Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKAkuisisi PT Pertamina Gas yang merupakan anak perusahaan Pertamina oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk merupakan rencana pemerintah dalam hal ini kementerian BUMN untuk menciptakan sinergi dalam pengembangan distribusi gas bumi nasional. Tesis ini bertujuan untuk meneliti aspek keuangan dalam rencana akusisi tersebut terutama dalam hal valuasi perusahaan dan estimasi sinergi yang dihasilkan. Metode yang digunakan untuk valuasi yakni dengan metode discounted cash flow dan comparable multiple analysis. Nilai sinergi yang diperoleh merupakan hasil dari estimasi kenaikan pendapatan dan penurunan biaya beban pendapatan.

---

ABSTRACTThe acquisition of PT Pertamina Gas which is a subsidiary of Pertamina by PT Perusahaan Gas Negara Tbk is a government of Indonesia plan in this case the Ministry of SOEs to create synergies in the development of national gas distribution. This thesis aims to examine the financial aspects of the acquisition plan, especially in terms of company valuation and the synergy resulted. The method used for valuation is by the method of discounted cash flow and comparable multiple analysis. Synergy value estimated resulted by increase in revenues and decreased cost of goods sold. "

"Tesis ini membahas mengenai salah satu bentuk aksi korporasi yaitu akuisisi yang dilakukan oleh sebuah perseroan terbuka yaitu PT Bumi Resources, Tbk (BUMI) terhadap 2 (dua) perusahaan tertutup dan 1(satu) perusahaan terbuka dalam rentang waktu yang berdekatan. Akuisisi ini dianggap bermasalah oleh Badan Pengawas yaitu Bapepam-LK yang mengindikasikan akuisisi tersebut merupakan Transaksi Material berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama. Dalam penjelasannya BUMI menyatakan sebaliknya bahwa akuisisi tersebut bukanlah Transaksi Material dengan melakukan penafsiran yang berbeda tentang aturan dalam Undang-undang tersebut. Terdapat celah hukum dalam aturan tersebut yang dimanfaatkan oleh BUMI untuk dapat terus melaksanakan akuisisi tersebut yang mana celah hukum tersebut oleh Bapepam-LK dapat dikatakan diakui sebagai kelemahan dengan dikeluarkan peraturan yang baru tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.

---

This thesis discusses about one form of corporate action which is an Acquisition made by the listed Company in an adjacent span. The acquisition was considered problematic by the supervising board of Bapepam-LK who indicates that the acquisition is a material transaction by virtue of The Chairman of Bapepam-LK regarding material transaction and changes of the main business activity. In explanation, BUMI stating instead that the acquisition was not a material transaction by making a different interpretation of the rules utilized by BUMI to be able to continue to implement the acquisition and the legal loopholes by the Bapepam-LK can be said to be recognized as a weakness by the making of the new regulation about it. Notary as one of supporting professions on capital market plays an important role under the act that are involved in corporate actions. The roles of notaries in general and spesifically in the acquisition of this case study will be elaborated as well in this thesis."

"ABSTRAKLaporan ini membahas mengenai proses due diligence pada PT PQR yang difokuskan pada laporan keuangan perusahaan. Proses ini dilakukan dalam rangka akuisisi oleh PT TUV Tbk dengan tujuan untuk memeriksa dan memverifikasi bahwa fakta-fakta yang diberikan oleh Perusahaan adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan. Metode yang digunakan dalam proses financial due diligence adalah agreed upon procedure. Proses yang dilakukan telah mengikuti standar yang berlaku dan hasilnya menyimpulkan PT PQR telah menjalankan proses pencatatannya dengan baik, namun ada beberapa hal yang kurang sesuai.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the due diligence process that mainly focus on company?s financial statement. This process is conducted based on the acquisition planning of PT PQR by PT TUV Tbk with purpose to check and verify that all data provided by the company is true and reliable. In doing financial due diligence process, the consultant used agreed upon procedure as a method. The process that have been done by KAP AAJ has met the standard and conclude that PT PQR?s reporting is good; however there are several practices that have not met standard."

"ABSTRAKMerger dan akuisisi banyak dilakukan perusahaan perusahaan di dunia untuk meningkatkan pertumbuhan termasuk industri Fast Moving Consumer Goods FMCG yang menjadi top deal value pada masa deal decade. Di Indonesia salah satu perusahaan FMCG yang melakukan merger dan akuisisi adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Pemilihan Unilever Indonesia sebagai objek penelitian karena Unilever Indonesia telah melakukan berbagai strategi merger dan akuisisi. Pada penelitian ini pembahasan difokuskan pada merger dan akuisisi yang terjadi di antara 2005 2014 yaitu ketika pengambilalihan Buavita dan Gogo serta Sara Lee Body Care Indonesia. Reaksi pasar pada pengumuman kedua akuisisi tersebut merespon negatif. Akan tetapi pada pelaksanaannya Unilever Indonesia dapat meningkatkan pertumbuhan profitabilitas bahkan dapat memberikan dividen. Tingkat kegagalan yang dihadapi dapat diminimalisir dengan penggunaan metode dan strategi merger dan akuisisi yang berbeda.

---

ABSTRACT

Mergers and acquisitions were conducted by many companies in the world to increase the company growth including Fast Moving Consumer Goods FMCG industry which became a top deal value during the deal decade. In Indonesia one of the FMCG companies that conducted mergers and acquisitions is PT Unilever Indonesia Tbk. Selection of Unilever Indonesia as the object of research because Unilever Indonesia has conducted various merger and acquisition strategies. In this study the discussion focused on mergers and acquisitions that occurred between 2005 2014 when the Buavita and Gogo and Sara Lee Body Care Indonesia takeover Market reaction to the announcement both of the acquisition respond negatively. However in practice Unilever Indonesia could improve the growth and profitability even distributed dividends. The risk of failure of those mergers and acqusition can be minimized with the use of different methods and strategies of mergers and acquisitions."

"Penelitian ini menitikberatkan pada kedudukan Pendapat KPPU sebagai suatu produk hukum yang dikeluarkan oleh KPPU atas dasar kewenangannya untuk memberikan penilaian terhadap post-notification MKA yang dilakukan oleh pelaku usaha. Pengaturan pada Perkom No. 2 Tahun 2013 sebagai peraturan pelaksana dari PP No. 57 Tahun 2010 tidak memberikan kesempatan terhadap pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Tidak diberikannya kesempatan pengajuan keberatan terhadap Pendapat KPPU menunjukkan bahwa tidak adanya sarana kontrol terhadap Pendapat KPPU.Sistem notifikasi yang dianut oleh UU No. 5 Tahun 1999 dan PP No. 57 Tahun 2010 yaitu merupakan sistem post-notification memiliki potensi merugikan pelaku usaha apabila tidak terdapat upaya yang dapat ditempuh oleh pelaku usaha untuk mengajukan keberatan terhadap Pendapat KPPU. Pada penelitian ini dilakukan perbandingan yang memperlihatkan bahwa Pendapat KPPU sebagai suatu pendapat hukum memiliki sifat yang lebih kuat dibandingkan dengan Fatwa MA, Pendapat Hukum KPI serta Pendapat Komnas HAM namun memiliki kemiripan dengan pendapat mengikat lembaga arbitrase. Dalam segi hukum persaingan usaha, Pendapat KPPU merupakan produk hukum KPPU yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan Pasal 28 dan 29 UU No. 5 Tahun 1999 jo. PP No. 57 Tahun 2010 dan tidak terdapat kesempatan pengajuan keberatan terhadapnya. Apabila dibandingkan dengan hukum persaingan usaha yang dianut oleh negara negara Rusia dan Korea Selatan memperlihatkan kedudukan Pendapat KPPU yang tidak memiliki sarana kontrol seperti yang terdapat pada hasil penilaian notifikasi MKA di negara Rusia dan juga Korea Selatan yang menyediakan kesempatan pengajuan keberatan terhadap hasil penilaian notifikasi tersebut.

---

This study focuses on the position of Legal Opinion issued by the Business Competition Supervisory Commision based on their authority to assess postnotification of merger, consolidation or acquisition of shares. Regulations stated on Perkom No. 2 of 2013 as the implementing regulations of PP No. 57 of 2010 does not give an opportunity to the parties connected to the merger, consolidation or acquisition to raise objections to the Commission's Opinion . Not given the opportunity of filing objections to the Commission's opinion suggests that the absence of a means of control over the Commission's Opinion.Notification system adopted by Law No. 5 of 1999 and PP No. 57 of 2010 is a postnotification system that has the potential to disadvantage entrepreneurs if there are no effort that can be taken to object to the Commission's Opinion. In this study, the comparison shows that the Commission's opinion as a legal opinion is more powerful than Fatwa MA, KPI Legal Opinion and Komnas HAM Legal Opinion but has similarities with binding opinion of arbitration institution. In terms of competition law, the Commission’s Opinion is a product of the Business Competition Supervisory Commision that has binding force under Article 28 and 29 of Law No. 5 Year 1999 jo. PP No. 57 in 2010 and there are no chance of filing an objection to it. When compared to the competition law adopted by the Federation of Russia and the Republic of South Korea show the position of the Commission's opinion does not have the means of control as well as on the results of the assessment of merger notification in Russia and South Korea that provides the opportunity for filing an objection to the output of assessment of the notification."

"Perkembangan kebijakan perbankan di Indonesia pasca dikeluarkannya program Arsitektur Perbankan Indonesia yang bertujuan untuk menciptakan perbankan nasional yang sehat, kuat dan efisien, menyebabkan banyaknya transaksi merger dan akuisisi di perbankan Indonesia. Terdapat setidaknya dua kebijakan yang kemudian mendorong banyak terjadinya transaksi merger dan akuisisi di bidang perbankan Indonesia, yaitu kebijakan mengenai kepemilikan tunggal (single presence policy) dan kebijakan mengenai jumlah modal minimum. Tujuan umum dari penelitian ini adalah untuk mempelajari proses akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC terhadap unit usaha retail, pembiayaan konsumen dan perbankan komersial yang dimiliki oleh Bank XYZ. Selain itu akan dilihat tantangan-tantangan yang utama yang dihadapi oleh PT Bank ABC serta implikasi aksi korporasi ini terhadap kondisi perusahaan PT Bank ABC dilihat dari sisi aset secara umum. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang datanya berasal dari data primer yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder berupa dokumen-dokumen terkait dengan transaksi akuisisi unit usaha yang dilakukan oleh PT Bank ABC. Hasil penelitian menemukan bahwa proses transaksi akuisisi unit usaha oleh PT Bank ABC dilakukan dengan melewati tiga fase penting yaitu fase pertama (due diligence), fase kedua (persetujuan regulator) dan fase ketiga (integrasi). Terdapat tiga tantangan utama dari hasil penelitian yaitu sehubungan dengan persetujuan dari regulator, perekrutan dan adaptasi karyawan, dan teknologi informasi yang digunakan. Selain itu hasil penelitian menemukan bahwa terdapat peningkatan aset yang signifikan pada buku PT Bank ABC.

---

Banking policy developments in Indonesia after the issuance of the Indonesian Banking Architecture which aims to create a national bank that is healthy, strong and efficient, resulting in numbers of merger and acquisition transaction in Indonesian banking. There are at least two policies, which led to these merger and acquisition transactions in the banking sector, namely the single presence policy and policy regarding the capital minimum requirements.

The general objective of this research is to study the acquisition process of the business unit conducted by PT Bank ABC to retail, consumer finance and commercial banking business units owned by Bank XYZ. Additionally, this research is studying the major challenges faced by PT Bank ABC and the implications of this corporate action on the condition of PT Bank ABC in terms of assets in general.

This study is a qualitative research study where the data is obtained from primary data resulting from interviews and secondary data in the form of documents related to the transaction of business unit acquisitions conducted by PT Bank ABC.

The research suggests that the process of acquisition transactions business unit by PT Bank ABC was involving three important phases namely the first phase (due diligence), the second phase (regulatory approval) and third phase (integration). There are three main challenges from the research that is in connection with the approval from the regulator, employee recruitment and adaptation, and the use of information technology. In addition, this research also sugests that there was a significant increase in the book assets of PT Bank ABC."