Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRACTRegulatory Impact Assessment (RIA) is a tool for improving the quality of new or modified government regulations. The absence of RIA can result in a regulation being unaccountable, non-transparent, or inconsistent. Moreover, the government will find it difficult to create policies that will benefit economic and social-welfare. In Indonesia's context, the use of RIA is just in the form of a pilot project and unsustainable both in the central andregional governments. Based on empirical research, this paper explored the existing conditions of RIA application by central and regional government in Indonesia. Moreover, this paper also analyzed the perception of the benefits and the challenges in utilizing it.The study found that RIA is still little and not optimally used in the preparation of various regulations in Indonesia both at the central and regional government levels although there are a number of benefits that would be obtained if it were used. This condition has arisen due to the lack of leader commitment, lack of apparatus knowledge of mindset andperception as well as limitations in budget, legal support, and socialization."

"Sebagai upaya penataan regulasi di Indonesia, eksistensi Peraturan Menteri seharusnya dibatasi. Hal ini disebabkan, persentuhan kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan dan wewenang pemerintahan yang melekat pada kedudukan Menteri, merefleksikan kebebasan dan ketidakterbatasan penerbitan Peraturan Menteri. Pada muaranya, disharmonisasi dan pertentangan baik secara horizontal maupun vertikal, tidak dapat dihindari. Terlebih, realita hyper regulasi lingkup eksekutif semakin memperlihatkan bahwa Peraturan Menteri adalah yang paling berkontribusi. Sebagai upaya pembatasannya, penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, sejarah, konseptual dan kasus ini terlebih dahulu akan mengkaji kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia, untuk selanjutnya merumuskan gagasan mengenai konsepsi pembatasannya di tengah skema persentuhan dimensi hukum administrasi negara dan sistem peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelusuran secara normatif-historis, penelitian ini menemukan bahwa sekalipun Indonesia pernah menganut kedua sistem pemerintahan parlementer dan presidensiil baik dalam konstitusi maupun praktiknya, kedudukan Peraturan Menteri dalam sistem peraturan perundang-undangan tetap terlihat sebagai peraturan delegasian bukan otonom, dimana kewenangan pembentukannya tidak bersifat bebas tanpa kendali melainkan terbatas hanya berdasar perintah atau dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, sebagaimana telah dilakukan identifikasi di tengah skema persentuhan Peraturan Menteri sebagai peraturan perundang-undangan dan peraturan kebijakan, ditemukan adanya titik temu yang mana baik secara formil maupun materiil dapat dirumuskan konsepsi pembatasan dalam pembentukannya. Lebih lanjut, pembatasan eksistensi Peraturan Menteri juga dapat dilakukan dengan memahami makna keterbatasan yang tersirat dalam Pasal 8 ayat (2) UU No. 12 Th. 2011 dan merevisi konstruksi Pasal tersebut, serta melalui upaya pembatasan pendelegasiannya. Pada saat yang sama, secara ideal Presiden selaku pemimpin eksekutif dan pemimpin para menteri-menterinya seharusnya juga berperan aktif mengendalikan dan membatasi eksistensi Peraturan Menteri melalui penguatan skema executive preview dalam wujud harmonisasi rancangan Peraturan Menteri sebagai upaya penataan regulasi dan pencegahan terjadinya hyper regulasi lingkup eksekutif.

---

As the regulatory arrangement effort in Indonesia, the existence of Ministerial Regulations should be limited. This is due to the involvement of regulatory authority and governmental authority attached to the position of the Minister, reflects the freedom and limitless authority to form Ministerial Regulations. In the end, disharmony and contradiction, both horizontally and vertically, cannot be avoided. Moreover, the reality of hyper-regulation in the executive scope increasingly shows that Ministerial Regulations are the most contributing. As an effort to limit it, this normative legal research with a statutory, historical, conceptual and case approach will first examine the position of the Ministerial Regulation in the Indonesian statutory system, then formulate ideas regarding the conception of its limitation in the midst of its involvement scheme of state administrative law and statutory system. Based on the results of a normative-historical search, this study finds that even though Indonesia had ever adopted both parliamentary and presidential systems of government in the constitution and in practice, the position of the Ministerial Regulation in the statutory system is still seen as a delegatory regulation not an autonomous, where the authority for its formation is not free without control but limited only by order or in the context of implementing the provisions of higher regulations. Furthermore, as has been identified in the midst of the involvement scheme of the Ministerial Regulation as a statutory regulation and policy regulation, it was found that there were common points where both formally and materially the conception of limitations could be formulated in its formation. Moreover, limiting the existence of a Ministerial Regulation can also be done by understanding the meaning of limitations implied in Article 8 paragraph (2) of Law No. 12 Th. 2011 and revising the construction of the Article, as well as through efforts to limit its delegation. At the same time, ideally the President as the chief executive and the leader of his ministers should also play an active role in controlling and limiting the existence of Ministerial Regulations through strengthening the executive preview scheme in the form of harmonization of the draft of Ministerial Regulations as the regulatory arrangement effort and the prevention of hyper-regulation in the executive scope."

"ABSTRAKLaporan magang ini membahas kesesuaian proses penerbitan obligasi yang dilakukan oleh DEF Sekuritas dengan proses penerbitan obligasi menurut peraturan dan analisis tentang kinerja PT ABC. Analisis kinerja dilakukan dengan menghitung rasio keuangan untuk melihat kinerja perusahaan tersebut di masa lalu dan prediksi di masa depan untuk menentukan apakah perusahaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tempat yang layak untuk menanamkan investasi. Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap PT ABC, dapat disimpulkan bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang layak untuk dijadikan tempat investasi.

---

ABSTRACTThis internship report discusses the difference between underwriting process in DEF Sekuritas compared to underwriting process according to the regulation and also discusses PT ABC rsquo s performance. Performance analysis done by calculate financial ratios to measure company rsquo s performance in the past and prediction in the future to determine whether the company is suitable to be categorized as a decent place for invest. The result of analysis that have been done to PT ABC is that PT ABC is a decent place to invest."

"Indonesia adalah Negara yang berdasar atas Hukum (Rechtsstaat), sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang dibentuk haruslah bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi. Selain itu, Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa 'Pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945' itu merupakan pula Cita Hukum (Rechtsidee) dan sekaligus Norma Fundamental Negara (Staatsfundamentalnorm), hal ini membawa akibat bahwa setiap peraturan perundang-undangan selain harus bersumber dan berdasar pada norma hukum yang lebih tinggi, juga harus sesuai dengan Pancasila sebagai Cita Hukum, serta sesuai pula pada UUD 1945 balk Pembukaannya (Pancasila) yang merupakan Norma Fundamental Negara, maupun Batang Tubuh UUD 1945 sebagai Aturan Pokok/Dasar Negara. Pembentukan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 yang mengatur lebih lanjut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing merupakan suatu peraturan yang dibentuk dalam rangka menghadapi Era Globalisasi, di mana di dalamnya menyangkut hal-hal yang termasuk 'sektor-sektor yang penting bagi negara, dan memenuhi hajat hidup orang banyak' yang berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 ditentukan penguasaannya diserahkan pada Negara. Walaupun Peraturan Pemerintah merupakan peraturan yang bersumber dari kewenangan delegasi dari Undang-undang, akan tetapi Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1994 tersebut ternyata bertentangan dengan beberapa ketentuan dalam Undang-undang yang dibentuk terdahulu, dan juga tidak sesuai dengan Sistem Pemerintahan Negara, Cita Hukum serta Norma Fundamental Negara Republik Indonesia.(MFIS)."

"Setiap apotek yang beroperasional di Indonesia harus memiliki legalitas izin usaha yang berlaku sesuai ketentuan pemerintah. Seiring dengan kemajuan teknologi, legalitas izin usaha yang dahulu harus diurus secara berkala di kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), saat ini dapat dilakukan secara elektronik melalui Online Single Submission (OSS). Pemerintah dalam PMK Nomor 14 tahun 2021 menetapkan durasi untuk menerbitkan izin usaha apotek melalui OSS paling lambat adalah 9 hari. Khawatir sulit untuk diimplementasikan, maka tugas ini disusun untuk menilai keberhasilan dari ketetapan tersebut. Informasi terkait daftar apotek yang meregistrasi pengurusan izin apotek sejak 2021 dan waktu yang diperlukan untuk penerbitan izin apotek diambil dari database OSS Jakarta Selatan. Sebanyak 57 nama apotek dipilih sebagai data. Tanggal registrasi dan tanggal penerbitan izin usaha dari setiap apotek dicatat. Hari di antara tanggal registrasi dan tanggal penerbitan izin usaha dijumlahkan, sehingga diperoleh data durasi penerbitan izin dari setiap apotek. Hasil analisa menunjukan dari 57 apotek, terdapat 8 apotek yang memenuhi ketetapan durasi penerbitan usaha apotek. Perlu dilakukan evaluasi antara kebijakan durasi waktu penerbitan izin yang ditetapkan pemerintah dan kesiapan pelaksanaan penerbitan izin usaha melalui OSS.

---

Every pharmacy in Indonesia must have a valid business license according to the government regulations. For the past years, people who want to have a business license had to come to the Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) service center to deal with the required documents. Today, the development of technology has introduced an electronic system named Online Single Submission (OSS) to simplify the pharmacy license issuance. The government has stated in the PMK 14/2021 that the time duration for issuing a pharmacy license must not be more than 9 days. Since it might be difficult to implement, this report is conducted to evaluate this regulation. The informations needed such as the list of pharmacies and the required time to issue every pharmacy license were gained through the South Jakarta OSS database. There are 57 pharmacies chosen, each of their registration and issuance date were recorded. The duration of the issuance is the total days between the registration date and the issuance date. Result shows that there are 8 of 57 pharmacies that got their pharmacy licenses at the required duration. The policy has been made should be evaluated due to the facility and the willingness for the implementation of pharmacy licenses issuance through OSS."

"Selama dua dekade terakhir, internet telah menjadi media dalam melakukan kegiatan transaksi ekonomi atau disebut e-commerce. Pelaku ecommerce terdiri dari dalam negeri dan asing. Pelaku e-commerce asing juga tidak terlepas dari kewajiban perpajakan di Indonesia. Keberadaan Permanent Establishment di negara sumber menjadi hal yang sangat penting dalam pemajakan penghasilan para pelaku usaha e-commerce asing. Terdapat kesulitan didalam penentuan Permanent Establishment di era digital ekonomi. Rencana Aksi 1 BEPS masih mengakui Physical Presence sebagai dasar Permanent Establishment. India telah menerapkan Equalisation Levy sebagai wujud rekomendasi Rencana Aksi 1 BEPS. Indonesia dengan melakukan pengujian dapat mengadopsi salah satu opsi model pemajakan e-commerce.

---

Over the last two decades, the internet has become a medium in conducting economic transaction activities or called e-commerce. The perpetrator of ecommerce consists of domestic and foreign. Foreign e-commerce actors are also not free from taxation obligations in Indonesia. The existence of Permanent Establishment in the source country has become very important in taxing the income of foreign e-commerce business actors. There are difficulties in determining Permanent Establishment in the digital economy era. Action Plan 1 BEPS still recognizes Physical Presence as the basis of Permanent Establishment. India has applied Equalisation Levy as a form of recommendation of Action Plan 1 BEPS. Indonesia by conducting the test can adopt one of the options of the ecommerce tax model."