Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Digitalisasi dan inovasi memberikan implikasi yang besar pada berbagai industri, termasuk industri jasa keuangan dengan melahirkan produk baru dan model bisnis baru seperti teknologi finansial (tekfin). Tekfin mempertemukan antara pihak yang kelebihan dana dan yang membutuhkan dana dalam bentuk produk investasi dan pembiayaan. Menurut OJK tekfin diharapkan dapat menjadi solusi pelayan kebutuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). BPR adalah salah satu jenis bank di Indonesia yang secara spesifik bertujuan untuk melayani kebutuhan UMKM di daerah terpencil atau yang tidak terjangkau bank umum karena standar yang tidak sesuai dengan bank umum. Dilihat terdapat kemiripan dari sisi kegiatan, produk, dan pasar yang disasar, menurut beberapa pendapat, tekfin diprediksi dapat mengurangi profit perbankan khususnya pada pelayanan nasabah UMKM. Untuk melihat apakah tekfin dan BPR dapat dibandingkan dalam persaingan bisnis, dirasa perlu untuk melakukan penelitian eksplorasi yang bertujuan untuk menganalisis komparasi perbandingan dilihat dari model bisnis, manajemen aset dan liabilitas, pricing, dan juga risiko industri di dalamnya.

---

Digitalization and innovation have profound implications for various industries, including the financial services industry by generating new products and new business models such as financial technology (fintech). Fintech provide a platoform to bring together between the excess funds and who need funds in the form of investment products and financing. According to OJK fintech is expected to be a solution for micro, small and medium enterprises (MSMEs). BPR is one type of bank in Indonesia that specifically aims to serve the needs of MSMEs in remote areas or those that are not reachable by commercial banks due to standards that are not in accordance with commercial banks. In view of the similarity in terms of activities, products, and targeted markets, according to some opinions, fintech is predicted to reduce the profitability of banks, especially in the service of MSME customers. To see whether fintech and BPR are comparable in business competition, it is necessary to conduct an exploratory study aimed at analyzing comparison comparisons in terms of business models, assets and liability management, pricing, and industry risks."

"Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) sangat dibutuhkan bagi masyarakat menengah ke bawah dan pengusaha kecil untuk mendukung kegiatan ekonominya, sehingga performanya harus dijaga agar dapat beroperasi dan berkembang secara sehat, baik secara individual maupun industri. Dengan menggunakan analisis diskriminan diketahui bahwa faktor yang paling signifikan mempengaruhi performa 3 sampel BPRS di wilayah Bekasi dan Depok adalah rasio profitabilitas dan kecukupan modal. BPRS diharapkan dapat melakukan pengelolaan penempatan dana dalam asset yang berkualitas agar pendapatan operasional meningkat dan penambahan modal disetor perlu didukung dengan pengelolaan bank yang berpegang pada konsep prudential banking. Untuk itu dalam pengembangan BPRS ditekankan pada bagaimana agar BPRS lebih mampu mempertahankan kualitas pembiayaannya.

---

Rural bank is needed for the low level society and small enterprises to support their economics activities. Furthermore, their performance should be kept so that they can operate and grow firmly, at the individual or industry level. Using discriminant analysis, known that the most significant factor which affecting the performance of 3 samples of rural banks in Bekasi and Depok are profitability ratio and capital adequacy. Rural banks should do funding management with the good quality asset so that the operational income will be increased and incremental of paid-in capital should be supported with good bank management which using prudential banking concept. For the development of rural bank, they should concern with how to maintain their financing quality."

"Karya tulis ini membahas hubungan antara non performing financing NPF , capital adequacy ratio CAR, financing to deposit ratio FDR, rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO, PDB/PDRB dan inflasi pada return on aset ROA Bank Umum Syariah BUS dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah BPRS di Indonesia. Dengan menggunakan regresi data panel, penulis menemukan bahwa non performing financing NPF berpengaruh signifikan terhadap ROA BPRS di Indonesia, capial adequacy ratio CAR berpengaruh positif signifikan pada ROA baik BUS ataupun BPRS, financing to deposit ratio FDR berpengaruh negatif bagi BUS tetapi positif pada BPRS, dan rasio biaya operasional pada pendapatan operasional BOPO berpengaruh negatif signifikan bagi BUS dan BPRS. Penemuan lain pada karya tulis ini adalah ROA BPRS tidak dipengaruhi oleh variabel makroekonomi sedangkan inflasi berpengaruh negatif terhadap ROA BUS. Sosialisasi dan pengawasan pada rasio keuangan perbankan menjadi penting karena mempengaruhi profitabilitas bank syariah baik BUS ataupun BPRS.

---

This thesis discusses the relationship between non performing financing NPF, capital adequacy ratio CAR , financing to deposit ratio FDR, operational efficiency ratio, GDP GRDP and inflation on return on aset ROA of Islamic commercial bank and Islamic rural banks in Indonesia. By using panel data regression, the we found that NPF has negative significant effect on ROA of Islamic rural bank in Indonesia, CAR has positive significant effect on ROA both in Islamic commercial bank and Islamic rural bank in Indonesia FDR has negative effect for Islamic commercial bank but positive in Islamic rural bank, and BOPO has significant negative effect for Islamic commercial bank and Islamic rural bank. Other finding in this thesis is ROA of Islamic rural bank is not influenced by macroeconomic variables while inflation has a negative effect on the ROA of Islamic rural banks. Socialization and supervision from regulator on banking financial ratios are important because it affects the profitability of Islamic banks, whether Islamic commercial bank or Islamic rural bank in Indonesia."

"Perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah sedang marak dilakukan. Perubahan tersebut dilatarbelakangi dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dimana bentuk badan hukum yang sudah ada wajib disesuaikan bentuknya menjadi Perusahaan Perseroan Daerah. Penelitian ini membahas mengenai mekanisme perubahan bentuk badan hukum Bank Perkreditan Rakyat dari Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Perseroan Daerah dan konsekuensi hukum yang timbul atas perubahan tersebut dalam hal modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dijalankan sebelumnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Berdasarkan hasil penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, diketahui bahwa mekanisme yang perlu dilakukan oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam melakukan perubahan bentuk badan hukum hampir sama dengan pendirian Bank Perkreditan Rakyat, yang meliputi tahap pembentukan Peraturan Daerah, pengesahan badan hukum, hingga tahap permohonan kepada Otoritas Jasa Keuangan. Namun, hal yang dimohonkan kepada Otoritas Jasa Keuangan adalah perubahan bentuk badan hukum yang meliputi persetujuan prinsip dan persetujuan pengalihan izin usaha. Dalam perubahan tersebut menimbulkan konsekuensi hukum bagi Bank Perkreditan Rakyat yakni modal, kepengurusan, dan kegiatan usaha yang telah dilakukan beralih secara kepada badan hukum baru.

---

The change of legal entity form of a Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyis massively done. This change is underlied by the establishment of the law Number 23 of 2014 on Local Government in which the existed form of legal entity must be adjusted into Local Liability Company. This research discussed the mechanism of legal entity change of Rural Bank from Local Company into Local Liability Companyand its possible legal consequences than can emerge such as in the case of capital, management, and business activities that had been run beforehand. This research used juridical normative method. Based on the juridical normative method by using secondary data, it was found out that the mechanism which needs to be done by Rural Bank in changing the legal entity form is almost the same with the establishment of the bank itself that covers the stage of establishing local regulation, legal entity legitimation, until the stage of making request to The Financial Service Authority. However, what is being proposed to The Financial Service Authority is the change of legal entity form which covers the principle agreement and the agreement of business license transfer. This change causes legal consequence for Rural Bank such as the capital, management and the business activities transfered to the new legal entity.

"

"Penelitian ini bertujuan untuk menguji secara empiris risk relevance dari laporan keuangan bank-bank di Indonesia dan dampak penerapan PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance dari laporan keuangan bank di Indonesia. Selain itu penelitian ini juga menguji secara empiris peranan auditor spesialis terhadap dampak penerapan PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance di laporan keuangan bank di Indonesia.Sampel yang digunakan adalah bank-bank yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2006-2012 dengan menggunakan data kuartalan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa laporan keuangan bank di Indonesia memiliki risk relevance dan penerapan PSAK 55 revisi 2006 meningkatkan risk relevance dari pinjaman pada laporan keuangan bank-bank di Indonesia.Selain itu penelitian ini juga menemukan bahwa penggunaan auditor spesialis industri memperkuat dampak PSAK 55 revisi 2006 terhadap risk relevance.

---

This study aimed to empirically test the risk relevance of financial statement of banks in Indonesia and the impact of PSAK 55 Revisi 2006 to the risk relevance of financial statement of banks in Indonesia. This study also empirically tested the role of industry specialist auditor to the effectivity of PSAK 55 revisi 2006 in enchancing the risk relevance of financial statement of banks. The samples used in this study are Indonesian Banks that are listed in Indonesia Stock Exchange during period of 2006-2012 with quarterly data.

The result of this study shows that the financial statement of Indonesia’s banks has risk relevance and the application of PSAK 55 revisi 2006 increase the risk relevance. In addition this study also found that the use of industry specialist auditor positively impacts the effect of PSAK 55 revisi 2006 to risk relevance."

"Transfer dana non-bank merupakan kegiatan pemindahan dana dari Pengirim kepada Penerima yang diselenggarakan oleh Lembaga Selain Bank (Non-Bank), yakni badan usaha berbadan hukum Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan transfer dana. Transaksi dengan menggunakan Teknologi Finansial itu sendiri rentan terhadap berbagai macam risiko, seperti penipuan (fraud), kesalahan atau error dari sistem, identity theft serta menjadi sarana pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme. Maka dari itu, skripsi ini membahas pengaturan dan pengawasan serta pembinaan oleh Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis Teknologi Finansial. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis-normatif, yaitu menelaah dan menganalisis ketentuan hukum serta bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia terhadap penyelenggaraan transfer dana non-bank berbasis teknologi finansial. Pengaturan transfer dana non-bank diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yakni ketentuan tentang Transfer Dana, Sistem Pembayaran, Perlindungan Konsumen Bank Indonesia, dan Penyedia Jasa Sistem Pembayaran. Sementara, pengawasan Bank Indonesia dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan risiko/kepatuhan berdasarkan klasifikasi risiko baik melalui pengawasan langsung (on-site) maupun dengan pengawasan tidak langsung (off-site/surveillance). Dari hasil pengawasan, Bank Indonesia dapat mengevaluasi Penyelenggara Transfer Dana Non-Bank dan memerintahkan untuk melakukan tindakan perbaikan dan/atau memberikan sanksi administratif.

---

Non-Bank fund transfer is an activity of transferring sum of funds from Originator to Beneficiary executed by Non-Bank Institutions, non-bank business entities which are incorporated and established under Indonesian law that executes fund transfers. Transactions using Financial Technology are vulnerable to various risk, such as fraud, system error, identity theft, and being used as a tool for money laundering and terrorism financing. Therefore, this thesis discusses the regulation, supervision and also the guidance by Bank Indonesia on the implementation of financial technology-based non-bank transfer funds. This thesis is researched using juridical-normative method, which examines and analyzes the regulations and literature related to the regulation and supervision of Bank Indonesia on the implementation of Financial Technology-based non-bank fund transfer. Non-bank fund transfers are regulated in laws regarding fund transfer, regulations on payment systems, consumer protection of Bank Indonesia, and payment service providers. The implementation of Bank Indonesia supervision is carried out using a risk/compliance approach based on the level of the risk, either with direct supervision (on-site) or with indirect supervision (off-site/surveillance). Based on the results of supervision, Bank Indonesia may evaluate the non-bank fund transfer service providers and instruct them to take corrective action and/or impose administrative sanctions."

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh risiko likuiditas dan risiko kredit pada Spread suku bunga dengan menambahkan bank capitalization, bank expenditure, bank size dan business cycle sebagai variabel kontrol dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan sampel yaitu bank umum konvensional yang terdaftar di Bura Efek Indonesia periode 2012-2016. Pengujian dilakukan dengan menggunakan model regresi data panel dengan metode fixed effect. Hasil penelitian ini menemukan bahwa risiko likuiditas dan risiko kredit berpengaruh signifikan terhadap Spread suku bunga bank pada Bank Umum Konvensional yang terdatar di Bursa Efek Indonesia.

---

This research is aimed to analyze the impact of liquidity risk and credit risk on Bank Interest Rate Spread by adding bank capitalization, bank expenditure, bank size and business cycle as control variable in this research. The sample of this research are conventional bank listed in Indonesia Stock Exchange during the period of 5 years starting 2012 up to 2016. The tests were conducted with panel data regression model with fixed effect method. The results of thid reasearch found that liquidity risk and credit risk significantly influence the bank interest Spread on Convensional Bank listed in Indonesia stock exchange."

"Skripsi ini membahas kewenangan pengaturan dan pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Perkreditan Rakyat. Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2011 melalui diterbitkannya Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan menyebabkan pindahnya kewenangan pengaturan dan pengawasan atas industri perbankan, termasuk Bank Perkreditan Rakyat konvensional, dari Bank Indonesia kepada Otoritas Jasa Keuangan. Pemindahan kewenangan ini sendiri terjadi secara bertahap, dimana Otoritas Jasa Keuangan baru memegang kewenangan pengawasan pada tahun 2013, setelah sebelumnya hanya memegang kewenangan pengaturan atas industri perbankan. Skripsi ini membahas penerapan kewenangan pengaturan dan pengawasan atas Bank Perkreditan Rakyat oleh Otoritas Jasa Keuangan, memaparkan kemungkinan adanya celah hukum ataupun overlap kewenangan, dan memberikan rekomendasi terkait dari perspektif hukum, untuk perkembangan Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Perkreditan Rakyat, serta industri perbankan dan hukum perbankan di Indonesia secara umum yang lebih baik.

---

This undergraduate thesis discusses the Financial Services Authority?s regulatory and supervisory authority over the Rural Banks. Since the establishment of the Financial Services Authority in 2011 through the promulgation of Law No. 21 Year 2011 on Financial Services Authority, the supervision and regulation over the banking industry, including the conventional rural banks, is transferred from the Bank of Indonesia to the Financial Services Authority. The transfer of authorities itself is gradual, as the Financial Services Authority had only gain the supervisory authority effectively in 2013, previously only having the regulatory authority.

This undergraduate thesis dwelves into the regulatory and supervisory authority over the rural banks as implemented by the Financial Services Authority through Regulations and Circular Letters, exposing possible legal gaps or overlaps and providing related recommendations from the legal perspective, for the better development of the Financial Services Authority and the rural banks, as well as the Indonesian banking industry and banking law in general."