Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peran Oku Mumeo dalam gerakan sosial membawa perempuan Jepang mendapatkan kesejahteraan melalui dibentuknya New Women’s Association tahun 1919. Organisasi ini berhasil mensahkan revisi UU ketertiban Umum dan Polisi, pemilu untuk perempuan, melarang laki-laki dengan penyakit kelamin untuk menikah, serta menginisiasi Hataraku Fujin no Ie (Rumah untuk Perempuan yang Bekerja) yang menyediakan tempat bagi perempuan yang bekerja pada tahun 1930. Pasca Perang Dunia II, tahun 1948 Oku Mumeo juga membentuk Shufurengo-kai (Asosiasi Ibu Rumah Tangga) sebagai organisasi yang menyejahterakan perempuan melalui 'menghubungkan politik dengan dapur'. Penelitian sejarah ini menggunakan metode kualitatif. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana peran Oku Mumeo dan organisasi-organisasi yang didirikannya dalam gerakan sosial. Organisasi yang didirikan Mumeo kerap berkembang seiring kebutuhan zaman. Dalam penulisan ini dapat kita lihat juga pada Pasca Perang Dunia II, Oku Mumeo lebih fokus kepada ibu rumah tangga, karena perempuan pada umumnya sudah mulai mendapatkan kebebasan dalam ruang publik. Gerakan sosial yang dilakukan Oku Mumeo bersama organisasinya tidak berhenti dan terus berkembang dengan tujuan menyejahterakan masyarakat Jepang.

---

The role of Oku Mumeo in social movements that brought Japanese women to prosperity through the establishment of the New Women's Association which seeks to revise The Public Order and Police Law of 1900, forbid men with venereal diseases to get married, as well as women suffrage established in 1919 and Hataraku Fujin no Ie (House for Working Women) which provided a place for women to work in 1930. In 1948, during the post World War II era, Shufurengo-kai (Housewife federation) as an organization formed by Oku Mumeo after the war also made women prosperous through 'connecting politics with the kitchen'.

This historical research used qualitative method. The purpose of this paper is to find out the role of Oku Mumeo and the organizations she founded. The organization founded by Mumeo often grows together with the needs of times.

In this writing we can also see in the Post World War II, Oku Mumeo is more focused on housewives, because women in general have started to get freedom in public space. The social movements undertaken by Oku Mumeo and his organization did not stop and continue to develop with the aim of prospering the Japanese people."

"Selama beberapa tahun terakhir, ruang digital menjadi tempat di mana gerakan sosial terjadi, menghadirkan istilah baru yang dikenal dengan gerakan sosial online. Tesis ini membahas bagaimana tindakan konektif tipologi crowd-enabled network yang digagasi oleh Bennett dan Segerberg (2012) terbentuk pada gerakan sosial online #BeraniJujurPecat dan #KPKKiniLebihBaik di Twitter yang merupakan reaksi publik terhadap pemberhentian 75 pegawai KPK karena tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) yang dinilai kontroversial. Penelitian ini menerapkan mixed method, dengan analisis SNA untuk metode kuantitatif dan Netnografi untuk metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan tindakan konektif terbentuk pada kedua tagar dengan penerapan yang berbeda-beda. Kedua tagar tidak memiliki koordinasi dari organisasi formal atau badan khusus dan tetap menyediakan akses personal yang terbuka untuk publik Jaringan #BeraniJujurPecat terbentuk berdasarkan personal action frames, dan jaringan #KPKKiniLebihBaik terbentuk berdasarkan collective action frames. Terdapat indikasi bahwa aktor-aktor pada jaringan #KPKKiniLebihBaik merupakan Buzzer politik yang bertujuan untuk mempersuasi publik dengan narasi sesuai kepentingan mereka.

---

Over the past few years, the digital space has become a place where social movements occur, introducing a new term known as online social movements. This thesis discusses how the collective action of the crowd-enabled network typology initiated by Bennett and Segerberg (2012) was formed in the online social movements #BeraniJujurPecat and #KPKKinibaik on Twitter which were public reactions after Corruption Eradication Commission (KPK) fired 51 employees for failing controversial civic. This study applies a mixed method, with SNA analysis for quantitative methods and Netnography for qualitative methods. The result of the research shows that the connective action is formed on the two hashtags although with varied implementations. Both #BeraniJujurPecat and #KPKKiniLebihBaik do not have the coordination of a formal organization or special agency and still provide personal access that is open to the public. The #BeraniJujurPecat network is formed based on personal action frames, while the #KPKKiniLebihBaik network is formed based on collective action frames. There are indications that the actors in the #KPKKiniLebihBaik network are political buzzers whose aim is to persuade the public."

"Gerakan sosial memanfaatkan media digital untuk bersuara dan menggalang dukungan publik. Salah satu gerakan sosial di Indonesia yang aktif menggunakan media sosialnya adalah Wadas Melawan. Wadas Melawan adalah gerakan akar rumput yang lahir karena adanya konflik lahan antara masyarakat Desa Wadas dengan pemerintah. Mengacu pada konsep digital repertoire of contention, penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana bentuk-bentuk repertoar digital yang dilancarkan masyarakat dan aktivis Wadas Melawan. Repertoar diartikan sebagai serangkaian taktik gerakan sosial yang digunakan untuk bertindak secara kolektif guna mencapai tujuannya. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode netnografi untuk mengeksplorasi fenomena budaya dalam konteks daring. Penelitian ini mengungkap repertoar digital Wadas Melawan tidak terlepas dari aksi tradisional serta komunikasi tatap muka peserta aksi. Media sosial memfasilitasi aksi-aksi untuk memobilisasi pesan dan massa. Eskalasi atensi publik terhadap Wadas Melawan terjadi sebanyak tiga kali, salah satunya ketika kerusuhan masyarakat dengan aparat kepolisian terjadi di Desa Wadas. Selama lima tahun berjalan, aktivisme digital Wadas Melawan tidak sepenuhnya mulus karena adanya hambatan-hambatan yang memengaruhi aktivitas di dunia maya.

---

Social movements use digital media to raise their voice and gather public support. One of the social movements in Indonesia that actively uses social media is Wadas Melawan. Wadas Melawan is a grassroots movement that was born due to a land conflict between the people of Wadas Village and the government. Referring to the concept of digital repertoire of contention, this research aims to see the forms of digital repertoire launched by the community and activists of Wadas Melawan. Repertoire is defined as a set of tactics a social movement uses to act collectively to achieve its goals. This research is a qualitative research using netnography methods to explore cultural phenomena in an online context. This research reveals that Wadas Melawan digital repertoire is inseparable from traditional actions and face-to-face communication between participants. Social media facilitates actions to mobilize messages and mass. Escalation of public attention towards Wadas Melawan occurred three times, one of which was when community riots with the police occurred in Wadas Village. During the five years that have been running, Wadas Melawan digital activism has not been completely smooth due to obstacles that have affected activities in cyberspace."

"ABSTRAKGerakan mahasiswa di Korea Selatan muncul sejak diperkenalkannya pendidikan modern yang awalnya terjadi untuk melawan penjajahan Jepang. Gerakan mahasiswa juga terjadi setelah kemerdekaan dan bertujuan untuk mengubah rezim pemerintah. Gerakan yang terjadi pada Juni 1987, yaitu pada masa pemerintahan Chun Doo-hwan, berhasil membawa transisi demokrasi di Korea Selatan. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang melatarbelakangi gerakan mahasiswa 1987. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif-analitis melalui pendekatan diakronis dengan menggunakan sumber-sumber yang berkaitan dengan gerakan mahasiswa dalam demokratisasi di Korea Selatan. Hasil dari penelitian ini adalah sistem pemerintahan Chun Doo-hwan tidak sesuai dengan konstitusinya yang bersifat demokratis merupakan alasan utama mengapa gerakan mahasiswa 1987 terjadi. Sejak dikeluarkannya kebijakan otonomi kampus pada 1984, gerakan mahasiwa menjadi lebih terorganisir dalam menuntut demokratisasi. Dalam melakukan Gerakan Juni 1987, gerakan mahasiswa beraliansi dengan gerakan-gerakan anti pemerintah yang lain. Gerakan mahasiswa umumnya melakukan gerakan dengan menggunakan kekerasan untuk melawan kekuatan militer oleh rezim pemerintah. Meskipun demikian, mereka memainkan peran penting dalam demokratisasi di negaranya.

---

ABSTRACTStudent movements in South Korea have emerged since the introduction of modern education which initially took place against Japanese occupation. Student movements also took place after independence and aimed at changing the government regime. The movement that took place in June 1987, which happened during the reign of Chun Doo-hwan, succeeded in bringing the democratic transition in South Korea. The problem statement of this research is to know the factors behind the 1987 student movement. This research uses descriptive-analytical methods through a diachronic approach using resources related to the student movement in democratization in South Korea. The result of this study is that Chun Doo-hwan s government system which was not in accordance with its democratic constitution is the main reason why the 1987 student movement took place. Since the issuance of the campus autonomy policy in 1984, student movement has become more organized in demanding democratization. In carrying out the June 1987 movement, the student movement allied with other anti-government movements. Student movements generally carried out movements by using violence to fight the military power by the government regime. Nevertheless, they played an important role in democratization in their country."

"Perkembangan teknologi informasi mendorong lahirnya media baru di Internet. Media baru memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh penggunanya untuk membagikan informasi yang dimiliki. Hal ini membuat media baru sebagai sarana yang efektif untuk menyebarluaskan informasi di masyarakat, sebagai sarana kritik dan juga sebagai sarana untuk membangun wacana tandingan. Pada medio 2019-2020 media baru, terutama twitter, digunakan oleh mahasiswa untuk menyebarluaskan kritik kepada pemerintah sekaligus mengajak orang-orang untuk bersama-sama turun ke jalan melakukan demonstrasi penolakan berbagai RUU yang dianggap bermasalah, seperti RUU KPK, RKUHP dan RUU Cipta Kerja. Walaupun begitu, media baru juga digunakan untuk mendelegitimasi gerakan sosial mahasiswa oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara. Tulisan ini akan berfokus pada berbagai macam bentuk delegitimasi gerakan sosial mahasiswa yang dilakukan secara langsung oleh akun-akun yang memiliki afiliasi wacana dengan negara melalui media sosial twitter. Upaya delegitimasi tersebut dilakukan dalam rangka memonopoli narasi kebijakan dan membendung berbagai macam kritik agar stabilitas politik tetap terjaga. Tulisan ini akan menggunakan teori Quinney tentang represi dan dominasi dan teori Gramsci tentang hegemoni untuk menjelaskan upaya delegetimasi tersebut dan bagaimana hubungannya dengan upaya negara yang dikuasai oleh kelas penguasa untuk memanipulasi kesadaran warganya.

---

The development of information technology encourages the birth of new media on the Internet. New media provide equal opportunities for all users to share their information. This makes new media an effective means of disseminating information in society, as a means of criticism and also as a means to build counter discourse. In mid 2019-2020 new media, especially twitter, were used by students to spread criticism to the government as well as to invite people to take to the streets together to protest against various bills that were considered problematic, such as the RUU KPK, RKUHP and RUU Cipta Kerja. However, new media are also used to delegitimize student social movements by accounts that have discourse affiliations with the state. This paper will focus on various forms of delegitimization of student social movements that are carried out directly by accounts that have discourse affiliations with the state through Twitter social media. The delegitimization effort was carried out in order to monopolize the policy narrative and stem various kinds of criticism so that political stability was maintained. This paper will use Quinney's theory of repression and domination and Gramsci's theory of hegemony to explain the delegation effort and how it relates to the efforts of the state ruled by the ruling class to manipulate the consciousness of its citizens."

"Sejarah gerakan sosial dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis di Korea Selatan tercatat dalam banyak peristiwa besar seperti Revolusi 19 April 1960, Demonstrasi Gwangju 1980, Gerakan Demokratisasi 1987, hingga demonstrasi menurunkan presiden Park Geun-Hye tahun 2016. Gerakan sosial merupakan cerminan dari usaha masyarakat Korea Selatan dalam mengkritisi sistem pemerintahan yang sedang berlangsung. Penelitian ini akan membahas tentang transformasi gerakan sosial dalam menentang pemerintahan yang berkuasa sebelum dan sesudah tahun 1987. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan perubahan gerakan sosial sebelum dan sesudah tahun 1987. Pada hasil akhir penelitian ini dijelaskan bahwa terdapat adanya perubahan pada cara mengkritisi pemerintah. Sebelum tahun 1980-an penyampaian kritik dilakukan secara anarkis, sedangkan setelah tahun 1980-an penyampaian kritik dapat dilakukan secara damai.

---

The history of social movement in creating democratic governance in South Korea has been recorded in many major events such as the 19th April Revolution of 1960, the 1980 Gwangju Demonstration, the 1987 Democratization Movement, even the demonstrations that dropped President Park Geun-Hye in 2016. The social movements portray the South Korean people`s efforts in criticizing the ongoing government system. This study aims to analyze the transformation of social movements in opposing the ruling government before and after 1987. As a result, this study explains that there is a transformation in the way of criticizing the government. Before the 1980s, the criticism was delivered anarchically. However, after the 1980s, the delivery of the critiques can be done peacefully."

"Clicktivism telah membantu para aktivis mengatasi masalah sosial dalam beberapa tahun terakhir, termasuk gerakan #MeToo. Pada tahun 2018, gerakan tersebut menjangkau masyarakat patriarki yang mengakar kuat di Korea Selatan, dan mengakibatkan sejumlah partisipan berbagi pengalaman pelecehan seksual mereka di platform media sosial. Beberapa penelitian sebelumnya berfokus pada efek gerakan #MeToo di Korea Selatan. Namun, penggunaan clicktivism belum pernah dibahas. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana gerakan #MeToo di Korea Selatan menggunakan clicktivism dalam menyebarkan pesan gerakan dan dampaknya terhadap masyarakat. Enam data media sosial yang berupa unggahan Facebook dan cuitan Twitter dengan tagar #MeToo dipergunakan sebagai bahan analisis dalam makalah ini. Data kemudian dikaji menggunakan metode analisis konten kualitatif media sosial. Berbeda dengan pernyataan beberapa peneliti sebelumnya, studi ini menemukan bahwa clicktivism dalam kasus gerakan #MeToo mampu menarik perhatian orang, mendapatkan partisipasi publik, dan membangun aktivitas offline yang sukses. Gerakan #MeToo di Korea Selatan juga berhasil menciptakan dampak gerakan sosial yang paling kritis dan berkesinambungan, yakni; perubahan kebijakan.

---

Clicktivism has helped activists address social issues in recent years, including the #MeToo movement. In 2018, the movement reached South Korea’s deeply-entrenched patriarchal society, which resulted in a number of participants sharing their experiences of sexual abuse on social media platforms. Several studies have reported the effect of the #MeToo movement on South Korea; however, the deployment of clicktivism has yet to be addressed. This study aims to analyse how the #MeToo movement in South Korea used clicktivism in spreading the movement’s message and its impact on society. A total of six social media data acquired in this paper are from Facebook posts and tweets that used the hashtag #MeToo, which is analysed using the qualitative content analysis of social media method. In contrast to some researchers' statements, the findings indicate that the clicktivism in the case of the #MeToo movement was able to attract people’s attention, gain public participation, and establish successful offline activities. The #MeToo movement in South Korea also achieved the most critical and long-lasting social movement effect: policy changes. "