail sales in Indonesia provide positive results and contribute to economic growth. Tax Invoice serves as proof of tax collection on every sale and purchase transaction. One of the retailers that are members of the Indonesian Retail Entrepreneurs Association is a retail startup. Implementing rules related to retail-trade taxable enterprises Tax Invoices have been regulated in Article 13 Paragraph (5a) of the VAT Law. In 2022, DGT issued PER 03/PJ/2022 concerning Tax Invoices which is a simplification of the regulations concerning Tax Invoices. In practice, there is a gap between the Tax Invoice policy and its implementation for startup retail companies. The purpose of this study is to analyze how the tax invoice policy is for retail startup companies. This study also analyzes the implementation of the Tax Invoice provisions for retail startup when viewed from the principle of ease of administration. This research was conducted using a post-positivist approach with a descriptive research type and using qualitative analysis techniques. The results of this study indicate that the implementation of the Tax Invoice policy in retail startup companies has not fully complied with the ease of administration principle. From the principle of certainty, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises have provided legal certainty because they have been regulated in the Law to its derivative regulations. From the principle of efficiency, this raises additional compliance costs because retail startups have not been able to use sophisticated systems due to limited funds. From the principle of simplicity, the rules regarding Tax Invoices for retail-trade taxable enterprises provide simplicity because they do not have to include the full identity of the buyer. On the other hand, final non-consumers must issue a Complete Tax Invoice in accordance with Article 13 Paragraph (5) of the VAT Law. The aim of the Directorate General of Taxes is for data integration and monitoring of tax obligations. However, there are challenges for retail startup in fulfilling the full identity of non-end consumers in the form of grocery stores in B2B transactions. In addition, there are also difficulties in fulfilling the tax invoice upload limit provisions in PER-03/PJ/2022. The potential for administrative sanctions against the non-listing of NIK and NPWP in the form of a 1% fine as well as the potential for inspections creates anxiety for retail startups that still have small margins with financial statements that are still at a loss. The policy for including the complete identity of the buyer for grocery store and sanctions needs to consider aspects of convenience for retail startup companies."

"Virtual office merupakan layanan yang menyediakan sewa menyewa alamat bisnis, jasa resepsionis, jasa mengangkat dan meneruskan telepon call forwarding , jasa surat menyurat, dan beberapa penyedia memberikan layanan penggunaan ruang meeting. Virtual office sendiri dalam peraturan Pajak Penghasilan belum diatur secara jelas dan tegas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlakuan virtual office sebagai jasa atau sewa, dan menganalisis perlakuan Pajak Penghasilan atas virtual office. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa virtual office memenuhi unsur sewa dan jasa. Virtual office memenuhi unsur sewa apabila terdapat penggunaan ruangan sehingga dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat 2 atas sewa tanah dan/atau bangunan. Sedangkan virtual office yang dalam layanannya tidak terdapat penggunaan ruangan termasuk bentuk jasa dan dikategorikan sebagai jasa manajemen. Pengenaan Pajak Penghasilan atas virtual office yang dianggap sebagai jasa tersebut dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa manajemen. Saran yang dapat diberikan adalah perlu dilakukan diskusi dan standarisasi oleh seluruh pihak yang terkait untuk mendefinisikan virtual office secara umum maupun perlakuan dalam Pajak Penghasilan.

---

Virtual office is a service that provides rent of business address, receptionist services, call forwarding services, mailing services, and also provides rent of meeting room for company usage. In term of Income Tax Law, Virtual office has not been set clearly and firmly. This study aims to analyze virtual office treatment for taxing purposes, that is, to be treated as a service or a rent. It also analyzes the imposition of Indonesian Income Tax on virtual office. This study uses qualitative approach with data collection through in depth interviews and literature studies.

The results of this study indicate that the virtual office fulfills the requirement of rents and services. Virtual office can be treated as a rent if there is a room usage and subject to Income Tax Article 4 paragraph 2 on the rent of land and or building. Meanwhile, if the virtual office does not provide room usage, it can be treated as management service. The imposition of income tax on a virtual office which considered as a service, is subjected to Article 23 Income Tax on management service. The suggestion to be given is the need of discussing and standardizing by all parties concerned to define the virtual office in general and also the treatment in income tax."

"Penelitian ini membahas objek pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas jasa konstruksi ditinjau dari asas kepastian hukum. Penelitian ini mengangkat dua permasalahan, yakni perbedaan pemajakan atas penghasilan dari jasa konstruksi yang bersifat final dan tidak final dan dampak perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa terdapat pemajakan ganda atas penghasilan dari jasa konstruksi yang memiliki sifat pemajakan yang berbeda. Perbedaan pemotongan PPh atas jasa konstruksi yang diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan menimbulkan keraguan dalam pelaksanaannya.

---

This study discusses the object of withholding income tax (PPh) on construction service seen from certainty principle. This research raised two issues, namely the differences of global taxation and schedular taxation on construction service fee and the impact of the different from withholding income tax on construction service. This research using qualitative approach with desciriptive design.

This research states that there is double taxation on construction service fee wich have different characteristic in withholding income tax. The different characteristic in withholding income tax on construction service in Indonesia Income Tax Law appear the ambiguous tax in its implementation."

"Adanya transaksi jual dan beli membuat tiap perusahaan harus melakukan kewajiban perpajakan Pajak Pertambahan Nilainya, termasuk pula yang dilakukan PT X. Pelaporan perpajakan yang dilakukan PT X mengalami kesalahan yang sebetulnya dapat diatasi dengan Pemindahbukuan. Namun PT X tidak dapat menempuh alternatif tersebut sehingga PT X harus menanggung sanksi administrasi agar kesalahan tersebut dapat terselesaikan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan dari Direktorat Jenderal Pajak dalam membuat aturan terkait kesalahan setor pada Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean tidak dapat dipindahbukukan dan menganalisis sanksi administrasi yang diterima PT X apakah sudah sesuai dengan mempertimbangkan asas ease of administration. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dasar pertimbangan Direktorat Jenderal Pajak membuat aturan mengenai kesalahan setor Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean tidak dapat dipindahbukukan karena Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan Jasa Kena Pajak Luar Daerah Pabean masih rentan untuk dimanfaatkan oleh Wajib Pajak untuk menghindari pajak dan pengawasan yang dilakukan Pemerintah belum dapat diandalkan. Atas adanya ketentuan yang tidak memperbolehkan untuk melakukan Pemindahbukuan, maka cara yang ditempuh PT X untuk mengatasi kesalahan penyetoran pajak adalah Pengembalian Pajak yang Seharusnya Tidak Terutang, yang menimbulkan sanksi administrasi. Dengan adanya hal tersebut, sanksi administrasi yang terjadi akibat kesalahan setor pajak yang dilakukan PT X tidak memenuhi asas ease of administration.

---

The occurrence of selling and buying transactions cause every companies to do their VAT obligations, including PT X. Tax reported by PT X which appear to be wrong can be subdued by Overbooking. However PT X couldn’t go thrpugh the said alternative, therefore PT X had to bear administrative sanctions so those mistakes can be resolved. The purpose of this research is to analyze basic considerations from Directorate General of Taxes in making regulations regarding the faulty transfer of Taxable Services from outside the custom area which cannot be overbook and analyze whether the administrative sanctions given to PT X are appropriate, with Ease of Administration principle in deliberation. This research used a qualitative approach with in-depth interview and literature study for data collection. The result of this research concludes that the primary consideration Directorate General of Taxes made regulations concerning the incorrect transfer of Taxable Services from outside the custom area is because Intangible Taxable Goods and Taxable Services from outside the custom area are susceptible to being used by Taxpayers for the purpose of avoiding tax and the Government’s control are not fully reliable. Because the regulations do not allow overbooking, alternative ways taken by PT X to resolve the incorrect transfer of tax is Restitution, which causes administrative sanctions. With that being said, administrative sanctions that occur as a result of wrong transfer of tax do not fulfill the Ease of Administration principle."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan asas kepastian hukum dalam pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) serta dampak-dampak yang ditimbulkan bagi Independent Power Producer (IPP) dan PT PLN (Persero). Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara mendalam dan studi literatur. Adapun hasil dari penelitian ini adalah pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik swasta oleh PT PLN (Persero) belum memenuhi asas kepastian hukum. Selain itu, pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas pembelian listrik tersebut menimbulkan beban material pada IPP dan PT PLN (Persero).

---

This study aims to analyze the application of the certainty of law principle in the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) and the impacts on the Independent Power Producer (IPP) and PT PLN (Persero). This research uses descriptive quantitative research approaches and data collection techniques such as depth interviews and literature reviews.

The result of this research is the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity by PT PLN (Persero) does not meet the requirements of certainty of law principle. In addition, the collection of Income Tax Article 22 on the purchase of private electricity raises the material costs for the IPP and PT PLN (Persero)."

"Mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor, maka untuk meningkatkan kualitas pelayanan Kantor Bersama Samsat dapat dilakukan dengan cara membentuk unit pembantu, salah satunya adalah Samsat Drive-Thru. Adanya sistem ini, dimaksudkan pemerintah untuk mempermudah wajib pajak serta meningkatkan kualitas layanan dengan menyediakan alternatif pembayaran PKB melalui berbagai macam sistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana penerapan sistem pembayaran PKB melalui Sistem Drive-Thru di Jakarta Timur ditinjau dari Asas Ease of administration. Analisis dilakukan menggunakan teori Asas Ease of administration. Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat secara akademik maupun dari segi kepetingan praktis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah post-positivist dengan wawancara mendalam. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari asas certainty untuk indikator mengenai peraturan rinci mengenai Samsat Drive-Thru belum mencerminkan asas certainty. Hal ini, dikarenakan belum ada peraturan secara rinci mengenai pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru. Dari asas convenience of payment, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas ini dari sisi kenyamanan pembayaran. Dari asas efisiensi, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru dikatakan sudah mencerminkan asas efisiensi dengan baik dari sisi petugas pajak maupun bagi wajib pajak. Dari asas simplicity, pembayaran PKB melalui sistem ini juga sudah mencerminkan asas simplicity. Untuk kontribusi penerimaan PKB melalui sistem Drive-Thru hanya menyumbang angka sebesar 2%-5,5% terhadap penerimaan PKB secara keseluruhan dalam 4 tahun terakhir. Dari segi penerimaanya, pembayaran PKB melalui sistem Drive-Thru selalu mengalami peningkatan.

---

Referring to Presidential Regulation No. 5 of 2015 concerning the Implementation of the One-Stop Administration Services Office, so to improve the quality of office services with Samsat can be done by forming auxiliary units, one of which is Samsat Drive-Thru. The existence of this system, intended by the government to facilitate taxpayers and improve service quality by providing alternative PKB payments through various systems. This study aims to analyze how the implementation of the PKB payment system through a drive-thru system in East Jakarta in terms of the principle of Ease of Administration. The analysis was carried out using the principle of ease of administration. Research conducted is expected to provide academic benefits and in terms of practical interests. The method used in this study is post-positivist with in-depth interviews. The results of the study show that from the Certainty principle for indicators regarding detailed regulations regarding Samsat Drive-Thru have not reflected the Certainty principle. This is because there are no detailed regulations regarding PKB payments through the drive-Thru system. From the principle of convenience of payment, PKB payments through the drive-thru system are said to have reflected this principle in terms of payment comfort. From the principle of efficiency, PKB payments through the drive-Thru system are said to have reflected the principle of efficiency both in terms of tax officials and for taxpayers. The contribution of PKB revenue through The Drive-Thru system only contributes a figure of 2%-5,5% to the overall PKB revenue in the last 4 years. In terms of revenue, PKB payments through a drive-thru system always increase."