Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 11033 dokumen yang sesuai dengan query
cover
New York : Routledge, 2018
342.087 2 IND
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Anaya, S. James
New York: Oxford University Press, 2000
341 Ana i
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Rezti Muthia
"Penelitian ini memaparkan tentang pemaknaan self-determination yang awalnya dipahami sebagai hak untuk merdeka dan memisahkan diri melalui Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, menjadi hak untuk menentukan nasib sendiri dalam konteks HAM bagi indigenous peoples. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif interpretif, penelitian ini mengeksplorasi perdebatan pada proses penyusunan teks deklarasi indigenous rights di PBB yang dimulai pada tahun 1984-2007. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, walaupun pemaknaan pada akhirnya diterima secara resmi sebagai self-determination yang dibatasi, masih terdapat unsur-unsur ldquo;kolonialisme berlanjut rdquo; advanced colonialism yang masih berlanjut yang menyebabkan masih sulitnya negara menerima pemaknaan self-determination yang bersifat internal. Selain itu, dipaparkan pula mengenai kondisi pengakuan masyarakat adat di Indonesia sebagai refleksi atas permasalahan terhadap pemaknaan self-determination.

This study elaborates the meaning of self determination which was originally conceived as the right to independence and secession by Declaration on the Granting of Independence to Colonial Peoples, becomes the rights to self determination in the context of rights for indigenous peoples. By using qualitative interpretive approach, this study explores the debate on the process of preparing the text of the UN Declaration on Indigenous Rights from 1984 2007. The result shows that,even though the meaning is accepted formally in form of restricted self determination, there are elements of advanced colonialism that led to the difficulty for states to accept the context of internal meaning of self determination. This study also presents the condition on recognition of ldquo masyarakat adat rdquo in Indonesia as a reflection on the problems on the meaning of self determination."
Depok: Universitas Indonesia, 2017
S66416
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Felicia Tania
"Ekspresi Budaya Tradisional (EBT) adalah kekayaan warisan budaya yang menceminkan nilai-nilai, tradisi, dan kepercayaan suatu bangsa dan masyarakat adat. Setiap bangsa memiliki kekayaan EBT masing-masing, terutama negaranegara berkembang, dimana Indonesia termasuk ke dalam salah satu negara yang kaya akan keanekaragaman hayati luar biasa (mega biodiversity). EBT rentan terhadap penyalahguaan (misappropriation dan misuse) terutama dari negaranegara maju karena memiliki potensi ekonomi, sehingga penting agar dapat segera terbentuk suatu sistem perlindungan EBT di Indonesia. Pendekatan yang umum diaplikasikan untuk perlindugnan EBT adalah melalui rezim hukum HKI konvensional yang bersifat individualistis sehingga tidak sesuai untuk diaplikasikan pada EBT. Penulisan ini akan mengkaji efektifitas praktik perlindungan EBT di Indonesia.

Traditional Cultural Expressions (TCE) is a form of cultural heritage that reflects upon the values, traditions, and beliefs of a nation and its indigenous peoples. Every nation has its own TCE with its unique characterizations, especially developing countries, in which Indonesia is included as one of the countries with mega biodiversity. TCE is prone to misuse and misappropriation by developed countries due to its economical potential. Therefore, it is imperative that Indonesia adopts a set of rules regulating the protection of TCE. The common practices for TCE protection is through the intellectual property law regime with individualistic characteristics that is not suitable for the protection of TCE. This writing will analyze the affectivity of the protection of TCE in Indonesia.
"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2015
S60683
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Dunbar-Ortiz, Roxanne, 1939-
Boston, Massachusetts: Beacon Press, 2014
970.004 97 DUN i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Samson, Colin
"Indigenous peoples have gained increasing international visibility in their fight against longstanding colonial occupation by nation-states. Although living in different locations around the world and practising highly varied ways of life, indigenous peoples nonetheless are affected by similar patterns of colonial dispossession and violence. In defending their collective rights to self-determination, culture, lands and resources, their resistance and creativity offer a pause for critical reflection on the importance of maintaining indigenous distinctiveness against the homogenizing forces of states and corporations. This timely book highlights significant colonial patterns of domination and their effects, as well as responses and resistance to colonialism. It brings indigenous peoples? issues and voices to the forefront of sociological discussions of modernity. In particular, the book examines issues of identity, dispossession, environment, rights and revitalization in relation to historical and ongoing colonialism, showing that the experiences of indigenous peoples in wealthy and poor countries are often parallel and related. With a strong comparative scope and interdisciplinary perspective, the book is an essential introductory reading for students interested in race and ethnicity, human rights, development and indigenous peoples? issues in an interconnected world.--"
Cambridge : Polity Press , 2017
323.11 SAM i
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Smith, Linda Tuhiwai, 1950-
"o the colonized, the term 'research' is conflated with European colonialism; the ways in which academic research has been implicated in the throes of imperialism remains a painful memory. This essential volume explores intersections of imperialism and research - specifically, the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge and tradition as 'regimes of truth.' Concepts such as 'discovery' and 'claiming' are discussed and an argument presented that the decolonization of research methods will help to reclaim control over indigenous ways of knowing and being.
Now in its eagerly awaited second edition, this bestselling book has been substantially revised, with new case-studies and examples and important additions on new indigenous literature, the role of research in indigenous struggles for social justice, which brings this essential volume urgently up-to-date."--Pub. desc.
To the colonized, the term "research" is conflated with colonialism; academic research steeped in imperialism remains a painful reality. This essential volume explores intersections of imperialism and research - specifically, the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge and tradition as "regimes of truth.
This essential volume explores the ways in which imperialism is embedded in disciplines of knowledge, and argues that the decolonization of research methods will help reclaim control over indigenous ways of knowing and being. This eagerly awaited second edition includes substantial revisions, with important additions on new indigenous literature and the role of research in indigenous struggles for social justice, bringing this best-selling book up to date"
London: Zed Books, 2012
305.800 SMI d
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
Bimantara Wisnu Aji Mahendra
"Masyarakat hukum adat sebagai suatu masyarakat yang tetap dan teratur telah berkembang secara internasional hal ini di dukung dengan adanya pembentukan United Nations Declaration on the rights of Indigenous People (UNDRIP) yang telah disahkan oleh PBB pada tahun 2007. Di Indonesia ketentuan mengenai masyarakat hukum adat telah tertuang pada Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Dengan menganalisis bagaiman a pembentukan Rancangan Undang – Undang (RUU) tentang Masyarakat Hukum Adat berpengaruh terhadap upaya pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat. Rencana pembentukan RUU tentang masyarakat hukum adat tersebut telah ada sejak tahun 2004, dan pada tahun 2016 hingga 2018 RUU tersebut sudah masuk kedalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) di dalam DPR. Namun hingga saat ini RUU tersebut belum juga dilakukan pengesahan oleh pemerintah. Senyatanya pembentukan RUU tersebut sudah ada masuk dalam tahap urgensi seperti banyak kasus perampasan wilayah yang menimpa masyarakat hukum adat, pelanggaran hak atas free, prior, dan informed consent (FPIC) yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat terhadap pernyataan persetujuan atas suatu agenda, pelanggaran terhadap hak konstitusional termasuk hak politik, serta perempuan adat yang sering dihadapkan terhadap permasalahan diskriminasi. Dalam RUU tentang Masyarakat Hukum Adat yang saat ini masuk dalam tahap pembahasan DPR juga tak luput dari permasalahan, beberapa pasal menimbulkan kerancuan dalam implementasinya misalkan Pasal 11 hingga Pasal 17 yang memuat mengenai proses identifikasi dan verifikasi, Pasal 6 terhadap ketentuan persyaratan, Pasal 22 terhadap ketentuan perlindungan, dan Pasal 20 terhadap ketentuan evaluasi. Beberapa pasal dan ketentuan tersebut belum mencerminkan tujuan utama pembentukan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat, namun secara nyata hal tersebut justru banyak mengurangi hak yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat. Hal inilah yang menjadikan pengesahan RUU tentang Masyarakat Hukum Adat menjadi hal yang penting disahkan untuk melakukan pemenuhan dan perlindungan hak asasi manusia bagi masyarakat hukum adat.

Indigenous Peoples, as stable and organized societies, have developed internationally, supported by the establishment of the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples (UNDRIP), which was ratified by the UN in 2007. In Indonesia, provisions concerning indigenous peoples are outlined in Article 18B, Paragraph (2) of the 1945 Constitution. This paper is composed using doctrinal research methods. It analyses how the drafting of the Draft Law on Indigenous Peoples impacts efforts to fulfill and protect human rights for indigenous legal communities. The plan to establish the Draft Law on Indigenous Peoples has been in place since 2004, and from 2016 to 2018, the draft law was included in the National Legislation Program (Prolegnas) within the House of Representatives (DPR). However, to date, the draft law has not yet been enacted by the government. In fact, the drafting of this draft law has reached an urgent stage due to numerous cases of territorial seizures affecting indigenous legal communities, violations of the right to free, prior, and informed consent (FPIC) regarding their approval of certain agendas, violations of constitutional rights including political rights, and indigenous women often facing issues of discrimination. The Draft Law on Indigenous Peoples currently under discussion in the DPR is not without problems. Several articles cause confusion in their implementation, such as Articles 11 to 17, which cover the processes of identification and verification. Article 6, which pertains to the requirements. Article 22, which concerns protection provisions. And Article 20, which deals with evaluation provisions. These articles and provisions do not yet reflect the main objectives of forming the Draft Law on Indigenous Peoples. In fact, they often diminish the rights that should be granted to the communities. This underscores the importance of enacting the Draft Law on Indigenous Peoples to ensure the fulfillment and protection of human rights for Indigenous Peoples."
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2024
T-pdf
UI - Tesis Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Geneva: United Nations, 1990
323 HUM IX
Buku Teks SO  Universitas Indonesia Library
cover
wei Tsai, Chih
"Indigenous hunting has always been an indigenous human rights core issue that has received high attention in the conflict between national laws and indigenous legal traditions. J.Y. Interpretation No. 803 affirmed indigenous hunting culture is a constitutional guaranteed fundamental right enjoyed by individual indigenous people. Nevertheless, the said Interpretation did not satisfy indigenous claimant’s assertions. The most critical are the collective nature of indigenous right and the aboriginal title still in the predicament of unclear concept and undetermined content. This article starts with a brief comparative law study, and then analyzes the said Interpretation, and continues with the theory of multicultural constitutionalism to make the argument based on the indigenous claims of traditional territorial rights."
Taipei: Taiwan Foundation for Democracy, 2022
059 TDQ 19:3 (2022)
Artikel Jurnal  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>