Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Program Jakarta Creative Hub merupakan metode baru yang dirancang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta guna meningkatkan kualitas pelaku industri kreatif, dengan menggunakan media ruang kerja bersama, yang berpotensi menimbulkan hubungan yang kolaboratif dengan pelaku usaha industri kreatif lainnya. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan JCH terhadap pelaku usaha industri kreatif di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan post positivis dengan menjadikan dimensi di dalam teori implementasi yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) sebagai dasar dalam menganalisis. Data primer diperoleh dari field research dan wawancara, sedangkan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Secara umum hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan JCH sebagai wadah untuk mengembangkan pelaku usaha industri kreatif belum dilaksanakan dengan maksimal, dimana pada tahap pelaksanaan, regulasi yang dijadikan sebagai dasar dari jalannya program belum memiliki dasar hukum yang kuat, sehingga mempengaruhi seluruh aktivitas yang terjadi di dalam JCH. Hal tersebut dapat terlihat dari indikator-indikator implementasi yang belum terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, pelaksanaan Program JCH dirasa masih kurang sempurna karena belum menerapkan sistem pembinaan yang baik sebagai acuan dalam menciptakan dan mengembangkan pelaku industri kreatif di DKI Jakarta.

---

Jakarta Creative Hub Program is new method that designed by the DKI Jakarta Provincial Government to improve the quality of creative industries business actors, which used co-working space media that potentially causing collaborative relationships with other business actors. This study discusses the implementation of JCH for creative industries business actors. This study used a post positivist approach by making the dimensions of Mazmanian and Sabatier implementation theory (1983) for analyzing. The primary data obtained through field research and interviews, and secondary data obtained from the study literature.

In general, the results of this study show that the application of the JCH as a place to develop creative industry business actors has not been carried out maximally, where at the implementation stage, regulations were used as the basis for the program not yet having a strong legal basis, which is affecting all activities that occurred in JCH. This can be seen from the implementation indicators that have not been fulfilled properly. Therefore, the implementation of the JCH Program is still considered imperfect because it has not implemented a good guidance system as a reference in creating and developing creative industry players in DKI Jakarta."

"Penelitan ini mengidentifikasi profil dan mengukur kualitas layanan fasilitas fisik dan jasa creative hub yang berada di DKI Jakarta. Kuesioner penelitian dikumpulkan dari 7 creative hub swasta dan 5 creative hub Pemerintah DKI Jakarta serta 44 pelaku industri kreatif yang bekerjasama dengan creative hub tersebut. Fasilitas fisik yang tersedia di creative hub adalah ruang studio kerja, ruang workshop, ruang pembuatan prototype produk, ruang kantor bersama, ruang konferensi, pameran, seminar, cafe atau restoran, ruang display produk. Layanan jasa yang ditawarkan oleh creative hub adalah perluasan jaringan, event dan pemeran, virtual office, bantuan pemasaran. Analisis SERVQUAL digunakan untuk mengetahui gap kualitas layanan creative hub. Terdapat 3 variabel dari 5 variabel fasilitas fisik yang mempunyai nilai positif yaitu (1) ruang workshop, (2) ruang pembuatan prototype produk (3) Ruang Konferensi, pameran, seminar, dan semacamnya. Layanan jasa kreatif secara keseluruhan mempunyai nilai yang dibawah ekspektasi dari pelaku industri kreatif dengan hanya satu variabel yaitu bantuan pemasaran yang mempunyai penilaian diatas ekspektasi pelaku industri kreatif. Uji-t berpasangan dan willcoxon signed rank test untuk mengetahui signifikansi gap layanan creative hub yang dirasakan pelaku industri kreatif. Variabel yang mempunyai nilai signifikan tidak sesuai ekspektasi dari pelaku industri kreatif adalah (1) Know-how, (2) pengembangan bisnis dan komunitas/layanan inkubasi bisnis dan teknologi, (3) Pelatihan (training), (4) ruang virtual.

---

This research identify the profiles and to measure the quality of creative hub facilities and services in DKI Jakarta. The questionnaires of the research are collected from 7 private creative hubs and 5 creative hubs of DKI Jakarta Government and 44 creative industry actors working with the creative hub. The physical facilities which are available in the creative hub are studio space, workshop space, space to develop the prototype products, shared workspace, conference room, exhibition, seminar, or restaurant, product display room. The services offered by the creative hub are network expansion services, event and actors, virtual office and marketing assistance. SERVQUAL analysis is used to know the gap of the quality of creative hub service. There are 3 variables of 5 variables of physical facilities that have positive values, namely (1) Workshop space, (2) space to develop the prototype products (3) Conference rooms, exhibitions, seminars, and others. The Creative services overall have a value that is below the expectations which only have one variable that is marketing assistance that has the assessment above the expectations. The paired t-test and Wilcoxon signed rank test are used to find out the significance of the gap of creative hubs services perceived by the creative industry actors. The services that have significant value which are not expected by the creative industry actors are (1) Know-how, (2) The business development and community/services of business incubation and Technology, (3) Training, (4) virtual space."

"Penelitian ini bermula dari fenomena industri kreatif yang sedang berkembang belakangan ini. Penelitian ini menguji pengaruh antara orientasi kewirausahaan, proses penciptaan pengetahuan, terhadaop kinerja usaha indsutri kreatif dengan menggunakan data survei dari 101 pengusaha industri kreatif. Analisis yang digunakan adalah regresi linier serta regresi mediasi melalui metode mediation dan sobel test untuk menguji efek langsung dan tidak langsung dari orientasi kewirausahaan pada kinerja bisnis melalui proses kreasi pengetahuan. Orientasi kewirausahaan secara positif signifikan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan industri kreatif, dan proses kreasi pengetahuan memainkan peran mediasi dalam pengaruh tersebut.

---

This study going from the creative industry phenomenon This study examines the influence of entrepreneurial orientation knowledge creation process the performance of industrial businesses creatively using survey data from 100 entrepreneurs of creative industries The analysis used a linear regression and regression mediation through mediation method and the Sobel test to examine the direct and indirect effects of entrepreneurial orientation on business performance through knowledge creation process As a result entrepreneurial orientation significantly positively affect business performance of creative industries and the knowledge creation set the role in mediating these effects "

"Setiap organisasi atau lembaga memiliki budaya tersendiri untuk membangun kinerja yang baik dalam mencapai tujuannya. Budaya organisasi yang diterapkan di setiap lembaga memiliki ciri dan pola yang berbeda. Dalam tulisan ini saya mencoba mendeskripsikan pengalaman magang saya dengan berfokus pada budaya organisasi dan relasi yang ada di lembaga Sukabumi Creative Hub. Penulisan tugas akhir ini menggunakan teknik pengumpulan data kualitatif dengan metode deskriptif. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan selama 3 bulan periode magang, budaya organisasi yang ada di Sukabumi Creative Hub dapat dikatakan sebagai budaya organisasi kekeluargaan. Hal tersebut didasarkan pada sistem nilai yang diterapkan dengan menekankan pentingnya kesetaraan dan hubungan sosial.

---

Every organization or institution has its own culture to build good performance in achieving its goals. The organizational culture applied in each institution has dif erent characteristics and patterns. In this paper I try to describe my internship experience by focusing on the organizational culture and relationships that exist at the Sukabumi Creative Hub institution. Writing this final project using qualitative data collection techniques with descriptive methods. Based on observations made during the 3 month internship period, the organizational culture in Sukabumi Creative Hub can be said to be a family organizational culture. It is based on a value system that is applied by emphasizing the importance of equality and social relations."

"Permasalahan sampah saat ini masih menjadi isu yang harus diselesaikan, terutama pada sampah plastik. Tahun 2019, Pemerintah DKI Jakarta telah melakukan upaya meminimalisir penggunaan plastik dengan memberlakukan kewajiban penggunaan kantong belanja ramah lingkungan di untuk pengelola pusat perbelanjaan, swalayan, dan pasar rakyat. Sebagai bentuk kepastian untuk memberikan insentif fiskal daerah yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2019 dilakukan perluasan dengan menerbitkan Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi insentif pajak reklame untuk pelaku usaha yang menggunakan kantong belanja ramah lingkungan di DKI Jakarta. Penelitian ini merupakan penelitian post positivisme dengan menggunakan teori implementasi yang dikemukakan oleh Grindle dengan jenis penilitan deskriptif dan teknik pengumpulan data yaitu studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi pemberian fasilitas insentif pajak reklame ini terlihat masih belum optimal dalam pelaksanaannya. Hal ini terlihat dari belum adanya permohonan insentif pajak reklame yang masuk ke Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta. Minimnya permohonan insentif dapat dikarenakan administrasi dalam pengajuan yang memerlukan alur birokrasi yang cukup rumit sehingga tidak mencerminkan asas ease of administration dalam pemungutan pajak. Selain itu, sosialisasi terkait dengan adanya insentif pajak reklame untuk pelaku usaha pengguna kantong belanja ramah lingkungan pun masih dirasa sangat kurang. Strategi yang perlu dilakukan dalam mengatasi hal tersebut adalah perlunya koordinasi lebih antar pihak pelaksana kebijakan dan menghindari terjadinya tax potential loss.

---

The waste problem is still an issue that must be resolved, especially plastic waste. In 2019, the DKI Jakarta Government has made efforts to minimize the use of plastic by imposing an obligation to use environmentally friendly shopping bags for managers of shopping centers, supermarkets and people's markets. As a form of certainty to provide regional fiscal incentives listed in Pergub 142 of 2019, an expansion is made by issuing Governor Regulation Number 111 of 2021. The purpose of this research is to analyze the implementation of advertising tax incentives for business actors who use environmentally friendly shopping bags in DKI Jakarta. This research is a post-positivism research using the implementation theory put forward by Grindle with descriptive research types and data collection techniques, library research and in-depth interviews. The results of the research show that the implementation of advertising tax incentive facilities is still not optimal in its implementation. This can be seen from the absence of applications for advertising tax incentives that have been submitted to the DKI Jakarta Provincial Revenue Agency. The minimum number of requests for incentives is due to the administration in filings that require a bureaucratic flow which is quite complicated so that it does not reflect the principle of ease of administration in tax collection. In addition, socialization related to the existence of advertising tax incentives for business actors using environmentally friendly shopping bags is felt to be lacking. The strategy that will be carried out in overcoming this is the need for more coordination between policy implementing parties and avoiding potential tax losses."

"Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melakukan upaya peningkatan penggunaan angkutan umum sebagai salah satu usaha dalam mengurangi kemacetan di DKI Jakarta dengan melaksanakan program transportasi yang terintegrasi, yaitu; program Jak Lingko. Program Jak Lingko dilaksanakan oleh Pemprov DKI Jakarta (Dishub DKI Jakarta), PT Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta dengan melakukan integrasi tarif, integrasi fisik, dan integrasi layanan. Namun, dalam proses pengimplementasiannya, program Jak Lingko masih memiliki integrasi yang belum dilaksanakan. Maka dari itu, hal tersebutlah yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta. Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori implementasi kebijakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jak Lingko di DKI Jakarta sudah cukup baik. Hal tersebut berdasarkan aspek sumber daya yang meliputi finansial, manusia, dan waktu serta didukung oleh karakteristik pelaksana, komunikasi antar organisasi, dan disposisi kewenangan berjalan dengan baik. Hanya saja, pada aspek standar dan tujuan yang didukung oleh kondisi DKI Jakarta masih buruk dalam pelaksanaannya.

---

The Government of DKI Jakarta making efforts to increase the use public transportation as an effort to reduce traffic jam in DKI Jakarta by implementation an integrated transportation program, that is; Jak Lingko program. Jak Lingko program implemented by the Jakarta Transportation Agency, Transjakarta, Jakarta MRT, and Jakarta LRT by doing tariff integration, physical integration, and service integration. However, in the process of implementing it, Jak Lingko program still has integration that has not yet been implemented. This condition encourages the conduction of this research. This research aims to analyze implementation of Jak Lingko program in DKI Jakarta. The main theory used in this study is the theory of policy implementation. This research used qualitative methods with descriptive research. The result of this research is the implementation Jak Lingko program has been well implemented. This is based on aspects of resources that include financial, human, and time, supported by implementing characteristics, communication, and disposition of authority has been well. While in the aspects of standards and objectives supported by the conditions of DKI Jakarta was in the poor implementation."

"Setiap organisasi memiliki budaya organisasi sebagai pedoman bagi para anggotanya dalam bekerja. Kemenparekraf sebagai organisasi yang bersifat birokratis, juga memiliki budaya organisasi yang dapat dilihat dalam sebuah pelaksanaan program kerja. Salah satu program kerja yang diamati dalam penelitian ini adalah program kerja Direktorat Pemberdayaan Masyarakat yang bernama Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). Untuk melihat bagaimana budaya organisasi tersebut digunakan, penulis mengamati pelaksanaan program Pokdarwis di salah satu destinasi wisata yaitu Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan, tepatnya di Jakarta Selatan. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan dengan cara wawancara mendalam dan pengamatan terlibat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan program Pokdarwis tidak berjalan maksimal karena buruknya koordinasi eksternal antara Direktorat Pemberdayaan Masyarakat-Kemenparekraf dengan Dinas Kebudayaaan dan Pariwisata DKI Jakarta. Disamping itu, Kemenparekraf tidak menjalankan dimensi koreksi dengan baik dalam melaksanakan program kerja.

---

Every organization has their own organizational culture as a guide for their staf to work. The Ministry of Tourism and Creative Economy as a bureaucratic organization, also has an organization culture which can be seen in their program implementation. One of their program which describe in this study are made by Division of Community Based, named Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata). The writer observed it at one of the tourism destination, called Betawi Culture Village Setu Babakan at South Jakarta, in order to see how the organization culture works.

Research method used in this study is a qualitative approach with participant observation and in depth interview.

The research result shows that the program impletation does not work well because of the poor external coordination between the The Ministry of Tourism and Creative Economy and Departement of Tourism and Culture DKI Jakarta. Beside that, The Ministry of Tourism and Economic Creatif does not following the correction dimention well on running the program."

"Innovative work behavior penting untuk dimiliki oleh para pekerja, di mana hal ini dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya melalui penerapa gaya kepemimpinan empowering leadership yang memberikan tanggung jawab kepada pekerja melalui serangkaian tindakan manajemen untuk meningkatkan hasil kerja positif, ataupun dengan employe curiosity yang dimiliki oleh pekerja untuk mencari lebih dalam informasi baru, pengalaman yang relevan dan menjelajah peluang baru untuk dirinya. Perusahaan perlu untuk memperhatikan bagaimana Innovative work behavior yang dimiliki oleh pekerja agar tujuan perusahaan ataupun individu tetap tercapai. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh empowering leadership dan employe curiosity terhadap Innovative work behavior. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menyebarkan kuesioner untuk diolah lebih lanjut. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana kuesioner disebar kepada 369 pekerja industri kreatif sektor kuliner di DKI Jakarta. Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda dengan pengolahan data menggunakan software IBM SPSS Statistics 22. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa empowering leadership dan employe curiosity memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap Innovative work behavior.

---

This research explores the pivotal role of innovative work behavior (IWB) in the realm of employee performance, emphasizing the influence of empowering leadership and employee curiosity. Empowering leadership, characterized by the delegation of responsibilities to employees through strategic management actions, and employee curiosity, driven by a proactive quest for new information and opportunities, are examined as critical determinants of IWB. Utilizing a quantitative approach, 369 employees from the creative industry, specifically the culinary sector in DKI Jakarta, participated in the study through purposive sampling. Data analysis, conducted via multiple linear regression using IBM SPSS Statistics 22, reveals compelling and statistically significant positive effects of both empowering leadership and employee curiosity on IWB. These findings underscore the importance of fostering empowering leadership styles and cultivating employee curiosity to enhance innovative work behavior, thereby contributing to organizational success and individual growth."

"Skripsi ini membahas mengenai Implementasi Program Jakarta Open Data Dalam Mewujudkan Open Government di Provinsi DKI Jakarta. Pemerintahan terbuka sendiri adalah suatu konsep pemerintahan yang memiliki prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Program open data dapat menjadi salah satu sarana dalam mewujudkan pemerintahan terbuka. Provinsi DKI Jakarta merupakan daerah pertama yang melaksanakan program open data di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan teknik analisis data kualitatif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan melakukan wawancara dengan informan terkait. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori implementasi program oleh Dean Fixsen et al. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakarta Open Data belum memenuhi aspek competency drivers dari segi seleksi staf, training dan coaching. Pada sisi pemerintahan terbuka, program Jakarta Open Data baru berhasil mewujudkan dua prinsip dari pemerintahan terbuka, yaitu transparansi dan akuntabilitas. Program Jakarta Open Data belum mampu mewujudkan prinsip partisipasi, mulai dari partisipasi dalam merekomendasikan data, partisipasi dalam pemanfaatan data, maupun partisipasi dalam mempengaruhi kebijakan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kurangnya dataset yang dipublikasikan pada portal data, dan belum adanya ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembuatan kebijakan pemerintahan.

---

This thesis discusses about The Implementation of Jakarta Open Data Program in Establishing Open Government in Special Capital Region DKI of Jakarta Province. The open government is a concept of government that has the principles of transparancy, accountability and participation. The open data program can be the one of medium in establishing the open government. The aim of the research is to analyze on how the implementation of open data program in establishing the open government in DKI Jakarta Province. DKI Jakarta Province is the first region which implementing the open data program in Indonesia. The research method used in this reaserch is post positivist approach in analizing the qualitative data. The method that used in this reasearch is through the interview with the informant. The theory used in this research is the Implementation Program by Dean Fixsen et al.

The result of the research shows that the Open Data Implementation Program in Jakarta has not fulfill the aspect of competency drivers in terms of staf selection, training and coaching. In terms of open government, the open data program in DKI Jakarta has succeded in establishing the two principlesof the open government, namely tranparency and accountability. Jakarta rsquo s open data program has not be able to implement the principle of participation, from the participation in recommending data, participation in data using, and participation to influence public policy. These occurence caused by the lack of socialization to the public, the lack of data sets published on the data portal, and the lack of space for the community to participate in government policy making."

"Salah satu upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan pembinaan dan pengembangan usaha kecil yang terarah dan terpadu serta berkesinambungan dan guna mewujudkan usaha kecil yang tangguh dan mandiri, serta dapat berkembang menjadi usaha menengah salah satunya dilakukan dengan menggalakkan program "kemitraan". Diharapkan melalui kemitraan dapat secara cepat tercipta simbiosis mutualistik, sehingga kekurangan dan keterbatasan pengusaha kecil dapat teratasi, serta usaha kecil akan memperoleh berbagai manfaat dengan prinsip win-win solution.Dalam konteks ini akan dikaji mcngenai dampak pelaksanaan program kemitraan tersebut, di DKI Jakarta, dengan mengambil studi kasus di PIK Pulogadung - Jakarta Timur. Kajian dipusatkan pada dampak berbagai pola kemitraan yang dilaksanakan pada usaha kecil tersebut, khususnya usaha kecil furniture, garment dan kulit. Teridentifikasi ada 3 (tiga) pola kemitraan pada usaha kecil furniture, garment dan kulit tersebut, yaitu sub-contracting up-stream, sub-contracting partial dan keterkaitan operasional. Khusus pada usaha kecil garment juga dapat diidentifikasikan pola kemitraan keterkaitan dagang.Berdasarkan argumentasi tersebut sebelumnya, baik pada furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta, implementasi pola kemitraan SC-upstream memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih tinggi dalam memberikan dampak terhadap perkembangan UK tersebut, dibandingkan dengan pola SC-partial maupun PKO. Akan tetapi dalam hal perlu lebih dicermati bahwa, memang implementasi pola kemitraan SC-partial pada UK furniture, garment maupun kulit di DKI Jakarta relatif kurang fleksibel (cocok) dibandingkan dengan pola SC-up stream, akan tetapi pola SC-partial ini masih relatif membawa dampak yang bagus terhadap perkembangan UK tersebut. Karena pada dasarnya tingkat perbedaan yang ada hanya pada akses permodalan, dimana pada UK yang mengikuti pola kemitraan SC-partial lebih suka menggunakan penyertaan modal sendiri. Hal ini terjadi karena memang struktur permodalan mereka berada pada tingkat yang kuat.Sementara itu pada implementasi kemitraan PKO pada UK furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta, teridentifikasi memiliki tingkat fleksibilitas (kecocokan) yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan pola SC-up stream dan SC-partial. Hal tersebut terjadi karena UK yang mengikuti kemitraan PKO ini tidak memiliki posisi tawar (bargaining position) di hadapan pengusaha UM atau UB mitranya. Karena pada dasarnya UK yang mengikuti kemitraan PKO ini hanya berfungsi sebagai "tukang jahit". Karena hanya sebagai tukang jahit, maka pada kenyataannya yang terjadi UK yang bersangkutan hanya menjual "jasa tenaga kerja".Berdasarkan pada hasil penelitian, dan beberapa kesimpulan tersebut sebelumnya, mancatat bahwa pola kemitraan sub-contracting up-stream (SC-up steam) relatif paling cocok (fleksibel) diimplementasikan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment di DKI Jakarta pada khususnya, dan pada usaha kecil furniture, kulit maupun garment pada umumnya. Karena usaha kecil yang mengikuti pola kemitraan SC-up stream ini memiliki keunggulan; (a) Memiliki bargaining position yang tinggi, (b) Tidak memiliki karakteristik sebagai sekedar tukang jahit (maklon), dan (c) Pola hubungan kemitraan pada SC-up stream tersebut mencerminkan pola hubungan kerjasama dagang murni (kerjasama pemasaran). Karena keunggulan tersebut maka usaha kecil relatif menjadi pemegang kebijakan tingkat harga, kapasitas, jenis, mode, hingga ke kualitas produk.Oleh karena itu hendaknya kebijakan pembinaan terhadap pengembangan usaha kecil di DKI Jakarta pada khususnya, dan usaha kecil pada umumnya, khususnya yang terkait dengan implementasi program kemitraan, hendaknya diarahkan pada pemilihan pola kemitraan SC-up stream tersebut. Akan tetapi syarat utama yang harus dipenuhi adalah, pihak pemegang kebijakan harus memberikan dukungan bantuan permodalan usaha yang cukup, misalnya dengan melepaskan kredit lunak dan membantu membukakan akses permodalan bagi usaha kecil furniture. Karena syarat utama usaha kecil dapat melakukan pola kemitraan SC-up stream ini harus memiliki dukungan kemampuan permodalan sendiri/mandiri yang kuat."