Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini membahas tentang Tarik-Menarik Kepentingan Swasta-Pemerintah Dalam Divestasi Saham PT Newmont Nusa Tenggara. Peneliti membatasi studi ini hanya dari tahun 2008-2016 agar lebih terarah pada proses dan dinimika divestasi saham. Aturan divestasi saham Newmont merujuk pada perintah UU No.4 Tahun 2009, tentang Mineral dan Batubara. UU itu mengamanatkan perusahaan tambang asing yang sudah berproduksi selama 5 tahun wajib mendivestasikan saham ke pihak nasional. Namun, dalam perjalanan, divestasi saham Newmont menjadi pusat perburuan para oligarki yang memiliki jaringan kuat di DPR, DPRD, pemerintah pusat, pemerintah daerah dan institusi demokrasi lainnya.

---

This research talk about Conflict of Private-Government Interest In The Divestation of PT Newmont Nusa Tenggara's Share. Researchers limit this study only from year 2008-2016 to be more focuses on the process divest stock. The rule of divestment refer to law No.4/2009, about minerals and coal. The law obligated foreign mining company already productive for 5 years to share divested to the national. But, on the way , Newmont's shares at the center of a hunting the an oligarchy having a network of strong in the house of representatives, central government, local governments as well as institutions other democracy."

"Dang Lebar land dispute /​ Luthfi AshariAn inheritance brings misfortune /​ Mohammad SaidWhen the nanny no longer protects her charge /​ Cici Novia AnggrainiApparently the estate had been sold /​ Saifullah BarnawiNot just a matter of communal land /​ Peter ManggutWho owns Mbondei land? /​ Agus MahurHostility between the Satar Teu and Kadung /​ Yan GhewaConflict over the ownership of the St. Paulus Benteng Jawa SLTP land /​ Agus MahurWho is entitled to the land? /​ Stanis DidakusUnrest on the border /​ Stanis Didakus."

"Mengharapkan hadimya seorang Tokoh yang didengar, dihormati, dan disegani, adalah suatu dambaan tersendiri bagi masyarakat di Maluku saat ini. Betapa tidak, negeri yang terkenal, toleran dan konpromis, dalam nuansa heterogenitas masyarakat yang kental tersebut, kini diporak-porandakan oieh konfiik, dan tidak ada seorang pun yang mampu menyelesaikannya. Koniiik yang telah berlangsung lebih dari dua tahun ini, hampir dapat dikata berhasil meluluh-lantakan semua tatanan sosial Iokal yang selama ini terbangun mapan di masyarakat meialui proses-proses kultural. Dengan kata lain, pemirnpin dan kepemimpinan di Maluku dalam skala kecil (in grup), maupun masyarakat secara luas, saat ini dipertanyakan.Padahal, berbicara mengenai pemuka pendapat di Maluku, tidak kurang banyaknya orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas sebagai pemuka pendapat. Berbagai pengalaman telah membuktikan bahwa Iewat kepemukaannya, para pemuka pendapat memperiihatkan peranannya yang dominan dan signiiikan, di masyafakat. Kepemukaan mereka telah banyak dibuktikan dalam hai penyelesaian konfiik yang terjadi di masyarakat, dimana tidak periu mengikutsertakan pihak Iuar (termasuk TNI dan Polri).Dalam sejarah perjalanan masyarakat di Maluku, kemampuan pemuka pendapat dalam mengelola konflik terlihat sedemikian rupa, sehingga konflik dengan dampak yang negatif sekalipun, mampu dikelola menjadi kekuatan yang positif. Hasilnya adalah, terbangunnya relasi-relasi sosial, kohesi sosial bahkan integrasi sosial. Kenyataan ini yang melahirkan hubungan-hubungan seperti, Pela dan Gandong.Ketika konflik terus berlanjut, orang lalu menanyakan dimana peran pemuka pendapat yang selama ini ada ? siapa-siapa saja yang dapat dikategorikan sebagai pemuka pendapat, dan bagaimana perannya saat ini? Pertanyaan-pertanyaan ini yang mendorong dilakukannya studi ini.Dari hasil studi di lapangan, ditemukan seiumlah fakta berkaitan dengan permasalahan sebagaimana diajukan di atas. Pertama, konfiik yang terjadi sejak 19 Januari 1999, adalah konflik yang direncanakan, dengan memanfaatkan sejumlah persoalan sosial seperti, masalah mayoritas- minoritas, masalah kebijakan politik pemerintahan Orde Baru, masalah kesenjangan sosial, ekonomi antara pusat dan daerah, masalah imigran dan penduduk asli, serta masalah politisasi agama. Kedua, Konfiik berhasil membangun fanatisme kelompok yang sempit, dimana setiap orang mengidentifikasi dirinya secara subyektif berbeda dengan orang lain di Iuar kelompoknya. Dengan demikian, kepemukaan seseorang sering mengalami gangguan komunikasi dalam berhadapan dengan kelompok di Iuamya (out group). Ketiga, Masuknya kelompok Iuar dalam jumlah besar dengan kekuatan dan kekuasaan yang besar, adalah faktor kendala tersendiri bagi berperannya seorang-pemuka pendapat secara signiikan di Maluku.Untuk maksud studi ini, maka tipe penelitian yang digunakan adalah diskriptif kualitatif. Dengan metode ini diharapkan akan dapat dituliskan secara sistimatis semua fenimena konflik yang terjadi di masyarakat pada Iatar alamiahnya, dan bagaimana peran pemuka pendapat dalam upaya penyelesaian konflik tersebut."

"Fokus penelitian ini adalah analisa kepemimpinan dan peran para kiai dalam penyelesaian konflik di Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Penelitian ini dilatarbelakangi karena ketertarikan penulis terhadap fenomena Kiai dalam dunia politik. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan mengambil informan dari lima belas orang anggota para Kiai dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa terjadi perubahan posisi dan peran kiai dalam konflik PKB. Semula keberadaan kiai dan ulama dalam struktur partai maupun di luar partai ditempatkan sebagai sumber rujukan untuk pengambilan kebijakan strategis partai dan menjadi mediator dalam penyelesaian persoalan di internal maupun eksternal partai sekaligus sebagai perekat keutuhan partai.

---

The focus of this study is to analyze the role of kiai leadership and conflict resolution in the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). This research is motivated by their interest Kiai author of the phenomenon in the world of politics . This study used qualitative methods to take the informant of the fifteen members of the Kiai of the Partai Kebangkitan Bangsa ( PKB ). Results of this study concluded that a change in the position and role in the conflict kiai of PKB Originally existence kiai and scholars in the party structure and outside the party placed as a reference source for strategic decision making parties and be a mediator in the settlement of internal and external problems in the party as well as adhesive party unity"

"Tingginya role stress dan rendahnya resources sebagai bentuk dari job characteristics merupakan hal yang umum terjadi di lingkungan pekerjaan dan dapat memberikan pengaruh pada tingkat emotional exhaustion karyawan, termasuk karyawan KAP. Tidak hanya dari job characteristics-nya, karyawan juga mengalami emotional exhaustion akibat dari metode kerja bekerja di rumah (WFH) pada masa pandemi COVID-19 yang berasal dari adanya work-family conflict yang dialami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh role conflict dan job resources, antara lain job autonomy dan social support, terhadap emotional exhaustion, melalui work-family conflict sebagai variabel mediator. Penelitian ini dilakukan terhadap karyawan KAP DKI Jakarta yang bekerja sebagai auditor atau konsultan, saat ini tinggal bersama keluarga dan/atau pasangan, serta baru pertama kali merasakan metode kerja WFH (N=179). Penelitian ini diuji dengan menggunakan CFA dan SEM agar peneliti dapat secara jelas melihat pengaruh setiap variabelnya. Hasil yang didapatkan melalui penelitian ini menunjukkan bahwa role conflict dan job resources memiliki pengaruh terhadap work-family conflict, namun tidak terhadap emotional exhaustion. Selain itu, work-family conflict tidak hanya memiliki pengaruh pada emotional exhaustion, namun dapat menjadi mediator antara role conflict dan job resources pada emotional exhaustion.

---

In the work environment, job characteristics such as high roles tress and low resources have an impact on employee’s emotional exhaustion, including employee who works at Public Accountant firm. During COVID-19 pandemic, employees should change their work method to working from home (WFH) which can give an impact to their emotional exhaustion due to the work-family conflict happened by this method. The main focus on this study is to see the relationship between role conflict on work, job autonomy and social support as a part of job resources, to emotional exhaustion with work-family conflict as the mediator variable. Data were collected from Public Accountant workers (N=179) who work from home in DKI Jakarta, lived with their partner and/or family, and work with WFH method for the first time during COVID - 19 pandemic. This study was analysed with CFA and SEM to see the effect of role conflict and job resources to emotional exhaustion through work-family conflict. The result shows that role conflict and job resources has an impact on work-family conflict, but not to emotional exhaustion. Work-family conflict in the other hand, is not only has an impact on emotional exhaustion, but also mediated between role conflict and job resources to emotional exhaustion."

"The second edition of Strategic Studies: A Reader brings together key essays on strategic theory by some of the leading contributors to the field. This revised volume contains several new essays and updated introductions to each section.The volume comprises hard-to-find classics in the field as well as the latest scholarship. The aim is to provide students with a wide-ranging survey of the key issues in strategic studies, and to provide an introduction to the main ideas and themes in the field. The book contains six extensive sections, each of which is prefaced by a short introductory essay:The Uses of Strategic TheoryInterpretation of the ClassicsInstruments of War, Intelligence and DeceptionNuclear StrategyIrregular Warfare and Small WarsFuture Warfare, Future StrategyOverall, this volume strikes a balance between theoretical works, which seek to discover generalisations about the nature of modern strategy, and case studies, which attempt to ground the study of strategy in the realities of modern war.This new edition will be essential reading for all students of strategic studies, security studies, military history and war studies, as well as for professional military college students."

"Desakan terhadap Belanda untuk melepaskan Indonesia tidaklah secara serta-merta mengambil bentuknya bersamaan dengan berakhirnya PD II. Meskipun Indonesia telah memproklamasikan kemerdekaannya sebagai sebuah Republik yang baru pada 17 Agustus 1945, kekuatan internasional terbesar - yang saat itu dipegang oleh Amerika Serikat AS - mulanya masih berpihak kepada Belanda yang berusaha menegakkan kekuasaannya kembali di wilayah bekas koloninya itu. Konteks ideologi, situasi, dan kepentingan melatarbelakangi keberpihakan itu. Dinamika benturan berbagai situasi dan kepentingan pula yang kemudian membuat arah keberpihakan itu berbalik pada akhir 1948.Untuk memahami seluruh proses dari selesainya PD II hingga Belanda betul-betul terdesak dan harus melepaskan Republik Indonesia untuk menjadi negara yang sepenuhnya merdeka, tesis ini mencoba mendekati permasalahan tersebut dengan melihat dari tiga aspek penting berdasarkan pemikiran Frame Poythress, yaitu aspek normatif, aspek situasional, dan aspek eksistensial. Aspek normatif adalah mengenai pemikiran dan ideologi-ideologi yang pada masa itu sedang berkembang di dalam kehidupan internasional. Sorotan terutama diarahkan pada konflik antara ideologi liberalisme dan komunisme, sebab kedua paham inilah yang saling berbenturan di dalam konteks Perang Dingin.Kondisi pasca PD II - terutama bagi negeri Belanda dan Indonesia - serta kontestasi Perang Dingin antara AS dan Uni Soviet merupakan aspek situasional yang menaungi seluruh proses dekolonisasi Indonesia dari Kerajaan Belanda. Periode 1945 hingga pertengahan 1948 masih menjadi periode yang lebih cerah bagi Belanda, sebab AS masih berada di pihaknya, sekalipun Belanda sudah melancarkan 'aksi polisionil'-nya yang pertama. Namun di akhir 1948, terutama karena pengaruh Peristiwa Madiun dan aksi polisionil kedua, keadaan sama sekali berubah bagi pemerintah Belanda. AS berbalik melakukan berbagai usaha untuk menekan Belanda supaya melepaskan Indonesia menjadi negara yang sepenuhnya merdeka. Sementara itu, kondisi dan pertimbangan-pertimbangan dari pihak Belanda sendiri, sekaligus usaha-usaha gagal terakhir yang masih dilakukan oleh pemerintahnya pada masa-masa terjepit, hingga tidak tersisanya pilihan lain bagi Belanda selain tunduk kepada tekanan AS dan PBB untuk melepaskan Indonesia, digambarkan sebagai aspek eksistensial, yaitu titik di mana Belanda sebagai sebuah negara harus mengambil pilihan tersebut. Namun, tesis ini juga menyatakan, bahwa walaupun Belanda harus kalah secara politik, perhitungan-perhitungan terakhir Belanda masih memungkinkannya untuk tidak mengalami kekalahan ekonomi yang sama telaknya.

---

The urge towards the Netherlands to release Indonesia did not emerge immediately following the end of WWII. Even though Indonesia had proclaimed its independence as a new Republic on August 17, 1945, the greatest international power - happened to be the United States - still preferred to back the Netherlands government, who was making full effort to reestablish power on its former colony. Various ideologies, situations, and interests formed the contexts for that preference. Later on, the conflicts of interests and situations will also be the cause for the shift of that preference in the second half of 1948.To understand the whole process from the end of WWII to the situation in which the Netherlands was left with no other choice but to acknowledge the independence of Indonesia, this thesis attempts to approach that issue by observing it through three important aspects based on the thought of Frame and Poythress the normative, situational, and existential aspects. The normative aspect puts its concern on the growing international thoughts and ideologies at the time. The attention will be focused on the conflict between liberalism and communism, the two clashing concepts of the Cold War.Post WWII conditions - specifically for the Netherlands and Indonesia - and the Cold War contestation between the USA and the Soviet are seen as the situational aspect of the whole Indonesian decolonization process. The years 1945 to mid 1948 were the brighter period for the Netherlands, for the USA still stood behind her, even after the first police action. But by the end of 1948, most influenced by the Madiun Uprising and the second police action, the situation shifted drastically for the Netherlands government. The USA took many efforts to urge her to release and to acknowledge the full independence of Indonesia.Meanwhile, internal condition and considerations of the Netherlands, and also the government's failing final attempts in its cornered position, to the point of having no other choice but to submit to the pressures of the USA and the UN to release Indonesia, described as the existential aspect. Yet, at the end, even though the Netherlands experienced great political loss, the government's final calculations has enabled the country not to swallow economic loss as great."

"Tesis ini mengambil tema tentang proses penyelesaian konflik politik antara RI dengan GAM melalui dialog. Konflik ini menarik diteliti lebih jauh untuk mengetahui mengapa konflik ini tidak kunjung usai, terutama sekali ketika konflik coba diselesaikan melalui pendekatan dialog. Adapun penelitian ini difokuskan terhadap kegagalan proses implementasi Cessation of Hostilities Agreement (CoHA). Faktor-Faktor apa saja sebenarnya yang menjadi penyebab kegagalan perjanjian.Sejumlah teori digunakan dalam penelitian ini. Teori-teori tersebut meliputi teori konflik dan penyebabnya; resolusi konflik melalui bantuan pihak ketiga; teori konsensus; dan teori tentang integrasi nasional. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif analitis di mana data primer diperoleh melalui wawancara mendalam (indepth interview) baik secara langsung maupun dengan mengirimkan pertanyaan kepada narasumber yang relevan dalam penelitian ini. Keseluruhan narasumber tersebut berjumlah 6 orang (2 orang dari pihak Indonesia, 3 orang dari pihak GAM, dan 1 orang dari HDC).Dari hasil penelitian diketahui bahwa ada empat faktor penyebab kegagalan CoHA. Pertama, karena GAM tetap ingin merdeka. Kedua, peran pihak ketiga yang tidak efektif Ketiga, ambiguitas kebijakan pemerintah pusat dalam penyelesaian konflik. Keempat, belum tercapainya konsensus antara pihak RI dan GAM.Kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini berdampak terhadap penguatan sejumlah besar teori yang digunakan kecuali terhadap teori integrasi nasional yang dirasakan perlu adanya penyempurnaan. Teori ini sebelumnya menyebutkan bahwa salah satu penyebab gerakan disintegrasi bangsa karena sentralisasi pemerintah pusat sehingga dibutuhkan kebijakan desentralisasi untuk meredam gerakan tersebut. Adapun bentuk penyempurnaan dari teori tersebut adalah dengan memberikan penjelasan lanjutan yang mengatakan bahwa kebijakan desentralisasi baru akan berhasil meredam konflik apabila para pelaku kebijakan menjalankan secara sungguh-sungguh kebijakan desentraliasasi dengan mengedepankan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Dengan Cara seperti ini kemungkinan besar bibit-bibit disintegrasi bisa diredam.

---

This thesis brought the theme of the process of political conflict solution between Indonesia and GAM through dialogs. This conflict is interesting to be discussed further to know why this conflict continuous on, especially when this conflict is tried to be solve through dialog approach. This research focused on the failure of CoHA's, Cessation of Hostilities Agreement, implementation process. What factors became the cause of agreement failure.

Several theories were used in this research. These theories comprised of conflict and its cause theory; conflict resolution through third party assistance; consensus theory; and national integration theory. This research used descriptive analysis where the primary data collected through in-depth interview (both directly and sent the questioners) with relevant sources in this research, There were 6 people acted as sources (2 Indonesian actors, 3 GAM members, and I from HDC).

From this research finding, there were four causing factors contributed to CoHA failure. First, GAM still demand an independence. Second, the third party's role was not effective. Third, the ambiguity of central government's policy in solving the conflict. Fourth, there was no consensus reached between Indonesia and GAM.

The conclusion reached from this thesis' result affect the strengthening of majority theories being used except on the theory of national integration which needs a revision. This theory explained that government centralization is one of the main reasons why disintegration movement occurred; thus, decentralization policy is needed to force it down, The revision can be accomplished by adding a further explanation which argue that movement will be eliminated if the decentralization policy are implemented seriously, furnished with the accountability and transparency principles. Then the roots of disintegration can be forced down."