Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 142160 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Agung Nugraha
"ABSTRAK
Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan
modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.
Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh
pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,
yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian
industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif
ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya
alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi
politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang
diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik
dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan
tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan
patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya
dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten
Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam
penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksi
yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan
konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor
timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,
Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

ABSTRACT
Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their
capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of
natural resource-based economic development policies by local governments encourages
people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton
minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two
perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.
Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence
of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy
perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural
resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy
perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study
explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of
tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural
resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this
study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the
support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector
network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by
industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection
techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.
Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,
owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert
researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."
2019
T51782
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Agung Nugraha
"ABSTRAK
Desentralisasi telah membuka kesempatan investor luar negeri memasukkan
modalnya untuk mengembangkan sektor industri setalah adanya kesepakatan pasar bebas.
Pengambilan kebijakan pembangunan ekonomi berbasis sumber daya alam oleh
pemerintah daerah mendorong masyarakat untuk menambang secara bebas dan masif,
yang diikuti dengan tata kelola pertambangan mineral timah yang buruk. Beberapa kajian
industri ekstraksi terbagi dua perspektif, yaitu perspektif institusional dan perspektif
ekonomi politik. Perspektif institusional lebih menekankan pada tata kelola sumber daya
alam yang baik dan rente ekstraksi pada kelembagaan. Sedangkan, perspektif ekonomi
politik menekankan kelas penguasa mengakses dan mengontrol sumber daya alam yang
diikuti perilaku rente ekstraksi. Penelitian ini menggunakan perspektif ekonomi politik
dari konsep Veltmeyer dan Petras tentang ekstraktivisme baru. Penelitian ini menjelaskan
tentang penetrasi modal ekstraksi dalam penambangan timah dengan peran jaringan
patronase kolektor timah dalam proses akumulasi kapital dan menjelaskan bentuk lainnya
dari konflik sumber daya alam. Dengan mengacu studi kasus penelitian di Kabupaten
Bangka terkait penambangan timah, peneliti berargumen ekstraktivisme baru dalam
penambangan timah semakin berkembang dikarenakan adanya dukungan modal esktraksi
yang disebarluaskan oleh elit industri kepada jaringan kolektor timah, yang diikuti dengan
konflik kepentingan terhadap penguasaan sumber daya mineral timah oleh elit industri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan
pendekatan studi kasus. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara
mendalam, kajian literature dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah kolektor
timah, pengusaha timah dan smelter, pemilik dan penambang tambang inkonvensional,
Walhi, Jatam, peneliti ahli dan ASN Kabupaten Bangka.

ABSTRACT
Decentralization has opened up the opportunities for foreign investors to devote their
capital for developing industrial sector after the free market agreement. The adoption of
natural resource-based economic development policies by local governments encourages
people to mine freely and massively, that followed by poor mining management of ton
minerals. A number of studies on extractive industries are categorized into two
perspectives, namely institutional perspective, and political economy perspective.
Institutional perspectives emphasizing on natural resource governance and the existence
of rent in the institutional governance system. Meanwhile, the political economy
perspective tend to focus on how the ruling class accessing and controlling natural
resources followed by the act of extraction rent. This study uses a political economy
perspective from the Veltmeyer and Petras concepts of new extractivism. This study
explains the capital penetration on tin mining with the role of the patronage network of
tin collectors in the process of capital accumulation and explains the other forms of natural
resource conflict. By using case studies in Bangka Regency related to tin mining, this
study argues that new extractivism in tin mining is increasingly developing due to the
support of extractive capital that is disseminated by the industrial elite to the tin collector
network, followed by conflicts of interest over the control of tin mineral resources by
industrial elite. This research uses qualitative case study method. Data collection
techniques used observation, in-depth interviews, literature review, and secondary data.
Informants of this study ranging from tin collectors, tin entrepreneurs and smelters,
owners and miners of unconventional mines, Walhi Bangka Belitung, JATAM, expert
researchers and Bangka Regency Civil State Apparatus."
2019
T-Pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Efrianita
"Tesis ini membahas tentang bagaimana regulasi penambangan yang ada di
Kabupaten Bangka Selatan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung dihubungkan
dengan tingkat kerentanan sosial dan sumber penghidupan masyarakat. Thesis ini
ingin melihat gambaran kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan
(Livelihood). Sampel diambil sebanyak 387 responden di wilayah Bangka Selatan
dengan menyebar kuesioner dan menggunakan metode simple random sampling
untuk responden menggunakan analisis bivariat untuk melihat signifikansi level dan
pearson correlation dengan menggunakan bantuan software. Hasilnya adalah
adanya Kerentanan (Vulnerability) dan Sumber Penghidupan (Livelihood)
masyarakat sekitar lahan pertambangan timah di Kabupaten Bangka Selatan.

This thesis discusses how existing mining regulation in South Bangka Bangka
Belitung province associated with the level of social vulnerability and livelihoods.
This thesis would like to see a picture of vulnerability (Vulnerability) and
Livelihoods (Livelihoods). Samples were taken as many as 387 respondents in the
South Pacific region by spreading the questionnaire and using simple random
sampling method to respondents using bivariate analysis to look at the significance
level and Pearson correlation using statistical software. The result is the existence
of Vulnerability (Vulnerability) and Livelihoods (Livelihoods) surrounding
communities tin mining land in South Bangka Regency.
"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2014
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Ranaka Adhitama
"ABSTRACT
Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia dalam nasionalisasi perusahaan tambang timah yang sebelumnya milik Belanda yang bernama Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB merupakan perusahaan swasta Belanda yang bergerak dibidang pertambangan timah. Terdapat tiga perusahaan Belanda di Indonesia yaitu; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. Ketiga perusahaan tersebut awalnya berdiri sendiri-sendiri hingga menjadi satu manajemen yaitu GMB yang merupakan perusahaan gabungan antara milik pemerintah dan swasta Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengambil alih perusahaan tersebut agar menjadi milik Indonesia. Tujuan pengambilalihan dilakukan untuk menyejahterakan rakyat dan untuk membangun sektor ekonomi negeri. Setelah berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia perusahaan tambang timah berganti nama menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah. Pergantian kepemilikan dan kekuasaan pada perusahaan timah menimbulkan reaksi dan dampak internal maupun eksternal secara sisi dampak politik, ekonomi, dan sosial. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, laporan tahunan milik perusahaan, lembaran-lembaran negara, nota persetujuan, jurnal, dan buku. Skripsi ini membahas mengenai upaya pemerintah Republik Indonesia dalam nasionalisasi perusahaan tambang timah yang sebelumnya milik Belanda yang bernama Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB merupakan perusahaan swasta Belanda yang bergerak dibidang pertambangan timah. Terdapat tiga perusahaan Belanda di Indonesia yaitu; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. Ketiga perusahaan tersebut awalnya berdiri sendiri-sendiri hingga menjadi satu manajemen yaitu GMB yang merupakan perusahaan gabungan antara milik pemerintah dan swasta Belanda. Setelah Indonesia merdeka pemerintah melakukan upaya-upaya untuk mengambil alih perusahaan tersebut agar menjadi milik Indonesia. Tujuan pengambilalihan dilakukan untuk menyejahterakan rakyat dan untuk membangun sektor ekonomi negeri. Setelah berhasil diambil alih oleh pemerintah Indonesia perusahaan tambang timah berganti nama menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah. Pergantian kepemilikan dan kekuasaan pada perusahaan timah menimbulkan reaksi dan dampak internal maupun eksternal secara sisi dampak politik, ekonomi, dan sosial. Skripsi ini menggunakan metode sejarah dengan mengumpulkan sumber-sumber berupa arsip, laporan tahunan milik perusahaan, lembaran-lembaran negara, nota persetujuan, jurnal, dan buku.

ABSTRACT
This thesis discusses the effort of the republic Indonesian government to nationalize the tin mining company, which previously owned by Gemeenschappelijke Mijnbouwmaatschappij Billiton (GMB). GMB was a Dutch private company that engaged in the field of tin mining. There are three Dutch companies in Indonesia; Banka Tin Winning, Billiton Maatschappij, dan NV. Sitem. These three companies were originally stand-alone until they were united under one management called GMB, which was a joint company between the government and Dutch private company. After Indonesia`s Independence, the government strived to obtain the company so it would be taken over by Indonesia. The aim of this takeover was to prosper the Indonesian citizen and to improve their economic sector. After it was successfully acquired, the tin mining company's name was changed into Perusahaan Negara Tambang Timah or PN Timah. This transformation provoked some reactions, internal, and external impacts. This thesis uses the historical method by collecting the prime and secondary sources, such as archives, company annual reports, gazetted, journals, and books."
2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Nurul Choirani
"

Aktivitas tambang yang dikelola oleh kelompok masyarakat seringkali didentifikasi sebagi aktivitas ilegal karena beroperasi tidak sesuai dengan standar pertambangan dan   praktiknya yang dianggap tidak bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan pasca tambang. Pada konteks mata pencaharian komunitas, minat kelompok masyarakat untuk merambah daratan serta perairan dan bergabung dalam aktivitas tambang timah inkonvensional tidak pernah surut. Tambang tidak hanya menarik bagi kelompok masyarakat lokal, tambang juga telah menarik kelompok masyarakat dari luar Pulau Bangka untuk datang bekerja sebagai penambang. Kedatangan kelompok masyarakat migran Selapan ke Pulau Bangka untuk menambang ternyata mendapatkan berbagai respon dari kelompok masyarakat lokal, mulai dari pengusiran, penolakan hingga konflik. Namun dalam beberapa kasus mereka masih dapat terus bertahan dan mengakses sumber daya timah di perairan Bangka sampai sekarang. Fenomena tersebut menarik untuk ditelisik lebih jauh. Saya menggunakan metode kualitatif dan pendekatan etnografi untuk menghimpun data penelitian. Tulisan ini menggunakan konsep dari theory of access dan the system of exemption untuk menjelaskan akses serta relasi antara dua kelompok masyarakat di wilayah tambang, yang juga melihat posisi negara dalam hubungannya dengan bertahnnya aktivitas ilegal tersebut.


The activity of community on mining area tend to indicate as an illegal activity because its operation doesnt meet mining operational standardization, and lack of responsibility during the activity. In context of community livelihood, the interest of miners community to expand the land and the water area for join on a small-scale tin mining had been never fall dawn. It is not only attracting for local community, but also attracts migrant community that work as miners on Bangka Island. In fact, the activity of Selapan migrant miners on Bangka Island was getting in some response from local community, such as expulsion, rejection, and it worsened when become a conflict. However in some cases they still hold access on tin mining. The phenomenon is interesting to be explored. This research data collected by qualitative method and ethnograpy approach. I use the theory of access and the system of exemption concept to analyze access and relation among migrant community with local community in mining area, this paper also explains the position of state in relation with illegal activity.

 

"
Depok: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2019
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Arif Budimanta
"This dissertation discusses about the tin mining in Bangka community in Penagan village, Province of Bangka-Belitung Islands, particularly on relations of strength in the activity structure of tin mining performed by the miners (individuals or groups) in organizing the control, exploitation, management and distribution of the resources in the area. Tin mining activities performed by Bangka people in Penagan is called TI forming inseparable part of Bangka people life. In these activities, the miners are connected in the context of relation of power based on the strength of each miner. The relation of strength and powers is not only demonstrated by the statue and role between Boss and subordinates in TI activities but also among TI with other miners interested in tin resources.
In this dissertation, i will show the relation of power in the social structure being the function of mutual relations of strength among the miners based on the capabilities and capacity of each miner in such structure. The powers of each miner includes capital and symbols of relaionship regularly reproduced to strengthen the existing relation. Mutual relation is functionally empowered by the miners to maximize the economic benefit from available resources in the walks of life of the ccommunity. Tin mining structure is a siymbiotic and mutual cooperation network (mutual and profit exchange) primarily among the miners based on economic benefit of tin resource, where the fund will then become collective standard of the miners and business groups. The strength held by each miner in the context of tin resources control and tin mining activities indicate no dualism of the strength of the miner binding of free. In term of mining context, the existing strength is independent or binding. There is no miner who can directly control by the power it owns in tin mining activities. This is attributable to the fact that tin, as a resource in social system of tin mining is considered as collective resources.
Research methodology used in this dissertation is qualitative research method with observation technique and in-depth interview. Specifically, it uses ethnography method resulth in deep and holistic examination on tin mining performed by Bangka community in Penagan. The period of data collection began from the early 2005 until August 2006. I use the approach referring to the relations of power and strength among the miners in the tin mining structure which includes control, management and organizing of tin resources. The relation of powers among the miners is based upon the strength of the miners to influence and or to control other miners."
Depok: Universitas Indonesia, 2006
D820
UI - Disertasi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Bird, David
Jakarta: Tambang Timah, 1995
622 BIR s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Sang Rafi Syuja
"Pengelolaan Timah di Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung, khususnya Pulau Bangka telah dilakukan sejak berabad-abad yang lalu. Pengelolaan timah ini telah menimbulkan berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut yang akan dibahas di dalam skripsi ini, terkait dengan dampak lingkungan hidup yang ditimbulkan oleh tambang timah inkonvensional, pengaturan di Indonesia yang mengatur mengenai tambang inkonvensional, dan kebijakan yang dapat mengoptimalkan ketentuan mengenai timah yang telah ada. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Dapat diambil kesimpulan dari penelitian ini bahwa tambang timah, khususnya tambang inkonvensional telah menimbulkan berbagai dampak di Pulau Bangka, baik itu dampak pada aspek ekonomi, sosial-budaya dan terutama lingkungan hidup di mana banyak terjadi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pengaturan mengenai timah di Indonesia masuk ke dalam pengaturan minerba, dalam tataran konstitusi, peraturan perundang-undangan, peraturan pelaksana dan pedoman teknis serta peraturan daerah. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah dapat menggunakan izin pertambangan rakyat, beserta ketentuan lanjutannya untuk mengatasi akar permasalahan tambang inkonvensional. Instrumen lingkungan hidup dan kaidah teknik pertambangan yang baik dapat digunakan juga untuk mendukung kebijakan tersebut. Pengaturan terkait smelter dan pemegang IUP serta penegakan hukum digunakan juga untuk memaksimalkan pengawasan dan penertiban tambang inkonvensional serta sebagai langkah untuk mengakui tambang inkonvensional secara hukum. Agar kebijakan-kebijakan dapat diterapkan pemerintah harus mempercepat pembentukan Wilayah Pertambangan Rakyat di Bangka-Belitung sebagai dasar pemberian izin pertambangan rakyat, yang merupakan kunci dari kebijakan tersebut. Selain itu, diperlukan pembaharuan pada tingkat peraturan daerah untuk menyesuaikan pada kebutuhan masyarakat terkait penambangan yang semakin berkembang saat ini.

Tin management in the Bangka-Belitung Archipelago Province, especially Bangka Island, has been carried out for centuries. Tin management raises various problems. These problems will be discussed in this thesis, related to the environmental impacts caused by unconventional tin mining, regulations in Indonesia governing unconventional mining, and policies that can optimize existing provisions regarding tin. The method used in this research is juridical-normative. From this research, it can be concluded that tin mining, especially unconventional mining, has caused various impacts on Bangka Island, both the impact on economic, social, and cultural aspects and especially the environmental aspects where there is a lot of pollution and environmental damage. Regulations regarding tin in Indonesia are included in mineral and coal regulations, at the constitutional level, statutory regulations, implementing regulations, and technical guidelines as well as regional regulations. To overcome these problems, the government can use people's mining permits, along with further provisions to address the root causes of unconventional mining. Environmental instruments and good mining engineering principles can also be used to support this policy. Arrangements related to smelters and IUP holders as well as law enforcement are also used to maximize supervision and control of unconventional mines and as a step to legally recognize unconventional mines. For this policy to be implemented, the government must accelerate the formation of the People's Mining Area in Bangka-Belitung as the basis for granting people's mining permits, which is the key to this policy. In addition, an update is needed at the regional regulation level to adapt to current developments in community needs related to mining."
Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2023
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Eny Suryawati
"Tesis ini membahas mengenai Pengaturan Hak Penguasaan Negara Atas Pertambangan dalam meningkatkan penerimaan negara bukan pajak dan mengambil kasus pada pertambangan timah Pulau Bangka. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah pengaturan pertambangan pada umumnya di Indonesia, pengaturan pertambangan timah di Pulau Bangka pada khususnya dan analisa yuridis terhadap pertambangan timah di Pulau Bangka tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, dengan metode pendekatan studi kepustakaan.
Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa bentuk keterlibatan negara dalam pengelolaan sumber daya mineral ada tiga, yaitu pengaturan (regulasi), pengusahaan (mengurus) dan pengawasan. Aspek pengaturan merupakan hak mutlak bagi negara dan merupakan aspek yang paling utama yang diperankan negara diantara aspek lainnya. Selain itu dalam pengaturan pertambangan timah Pulau Bangka dari segi penerimaan negara khususnya penerimaan negara bukan pajak sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan perundang-undangan tentang penerimaan negara bukan pajak.

This thesis discusses the right setting up state control of mining in increasing Non-Tax Revenues and take the case of tin mining on Bangka Island. The subject matter is the regulation of mining in Indonesia, the regulation of the tin mining on Bangka Island in particular and juridicial analysis of the mining of tin in Bangka Island. The research method used is the juridical normative legal research, the method of approach to the literary study.
This study concluded that the form of state involvement in the management of mineral resources, there are three, namely regulation, exploitation and supervision. Aspect of regulation is an absolute right for the country and is the most important aspects of the state played between other aspects. Also in the island of Bangka tin mining regulation in term of state revenues, especially non-tax revenues are no longer in accordance with the provisions of the legislation on state revenues.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012
T31169
UI - Tesis Open  Universitas Indonesia Library
cover
" Penambangan timah di Kabupaten Bangka telah menimbulkan banyak kerusakan lingkungan termasuk sungai. Kualitas air, habitat perairan dan keanekaragaman sumberdaya ikan terancam serta sistem kearifan lokal masyarakat yang ada akan terganggu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh aktivitas penambangan timah terhadap kualitas perairan dan keanekaragaman jenis ikan serta kearifan lokal masyarakat terkait perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya perairan sungai. Penelitian dilakukan dari Februari sampai Mei 2013 melalui pengambilan contoh ikan menggunakan jaring insang dengan beberapa ukuran mata jaring. Pengukuran beberapa parameter kualitas air dilakukan dan dianalisis menggunakan Indeks Pencemaran (IP) dan indeks habitat untuk melihat gangguan pada habitat akibat penambangan timah. Data kearifan lokal dikumpulkan dengan pengamatan lapangan dan wawancara mendalam kepada tokoh masyarakat serta para pemangku adat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penambangan timah mempengaruhi kualitas air terutama kecerahan, kekeruhan dan padatan total tersuspensi (TSS; Total suspended solid). Berdasarkan nilai IP sungai di wilayah penambangan timah menunjukkan tercemar sedang dan kondisi habitat dalam kondisi gangguan berat. Rendahnya kualitas air akibat sedimentasi limbah penambangan timah mengakibatkan menurunnya keanekaragaman dan komposisi jenis ikan di perairan. Sementara itu sistem kearifan lokal masyarakat bertahan dengan tetap mematuhi aturan adat meskipun perairan telah terganggu."
551 LIMNO 21:1 (2014)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>