Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menyelidiki bentuk-bentuk argumentasi pengguna Twitter Indonesia selama periode pra-pemilihan, khususnya sentimen mereka terhadap pemilihan ulang Joko Widodo untuk kembali menjadi presiden RI, dan menganalisis polanya. Konten ini menganalisis penelitian yang mengadopsi kerangka kerja analisis media sosial Stieglitz dan Dang-Xuan, dan menggunakan perangkat lunak untuk penelitian berbasis media sosial yang disebut Reaper untuk mendapatkan data. Berdasarkan analisis, mayoritas pengguna tidak mengekspresikan argumentasi eksplisit dalam tweet mereka, tetapi lebih menunjukkan pola yang berbeda tentang bagaimana mereka menggunakan tagar yang sering digunakan dalam isu tersebut. Selanjutnya, tweet yang berisiargumentasi menampilkan pola sebagai berikut orang-orang yang menyetujui pemilihan ulang Joko Widodo menganggap presiden sebagai bagian dari mekanisme besar yang terstruktur, sementara orang-orang yang tidak setuju menempatkan presiden sebagai tokoh terkemuka yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu negara.

---

ABSTRACTThis research aims to investigate the argumentation of Indonesia s Twitter users during the pre-election period, specifically their sentiment towards Joko Widodo s re-election, and analyse the pattern. This content analyses research adopted Stieglitz and Dang-Xuan social media analysis framework, and utilize software for social mediabased research called Reaper to obtain the data. Based on the analyses, the majority of the users does not express explicit argumentation in their tweets, but rather showcase a distinctive pattern on how they utilize hashtag that surrounds the issue. Furthermore, tweets that does contain argumentation showcase a visible pattern; while people who approve with Joko Widodo re-election perceived the president as a part of a large, structured mechanism, people who disapprove positioned a president as a prominent figure that highly influenced the success of a nation."

"Penelitian ini membahas politik oligarki media dalam pemilihan presiden 2019 (Pilpres). Fokus penelitian adalah faktor dukungan oligarki media pada kandidat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin. Penelitian ini perlu dilakukan untuk memaparkan faktor pendorong oligark dalam mendukung kandidat, serta cara oligark merealisasikannya. Pemaparan ini pada akhirnya akan mengkritisi fungsi pers. Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan pembuatan kebijakan dalam kepemiluan, khususnya pada tahap kampanye. Oligarki media dalam penelitian ini adalah Hary Tanoesoedibjo melalui MNC Media dan Partai Persatuan Indonesia (Perindo). Dukungan Hary Tanoe berubah, pada Pilpres 2014 Hary Tanoe mendukung Prabowo Subianto – Hatta Rajasa, sementara saat Pilpres 2019 Hary Tanoe mendukung Jokowi-Maruf. Analisis penelitian ini menggunakan Teori Oligarki Jeffrey Winters (2011, 2013) dan Mietzner (2014) yang menyatakan oligark perlu masuk dalam struktur politik untuk mempertahakan kekayaan dan variasi faktor oligark dalam politik dan mendukung kandidat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan argumen yang ditawarkan: Faktor pendorong keberpihakan oligarki media pada kandidat saat Pilpres 2019 didominasi oleh faktor ekonomi politik, tidak semata-mata karena kasus hukum. Cara oligark merealisasikan dukungannya melalui sumber pendapatan dan sumber materialnya (bisnis media).

---

This research discusses media oligarch politics in presidential election 2019. Focus of the research is oligarch support factors to Joko Widodo and Ma’ruf Amin as President and Vice President candidate. Importance of this research is to explain the motivating factors of oligarchs in supporting candidates, as well as realizing the support. The explanation seeks to criticize the function of press. This research is expected to be referred in election policy making, especially during the campaigning phase. Media oligarch in this research is Hary Tanoesoedibjo through MNC Media and Indonesia United Party (Partai Persatuan Indonesia/Perindo). Support of Hary Tanoesoedibjo shifted support from Prabowo Subianto-Hatta Rajasa in 2014 Presidential Election to Jokowi-Maruf in 2019 Presidential Election. Analysis in this research employs Jeffrey Winters (2011; 2013) and Mietzner's (2014) Oligarchy Theory which stated that oligarch need to enter to political structure to defend their wealth and the variation of factors that oligarch enter political structure and consider supporting a certain candidate. This research using a qualitative method, this research offers following arguments: Factors of the media oligarch to support candidate in 2019 Presidential Election are dominated by economic factor and not only due to legal problems. The oligarch uses their source of income and their material resources (media business) to realize the support. "

"Penelitian ini membahas penggunaan media sosial dalam membentuk narasi politik dengan meneliti postingan video blog vlog Presiden Jokowi di Youtube, dengan pertanyaan: Bagaimana Presiden Jokowi menggunakan postingan Vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang dirinya maupun kepresidenannya? Sumber semiotik apa yang digunakan Presiden Jokowi dalam postingan vlognya? Penelitian ini menggunakan analisis multimodal dengan pendekatan Sistemik Fungsional Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis . Penelitian ini menyimpulkan Presiden Jokowi telah menggunakan postingan vlog-nya untuk membangun narasi politik tentang kemajuan dan pembaharuan, yang mengukuhkan kepresidenan Jokowi sebagai era yang akan membawa akhir yang baik bagi Indonesia, serta memperkuat legitimasi politik Presiden Jokowi sebagai pemimpin yang rendah hati, sederhana dan dekat dengan rakyat. Dalam membangun narasi politiknya, Presiden Jokowi telah menggunakan sejumlah sumber semiotik sebagai elemen pembentuk makna seperti partisipan, kinesics action, locative circumstance, visual collocation maupun speech. Penelitian ini menegaskan perubahan pada demensi isi komunikasi politik, sekaligus memperlihatkan pentingnya analisis multimodal dalam memahami secara komprehensif komunikasi politik kontemporer. Penelitian ini menyimpulkan para politisi dapat menggunakan vlog sebagai medium bernarasi dalam lingkungan komunikasi politik yang baru.

---

This research aims to investigate the use of social media in constructing political narrative by examining the video blogs of President Jokowi in Youtube as study case. How does President Jokowi use his video blog postings to construct political narrative on his own personal and presidency What kind of semiotic resources he deployed in his vlogs This research applies Systemic Functional Multimodal Discourse Analysis and concludes that President Jokowi has used his vlogs to build his political narrative with underlying theme on progress and reform, stating his presidency as one that will lead Indonesia to a better situation. The political narrative in his vlogs strengthens his political legitimacy as a leader who is humble, modest and closed to people. In building his political narrative, President Jokowi has used a variety of semiotic resources, among them participants, process or kinesics action, locative circumstance, visual collocation, speech, and text. This research confirms the change of political communication in content dimension and shows the importance of applying multimodal analysis in understanding the contemporary political communication. This research recommends that politicians can use video blog to build their political narrative in this new political environment"

"Skripsi ini membahas fenomena presidentialized party yang terjadi di Indonesia pasca adanya perubahan landasan konstitusional yakni amandemen UUD 1945. Dalam amandemen tersebut, Indonesia mulai mempertegas sistem presidensialismenya dengan melaksanakan pemilihan umum secara langsung presiden dan wakil presiden. Mekanisme ini mendorong partai politik untuk memilih kandidat yang paling populer sekalipun ia merupakan outsider partai. Hal ini memiliki resiko yakni partai atau ketua umumnya selaku principal akan kesulitan mengontrol dan mengendalikan agent atau outsider yang mereka usung. Presidensialisme setidaknya merubah perilaku partai politik dalam hal penominasian nominating , pemilihan electing , dan pemerintahan governing. Melalui metode kualitatif dan tipe penelitian eksplanatif, penelitian ini mengangkat studi kasus perilaku Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDI-P dalam pencalonan Joko Widodo sebagai Calon Presiden Republik Indonesia di Pemilu 2014. Dengan mengombinasikan model presidentialized party Samuels-Shugart 2010 dan Kawamura 2013 sebagai teori utama, ditambah dengan perspektif dari Poguntke-Webb 2005, skripsi ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama, PDI-P walaupun tetap didominasi peran Megawati Soekarnoputri dalam keputusan partai, namun memanfaatkan popularitas sosok outsider, Joko Widodo, untuk memenangkan Pemilu 2014. Kedua, dalam kasus PDI-P ini, relasi principal-agent cukup unik karena principalnya hanya Megawati seorang mengingat peran sentralnya dalam partai. Adapun untuk agent terdapat dua pihak yaitu pertama para pengurus partai yang tunduk dengan Megawati, dan sejak Pemilu 2014, muncul agent kedua yaitu Joko Widodo yang mendapat mandat untuk mengelola eksekutif. Ketiga, terdapat beberapa dinamika konflik internal yang didominasi antar agent yang berbeda kepentingan. Keempat, Megawati selaku principal cukup kesulitan memegang/mengontrol agentnya yaitu Jokowi sehingga Megawati kerap mengingatkan dengan istilah ldquo;petugas partai';. Penelitian ini menyimpulkan bahwa PDI-P mengalami presidensialisasi walaupun tetap memiliki karakter personalized party.

---

This thesis discusses the phenomenon of presidentialized party that occurred in Indonesia after the change of constitutional basis namely amendment of UUD 1945. In the amendment, Indonesia began to emphasize its presidential system by conducting direct election of president and vice president. This mechanism encourages the political party to choose the most popular candidate even though he she is a party outsider. It has a risk that the party or the general chairperson as 'principal' will have difficulty controlling the 'agent' or outsider that they have nominated. Presidentialism at least changes the behavior of political parties in terms of nominating, electing, and governing. Through the qualitative method and explanative research type, this research raises the case study of the Indonesian Democratic Party of Struggle PDI P behavior in the nomination of Joko Widodo as the Presidential Candidate of the Republic of Indonesia in the 2014 Election. By combining Samuels Shugart 39 s model of presidentialized party 2010 and Kawamura 2013 as the main theory, coupled with the perspective of Poguntke Webb 2005 , this research produced several findings. First, PDI P, although it was still dominated by Megawati Soekarnoputri role in the party 39 s decision, but exploited the popularity of outsider figure, Joko Widodo, to win the 2014 Election. Second, in the case of PDI P, the principal agent relation is unique because its principal is Megawati only, remembering her central role in the party. As for the agents, there are two parties, first, the party administrators who obedient to Megawati, and since the 2014 election, came the second agent namely Joko Widodo who got the mandate to manage the executive. Third, there are several internal conflict dynamics dominated by conflict between different interests of agents. Fourth, Megawati as principal was having difficulty in controlling her agent, Jokowi, so Megawati was often reminded him with the term party officer . This study concludes that PDI P was presidentialized although it still had a personalized party character."

"Penelitian ini bertujuan menganalisis politik pendanaan kampanye pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2019 dengan fokus pada dua hal: (1) penerimaan sumbangan dana kampanye dari penyumbang kalangan oligark kepada pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Joko Widodo - Ma’ruf Amin sebagai pemenang Pilpres 2019, dan (2) pembayaran kembali pascapilpres kepada penyumbang. Pola pendanaan kampanye Joko Widodo-Ma’ruf Amin yang berpengaruh terhadap perubahan sifat struktur politik oligarkis sebagai hasil Pilpres 2019 dianalisis menggunakan teori Oligarki dari Jeffrey A. Winters, didukung konsep pembiayaan kampanye dari USAID. Temuan studi ini menunjukkan politik pendanaan kampanye Joko Widodo - Ma’ruf Amin yang melibatkan para penyumbang besar dari kalangan oligark memengaruhi perubahan sifat struktur politik oligarkis pemerintahan hasil pilpres, yaitu dari yang sebelumnya ‘terpecah’ menjadi ‘kolektif’, dan perubahan dari yang sebelumnya bersaing ‘liar’ antaroligark menjadi ‘jinak’ bekerjasama dalam pemerintahan pasca-Pilpres 2019.

---

This study aims to analyze the politics of campaign funding in The 2019 Presidential Election with a focus on two things: (1) receipt of campaign fund donations from oligarchic donors to the presidential and vice presidential candidates Joko Widodo - Ma'ruf Amin as the winner of The 2019 Presidential Election, and (2) post-presidential repayments to donors. The campaign funding patterns for Joko Widodo-Ma'ruf Amin which affected the change in the nature of the oligarchic political structure as a result of The 2019 Presidential Election were analyzed using the Oligarchy theory of Jeffrey A. Winters, supported by the concept of campaign finance from USAID. The findings of this study show that the politics of campaign funding for Joko Widodo - Ma'ruf Amin, which involved big donors from the oligarchs, influenced the change in the nature of the oligarchic political structure of the government resulting from the presidential election, from previously being 'split' to 'collective', and changes from previously competing 'wild' between oligarks becomes 'tame' to cooperate in the post-2019 Presidential Election government."

"Tesis ini menguji pengaruh dari keterpaparan tagar #2019GantiPresiden di tiga platformmedia sosial seperti Facebook, Instagram dan Twitter terhadap partisipasi politikmilenial DKI Jakarta baik secara online maupun offline. Pengujian tersebut berdasarkanempat tahapan mekanisme psikologis dari teori Model Partisipasi Politik Media Sosialdari Jonathan Knoll, Jorg Matthes, dan Raffael Heiss (2018). Metode penelitian yangdigunakan adalah kuantitatif dengan teknik pengumpulan data berupa kuisionerterhadap 400 sampel yang dipilih secara multistage random sampling. Pengujianhipotesis berdasarkan statistik deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi liniersederhana. Hasilnya menunjukkan bahwa (1) penggunaan media sosial berhubungandengan dan berpengaruh rendah terhadap partispasi politik online maupun offline (low& high effort) milenial DKI Jakarta, dan (2) rendahnya partisipasi politik milenial DKIJakarta terkait tagar #2019GantiPresiden pada pemilu presiden tahun 2019 karenamilenial tidak menganggap tagar tersebut sebagai tujuan dominan (dominant goalappraisal) dan menilai tidak adanya konsistensi atau pesan partisipatif (consistencyappraisal) pada tagar #2019GantiPresiden.

---

This thesis examines the influence of exposure of the hashtag # 2019GantiPresiden on

three social media platforms such as Facebook, Instagram and Twitter to online and

offline political participation of Millenial of DKI Jakarta in the 2019 Presidential

Election. This research based on four of psychological mechanism of Social Media

Political Participation Model theory from Jonathan Knoll, Jorg Matthes, and Raffael

Heiss (2018). The research uses a quantitative method with questionnaire method of

data collection from 400 samples selected by multistage random sampling. Hypothesis

testing is based on descriptive statistics, simple linear regression analysis. The results

show that (1) the use of social media is associated with and influenced to the online and

offline political participation (low & high effort) of millennial DKI Jakarta, and (2) the

low political participation of DKI Jakarta millennials related to the hashtag

#2019GantiPresiden in the 2019 presidential election because millennials do not

consider this hashtag to be a dominant goal appraisal and assess the lack of consistency

or participatory messages (consistency appraisal) in the hashtag # 2019GantiPresiden"

"Pada masa reformasi dengan adanya pemilihan umum secara langsung, kekuatan eksternal, seperti sepak bola sangat diandalkan untuk mampu melakukan suatu mobilisasi massa untuk mendukung suatu pasangan calon. Salah satu contohnya adalah Bobotoh yang diperebutkan suaranya oleh kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden pada Pemilu Umum Presiden Indonesia Tahun 2019. Dengan memiliki basis massa yang cukup besar membuat Bobotoh sebagai suporter sepak bola menjadi objek politik yang menarik dan memiliki nilai tinggi sehingga diperebutkan oleh para pasangan calon untuk memperoleh dukungan suara dari massa yang dimilikinya. Karya ini berusaha menganalisis faktor yang mempengaruhi dan kondisi internal dari tiga kelompok Bobotoh, yaitu Viking Persib Club, The Bombers, dan The Bomb dalam mengambil sikap politik untuk mendukung pasangan calon Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pemilu 2019. Metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan teknik wawancara mendalam untuk mengumpulkan data. Dalam partisipasi politik tiga kelompok Bobotoh tersebut, ada peran besar dari para ketua dari kelompok Bobotoh, yaitu Hero Joko selaku Ketua Viking Persib Club dan Nevi Efendi selaku Ketua The Bombs.

---

During the reform era with direct general elections, external forces, such as football, were relied on to be able to carry out a mass mobilization to support a candidate pair. For example is Bobotoh, whose votes were contested by the two pairs of presidential and vice presidential candidates in the 2019 Indonesian Presidential General Election. By having a large enough mass base, Bobotoh as a football supporter becomes an interesting political object and has a high value so that it is contested by the fans. candidate pairs to gain the support of the votes of the masses they have. This work attempts to analyze the influencing factors and internal conditions of the three Bobotoh groups, namely the Viking Persib Club, The Bombers, and The Bomb in taking a political stance to support the Jokowi-Ma'ruf Amin candidate pair in the 2019 General Election. This research is a qualitative method with in-depth interview techniques to collect data. In the political participation of the three Bobotoh groups, there was a big role from the leaders of the Bobotoh group, namely Hero Joko as Chairman of the Viking Persib Club and Nevi Efendi as Chairman of The Bombs."

"Pada pemasaran politik kandidat dilihat sebagaimana brand dalam pemasaran bisnis dan perilaku pemilih dilihat sebagaimana perilaku konsumen. Brand image secara empiris mempengaruhi purchase intention melalui attitude toward brand. Berdasarkan model ini, penelitian ini menyelidiki pengaruh candidate's brand image terhadap voting intention melalui attitude toward candidate's brand. Penelitian ini menguji pencalonan presiden Joko Widodo pada pemilih pemula di Jakarta. Data dikumpulkan melalui survei dengan penarikan sampel secara purposive. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya pengaruh signifikan candidate's brand image terhadap voting intention melalui attitude toward candidate's brand.

---

In political marketing, candidate seen as a brand in business marketing and voter behavior seen as consumer behavior. Brand image in business marketing empirically influence the consumer's attitude toward brand. It inderectly affect purchase intention through attitude toward brand. From this model, this study aims to analyze the influence of the candidate's brand image on voting intention through attitude toward candidate's brand. This research examine Joko Widodo’s presidential candidacy on early voters in Jakarta. Data collected by using survey method and purposive sampling. The result shows there are significant influence of candidate's brand image toward voting intention through attitude toward candidate’s brand."

"Feminisasi migrasi merupakan salah satu fenomena yang telah menjadi isu global. Pergerakan migrasi yang dilakukan oleh perempuan didorong oleh berbagai faktor, salah satunya kemiskinan. Sebagian besar perempuan yang bermigrasi memilih untuk bekerja menjadi pekerja rumah tangga (PRT). Posisi pekerjaannya yang berada dalam ranah perseorangan membuat PRT migran sulit untuk diawasi dan rentan mengalami berbagai permasalahan. Permasalahan yang dialami pekerja perempuan migran merupakan bentuk kekerasan berbasis gender. Kondisi tersebut yang seharusnya dapat menjadi catatan bagi setiap negara agar memberikan perlindungan terhadap pekerja perempuan migran. Hal ini dapat diwujudkan melalui pembuatan kebijakan yang bersifat responsif gender. Kebijakan responsif gender menunjukan adanya kesadaran bahwa terdapat perbedaan kondisi yang dialami oleh pekerja perempuan dan laki-laki di lapangan. Indonesia dalam hal ini merupakan salah satu negara yang mengalami sejumlah dinamika dalam upaya perlindungan pekerja migran Indonesia (PMI). Perubahan dan perkembangan sumber hukum terus terjadi hingga masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo di tahun 2014-2019. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan sebagai respon dan upaya perlindungan terhadap PMI. Termasuk upaya perlindungan bagi PMI yang mengalami berbagai permasalahan di Arab Saudi sebagai salah satu negara penempatan. Berdasarkan pemahaman dengan menggunakan kerangka feminisme sosialis, menunjukan bahwa opresi yang terjadi masih dilandasi oleh pengaruh sistem kapitalisme. Serta, pendekatan What’s The Problem (WPR) juga menunjukan bahwa kebijakan yang dibuat masih bersifat netral gender. Kondisi ini ditunjukan melalui belum adanya sejumlah pasal dan/atau peraturan yang membahas secara khusus perlindungan bagi pekerja perempuan, khususnya PRT migran. Realitas feminisasi migrasi cenderung masih diabaikan karena kebijakan yang dihasilkan masih belum merepresentasikan permasalahan di lapangan.....Feminization of migration is one of the phenomena that has become a global issue. The movement of migration carried out by women is driven by various factors, one of them is poverty. Most of women who migrate choose to work as domestic workers. However, their job position makes migrant domestic workers difficult to monitor and increase their potential to experience various problems. The problems experienced by women migrant workers are a form of gender-based violence. This kind of condition should be a priority for every country in order to provide protection for women migrant domestic workers. Each government should be able to make gender responsive policies related to migrant workers, especially domestic workers. Gender responsive policies shows an awareness that there are different conditions experienced by male and female workers in the field. Indonesia is one of the countries that experiences a number of dynamics in the protection of Indonesian migrant workers. Changes and developments in legal sources continued to occur until the presidency of President Joko Widodo in 2014-2019. During the administration of President Joko Widodo, numbers of policies were made in response to and efforts to protect PMI. Including protection for PMI who experiences various problems in Saudi Arabia as one of the placement countries. Based on the understanding using the framework of socialist feminism, it shows that the oppression that occurs is still based on the influence of the capitalist system. What's The Problem (WPR) approach also shows that the policies made are still gender neutral. This condition is because there are several specific issues that have not been addressed in the policy, especially about migrant domestic workers.The reality of the feminization of migration tends to be neglected because the policies produced do not represent problems in the field."

"Analisis sentimen terhadap opini publik di Twitter dapat memberikan wawasan yang berharga dalam memahami dukungan dan pemikiran masyarakat terkait calon presiden dan isu-isu terkait Pilpres 2024. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan sistem analisis sentimen terhadap opini publik tentang Pilpres Indonesia 2024 yang tersebar di media sosial Twitter dalam bahasa Indonesia. Algoritma yang digunakan dalam pengembangan sistem tersebut adalah Naïve Bayes, sebuah algoritma klasifikasi yang telah terbukti efektif dalam analisis sentimen. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kumpulan tweet atau cuitan yang diperoleh dari Twitter dengan menggunakan teknik web scraping. Persentasi Akurasi pada uji coba setiap skenario yang dilakukan mendapatkan hasil terbaik dengan nilai 81,18% untuk Skenario 1, 72,58% untuk Skenario 2, 65,05% untuk Skenario 3, dan 80,11% untuk Skenario 4. Hasil evaluasi model sistem yang dikembangkan terhadap klasifikasi sebenarnya menunjukkan bahwa analisis sentimen menggunakan algoritma Naïve Bayes dapat memberikan hasil yang baik tentang sentimen opini publik terkait Pilpres Indonesia 2024 di media sosial Twitter. Pengembangan sistem yang dikerjakan memberikan hasil model yang dapat melakukan analisis sentimen secara mandiri dengan akurasi yang tinggi terhadap opini publik terkait Pilpres Indonesia 2024 dengan nilai rata-rata 81,18%. Hasil analisis sentimen ini dapat membantu pihak-pihak terkait, termasuk calon presiden dan tim kampanye mereka, untuk memahami sejauh mana opini publik mendukung atau menentang mereka.

---

Sentiment analysis of public opinion on Twitter can provide valuable insight in understanding public support and thoughts regarding presidential candidates and issues related to the 2024 presidential election. This research aims to develop a sentiment analysis system for public opinion about the 2024 Indonesian Presidential Election shared on Twitter social media. in Indonesian. The algorithm used in developing the system is Naïve Bayes, a classification algorithm that has been proven effective in sentiment analysis. The data used in this research is a collection of tweets obtained from Twitter using web scraping techniques. The percentage of accuracy in testing each scenario carried out obtained the best results with a value of 81.18% for Scenario 1, 72.58% for Scenario 2, 65.05% for Scenario 3, and 80.11% for Scenario 4. Model evaluation results system developed for classification actually shows that sentiment analysis using the Naïve Bayes algorithm can provide good results regarding public opinion sentiment regarding the 2024 Indonesian Presidential Election on Twitter social media. The system development carried out provides model results that can carry out sentiment analysis independently with high accuracy regarding public opinion regarding the 2024 Indonesian Presidential Election. The results of this sentiment analysis can help related parties, including presidential candidates and their campaign teams, to understand the extent of opinion. they. society supports or opposes them."