Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 80693 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Gusti Ayu Amanda Gita Saraswati
"Televisi (TV) whitespace menjadi salah satu solusi layanan internet di daerah rural yang beroperasi tanpa lisensi dengan mengutilisasi alokasi frekuensi TV yang tidak digunakan. Dengan beroperasinya divais whitespace, dapat menimbulkan interferensi bagi Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2). Untuk menghindari terjadinya interferensi diantara divais whitespace (WSD) dan DVB-T2, dibutuhkan nilai rasio proteksi sebagai selisih maksimum kekuatan pancaran sinyal kedua divais.
Simulasi dilakukan menggunakan perangkat lunak Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool (SEAMCAT), dengan pendekatan Monte Carlo. Hasil simulasi menunjukan bahwa semakin besar nilai rasio carrier to noise (C/N) yang dihasilkan setiap variasi coderate dan tipe modulasi DVB-T2, menghasilkan nilai rasio proteksi yang semakin tinggi, dengan catatan jarak diantara kedua divais ≥ 1 km. Selain nilai C/N, lebar pita frekuensi kerja WSD juga berpengaruh dalam perbedaan nilai rasio proteksi.

Whitespace television (TV) is one of the internet service solutions in rural areas that operate without a license by utilizing TV frequency allocation that is not used. With the operation of the whitespace device, it can cause interference for Digital Video Broadcasting Second Generation Terrestrial (DVB-T2). To avoid interference between whitespace device (WSD) and DVB-T2, a protection ratio value is needed as the maximum difference in signal strength of the two devices.
Simulation is done using Spectrum Engineering Advanced Monte Carlo Analysis Tool (SEAMCAT) software, with the monte carlo approach. The simulation results show that the greater the C/N value produced by each coderate variation and modulation type of DVB-T2, the higher the value of the protection ratio, with the distance between the two devices ≥ 1 km. In addition to the carrier to noise ratio C/N value, the bandwidth of WSD also influences the difference in the value of the protection ratio.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2018
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Grob, Bernard
Jakarta: Erlangga , 1999
621.388 GRO bt (1)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
P.C.S. Sutisno
Jakarta: Grasindo, 1993
384.55 SUT p
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Pratiwi Ambarwati
"Penelitian ini membahas tentang fungsi ruang publik pada stasiun televisi swasta Rajawali Citra Televisi Indonesia. Ruang publik merupakan suatu konsep yang digagas oleh Jurgen Habermas. Ruang publik merupakan suatu celah yang terletak antara komunitas ekonomi dan negara, di mana publik melakukan diskusi yang rasional, membentuk opini mereka, serta menjalankan pengawasan terhadap pemerintah. Konsepsi public sphere pada intinya juga menunjuk kepada suatu kawasan atau ruang yang "netral" di mana publik memiliki akses yang sama dan berpartisipasi dalam wacana publik dalam kedudukan yang sejajar pula, bebas dari dominasi negara ataupun pasar. Dalam konsep ruang publik terdapat tiga kondisi ideal, yakni pertama ialah akses yang sama terhadap informasi; kedua, tidak ada perlakuan istimewa terhadap peserta diskusi dan prinsip ketiga, mengemukakan alasan-alasan yang rasional dalam berdiskusi dan juga dalam mencari konsensus. Usaha-usaha untuk mencari norma bersama tersebut dilakukan dengan partisipasi bebas dalam diskusi. Memang validitas historis empirik keberadaan ruang publik ataupun kelayakannya masih banyak dipertanyakan namun setidaknya konsep ruang publik amat relevan ditempatkan sebagai sebuah konsepsi normatif yang bisa dijadikan acuan sejauh mana suatu masyarakat telah mampu memenuhi salah satu dimensi kehidupan bernegara yang demokratis.
Kajian ini merupakan kajian yang menggunakan pendekatan kritis, sedangkan metode penelitian yang dipakai adalah metode penelitian kualitatif. Untuk pengumpulan data digunakan tiga metode, yakni wawancara mendalam, analisis isi, dan studi pustaka. Sebagai konsekuensi,penelitian yang bercorak kritis, penelitian ini melakukan analisis pada tiga level, yakni level mikro atau level teks, level meso, dan level makro. Pada level teks, analisis dilakukan dengan menggunakan sebuah kerangka evaluasi. Kerangka evaluasi tersebut disusun berdasarkan konsep ruang publik Habermas. Keseluruhan analisis dilakukan dengan berpedoman pada konsep ruang publik yang diajukan oleh Habermas.
Temuan pada level mikro menunjukkan bahwa keberadaan ruang publik di RCTI masih sangat minim, hal itu antara lain tercermin dari adanya ketimpangan akses yang diberikan kepada publik cut dan publik yang mewakili masyarakat umum, serta tidak ditayangkannya acara-acara diskusi yang memungkinkan terselenggaranya diskusi publik yang rasional dan kritis, padahal esensi ruang publik terletak pada penyelenggaraan diskusi rasional dan kritis yang melibatkan publik serta membicarakan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan publik. Hasil analisis pada level meso menunjukkan bahwa sebagai sebuah institusi yang menggunakan benda publik, yakni gelombang elektromagnetik, RCTI masih belum menempatkan kepentingan publik sebagai prioritas antara lain karena adanya motif-motif ekonomi. Pada tataran makro, hasil penelitian memperlihatkan bahwa liberalisasi yang muncul dalam industri media selain menimbulkan dampak positif juga memunculkan fundamentalisme pasar. Fundamentalisme pasar ini membuat tayangan-tayangan di layar kaca televisi swasta Indonesia nampak lebih menyiratkan "selera konsumen" dan tuntutan para pengiklan, ketimbang mengakomodasikan apa yang menjadi kepentingan publik.
Sebagai sebuah institusi bisnis memang merupakan hal yang wajar apabila akumulasi modal menjadi tujuan utama televisi swasta, namun karena dalam kegiatan operasionalnya televisi swasta menggunakan public goods, yakni gelombang elektromagnetik, sehingga televisi swasta tetap diharapkan untuk dapat menjadi ruang publik yang sesungguhnya, yang memungkinkan publik menyelenggarakan diskusi yang rasional dan kritis, terbebas dari tekanan pasar maupun penguasa. Sebagai implikasi teoretis dari penelitian ini, apabila melakukan kajian tentang ruang publik pada media televisi hendaknya program-program acara yang akan diteliti merupakan program acara yang memang memungkinkan publik untuk dapat berpartisipasi dan terlibat dalam diskusi-diskusi yang diselenggarakan."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2005
T14288
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Laila Nurazizah
"Salah satu konsumen televisi yang rentan akan pengaruh negatif dari tayangan televisi adalah anak-anak. Sebuah stasiun televisi di Indonesia, yaitu SCTV menayangkan salah satu program sinetron anak, berjudul Si Biang Kerok Cilik,yang ditayangkan pada jam prime time. Penelitian ini kemudian melihat bahwa Si Biang Kerok Cilik akan memicu perilaku agresif anak ketika mereka menontonnya. Dengan menggunakan teori belajar sosial dari Albert Bandura,mengatakan bahwa perilaku agresif dapat dipelajari anak melalui proses belajar meniru yang dilihatnya dari tayangan dalam televisi, dengan empat proses di dalamnya yaitu proses perhatian, pengingatan, pembentukan prilaku dan penguatan dari tayangan televisi yang dapat memicu prilaku agresif. Menggunakan metode kuantitatif, dengan 189 anak dari dua sekolah dasar yang diberikan alat ukur kuisioner, kemudian hasil analisa uji t, korelasi dan regresi penelitian ini menemukan bahwa adanya pengaruh dari menonton Si Biang Kerok Cilik terhadap anak, meskipun pengaruh dari menonton televisi terhadap perilaku agresif memiliki persentase yang kecil.
Television consumers who are vulnerable to get negative effects of television are children. One of television station in Indonesia, SCTV, have soap operas children,entitled ?Si Biang Kerok Cilik? which aired at prime time. The study with quantiative method adresses the question ? How viewing soap operas ?Si Biang Kerok Cilik influence children being aggressive?. Using the social learning theory of Albert Bandura, said that aggressive behavior can be learned through the child?s learning process imitation from television show, with four processes: the processes of attention, retention, behavioral production, and motivational, of the television shows can trigger aggressive behavior. Sample of this research are 189 children from two elementary school given questionnaires measuring instrument,then the results of t-test analysis, correlation, and regression, found that watching Si Biang Kerok Cilik influence children, although the effect of watching television on aggressive behavior has small percentage."
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2013
S45854
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agie Vadhillah Putri
"Dalam pertemuan International Telecommunication Union (ITU) di Jenewa pada tahun 2006, didapatkan kesepakatan Analog Switch Off (ASO) negara Eropa, Afrika, dan beberapa negara di Asia adalah 17 Juni 2015. Sedangkan negara di Asia Tenggara sepakat untuk melakukan ASO pada akhir 2020. Indonesia sendiri, dengan disahkannya Undang-undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Lapangan Kerja pada 2 November 2020, Indonesia akan melaksanakan ASO paling lambat 22 November 2022. Lembaga Penyiaran Publik (LPP) TVRI menjadi stasiun televisi pertama di Indonesia yang sudah melakukan uji coba siaran digital dan salah satu pemegang multipleksing. Walau sebagai Lembaga penyiaran publik, daya saing TVRI dalam bisnis penyiaran relatif rendah. TVRI belum mampu menarik banyak minat masyarakat untuk menonton siaran mereka. Hadirnya televisi digital, LPP TVRI membutuhkan strategi baru untuk mengembangkan bisnis penyiaran mereka. Pada penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi bisnis yang sudah dijalankan oleh LPP TVRI dan membangun strategi untuk bersaing di era televisi digital. Penelitian ini akan mengevaluasi kinerja perusahaan berdasarkan faktor internal dan eksternal yang terdapat pada Lembaga Penyiaran Publik TVRI, kedua faktor ini akan menjadi landasan analisis SWOT. Dari hasil analisis yang sudah dilakukan, posisi LPP TVRI berada pada kuadran ketiga dengan nilai faktor internal -0,2213 dan nilai faktor eksternal adalah 3,603.

At the International Telecommunication Union (ITU) meeting in Geneva in 2016, an agreement was procured for the Analog Switch Off (ASO) of Europe, Africa, and several countries in Asia on 17 June 2015. Meanwhile, countries in Southeast Asia have agreed to carry out ASO by the end of 2020. Indonesia itself, with the ratification of the Law of the Republic of Indonesia No. 11 of 2020 on Job Creation on 2 November 2020, Indonesia will implement ASO no later than 22 November 2022. Public Broadcasting Institution Television of the Republic of Indonesia (TVRI) is the first television station in Indonesia that has tested digital broadcasts and multiplexing holders. Even though as a public broadcasting institution, TVRI's competitiveness in the broadcast business is relatively low. TVRI has not been able to attract a lot of public interest to watch their broadcasts. With digital television and as a multiplexing holder, LPP TVRI needs a new strategy to develop its broadcasting business. This study aims to evaluate the company that has been run by LPP TVRI and builds a strategy to compete in the digital television era. From the analysis results, the position of LPP TVRI is in the third quadrant with an internal factor value of -0.2213 and an external factor value of 3.603.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2021
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Widya Rastika Wulan
"ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan dominasi kepentingan pemodalbesar dalam pembentukan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor22 Tahun 2011 mengenai penyiaran digital di Indonesia. Dalam prosespembentukannya pemerintah menggunakan kekuasaannya melakukan sejumlahlangkah yang bertentangan dengan Undang-Undang Penyiaran bahkan mekanismepembentukan regulasi. Penelitian ini menggunakan paradigma kritis yangmemandang pembentukan Permen terkait penyiaran digital menjadi bagian dariupaya terencana pemilik modal untuk melanggengkan penjajahan ekonomi danpolitik. Teori strukturasi Anthony Giddens dikaitkan dengan konsep strukturasiekonomi politik Vincent Mosco menjadi teori utama dalam penelitian ini.Pendekatan penelitian kualitatif dengan desain penelitian studi kasus digunakanuntuk memberikan deskripsi secara lengkap. Data dikumpulkan melaluiwawancara dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa melaluiPeraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22 Tahun 2011 pemilikmodal besar mengontrol beberapa kebijakan pemerintah dengan membentukmodel baru lembaga penyiaran yang tidak disebutkan didalam Undang-UndangPenyiaran. Bentuk lembaga ini hanya melegalkan penyiaran eksisting saja,sehingga melanggengkan dominasi dengan lingkup yang lebih luas yaitu padapenyiaran digital serta berusaha mematikan kelompok-kelompok kecil. Penelitianini juga menunjukkan bahwa kebijakan penyiaran digital mampu menghasilkanserangkaian keuntungan ekonomi yang membuka ruang luas bagi ekspansi modal.Selain kepentingan ekonomi, kebijakan penyiaran digital juga ditentukan olehberagam agen yang turut mempengaruhi proses pengambilan keputusan diIndonesia.

ABSTRACT
This study aimed to describe the dominance of large capital interests in theestablishment of Information and Communication Minister Regulation Number22 of 2011 regarding digital broadcasting in Indonesia. In the process ofgovernment formation using his power a number of measures that are contrary tothe Broadcasting Act and even the formation mechanism of regulation. Thisresearch uses a critical paradigm that sees the formation of a ministerial regulationrelated to digital broadcasting to be part of a planned effort to perpetuate theoccupation of the owners of capital and political economy. Structuration theoryof Anthony Giddens structuration linked to the concept of political economyVincent Mosco into a major theory in this study. Qualitative research approachwith a case study design is used to provide a complete description. Data werecollected through interviews and document study. The results showed that throughthe Minister of Communication and Information Technology Number 22 of 2011owners of big capital controls several government policies by establishing newmodels of broadcasters that are not mentioned in the Broadcasting Act. Forms ofthis institution only legalize the existing broadcasting only, thus perpetuating thedominance of a broader scope, namely on digital broadcasting and try to shut offsmall groups. This study also shows that digital broadcasting policy capable ofproducing a series of economic benefits that opens ample room for expansioncapital. In addition to economic interests, digital broadcasting policy is alsodetermined by a variety of agents that influence the decision making process inIndonesia."
2017
T47531
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Insania Khoiriah
"ABSTRAK
Disaat sebagian besar negara di dunia telah memulai proses migrasi penyiaran televisi analog ke digital, langkah migrasi menuju penyiaran digital di Indonesia harus tertunda karena adanya resistensi dari industri penyiaran terkait regulasi yang mendasari implementasi tersebut. Revisi Undang-undang Penyiaran yang saat ini masih menjadi pembahasan di Dewan Perwakilan Rakyat DPR menjadikan pemerintah belum merumuskan kembali regulasi untuk menggantikan regulasi sebelumnya.Migrasi dari penyiaran televisi analog ke digital memberikan benefit berupa efisiensi penggunaan spektrum, kualitas penerimaan siaran yang lebih baik, serta memberikan peluang bagi industri penyiaran baru. Hal ini juga erat kaitannya dengan rencana strategis pemerintah terkait pembangunan mobile broadband. Pemanfaatan frekuensi digital dividend untuk mobile broadband baru dapat terwujud setelah proses migrasi televisi analog ke digital selesai dilakukan. Saat ini digitalisasi penyiaran televisi menjadi salah satu rencana strategis pemerintah dalam kurun waktu 2015-2019. Sisa waktu yang semakin singkat untuk bermigrasi ke digital sesuai target yang ditetapkan pemerintah membutuhkan strategi tersendiri agar tidak menimbulkan resistansi dari industri televisi eksisting. Oleh karenanya, dibutuhkan suatu skema penyelenggaraan yang tepat agar resistansi industri tersebut tidak terjadi.Melalui indepth interview dan gap analysis diketahui bahwa peraturan yang mendasari penyelenggaraan televisi digital di Indonesia pada implementasinya masih memiliki beberapa kelemahan antara lain terkait alokasi frekuensi, mekanisme dan persyaratan seleksi penyelenggara infrastruktur, perubahan model bisnis, target analog switch off serta unsur-unsur penyiaran digital yang belum dimasukkan dalam Undang-undang Penyiaran.Tesis ini telah merumuskan skema baru penyelenggaraan televisi digital sebagai langkah perbaikan, meliputi perencanaan spektrum dengan kombinasi konsep Single Frequency Network SFN dan Multi Frekuensi Network MFN , penentuan parameter seleksi, roadmap penyiaran digital dengan target analog switch off baru, perhitungan tarif sewa infrastruktur, skema insentif, service level agreement serta unsur-unsur penyiaran digital yang harus dimasukkan dalam revisi Undang-undang Penyiaran.

ABSTRACT
While most countries in the world have started the migration process from analog to digital television, the migration process in Indonesia unfortunately on hold due to resistance of the broadcasting industry related to the regulation underlying its implementation. Revision of the Broadcasting Act, which is currently still under discussion in the Parliament, has caused the government unable to define new regulation to replace the previous one.Migration of analog television to digital television provides benefits such as efficient use of spectrum, better quality of broadcast reception, and gives opportunities for new broadcasting industry. It is also closely related to the government 39 s strategic plan for development of mobile broadband. The utilization of digital dividend spectrum for mobile broadband can be realized after the migration process of analog television to digital television is complete. Nowadays digitization of television broadcasting becomes one of the government 39 s strategic plan in the period 2015 2019. The short remaining time of migration process according to the targets set by the government requires good strategy to avoid resistance from the existing broadcasting industry. Therefore, a proper implementation scheme is needed so that the resistance from industry can be avoided.Through indepth interview and gap analysis, it is known that the regulation underlying the implementation of digital television in Indonesia on its implementation still has some weaknesses related to the frequency allocation, mechanism and requirement for infrastructure operator selection, the shift of business model, analog switch off target and elements of digital broadcasting that have not been included in the Broadcasting Act.This thesis has proposed new implementation scheme as corrective action, including spectrum planning with combinations of Single Frequency Network SFN and Multi Frequency Network MFN concept, selection parameters for infrastructure operator, digital television roadmap with new target of analog switch off, tariff calculation, incentive schemes, service level agreement and elements of digital broadcasting that should be included in the revision of the Broadcasting Act. "
2016
T46834
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Tri Darma Yudha Pirhot
"Penelitian ini menganalisis kebijakan televisi digital yang diterbitkan oleh Pemerintah dari aspek hukum persaingan usaha. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa masalah yang terkait dengan kebijakan televisi digital oleh Pemerintah setelah adanya pembatalan Mahkamah Agung atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Digital Terestrial Penerimaan Tetap Tidak Berbayar (Free To Air), persaingan usaha tidak sehat yang muncul dari implementasi kebijakan televisi digital. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yang menggambarkan gejala-gejala dan fakta yang timbul dan melakukan analisis terhadap gejala-gejala dan fakta ini dari sudut pandang yuridis. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa Pemerintah tetap menjalankan kebijakan televisi digital di Indonesia, meskipun landasan yuridisnya telah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, dan tidak ada mandat dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Selain itu, dengan menggunakan pendekatan rule of reason, kebijakan televisi digital yang diterapkan oleh pemerintah dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat di dalam industri penyiaran televisi karena minimnya kerangka aturan yang mengatur mengenai model bisnis dari penyiaran televisi digital

This study analyzes Government policy on digital television from business competition law perspective. There are several problems that can be identified from this study, namely the implementation of Government policy on digital television after the Supreme Court decision that nullifies the Minister of Communication and Information Technology Regulation No. 22/PER/M.KOMINFO/11/2011 on Organizing Free-to-Air Terrestrial Digital Television and the unfair business competition that is occurred due to the implementation of digital television policy. This study uses qualitative descriptive analytical method that describes the facts and analyzes it from legal perspective. In the end, this study concludes that the Government is still implementing the digital television policy, even though the legal basis for this policy has been nullified by the Supreme Court and there is no mandate from the higher laws and regulations, namely the Law No. 32 of 2002 on Broadcasting. In addition, by using rule of reason approach, the digital television policy may lead to unfair business competition within the television broadcasting industry, due to the lack of regulatory framework on the business model on digital television."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2014
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Atika Rizkyutami Witjaksono
"Di era digital, internet sudah menjadi komoditas hidup bagi manusia, hingga PBB memutuskan bahwa konektivitas internet merupakan bagian dari hak asasi manusia, namun hingga saat ini, sekitar setengah dari penduduk dunia masih belum terhubung dengan koneksi internet, dan mereka yang belum terhubung ternyata tinggal di daerah rural, dimana penyelenggaraan internet konvensional membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Teknologi TV Whitespace merupakan salah satu teknologi alternatif untuk menyediakan internet di daerah rural, dimana internet ditransmisikan pada spektrum frekuensi yang tidak dipakai. Skripsi ini membahas tentang teknologi TV Whitespace, standar yang digunakan yaitu standar IEEE 802.22 dan kebijakan dari FCC beserta analisisnya berdasarkan simulasi yang dilakukan di Indonesia. Analisis teknologi TV Whitespace pada skripsi ini dibagi menjadi dua, yaitu dari ketersediaan kanal maksimum dan analisis interferensi WSD terhadap DTT. Simulasi dilakukan di Pulau Bali yang sebagian dari kabupatennya masih merupakan daerah rural. Hasil simulasi menunjukkan bahwa ketersediaan kanal maksimum terbesar di Bali berada pada bagian barat dan WSD yang didesain di suatu area sampel di Bali tidak menginterferensi cakupan dari DTT yang sudah ada.

In the digital era, internet has become humanity rsquo s necessity, to the point where UN stated that internet connectivity is the right of human being. Unfortunately, half of the world population have not been connected to the internet yet, and studies found that those who haven rsquo t live in rural area, where traditional internet service will be very costly. TV Whitespace technology is one of the alternative to provide internet in rural areas, where internet is transmitted with unused frequency spectrum. This thesis explains about TV Whitespace rsquo s technology itself, existing standards, that is IEEE 802.22 standard and FCC rsquo s policy along with its analysis based on the simulation conducted in Indonesia. The TV Whitespace technology analysis in this thesis is divided into two the maximum channel availability and WSD interference toward DTT analysis. The simulation is conducted in Bali Island where some of its regencies are still categorized as rural areas. Simulation results show that the maximum channel availability in Bali is located at its western side and the WSDs designed in a certain sample area in Bali don rsquo t interfere with the already existing DTT rsquo s coverage.
"
Depok: Fakultas Teknik Universitas Indonesia, 2017
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>