Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan makalah ini adalah untuk mengetahui nilai ekonomi, sensitivitas, dan dampak dari skema manajemen kontrak yang berbeda terhadap nilai ekonomi lapangan kerja minyak dan gas. Oleh karena itu kami mencoba untuk membandingkan antara pemulihan biaya kontrak pembagian produksi dan skema gross split, dengan menggunakan teknik penganggaran modal konvensional dan metode penilaian 'real options' dalam kedua skema. Penelitian ini mengumpulkan data hanya dari satu lapangan kerja minyak dan gas yang sifat keunikannya mungkin berbeda dari lapangan kerja migas lainnya. Hasilnya menunjukkan bahwa skema 'PSC Gross Split' memiliki nilai ekonomi yang lebih rendah dibandingkan dengan 'PSC Cost Recovery'. Terlepas dari keterbatasan data, makalah ini akan menjadi panduan bagi praktisi, pengambil keputusan, peneliti, dan siapa saja yang tertarik pada industri minyak dan gas. Makalah ini adalah yang pertama yang membandingkan nilai ekonomi antara dua skema. Ini akan memungkinkan setiap pihak untuk lebih memahami industri minyak dan gas.

---

The purpose of the paper is to know the economic value, sensitivity, and impact of different contract management scheme to the economic value of oil and gas working field. Therefore we try to compare between production sharing contract cost recovery and gross split scheme, by using conventional capital budgeting technique and real option valuation method in both schemes. This research gathered data only from one oil and gas working field that its character of uniqueness may differ from other working fields. The result showed that PSC Gross Split scheme has lower economic value compared to PSC Cost Recovery. Despite of data limitation, this paper will become guidance to practitioners, decision maker, researcher, and anyone who interested in oil and gas industry. The paper is the first which compare economic value between the two schemes. This will enable any party to understand more in oil and gas industry."

"Penelitian ini menganalisis dampak perubahan skema bagi hasil gross split terhadap proses evaluasi biaya operasi kontraktor dan proses administrasi penerimaan migas bagian negara (PNBP Migas). Penelitian dilakukan melalui studi literatur dan wawancara kepada narasumber dari SKK Migas dan Direktorat Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)-Kementerian Keuangan. Penelitian dampak gross split ini berfokus pada tiga aspek, yaitu pengawasan dan pengendalian biaya operasi, penganggaran penerimaan migas dalam APBN, dan administrasi PNBP Migas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aspek pengawasan dan pengendalian terhadap kontraktor gross split tidak lagi berfokus pada biaya operasi kontraktor karena tidak ada lagi cost recovery. Sementara itu, biaya operasi hanya sebagai pengurang pajak penghasilan sehingga pengawasan dan pengendalian beralih dari Direktorat PNBP ke Direktorat Jenderal Pajak. Penganggaran penerimaan migas dalam APBN tidak lagi memperhitungkan cost recovery sehingga selisih antara target dan realisasi penerimaan dapat diminimalkan. Dari sisi administrasi gross split, PNBP Migas lebih mudah diadministrasikan karena pemerintah tidak lagi menanggung pembayaran kewajiban kontraktual kepada pihak terkait dan PNBP SDA Migas dapat diakui lebih awal tanpa diperhitungkan terlebih dahulu dengan pencadangan atas kewajiban kontraktual.

---

This study analyzes the impact of changes to the gross split scheme on the process of evaluating contractor operating costs and the administration process of state oil and gas non-tax revenue (PNBP Migas). The study was conducted through literature studies and interviews with resource persons from SKK Migas and the Directorate of Non-Tax State Revenues (Direktorat PNBP) - Ministry of Finance. This study focuses on the impact of gross split to three aspects, namely supervision and control of operating costs, budgeting of oil and gas revenues in the state budget, and administration of oil and gas PNBP. The results showed that the aspects of supervision and control of gross split contractors no longer focused on contractor operating costs because there was no cost recovery. Meanwhile, operating costs only become a deduction from income tax so that supervision and control shifts from the Direktorat PNBP to the Directorate General of Taxes. Budgeting of oil and gas revenues in the APBN no longer takes into account cost recovery so that the difference between the target and realization of revenues can be minimized. In terms of gross split administration, PNBP Migas is easier to administer because the government no longer bears the payment of contractual obligations to related parties and Oil and Gas Natural Resources PNBP Migas can be recognized earlier without being calculated in advance with the provision of contractual obligations."

"Skripsi ini membahas mengenai pergantian sistem bagi hasil dalam Kontrak Bagi Hasil dalam indsutri Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Indonesia. Sebelumnya sistem bagi hasil yang digunakan adalah cost recovery kemudian diubah menjadi sistem gross split, kemudian pemerintah melalui Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 Tahun 2017 tentang Kontrak Bagi Hasil Gross Split. Penelitian ini akan menjelaskan latar belakang dan dampak dari perubahan sistem bagi hasil tersebut. Hasil penelitian menunjukkan cost recovery digantikan karena tiga hal, yaitu meningkatnya biaya produksi dari tahun ke tahun, panjangnya birokrasi dalam sistem cost recovery dan kaitan cost recovery dengan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara APBN yang membuat kontraktor merasa tidak nyaman. Implementasi sistem gross split sendiri masih sangat dini sehingga terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang harus disesuaikan. Bentuk penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif dan metode komparatif.

---

This thesis is mainly discussed about the change of production cost 39 s payment system in Production Sharing Contract in Indonesian 39 s Oil and Gas upstream business. Previously cost revovery is the production cost 39 s payment system that used, then government change it to gross split by signing Regulation of Ministerial of Energy and Mineal Resources Number 8 Year 2017 about Gross Split Production Sharing Contract. This research will explain the background and impact shown by the change.

The result is there are three main reason why cost recovery is replaced the increase of production cost that happen year by year, too much bureaucracy in cost recovery system and the connection of cost recovery and state finance. The implementation of gross split system itself is too early with the result that ther are some regulations that need adjustment to gross split system. The author is using normative and comparative legal research."

"Pasal 33 ayat 3 Undang Undang Dasar 1945 memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola sumber daya alam untuk kemudian hasilnya digunakan untuk kemakmuran rakyat. Dalam melaksanakan kewenangannya tersebut, negara dapat menunjuk pihak swasta untuk membantu negara melakukan kegiatan pengelolaan sumber daya alam, termasuk diantaranya adalah minyak dan gas bumi. Dari sudut pandang pemerintah, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi ini dilakukan untuk pemenuhan kebutuhan rakyat, sementara dari sudut pandang kontraktor, kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dilakukan sebagai sarana kegiatan usaha untuk memperoleh keuntungan. Adapun setiap keuntungan yang diperoleh dari kegiatan usaha wajib dikenakan pajak. Dari hasil penelitian penulis ditemukan bahwa kebijakan yang mengatur kegiatan kontrak bagi hasil minyak dan gas bumi dengan skema gross split dalam bentuk Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2017 tidak memiliki landasan hukum yang kuat. Pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak juga tidak memberikan keuntungan yang maksimal untuk pemerintah, sementara kebijakan yang mengatur kontrak bagi hasil juga tidak menarik minat kontraktor. Selain itu, terdapat juga tumpang tindih kewenangan lembaga yang dapat menetapkan besaran pajak penghasilan kontraktor antara SKK Migas dan Direktorat Jenderal Pajak. Oleh karena itu, dalam tulisan ini disarankan pemerintah mengkaji ulang kegiatan pengelolaan minyak dan gas bumi dalam bentuk kontrak, serta mengkoordinasikan kewenangan-kewenangan lembaga yang beririsan dalam menetapkan pajak penghasilan bagi kontraktor.

---

As an oil producing nation, Indonesia embodied its authority to manage its oil resources through article 33 paragraph 3 of The Republic of Indonesia Constitution 1945. Regarding the article, this means that the state has the authority to manage Indonesian natural resources, directly or indirectly, through other public and or private institutions and the profit of such activity shall be for the benefit of the people. This granted the state to appoint other institution, including a National International Oil Company NOC IOC , to manage the exploration and production of oil, as that particular activity is regarded as a high risk and high capital business. From the state perspectives, the management of oil and gas is an attempt to fulfill the people needs of energy, while in the other hand, from the IOC NOC perspectives, it was an attempt to gain profit as their core business, and every profit gained from a business activity must be taxed. According to this research, the regulation that governed a production sharing contract with the gross split scheme mdash Minstry of Mineral Resources Regulation No. 8 2017 mdash does not have a strong legal basis. In overall, the management of oil and gas through the contract system does not gives a maximum benefit for the state, and does not attract the IOC NOC interest to explore and produce oil and gas in Indonesia. There is also an overlapping jurisdiction to impose the income tax to IOC NOC between the Executive Agency of Oil and Gas and Directorat General of Tax. Therefore, in this thesis, the reviewing of oil and gas management through a contract system and the coordination of agencies that has an overlapping jurisdiction are recommended."

"Salah satu industri yang terus berkembang adalah sektor Minyak dan Gas Bumi (Migas). Migas merupakan salah satu sumber penyumbang negara terbesar diluar penerimaan Pajak. Sebagai amanat Undang-Undang, Sumber Daya Alam dihasilkan untuk kemakmuran rakyat, maka dari itu, pengaturan kegiatan usaha Migas terus disempurnakan dan saat ini metode pengaturan yang berlaku yaitu Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery dan Gross Split. Dalam memngelola migas memerlukan modal, tenaga kerja dan dan teknologi yang tinggi. Untuk mendukung industri migas dan menarik investor pemerintah memberikan insentif kepada kontraktor migas. Penelitian ini menganalisis perhitungan bagi hasil PSC Cost Recovery dan Gross Split, serta dampak kebijakan insentif kepada industri migas. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan dan wawancara mendalam. Dari hasil analisa diketahui bahwa dari sisi kontraktor, Cost Recovery lebih menguntungkan daripada Gross Split dikarenakan adanya pengembalian biaya dari pemerintah untuk kontraktor yang berhasil produksi. Kemudian, adanya Insentif pajak yang diberikan dapat memberikan berbagai macam dampak positif seperti efisiensi biaya kontraktor dan pemerintah, menurunkan risiko kontraktor dalam mengelola Wilayah Kerja, adanya keadilan pajak, dan adanya kepastian untuk kontraktor yang akan meningkatkan kepercayaan investor terhadap industri migas Indonesia. Selain itu, pemberian insentif ini juga dapat memberikan multiplier effect terhadap penerimaan negara.

---

One of the industries that continues to grow is the Oil and Gas (Oil and Gas) sector. One of the biggest sources of governmental funding besides taxes comes from the oil and gas industry. As mandated by the Law, Natural Resources are produced for the welfare of the people, therefore, the regulation of oil and gas business activities continues to be perfected, and currently the prevailing regulatory methods are Production Sharing Contract (PSC) Cost Recovery and Gross Split. Managing oil and gas requires capital, labor, and high technology. To support the oil and gas industry and attract investors, the government provides incentives to oil and gas contractors. This study analyzes the calculation of PSC Cost Recovery and Gross Split profit sharing, as well as the impact of incentive policies on the oil and gas industry. The research method used is a qualitative approach and data collection techniques with literature studies and in-depth interviews. From the results of the analysis, it is known that from the contractor's point of view, Cost Recovery is more profitable than Gross Split because there is a cost recovery from the government for contractors who are successful in production. Then, the existence of tax incentives can have various positive impacts, such as contractor and government cost efficiency, reducing contractor risk in managing Work Areas, tax fairness, and certainty for contractors, which will increase investor confidence in the Indonesian oil and gas industry. In addition, the provision of these incentives can also have a multiplier effect on state revenues."

"Termin fiskal adalah salah satu faktor yang teramat penting dipertimbangkan untuk keputusan investasi di dalam minyak dan gas. Royalty, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum, dan tarif pajak (tax) mempunyai pengaruh yang signifikan untuk keputusan investasi. Karya akhir ini menganalisa dan membandingkan termin fiskal PSC di Indonesia, PSC Non Cost Recovery, dan PSC di Malaysia. Dalam rangka menganalisa keuntungan dan kerugian dari setiap termin fiskal diperlukan analisis ekonomi dengan data lapangan yang sama dengan aplikasi dari termin fiskal yang berbeda. Termin fiskal yang umum digunakan dalam analisis karena investor biasanya dapat menegosiasikan termin spesial dengan pemerintah.Informasi pada karya akhir ini sangat berguna bagi pemerintah ketika menginginkan termin fiskal yang kompetitif dibandingkan dengan termin fiskal di negara lain dalam hal ini Malaysia sejak Malaysia mengirimkan staf-staf Petronas untuk belajar di Indonesia namun hasilnya Malaysia lebih sukses dibandingkan di Indonesia dan yang terutama adalah mengatasi masalah di Indonesia sekarang ini yaitu masalah cost recovery yang semakin meningkat sedangkan produksi dan harga minyak semakin menurun. Analisis mendalam termin fiskal tersebut adalah sangat penting untuk industri minyak dan gas sehingga akan menambah pengetahuan dasar dari industri ini. Kesimpulan dan rekomendasi dibuat dari pengaruh perbedaan termin fiskal dari cash flow dan profitability perusahaan minyak dan gas dan pengaruhnya terhadap kebijaksanaan pemerintah.

---

Fiscal Regimes is one of the most important factors to be considered for investment decisions in oil and gas industry. Royalty rate, cost recovery, contractor share, domestic market obligation, investment credit, first tranche petroleum and tax rate have a significant effect on the investment decisions. The paper examines and compares the fiscal regimes PSC in Indonesia, PSC Non Cost Recovery and PSC in Malaysia. In order to analyze the advantages and disadvantages of each fiscal regime, the economic analysis of the same fields with the applications of those different fiscal regimes. Generic fiscal terms are used in the analysis since contractors usually can negotiate the special terms with governments.The information of this paper is useful for the governments when they want to assess their fiscal regime competitiveness compared to other fiscal regime especially Malaysia since Malaysia delivered their Petronas?s staffs to learn in Indonesia but the result is now on Malaysia more success than Indonesia and the most important is to handle the current situations in Indonesia which are the cost recoveries are increasing but the productions and oil price are getting decrease. In depth analysis on fiscal regimes of those countries is very important for oil and gas industry and it will add to the knowledge base of this industry. Conclusions are made of the effects of these different fiscal regimes on oil and gas company cash flow and profitability and how they affect government policy."

"Dalam Kontrak Bagi Hasil (KBH) Industri Hulu Migas terdapat biaya operasi yang dapat dikembalikan (cost recovery) sebagai komponen dalam penghitungan bagi hasil antara Pemerintah dan Kontraktor. Terdapat kebijakan pembatasan pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery yang diatur dengan PMK No.258/PMK.011/2011. Demikian, menjadi bahasan dalam penelitian ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan latar belakang penetapan batasan biaya remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery dan menjelaskan hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing dalam cost recovery. Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data studi kepustakaan & studi lapangan dengan wawancara. Hasil penelitian ini adalah latar belakang kebijakan tersebut dibuat adalah pelaksanaan wewenang Menteri Keuangan dalam menetapkan batasan biaya operasi yang dapat dikembalikan berdasarkan PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Demikian, hal tersebut merupakan perwujudan dalam pelaksanaan Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Hambatan dalam pembebanan remunerasi tenaga kerja asing adalah adanya inkonsistensi peraturan, ketidakpastian hukum, lemahnya pengawasan internal dan hambatan dalam implementasi peraturan oleh instansi terkait.

---

In The Production Sharing Contract (PSC) Upstream Oil and Gas Industry are operating cost can be refunded (cost recovery) as a component in the calculation of profit-sharing between the government and the contractor. There are restrictions on the imposition of the remuneration policy of foreign workers in the regulated cost recovery PMK No.258/PMK.011/2011. Similarly, a discussion in this study. The purpose of this study was to determine the background of the determine restrictions foreign labor remuneration expenses in cost recovery and to determine the obstacle in the imposition of foreign labor remuneration in cost recovery. The research method used is descriptive qualitative research a literature study of data collection technique and field studies with interviews. The result of this study are the background is the implementation of the policy is the authority of the Minister of Finance in setting restrictions operating cost can be returned by PP No.79 Tahun 2010 Pasal 12(3). Similarly, it is a manifestation of implementation of Pasal 31D Undang-Undang Pajak Penghasilan. Barrier in the imposition of foreign labor remuneration is the inconsistency rules, legal uncertainty, weak internal control and constraints in the implementation of regulations by relevant agencies."

"Selisih antara jumlah pasokan dan kebutuhan gas bumi di Indonesia yang semakin meningkat setiap tahunnya diakibatkan jumlah pasokan gas bumi semakin menurun dan kebutuhan akan gas bumi yang semakin meningkat serta kurangnya penemuan cadangan gas terbaru. Hal ini mendorong pemerintah Indonesia untuk mengembangkan sumber daya gas lainnya seperti shale gas sehingga dapat diproduksi secara komersial. Potensi shale gas Indonesia diperkirakan mencapai 574 TCF yang tersebar di Sumatera, Kalimantan, Jawa dan Papua. Formasi Meliat yang berada di Cekungan Tarakan memiliki sumber daya shale gas yang bisa dihasilkan secara teknis sebesar 3.8 TCF dari gas-in-place resiko sebesar 25.1 TCF. Tujuan penelitian ini mengkaji skema kontrak gross split terhadap aspek keekonomian dari pengembangan lapangan shale gas di Formasi Meliat, Cekungan Tarakan. Skenario dasar dalam penelitian ini yaitu membuat tiga profil laju alir yang dikembangkan dengan menggunakan kurva penurunan hiperbolik Arps, antara lain profil produksi rendah dengan laju alir awal (qi) sebesar 50 mmcf/mo, profil produksi sedang qi=125 mmcf/mo dan profil produksi tinggi qi=200 mmcf/mo. Amerika Serikat dan lapangan migas terdekat menjadi benchmarking dalam membuat biaya investasi pengembangan lapangan shale gas di Cekungan Tarakan. Pada kondisi analisis kontrak gross split memiliki NPV>0, IRR>10% pada profil produksi sedang dan tinggi. Analisis sensitivitas dilakukan pada profil produksi, biaya pengeboran dan harga gas. Hasil analisis menunjukkan bahwa faktor yang lebih berpengaruh terhadap peningkatan NPV dalam kontrak gross split adalah profil produksi. NPV positif dicapai ketika gas bumi dijual pada $9.24/MMBTU pada profil produksi sedang dan $6.43/MMBTU pada profil produksi tinggi.

---

The difference between the amount of supply and demand of natural gas in Indonesia is increasing each year year due to the decreasing natural gas supply with increasing demand and the lack of discovery of the latest gas reserves. This encourages the Indonesian government to develop other gas resources such as shale gas so that it can be produced commercially. Shale gas potential in Indonesia was predicted reached 574 TCF which spread in Sumatra, Kalimantan, Java and Papua. Meliat Formation, located in Tarakan Basin has shale gas potential in which 3.8 TCF is technically recoverable with 25.1 TCF risked gas in place. The purpose of this study is to examine the gross split contract scheme on technoeconomic aspect of shale gas field development in Meliat Formation in Tarakan Basin.

The basic scenario in this research is to create three flow rate profiles developed using the Arps hyperbolic decline curves, consist a low production profile with initial production (qi) of 50 mmcf / mo, medium production profile qi = 125 mmcf / mo and high production profile qi = 200 mmcf / mo. The The United States and the nearest oil and gas field in Tarakan Basin have become a benchmark in making investment costs for the development of this shale gas field. In the analysis condition, gross split contracts have NPV> 0, IRR> 10% on medium and high production profiles. Sensitivity analysis is carried out on the production profile, drilling costs and wellhead gas price. The analysis shows that the factor that has more affected on the increase in NPV in gross split contract is the production profile. A positive NPV is reached when gas price is $ 9.24 / MMBTU at medium production profile and $ 6.43 / MMBTU at high production profile."

"Industri minyak dan gas bumi saat ini sedang menghadapi masa krisis karena penurunan harga minyak bumi yang sangat signifikan. Situasi ini sangat dinamis dan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang berjalan sehingga perlu ditinjau dan dievaluasi kembali untuk mempertahankan keekonomian masing-masing perusahaan. Metode Discounted Cash Flow Metode (DCF) yang sangat statis dan terbatas yang biasa digunakan untuk mengevaluasi keekonomian dianggap tidak akan menguntungkan dalam situasi ini. Real Options Analysis (RO) adalah metode yang dapat melengkapi DCF yang dapat membuat penilaian yang lebih menjanjikan di tengah kondisi ketidakpastian yang tinggi. RO dapat menghadapi kondisi yang fleksibel, tidak pasti dan perubahan yang dinamis. Tesis ini membandingkan dan menganalisa manfaat dan risiko antara kasus yang dijadikan basis beserta pilihan-pilihannya dengan hasil yang lebih komprehensif untuk valuasi ekonomi untuk yang selanjutnya dapat dijadikan dasar keputusan untuk investasi yang akan dijalankan dan juga untuk memenuhi komitmen Perjanjian Jual Beli Gas yang akan berguna untuk masyarakat Indonesia. Hasil Tesis ini menunjukkan RO memberikan nilai tambah karena situasi ketidakpastian yang tinggi yang dapat dikenali dengan faktor volatilitas dalam hasil evaluasi.

---

Oil and gas industry is currently facing down turn due to the significantly decrease of oil prices. This dynamic situation is impacting the activities of oil and gas companies; therefore, these activities need to be reviewed and reevaluated to maintain their economy. Static and limited Discounted Cash Flow Methods (DCF) which is commonly used for valuation is considered to be unfavorable in this situation.

Real Options Analysis (RO) which is complimenting DCF willmake sound valuation in the middle of high uncertainty because RO is better in flexible, contingent and volatile conditions.

This thesis will provide a comparison of the risks and benefits analysis for base case and options with more comprehensive result of economical valuation for decision investment to fulfill the committed Gas Sales and Purchase Agreement for people in Indonesia.

The result shows that RO give added value because of high uncertainty situation that is recognized as volatility factor in the valuation."

"Penetapan tarif pemeriksaan pasien di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang, belum mengacu pada analisis biaya satuan layanan, dan besarnya subsidi yang diberikan rumah sakit kepada pasien belum diketahui.Tujuan penelitian ini untuk melihat gambaran mengenai keseimbangan antara biaya dan pendapatan serta untuk mendapat gambaran mengenai biaya-biaya serta kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan pada tahun 2002 di Unit Kateterisasi Jantung RSMH Palembang.Penelitian merupakan penelitian operasional studi kasus. Data yang digunakan adalah data - data primer dilakukan dengan wawancara langsung, dan data-data sekunder dari pusat-pusat biaya. Perhitungan biaya satuan pelayanan didapatkan dari analisis biaya dengan Metode Activity Based Costing untuk melihat aktivitas dan besarnya biaya aktivitas tersebut.Hasil penelitian ini disimpulkan bahwa biaya satuan actual untuk pelayanan 1 orang pasien adalah rata-rata Rp 7.028.284. dan biaya satuan normative Rp 3.793.034.Cost recovery rate (CRR) 56,36 % atau dibawah 100 % artinya cost object belum mampu membiayai seluruh biaya yag menjadi bebannya atau masih mendapat subsidi. Selain itu basil penelitian ini menunjukkan kebijakan penetapan tarif tidak memperhitungkan biaya produksi, pembagian hasil tidak rasional dan tidak wajar.Saran dari penelitian ini adalah melakukan pembenahan, perbaikan terhadap pengelolahan bahan medis, fungsinya dikembalikan kepada Instalasi Farmasi. Pemasangan meteran listrik pada unit kateterisasi Jantung agar dapat malakukan dan meneliti lebih lanjut untuk usulan tarif rasional RSMH dimasa yang akan datang berdasarka potensi pasar.

---

The establishment of patients check up rates in Heart Cauterization Unit of RSMH Palembang, has yet to refer to the individual service cost and the amount of subsidy given by the hospital to the patients has yet to be known.

The objective of this study was to see a description of the balance between the cost and the income, and to get a description of the costs and policies that have been carried out in 2002 by the RSMH Palembang.

This study was an operational case study. The data used were primary data through direct interviews, and secondary data that were acquired from cost centers. The calculations of individual service cost were obtained from a cost analysis using Activity Based Costing Method in order to see the activities and the amount of the individual service cost.

The result of this study concluded that the actual individual cost for the service of one patient was approximately Rp 7.028.284.- and normative individual cost was approximately Rp 3.743.034.﷓

Cost recovery rate was 56,36 % or below 100%, meaning that cost object was yet to compensate all the cost which become the obligation or was still subsidized. Furthermore, the result of this study showed that the rate establishment policies did not make an estimation of the production cost, the sharing of income was not rational and sensible.

Based on the result of the study, it is suggested to improve medical items management and return its function to the Pharmacy Installation, to provide the installation of electricity barometer in Heart Cauterization Unit, and to make a further study for the proposal of rational rate of RSMH in the future, which is based on market potential."