Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kepercayaan dari publik merupakan hal yang penting untuk kelancaran proses pemerintahan. Penelitian ini menganalisis kegiatan humas politik yang menggunakan media sosial sebagai alat dalam mempengaruhi tingkat kepercayaan generasi millennials. Kegiatan humas politik dalam konteks ini adalah kegiatan humas politik yang menunjukkan gaya kepemimpinan seorang pemimpin. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online sebagai teknik pengumpulan data teknik sampel purposive dalam menentukan responden, yaitu generasi millennials di wilayah Jabodetabek. Pengujian data dilakukan dengan uji analisis faktor dan uji regresi linear yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh antara kegiatan humas politik dengan tingkat kepercayaan.

---

Trust from the public is important for the government process. This study analyzes political public relations activities using social media as a tool affects millennials generation rsquo s trust levels. Political public relations activities in this context are political public relations activities that show leadership style of a leader. This quantitative research uses an online questionnaire as a data collection technique and using purposive sampling in determining the respondents that are the millennials generation in the Jabodetabek area. The data test is done by factor analysis test and linear regression test which shows that there is influence between political relations activities and the level of trust."

"Penelitian ini membahas upaya Presiden Joko Widodo memperkuat posisi eksekutif dengan menggalang dukungan partai di luar koalisi pemerintah pasca pemilihan umum untuk menghindari potensi kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Fokus studi kasus yang diangkat adalah upaya yang dilakukan Presiden Joko Widodo menarik Partai Golkar ke dalam koalisi pemerintahan. Asumsi penelitian ini adalah Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; yaitu seperangkat kewenangan yang dimiliki eksekutif untuk menarik Partai Golkar bergabung ke dalam koalisi pemerintah tahun 2016 untuk menjadikan koalisi pemerintah mayoritas di legislatif dan mencegah terjadinya kebuntuan antara eksekutif dan legislatif. Dengan menggunakan teori presidensialisme multipartai dan konsep presiden koalisional, penelitian ini membuktikan Presiden Joko Widodo menggunakan ldquo;kotak alat eksekutif rdquo; dalam menarik partai Golkar begabung ke dalam koalisi pemerintah, alasannya karena dengan jumlah kursi Partai Golkar di legislatif yang berjumlah 91 kursi berhasil mengubah posisi koalisi pemerintah yang awalnya 37.1 menjadi mayoritas yakni 68.9 . Kotak alat eksekutif yang digunakan berupa coalition goods yakni pembagian kursi menteri, serta porks yakni kebijakan-kebijakan seperti dana talangan Lapindo, SK Menkumham terkait pengesahan kubu Agung Laksono, dukungan terhadap calon ketua partai di dalam Musyawarah Luar Biasa Partai Golkar, serta dukungaan pengembalian kursi Ketua DPR untuk Setya Novanto.

---

This study discusses the efforts of President Joko Widodo to strengthen the executive position by raising party support beyond the post election government coalition to avoid potential deadlock between the executive and legislative. The focus of the case study is the efforts by President Joko Widodo to draw the Golkar Party into the government coalition. The assumption of this research is that President Joko Widodo use the executive toolbox , a set of executive owned powers, to draw the Golkar Party into the 2016 government coalition to make the government 39 s coalition majority in the legislative and prevent deadlocks between the executive and the legislative. Using the theory of multiparty presidentialism and the concept of coalitional president, this study proves that President Joko Widodo use an executive tool box to draw Golkar parties into the coalition of government, the reason is that the number of seats in Golkar Party in legislative is 91 seat managed to change the position of the government coalition which originally 37.1 to the majority of which is 68.9 . The executive tool box used in the form of coalition goods is the act of giving ministerial seats, as well as porks such policies such as Lapindo bailout, SK Menkumham related to endorse Agung Laksono administrator, support for candidate party chairman in Musyawarah Luar Biasa Golkar Party, as well as support for Setya Novanto as the chairman of Indonesian legislative body."

"Tidak semua duta besar yang diangkat oleh suatu negara merupakan seorang diplomat karier. Di Indonesia, pengangkatan duta besar dari kalangan diplomat non-karier kerap hadir dari masa ke masa. Meskipun agenda reformasi telah menghadirkan kriteria duta besar dengan landasan hukum yang jelas, di era Presiden Joko Widodo, tetap terdapat peningkatan persentase duta besar Republik Indonesia yang merupakan diplomat non-karier daripada pemerintahan sebelumnya. Selain itu, Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang yang pengalamannya tidak relevan dengan diplomasi secara umum maupun diplomasi ekonomi secara khusus sebagai fokus yang ia tekankan. Fenomena-fenomena tersebut memunculkan pertanyaan tentang pola pengangkatan duta besar Republik Indonesia di era Presiden Joko Widodo. Penelitian kuantitatif ini memanfaatkan teori patronase untuk menjawab pertanyaan tersebut. Penelitian menggunakan data 170 pengangkatan duta besar di era Presiden Joko Widodo dari tahun 2014 hingga 2024. Penelitian ini menemukan bahwa patronase dalam bentuk duta besar Republik Indonesia dengan latar belakang bisnis lebih mungkin ditempatkan di negara yang derajat hubungannya lebih tinggi dengan Indonesia dan lebih strategis secara ekonomi bagi Indonesia. Penelitian juga menemukan bahwa duta besar Republik Indonesia dari TNI dan Polri lebih mungkin ditempatkan di negara yang lebih tidak damai. Pola pengangkatan ini tampak paralel dengan visi diplomasi ekonomi, tetapi tidak dapat dikatakan menguntungkan kepentingan nasional semata mengingat pertimbangan politik domestik Presiden Joko Widodo dalam mengangkat pebisnis. Alhasil, sesuai dengan pemahaman bahwa Presiden merupakan aktor sentral dalam kebijakan luar negeri, pola pengangkatan ini juga mencerminkan sentralitas peran Presiden yang determinan sekaligus keterbatasan peran birokratik Kementerian Luar Negeri (Kemlu) Republik Indonesia dalam pengangkatan duta besar. Kemlu menjadi tempat bagi Presiden Joko Widodo untuk menyisipkan kepentingan politiknya. Dengan demikian, selama masa pemerintahannya, Presiden Joko Widodo melakukan patronase melalui pengangkatan duta besar Republik Indonesia.

---

Not all ambassadors appointed by a state are career diplomats. In Indonesia, ambassadorial appointments from non-career diplomats often exist from time to time. While the reformasi agenda has given a clear legal basis of ambassadorial criteria, in the era of President Joko Widodo, there is still an increase from the previous government in the percentage of ambassadors who are non-career diplomats. Moreover, President Joko Widodo appointed ambassadors with no relevant experience in diplomacy in general and economic diplomacy in particular as the focus that he emphasized. These phenomena raise the question of the pattern of ambassadorial appointment in the era of President Joko Widodo. This quantitative research utilizes the patronage theory to answer that question. This study uses the data of 170 ambassadorial appointments in the era of President Joko Widodo from 2014 to 2024. The result of this study showed that patronage in the form of ambassadors with a business background are more likely to receive appointments to countries with higher degree of relations with Indonesia as well as countries economically more strategic for Indonesia. This study also found that ambassadors from TNI and Polri are more likely to be appointed to less peaceful countries. While this pattern appears parallel to the economic diplomacy vision, it cannot be said that it is solely for the benefit of Indonesia’s national interest, bearing the President’s domestic politics considerations in appointing businessmen. Therefore, in accordance with the understanding that the President is a central actor in foreign policy, this pattern also reflects the centrality of the President’s determinant role and the limited bureaucratic role of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA) of the Republic of Indonesia. MoFA becomes an arena for President Joko Widodo to insert his political interests. Thus, during his reign, President Joko Widodo carried out patronage through the appointment of ambassadors of Indonesia."

"Kehadiran Web 2.0 merevolusi kegiatan humas politik dalam membangun komunikasi dan interaksi dengan khalayak luas. Humas pemerintah meninggalkan cara konvensional untuk berkomunikasi dengan menggunakan berbagai bentuk media komunikasi berbasis internet seperti membuat vlog yang diunggah ke akun Youtube Presiden Joko Widodo. Penelitian ini menganalisis bagaimana tingkat efektivitas penggunaan vlog sebagai bentuk dari kegiatan digital political public relations. Penelitian kuantitatif ini menggunakan kuesioner online yang diambil menggunakan teknik simple random sampling pada generasi millennials yang merupakan penonton vlog Presiden Joko Widodo. Hasil penelitian menunjukan bahwa penggunaan vlog ini tidak terlalu efektif karena tingkat interaksi penonton terhadap vlog masih rendah sehingga perlu ada perbaikan agar penggunaan vlog menjadi efektif.

---

The presence of Web 2.0 revolutionized the activities of political public relations in building communication and interaction with a wide audience. Public relations left the conventional way to communicate by using various forms of internet based communication media such as creating a vlog that is uploaded to President Joko Widodo rsquo s Youtube account. This study analyzes how the effectiveness of the use of vlog as a form of digital political public relations activity. This quantitative research uses an online questionnaire taken using simple random sampling technique on millennials generation which is also the viewer of President Joko Widodo rsquo s vlog. The results showed that the use of vlog is not very effective because the level of audience rsquo s interactivity is still low so there needs to be some improvements in order to make it effective"

"Unlike his predecessors, Indonesian President Joko 'JokowiJ Widodo was unusually inward looking in his foreign policy approach in his first term (2014-2019). Jokowi often skipped important international diplomacy events, preferring to focus his energy on handling domestic affairs. It resulted in some observers lamented that his choice had degraded lndonesiaJs diplomatic standing internationally. Since the beginning of his second term in 2019, Jokowi has started to be more active in his foreign policy approach. He began to participate in international diplomatic events more than before) and even he has been more active in contributing to international affairs, including in contributing to promote peace. This article argues that foreign policy under the Jokowi presidency is the manifestation of continuity and change."

"Tulisan ini mengkaji tahapan diplomasi ekonomi Indonesia terkait aktifnya ekspansi PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ke Afrika. Dalam mengkaji fenomena tersebut, studi ini menggunakan konsep kapitalisme negara dan tipologi diplomasi ekonomi (traditional, niche-focused, evolving, inovatif) yang ditawarkan oleh Kishan Rana (2007). Adapun metodologi yang digunakan adalah metode kualitatif melalui studi literatur dan wawancara. Keaktifan ekspansi WIKA dapat dikaji sebagai bagian dari praktik kapitalisme negara di Indonesia. Berdasarkan studi literatur yang dilakukan tulisan ini mengidentifikasi tiga praktik kapitalisme negara dibawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Pertama, perencanaan tersentral dalam menentukan tujuan dan lokasi ekspansi. Kedua, bantuan permodalan, mengingat posisi pemerintah sebagai pemegang saham terbesar. Ketiga, diplomasi ekonomi untuk membuka akses pasar dan menjaga hubungan dengan pemerintah di negara tujuan. Berdasarkan temuan tersebut, tulisan ini berargumen bahwa internasionalisasi WIKA tidaklah semata-mata dilakukan dalam upaya mencari keuntungan, namun juga dipengaruhi oleh faktor politik dan dorongan negara untuk memenuhi kepentingan nasional, termasuk perluasan pengaruh ke pasar baru dan kepentingan elektoral. WIKA menjadi ujung tombak bagi sektor konstruksi dan infrastruktur yang dianggap sebagai sektor unggulan bagi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Lebih jauh, terkait tahapan diplomasi ekonomi sebagai bagian penting dari praktik kapitalisme negara, penulis menyimpulkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam ekspansi WIKA ke Afrika berada dalam tahap transisi dari evolving menuju inovatif. Atas dasar tersebut, penulis mengusulkan terminologi departing atau tinggal landas untuk menyebut tahap transisi ini.

---

This study analyses the state’s application of economic diplomacy phases in the active expansion of PT Wijaya Karya Tbk. (WIKA), a state-owned enterprise, to Africa as a part of Indonesia’s practice of state capitalism. Based on literature reviews, this study has identified the concept of state capitalism practiced by the Joko Widodo regime, i.e., (1) Centralized planning for the determination of expansion objectives and locations, (2) Economic diplomacy to open markets and maintain relations with destination countries, and (3) Capital assistance, considering the government’s status as the majority shareholder. Based on these findings, this thesis argues that the internationalization of WIKA is not driven exclusively by profit, but also influenced by political factors as well as the state’s push to meeting national interests, which includes influence expansion to new markets and electoral interests. WIKA has become the spearhead of the construction and infrastructure sectors, the champion sectors for the Widodo regime. Further, this thesis explores Indonesia’s economic diplomacy phases—a vital part of state capitalism—through qualitative method, utilizing the developing countries’ economic diplomacy typology offered by Kishan Rana (2007): traditional, niche-focused, evolving and innovative. Based on these case studies, this thesis has determined that Indonesia’s economic diplomacy in the WIKA expansion to Africa is a transition from the evolving to inovatif phases. This thesis recommends the use of the term ―departing‖ or ―taking off‖ to define this transition phase."

"Penelitian ini bertujuan untuk meneliti ada atau tidaknya pengaruh pengelolaan piutangterhadap profitabilitas suatu perusahaan. Dalam penelitian ini menggunkan risetdekriptif dengan metode pengumpulan data melalui data sekunder yang diperoleh daridatabase aplikasi Thomson Reuters Eikon dan laporan keuangan perusahaan dengan 67sampel perusahaan yang memenuhi kriteria yang telah ditentukan pada tahun 2009 dan2014. Olah data kemudian dilakukan dengan menggunakan Eviews 9 dan IBM SPSSStatistics 22. Hasil penelitian ini menujukkan bahwa terjadi perbedaan pada masingmasingvariabel pada awal dan akhir tahun periode pertama Presiden Joko Widodo.Serta perputaran piutang berpengaruh positif signifikan sedangkan periode penagihanrata-rata dan rasio piutang tak tertagih berpengaruh negatif signifikan terhadapprofitabilitas.

---

The study examines whether account receivable management influence the company’s

profitability. This study used descriptive research method and secondary data collected

through Thomson Reuters Eikon database and company’s financial report conducted on

67 companies which met the determined criteria on period 2014 and 2019. The data

was processed and carried out using Eviews 9 and IBM SPSS Statistics 22. The study’s

results indicate that there are differences in each variable at the beginning and end of

President Joko Widodo’s first term. Account receivable turnover has a positively

significant effect, while the average collection period and bad debts to account

receivable has a negatively significant effect on profitability."