Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ELC sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka mengupayakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di Kamboja telah membawa dampak lain yang merugikan masyarakat. Adapun dampak tersebut tergambarkan melalui berkembangnya kasus perampasan tanah yang merugikan mayoritas masyarakat indigenous. Skripsi ini akan melihat salah satu kasus perampasan tanah yang terjadi di Provinsi Pursat pada tahun 2004 yang merupakan tahun dimulainya kasus tersebut. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan teori akumulasi melalui perampasan yang dikemukakan oleh David Harvey dan melalui metode kualitatif dengan ragam tinjauan pustaka. Temuan yang didapat dalam penelitian ini menunjukkan bahwa selain ELC, lemahnya penerapan Land Law dan kuatnya hubungan kerja sama di antara pemerintah dan pengusaha telah mendukung terjadinya tindak perampasan tanah. Selain itu, terdapat temuan lain mengenai cara perampasan tanah yang dilakukan melalui prosedur yang diawali oleh komodifikasi dan privatisasi lahan, serta pengeluaran populasi pekerja secara paksa yang ilegal dan mengandung unsur kekerasan.

---

ELC was one of the policies that were created by the government of Cambodia in hope to boost the countrys economic growth and structural development. Unfortunately, not only those two mentioned before, the presence of ELC also stimulates the act of land grabbing that put the group of indigenous people in danger. This thesis will talk about a land grabbing case that happened in Pursat Province in 2004, which was the year the case started. The study in this thesis was done using David Harveys theory of accumulation by dispossession and qualitative method through literature study. The findings show that other than ELC, the weak implementation of Land Law and the firm patron-client relation between the government and the group of businessmen have supported the existence of land grabbing act. In addition to that, there are another findings about how the land grabbing act was done, which were through commodification and privatization of land followed by the forceful expulsion of peasant populations."

"TKA ini membahas tentang relasi bisnis dan politik antara Oknha dan Perdana Menteri Hun Sen dalam kasus perampasan lahan tahun 2003-2012 melalui kebijakan reformasi lahan di Kamboja. Maka untuk memaparkannya, digunakan konsep neo-patrimonialisme. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dan teknik penelitian studi literatur. Hasil yang diperoleh dari penelitian menunjukkan bahwa kebijakan reformasi lahan digunakan sebagai alat untuk membangun pola hubungan antara Oknha dan Hun Sen. Pola hubungan tersebut dalam bentuk patron-klien yang mengarah pada sistem neo-patrimonialisme. Adanya pola hubungan neo-patrimonialisme dalam kebijakan reformasi lahan tersebut mengakibatkan kasus-kasus perampasan lahan yang terjadi di Kamboja.

---

This thesis discuss the business and political relation between Oknha and prime minister Hun Sen from the cases of land grabbing in 2003-2012 through land reform policy in Cambodia. Then to explain this, using the concept of neopatrimonialism. The research methodology is qualitative with literature study.

The result of this research showed that the land reform policy is use as a tool to establish a pattern of political and business affair between Oknha and Hun Sen in the form of patron-client which led to become neo-patrimonialism system. The existence of neo-patrimonialism relations in land reform policy led a negative impact such as cases on land grabbing in Cambodia. "

"ABSTRAKSkripsi ini meneliti resistensi masyarakat adat terhadap praktik penyingkiran atau eksklusi tanah di Kamboja, yaitu di Provinsi Mondulkiri dan Provinsi Koh Kong, sebagai reaksi terhadap implementasi kebijakan konsesi lahan ekonomi mulai tahun 2005. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualititatif dengan melakukan triangulasi terhadap data-data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan menggunakan teori Power of Exclusion, Public Transcript dan Hidden Transcript, peneliti berusaha mengaitkan bahwa pada dasarnya terdapat kekuatan tertentu yang menjadi faktor pendorong eksklusi tanah yangmemberikan dampak negatif pada kesejahteraan masyarakat adat di kedua provinsi tersebut, sehingga memicu tindakan resistensi untuk menolak kebijakan konsesi lahan. Temuan penelitian menunjukkan masyarakat adat di Provinsi Mondulkiri lebih berhasil menekan Pemerintah Kamboja dan perusahaan konsesi untuk memenuhi sebagian besar tuntutan mereka dipengaruhi oleh penggunaan kombinasi strategi resistensi public transcript dan hidden transcript, sementara masyarakat adat di provinsi Koh Kong cenderung mengutamakan strategi public transcript saja.

---

ABSTRACT<>br>This thesis discusses indigenous people resistance to land exclusion in Mondulkiri and Koh Kong Province, as an implementation of the Economic Land Concession ELC in Cambodia starts from 2005. This research used qualitative research method by doing triangulation to secondary data obtained through literature study. With the Power of Exclusion, Public Transcript and Hidden Transcript theory, researcher explores some powers that are driver of land exclusion and that land exclusion has negative effects on indigenous people in both provinces. It triggers the indigenous people rsquo s resistance towards exclusion, as an implementation of the ELC. As the researcher assumes that there are different strategies of resistance used by both indigenous that affect outcomes. The findings of this study show that the hidden transcript strategy influences the government and company to address the demands of indigenous people in Mondulkiri Province."

"Skripsi ini menjelaskan kasus pengusiran paksa etnis Rohingya menggunakan perspektif ekonomi dan politik yaitu tuntutan globalisasi ekonomi yang mendorong pemerintah Myanmar untuk melakukan perampasan tanah di negara bagian Rakhine. Secara umum, penyebab konflik yang muncul di media massa dilatarbelakangi oleh perbedaan identitas primordial seperti agama dan etnis yang kemudian ditengarai menimbulkan gesekan berupa konflik komunal antara etnis Rakhine dengan etnis Rohingya. Namun, setelah mempelajari berbagai literatur, studi ini sampai pada temuan bahwa pemerintah Myanmar memainkan peran penting dibalik ketegangan konflik horizontal disana dalam konteks urusan lahan yang ditempati atau menjadi tempat tinggal etnis Rohingya selama ini. Hal ini diperjelas dengan adanya rencana pembangunan infrastruktur dan industri yang akan dibangun di wilayah tersebut. Oleh karena itu, demi menjamin kelancaran proyek pembangunan dan investasi asing maka pemerintah harus menciptakan iklim yang kondusif bagi investasi. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Myanmar melalui tangan militer melakukan tindakan yang mengakibatkan etnis Rohingya harus keluar dari tanah Rakhine yang telah ditempati sejak masa kolonial Inggris tanpa memberikan kompensasi apapun. Konflik perampasan tanah tersebut menyebabkan pengusiran etnis Rohingya secara paksa untuk mendukung proyek pembangunan infrastruktur dan industri di wi

---

This thesis explains the case of Rohingya ethnic's forced evictions using political economy perspectives, specifically on the demands of economic globalization which encouraged the Myanmar government to grab some lands in Rakhine state. In general, the cause of the conflict stated in the mass media was motivated by primordial identity differences such as religion and ethnic group which then suspected to cause friction in the form of communal conflict between Rakhine and Rohingya ethnic groups. However, after conducting literature review, this study came to the finding that Myanmar government played an important role behind horizontal conflict tensions of occupying the land where people from Rohingya ethnic live. This was clarified by the development plans of infrastructure and industry to be built in the region. Therefore, in order to ensure the smoothness of those projects and foreign investment, the government must create a conducive climate for investment. In relation to this, Myanmar government, with the help from the military force, had taken actions that caused the Rohingyas to leave Rakhine land that had been occupied since the British colonial period without providing any compensation. The land grabbing conflict led to the forced eviction of Rohingya ethnic group to support infrastructure and industrial development projects in Rakhine region through Asia 39s Final Frontier policy. "

"Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan persoalan kemiskinan di Flores dari perspektifekonomi politik. Melalui penelitian kualitatif dengan tinjauan kepustakaan, tulisanini berargumen bahwa kemiskinan di Flores disebabkan oleh akumulasi melaluiperampasan yang berkaitan dengan tiga hal pokok, yakni sejarah penjajahan yangpanjang, ketimpangan agraria, dan depolitisasi massa rakyat. Penjajahan yang panjangtelah menyebabkan perubahan struktur pemerintahan dan agraria demi akumulasimelalui perampasan. Ketimpangan agraria mempermudah proses akumulasi melaluiperampasan. Dengan hanya mengandalkan perlawanan spontan yang tak terorganisasi,proses akumulasi melalui perampasan tak terbendung dan terus mengeskalasi hinggasaat ini.This article aims to explain the poverty in Flores by using a political economyperspective. Through qualitative research method by literature review, this article arguesthat poverty in the region is caused by the accumulation by dispossession throughthree main areas, namely the long colonial history, agrarian inequality, and the depoliticizationof the masses. The long history of colonization has led to the change ofthe system of administration and the agrarian structure for the sake of the accumulationby dispossession. The agrarian inequalities facilitate the process of accumulation bydispossession. Just by relying on unorganized spontaneous resistances, the accumulationby dispossession is unstoppable and keeps escalating until today."

"Penelitian ini membahas tentang operasionalisasi dari perampasan tanah yang terjadi di tingkat lokal pada era pasca Orde Baru Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Karawang penelitian ini berusaha menggambarkan bagaimana politik oligarki menjadi operasionalisasi dari terjadinya perampasan tanah di tingkat lokal. Temuan penelitian ini menunjukan jejaring kekuasaan oligarki yang terbentuk dan beroperasi sejak Orde Baru masih menjadi kekuatan sosial yang dominan dalam proses perampasan tanah di Karawang Hal tersebut juga diikuti dengan cara kerja yang predatoris dengan menggunakan kekuasaan negara untuk akumulasi kekayaan individu relasi patronase diantara para elit ekonomi dan politik penggunaan politik uang pengerahan organisasi kekerasan non negara dan dimungkinkan oleh lemahnya kekuatan sosial di luar jejaring kekuasaan oligarki tersebut Keseluruhan praktek politik yang oligarkis itu dijalankan untuk mendapatkan sumber daya material termasuk dalam kasus perampasan tanah. Studi ini berkesimpulan bahwa jejaring kekuasaan oligarki menjadi bentuk dan cara kerja dari politik lokal di Indonesia Politik oligarki itulah yang menjadi bentuk operasionalisasi dari perampasan tanah di Karawang.

---

This study discusses about the land grab that were operationalized by the political oligarchy at the local level after the New Order With qualitative research methods and case study in Karawang this study attempts to describe how the political oligarchy allow the expropriation of land at the local level. This study finds that networking power of the oligarchy was formed and has been in operation since the New Order It is also followed by the predatory way of functioning which are using state power for the accumulation of individual wealth political use of money the deployment of violent non state organizations and made possible by the weakness of social forces beyond the networking power of the oligarchy All oligarchic political practices were carried out to obtain material resources. This study conclusion that the networking power of the oligarchy is still a dominant social force and became the workings of local politics in Indonesia that political oligarchy becomes operational form of land grabbing in Karawang."

"Air sebagai benda sosial (res commune) merupakan hak asasi manusia yang fundamental dan saling berhubungan dengan hak-hak asasi lainnya. Hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab XA Pasal 28H, dan Bab XIV Pasal 33 ayat (3). Konstitusionalitas menegaskan tentang hak penguasaan negara terhadap air untuk dipergunakan sebesar-besar kemakmuran rakyat. Negara memiliki tugas dan wewenang untuk menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfill). Pemanfaatan hak atas air merupakan upaya dari pemenuhan kebutuhan manusia yang dipenuhi melalui pemanfaatan yang efisien, equity, dan keberlanjutan. Pasca berlakunya Undang-undang Nomor 7 Tahun 2004 mengatur hak atas air dalam hak guna air yang terbagi menjadi dua (2) jenis yaitu pertama hak guna pakai air, dan kedua hak guna usaha air. Air tanah merupakan sumber daya air yang memiliki karakteristik sulit untuk dipulihkan. Sistem alokasi air berupa pemberian sejumlah kuota (debit) air menimbulkan permasalahan pada pemanfaatan air. Berdasarkan kasus-kasus pemberian hak guna usaha air berupa izin pengusahaan air tanah di Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pengaturan air di Republik Indonesia sudah tidak komperhensif untuk diberlakukan.

---

As a social object (res communes), water is a fundamental human right and interrelated with other human rights. This matter is stipulated in the Constitution of the Republic of Indonesia of 1945 Section XA Article 28H, and Section XIV Article 33 paragraph (3). Constitutionality emphasize the right to control of the state for water to be used for the benefit of maximum prosperity of people. The states has a the duty and authority to respect, protect, and fulfill. The utilization of right over water is an effort of satisfaction of human needs through efficient utilization, equity, and sustainability. Post Enactment of Law Number 7 of 2004 stated the right over water utilization comprising two (2) types, namely first right over water use, and second right over water business use. Groundwater is a water resources with characteristics that is difficult to regenerate. Water allocation system in the form of provision of a quota of water has engendered a problem on water utilization. Bases on cases of issuance of right over water business use in the form of groundwater business permit in Bogor Regency, West Java Province. Application of regulation concerning water in the Republic of Indonesia is not any longer comprehensive."

"Penelitian ini membahas mengenai fenomena kekalahan CPP di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Pertanyaan penelitian ini adalah mengapa CPP mengalami kekalahan di wilayah urban Kamboja pada pemilu tahun 2013. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan teori Dominant Party Authoritarian Regimes dari Kenneth Greene dan konsep International Election Observation dari Thomas Carothers. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis dan data sekunder dari kajian literatur. Hasil pembahasan dan analisis tulisan ini menemukan tiga kondisi yang melatarbelakangi kekalahan CPP di wilayah urban pada pemilu tahun 2013. Pertama, penurunan kinerja dan permasalahan dalam pemerintahan Hun Sen. Kedua, perbedaan isu dan strategi kampanye yang digunakan oleh CPP dan CNRP. Ketiga, penurunan praktik intimidasi politik oleh militer.

---

This thesis discusses about CPP rsquo s defeat in Cambodia rsquo s urban areas on 2013 general election. In particular, this thesis questions why CPP was defeated in Cambodia rsquo s urban areas on 2013 general election. To answer this question, this thesis uses Dominant Party Authoritarian Regimes from Kenneth Greene and International Election Observation concept from Thomas Carothers. This thesis uses qualitative method, by gathering primary data from indepth interview and secondary data analysis from literature review. This thesis finds that there are three main conditions that lead to the defeat of CPP in urban areas on 2013 general election. First, the decreasing performance and problems in Hun Sen Regimes. Second, differences of issues and campaign strategies used by CPP and CNRP. Third, the decrease of political intimidation practice by the military."

"ABSTRAKKamboja merupakan salah satu negara yang menerapkan sistem pemilu otoriter. Kondisi tersebut dimanfaatkan oleh partai penguasa, Cambodia People's Party (CPP), sebagai sarana untuk mendominasi kursi parlemen Kamboja hingga pemilu tahun 2008. Namun, peta kekuatan partai politik di Kamboja mengalami perubahan pada pemilu tahun 2013. Pada pemilu tersebut, perolehan kursi CPP mengalami penurunan signifikan dan menjadi hasil terburuk bagi mereka sejak pemilu tahun 1998. Penurunan tersebut utamanya dilatarbelakangi oleh kegagalan CPP dalam mendapatkan kursi terbanyak di empat wilayah urban Kamboja: Kampong Cham, Phnom Penh, Prey Veng, dan Kandal, yang memiliki proporsi jumlah kursi terbanyak. Padahal, CPP sebelumnya tidak pernah mengalami kekalahan di keempat wilayah tersebut secara bersamaan. Artikel ini berargumen bahwa kekalahan CPP dalam rezim otoriter disebabkan oleh kondisi-kondisi penting yang terjadi di Kamboja. Dengan mengelaborasi teori Dominant Party Authoritarian Regimes dan konsep pengawas pemilu internasional, artikel ini melihat tiga kondisi penting yang terjadi di Kamboja yang menjadi penyebab menurunnya suara CPP di perkotaan, yaitu: kebijakan pemerintahan Hun Sen yang menyebabkan permasalahan dalam masyarakat, menguatnya partai oposisi dan keberhasilan isu dan strategi kampanye yang digunakan, dan peran pengawas pemilu internasional dalam menurunkan praktik intimidasi politik oleh militer. Dalam mengumpulkan data, artikel ini menggunakan metode kualitatif, dengan cara mengumpulkan data primer melalui wawancara mendalam dan analisis data sekunder dari kajian literatur."