Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas tentang praktik collaborative governance serta faktor yang mempengaruhinya dalam Program Planet Kakao.Planet Kakao adalah program yang diinisiasi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui Dinas Perkebunan guna mengelola perkebunan kakao dari hulu ke hilir melalui perkebunan rakyat. Program ini tidak hanya menggandeng petani, namun juga pihak swasta, Bidang Perkebunan di pemerintah daerah kabupaten, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao serta Asosiasi Petani Kakao Indonesia. Penelitian dibatasi di dua daerah, yakni Blitar dan Mojokerto.Penelitian menggunakan pendekatan post-positivism dengan wawancara dan studi literatur sebagai metode pengumpulan data. Model collaborative governance yang digunakan dalam penelitian adalah model Ansell dan Gash. Berdasarkan hasil analisis data, ditemukan adanya proses kolaboratif dalam pelaksanaan program. Meskipun dilaksanakan dalam lingkup satu provinsi, nyatanya terdapat perbedaan antara kedua daerah.Salah satunya adalah adanya indikasi distrust di salah satu daerah. Selain itu, faktor kepemimpinan menjadi faktor yang paling mendeterminasi program sejak awal di kedua daerah, namun informal leader di satu daerah lebih kuat sehingga memberikan pengaruh lebih dalam forum kolaborasi.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the practice of collaborative governance and the factors that influence it in the Planet Kakao Program. Planet Kakao is a program initiated by the East Java Provincial Government through the Plantation Office to manage cocoa plantations from upstream to downstream through smallholder plantations. This program not only collaborates with farmers, but also the private sector, Plantation in the district government, the Coffee and Cocoa Research Center and the Indonesian Cocoa Farmers Association. Research is limited to two regions, namely Blitar and Mojokerto. The study used a post-positivist approach with interviews and literature studies as a method of data collection. The collaborative governance model used in the study is the Ansell and Gash models. Based on the results of data analysis, a collaborative process was found in the implementation of the program. Although carried out within the scope of one province, in fact there are differences between the two regions. One of them is the indication of distrust in one area. In addition, leadership factor have been the most determinant factor in the program since the beginning in both regions, but informal leaders in one region are stronger so that they have more influence in the collaboration forum."

"Dalam rezim SDGs, pendekatan yang ditujukan untuk memberantas kemiskinan adalah collaborative partnership. Diskursus ini mengemuka karena kemiskinan merupakan isu multisektoral yang dinamis dan kompleks. Pemetaan solusinya pun merujuk pada pelibatan berbagai jenjang organisasi, multidispilin, dan lintas yurisdiksi. Penelitian ini akan meninjau penerapan dan hal yang berpengaruh pada tata kelola kolaboratif dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Pinrang dengan menggunakan pendekatan postpositivism. Selain itu, semangat reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik juga merupakan cerminan dari penerapan tata kelola kolaboratif pada level pemerintahan lokal, khususnya di Kabupaten Pinrang. Pada 2016, sebagai momentum reformasi birokrasi, Pemerintah Pinrang membentuk OPD yang concern dalam menanggulangi kemiskinan melalui kerangka kolaboratif antar jenjang pemerintahan dan pihak non pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembangunan trust dan mutual understanding mengalami stunting kolaborasi sehingga kinerja kolaborasi tidak mampu mengentaskan kemiskinan di angka 6 persen pada tahun 2018.

---

in SDGs regime, collaborative partnership used to reduce poverty. The rise of collaborative governance discourse is just because an involvement of the multiple stakeholders in multiple organizations across multiple jurisdictions who has its own understanding of the problem and solution differently. In this paper, we examine the implementation of collaborative governance and its affected in Pinrangs poverty alleviation by using postpositivism approach. Since 2016, local government initiated The Poverty Reduction Department (Bagian Penanggulangan Kemiskinan) as a special board for eradicating poverty by an integrative framework for collaborative governance. This board intended to assist on the Regional Poverty Alleviation Coordination Team (TKPKD), to integrate a number of poverty alleviation programme, and also to merge the database differences between The Central Statistics Agency (BPS) and TKPKD. However, while BPK has an important role to play, there are many conditions and settings that bother for driving progressively cyclical or iterative interactions between multiple stakeholders. In addition, the Pinrang poverty rate was increased in 2016 period. BPS announced that the number of people living below the poverty line was 256.054 in 2017 or 8,5 percent of the total population. This study argues that a lack of trust and mutual understanding shape the prospects for and challenges of initiating and sustaining collaborative governance in Pinrangs poverty alleviation programme.

"

"Skripsi ini membahas mengenai praktik kolaborasi dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM di Kota Depok, Provinsi Jawa Barat melalui model collaborative governance. UMKM di Kota Depok memiliki potensi yang besar untuk mendukung perkembangan Kota Depok itu sendiri. Pasalnya, pada tahun 2017, UMKM di Kota Depok dapat menyumbang sebesar 60% dari total PDRB yang dihasilkan Kota Depok. Meskipun demikian, permasalahan tak lantas menghindar dari sektor UMKM di Kota Depok. Saat ini, pemerintah sangat menyoroti permasalahan UMKM di bidang pemasaran. Oleh karenanya, melalui program Depok Sahabat UMKM, pemerintah Kota Depok menyelenggarakan Program 1.000 Kios untuk UMKM yang bertujuan untuk mendukung pelaku UMKM dalam bidang sarana dan prasarana serta pemasaran. Program ini ditekankan pada pelaksanaan kolaborasi dengan pihak non pemerintah. Di mana, untuk pemenuhan target kios di tahun 2017 hingga awal tahun 2018, pemerintah Kota Depok bekerjasama dengan 10 toko modern di Kota Depok. Dengan pelaksanaan program tersebut, terlihat adanya praktik collaborative governance, di mana konsep tersebut merupakan suatu tata kelola pemerintahan kolaboratif yang melibatkan pihak non publik dalam mengelola ataupun memecahkan suatu permasalahan publik dengan cara-cara khusus (Ansell dan Gash, 2008). Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana implementasi Program 1.000 Kios untuk UMKM melalui pendekatan Collaborative Governance. Penelitian ini menggunaan pendekatan post-positivist dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat proses collaborative governance dalam Program 1.000 Kios untuk UMKM. Namun, terdapat perbedaan antara praktik kolaborasi pada Program 1.000 Kios untuk UMKM dengan model collaborative governance yang dikemukakan oleh Ansell dan Gash (2008).

---

This thesis discusses the implementation of 1,000 Stalls for MSMEs Programme in Depok City, West Java Province through collaborative governance approach. MSMEs in Depok City have enormous potentials for supporting the development of the city. This is based on the fact that back in 2017, MSMEs in Depok City successfully made a contribution of 60 percent to the total GRDP of Depok City. Despite that, problems did not necessarily stand aside from this city’s MSME sector. At the present time, the government pays a considerable attention to the problems faced by MSMEs in the marketing sector. In West Java, the MSMEs in Depok City are falling behind those in other regions in terms of popularity. Thus, through the Depok Befriends MSMEs (Depok Sahabat UMKM) Programme, the Government of Depok City launched the 1,000 Stalls for MSMEs (1.000 Kios untuk UMKM) Programme, aimed at supporting MSMEs in facilities and infrastructure provision. This programme emphasizes collaboration with non-governmental stakeholders. To meet the number of stalls targeted for the period 2017–early 2018, the Government of Depok City cooperated with 10 modern stores in Depok City. The practice of collaborative governance is showing in the implementation of the 1,000 Stalls for MSMEs Programme, where non-governmental parties are engaged in managing or solving public issues in particular fashion (Ansell and Gash, 2008). The aim of this research is to analyse the collaborative practice in the 1,000 Stalls for MSMEs Programme viewed from the collaborative governance concept. This research used post-positivist approach and descriptive design. Research results show the presence of collaborative governance process in the 1,000 Stalls of MSMEs Programme in accordance with the model proposed by Ansell and Gash (2008)."

"Studi ini fokus pada pemberdayaan petani karena petani masih dihadapi pada berbagai masalah seperti kepemilikan lahan yang kecil, ketidakmampuan petani di dalam memperoleh nilai tambah di pasar, berkurangnya kesuburan tanah, dan isu perlunyasertifikasi mengenai mutu suatu produk pangan yang dianggap memberatkan petani skalakecil. Dengan demikian, pemberdayaan petani menjadi perhatian penting di dalam studikesejahteraan sosial sebagai upaya memberikan kekuatan bagi petani untukmeningkatkan kualitas hidupnya. Tujuan pertama penelitian ini menganalisis secaramendalam proses pemberdayaan di dalam model pertanian organik dan modelpenjaminan organik dengan sistem Participatory Guarantee System (PGS). Tujuan keduaadalah menganalisis keberdayaan yang diperoleh petani organik melalui model PGS.Penelitian dilakukan dengan mengambil kasus kelompok tani yang tergabung di dalamUnit Pamor Claket di Desa Claket Kecamatan pacet Kabupaten Mojokerto Provinsi JawaTimur. Penelitian dilakukan dengan metode kualitatif dengan teknik pengambilan datamelalui wawancara mendalam kepada petani, konsumen, pendamping pamor, dan aparatdesa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses pemberdayaan petani dilakukanmelalui pertanian organik dan mendirikan Unit Pamor. Di setiap proses pemberdayaandiperlukan stimulus dari luar untuk mendorong petani melakukan perubahan yang lebihbaik secara mandiri. Sementara itu, keberdayaan yang diperoleh petani dari model unitpamor pacet mencakup keberdayaan dari dimensi personal, relasional, dan kolektif. Disetiap dimensi pemberdayaan terdapat kekuatan dalam bentuk power to, power with, danpower over untuk meningkatkan keberdayaan petani organik.

---

This study focuses on empowering farmers because they are still facing various problems.

In terms of small land ownership, farmers' inability to obtain added value in the market,

reduced soil fertility, and the need for certification regarding the quality of a food product

is considered burdensome for small-scale farmers. Indeed, farmer empowerment is an

essential concern in social welfare studies to provide strength for farmers to improve

their quality of life. The first research objective is to examine the empowerment process

in organic farming and the Participatory Guarantee System (PGS) model. The second

objective is to analyse the empowerment obtained from organic farmers through the PGS

model. The study was conducted in the Unit Pamor Pacet in Claket Village, Mojokerto

Regency, East Java Province, using qualitative methods with data collection techniques

through in-depth interviews with farmers, consumers, pamor assistants, and village

officials. The results showed that the farmer empowerment process was carried out

through organic farming and setting up a Pamor Unit. Every empowerment process

requires an external stimulus to encourage farmers to make better changes

independently. Meanwhile, the empowerment obtained from the Pamor Pacet model unit

includes empowerment from the personal, relational, and collective dimensions. In every

dimension, there is some power in terms of "power to," "power with," and "power over,"

to increase farmer’s empowerment."

"Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan dan upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company. Teori yang digunakan adalah collaborative governance Pendekatan penelitian ini adalah post positivist dengan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan studi literatur.Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat sepuluh dimensi dalam collaborative governance di Kabupaten Kulon Progo melalui program One Village One Sister Company dalam penanggulangan kemiskinan yaitu partisipan formalitas durasi fokus stabilitas tahap diskresi alasan. Pemerintah melibatkan sektor swasta upaya Pemerintah mengatasi keterbatasan informasi dan resiko. Pemerintah Selain itu ada tiga upaya Pemerintah Kabupaten Kulon Progo untuk mengajak sektor swasta bergabung dalam program One Village One Sister Company yaitu mempromosikan program One Village One Sister Company melalui media massa melakukan komunikasi secara langsung dengan pihak swasta dan mendayagunakan jejaring yang dimiliki pegawai Pemerintah Kabupaten Kulon Progo.

---

This research aims to describe collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation. It also describes Kulon Progo Regency Government effort to invite the private sector to join One Village One Sister Company Program. This research uses collaborative governance theory. Research appoach is post positivist that utilizes in depth interview and literature study.The result shows that collaborative governance in Kulon Progo Regency through One Village One Sister Company Program in poverty alleviation has ten dimensions those are participants formality duration focus stability cycle discretions Government rationales to involve private sector Government efforts to deal with information shortfall and Government risks Besides Kulon Progo Regency Government has three methods to invite the private sector to join One Village One Sister Company program those are promote One Village One Sister Company program through mass media communicate directly with the private company and utilize network owned by the employees of Kulon Progo Regency Government."

"Diabetes melitus merupakan penyakit tidak menular yang termasuk dalam kategori penyakit kronis dan diperkirakan akan mengalami peningkatan, sehingga dibutuhkan cara untuk melakukan pengendalian yang direkomendasikan oleh Kementrian Kesehatan berupa penatalaksanaan diabetes melitus secara cerdik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh edukasi, manajemen nutrisi, aktivitas fisik, pengelolaan stres terhadap kesadaran diri penderita diabetes melitus tipe 2 di Kabupaten Mojokerto. Jenis penelitian Quasi Experiment Pre-Post Test With Control Group Design selama 5 minggu, tanggal 19 Maret sampai dengan 30 April 2018. Sampel diambil dengan teknik purposive sampling, yaitu 47 kelompok intervensi dan 52 kelompok kontrol. Terdapat pengaruh edukasi, manajemen nutrisi, aktivitas fisik, pengelolaan stres terhadap kesadaran diri penderita diabetes melitus tipe 2 p value 0,001 < 0,05 . Peningkatan kesadaran diri diabetisi tipe 2 dibutuhkan untuk melakukan manajemen diri yang baik. Oleh karena itu, dibutuhkan peran perawat spesialis komunitas dalam memberikan intervensi sesuai dengan kebutuhan penderita diabetes melitus akan penatalaksanaan penyakit.

---

Diabetes mellitus is a non communicable disease that is included in the category of chronic diseases and is expected to increase, so it takes a way to perform controls recommended by the Ministry of Health in the form of management of diabetes melitus cleverly. This study aims to analyze effect of education, nutrition management, physical activity, stress management towards self awareness type 2 diabetes in Mojokerto Distict. Types of research Quasi Experiment Pre Post Test With Control Group Design for 5 weeks, 19 March to 30 April 2018. Samples were taken by purposive sampling technique, that is 47 intervention group and 52 control group. There is influence of education, nutrition management, physical activity, stress management to self awareness of type 2 diabetes p value 0,001 0,05 . Increased self awareness of type 2 diabetes is required to perform good self management. Therefore, the role of nurse specialist community in providing nursing intervention in accordance with the needs of people with diabetes will be the management of the disease."

"Kabupaten Jember merupakan kabupaten yang struktur ekonominya bertipe agraris. Kakao menjadi komoditas alternatif yang mengalami peningkatan jumlah produksi setelah dimulainya program pengembangan kakao rakyat oleh pemerintah tahun 2010. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran pola rantai distribusi serta pengaruh karakteristik lokasi produksi dan karakteristik produk terhadap pola rantai distribusi komoditas kakao yang terbentuk di Kabupaten Jember. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner dengan teknik pemilihan lokasi responden berdasarkan area sampling. Analisa yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan keruangan. Hasil penelitian menunjukkan terdapat empat pola rantai distribusi di Kabupaten Jember. Berdasarkan lokasi produksinya, rantai yang terbentuk di wilayah perkotaan lebih bervariasi dibandingkan di wilayah pesisir. Kakao yang dijual dalam bentuk mentah memiliki jangkauan distribusi yang lebih jauh dibandingkan kakao olahan, namun laba yang didapat di tingkat petani lebih kecil. Banyaknya perantara tidak mempengaruhi harga kakao di tingkat eksportir, tetapi mempengaruhi harga yang terbentuk di tingkat petani. Semakin banyak perantara, semakin rendah harga kakao di tingkat petani sehingga laba yang diterima semakin kecil.

---

Jember is a region that has agrarian type of economic structure, the livelihood of population dominated by primary sector. The number of cocoa production has increased after cocoa development program start by government at 2010. The aim of this study is to describe pattern of distribution chain as well as the influence location of production and product characteristics that is formed in Jember. Data collection methods used were questionnaires with respondents site selection technique based on area sampling. The analysis used is descriptive analysis with spatial approach.

Results showed there are four patterns of distribution chain in Jember. Based on the location of production, the chain formed in urban areas is more varied than in coastal areas. Cocoa sold in raw form has a distribution range further, but the income earned at farm level is smaller. The number of middle man does not affect price of cocoa on the level of exporters, but affects prices established at farm level. The more intermediaries, the lower price of cocoa at farm level so that the smaller profit received."

"Result shows that health cadres in Mojokerto have conducted examination of pregnant women (100%), putting the P4K stickers (94%), utilization of KIA book by pregnant women (88,1%), and counseling to traditional childbirth attendants (73,1%). "

"ABSTRAKPekerja anak merupakan masalah yang timbul akibat dampak permasalahanekonomi, sosial, dan kebudayaan di masyarakat. Penelitian ini membahasimplementasi Program Pengurangan Pekerja Anak Sebagai Pendorong ProgramKeluarga Harapan (PPA-PKH) dengan Studi di Kabupaten Mojokerto, denganparadigma post-positivis, dan melihat implementasi program dari Komunikasi,Sumber Daya, Disposisi, dan Struktur Birokrasinya. Penelitian ini adalahpenelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil dari penelitian inimenunjukkan bahwa secara keseluruhan implementasi program PPA-PKH belumcukup maksimal. Hal ini karena masih banyak permasalan dalam implementasiprogram. Oleh karena itu, dibutuhkan peran serta dan keterlibatan semua pihakterkait, agar terjalin hubungan koordinasi yang baik untuk memperbaikikekurangan dalam pengimplementasian program di tahun berikutnya danpencapaian kesamaan persepsi untuk membangun tujuan dan menghadapiberbagai kendala bersama menuju keberhasilan program.

---

ABSTRACTChild labor is a problem that arises due to the impact of economic problems,social, and culture in the community. This study discusses the implementation ofthe Child Labour Reduction Program For Drivers of the Family Hope Program, tostudy in Mojokerto regency, with post-positivist paradigm, and look at theimplementation of the program of Communication, Resources, disposition, andstructure of bureaucracy. This study is a qualitative research with descriptivedesign. The results of this study indicate that the overall implementation of theprogram, the maximum is not enough. This is because there are still a lot of theproblem lies in the implementation of the program. Therefore, it needs theparticipation and involvement of all parties concerned, in order to create a goodrelationship coordination to correct deficiencies in the implementation of theprogram in the next year and the achievement of a common perception to creategoals and face many obstacles together towards the success of the program."